Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hasil data Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) merupakan salah satu modal dalam menakar kekuatan perekonomian bangsa nonpertanian dan dapat menjadi salah satu landasan dalam penentuan kebijakan perekonomian. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mencermati lebih dalam potensi Kabupaten Sragen dalam dua digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hasil analisis menyatakan bahwa kategori G, C dan I merupakan kategori dominan dalam hal jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja. Lebih dari 80 persen aktivitas usaha dan tenaga kerja terserap pada kategori G dijalankan oleh pelaku usaha berkode KBLI 47, sisany dijalankan oleh mereka pada kode KBLI 46 dan 45. Pada sisi jumlah usaha, aktivitas ekonomi untuk kategori C yang paling banyak dijalankan di Kabupaten Sragen adalah kode KBLI 14, 10 dan 13. Sedangkan kode KBLI 10, 13 dan 14 merupakan kode lapangan usaha dominan penyerap tenaga kerja. Posisi dominan ke tiga yang ditempati oleh kategori I menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Sragen terkait Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (kategori I) menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Lebih dari 95 persen aktivitas usaha dan tenaga kerja terserap pada kategori I dijalankan oleh pelaku usaha berkode KBLI 56, sisanya dijalankan oleh mereka pada kode KBLI 55.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini pada dasarnya merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengembangkan pengukuran mengenai kondisi integrasi. Dengan menggunakan aksi kekerasan ko1ektif sebagal fokus pengamatan, dan Indonesia sebagai kasus, tesis ini memperoleh temuan- temuan teoritik dan empirik sebagai berikut

Integrasi adalah suatu konsep derivasi dari struktur sosial. Bila struktur sosial merujuk kepada pola hubungan di antara unit-unit sosial yang membentuknya~ rnaka integrasi merujuk kepada derajat kekuatan hubungan di antara unit-unit tersebut

Ada berbagai cara untuk mengukur kekuatan hubungan di antara unit-unit yang terdapat dalam struktur sosial. Narnun dengan menggunakan perspektif keteraturan sosial, studi ini memusatkan perhatian kepada aksi.aksi kekerasan kolektif Asumsinya adalah semakin rendah tingkat aksi kekerasan semalkin tinggi tingkat keteraturan sosial atau integrasinya, Dernikian pula sebaliknya.

Secara konseptual, integrasi setidaknya memiHki dua dimensi: integrasi nasional dan integrasi sosietaL Dimensi pertama merujuk kepada kek:uatan hubungan di antara negara dan masyarakat, sedangkan dimensi kedua merujuk kepada kekuatan hubungan di antara unit-unit dalam masyarakat itu sendiri.

Kategori integrasi terentang antara kuat hingga lemah. Dalam rentang tersehut, kategori yang paling ekstrim memang adalah disintegrasL Yakni, pemisahan antara unit- unit sosial yang terlibat Namun di antara dua kategori ekstrim --integrasi kuat dan disintegrasi masih terdapat kategori lairnya: maiintegrasi Berbeda dengan istilah pcrtama yang merujuk kepada penolakan bahkan pemisahan. istilah yang disebut terakhir lebih merujuk kepada adanya gangguan hubungan di antara unit-unit. Berdasarkan itu, studi ini kemudian mengembangkan tipologi: malintegrasi tipe A (kerusuhan), tipe B (penjarahan dan perusakan), dan tipe C (tawuran).

Dengan memanfaa!kan data sekunder dari berbagal sumber~ penelaahan menunjukkan bahwa Indonesia selama periode 1946 hingga April 1999 mengalami peningkatan aksi kekerasan kolektif. Dan puncak aksl tersebut terjadi pada masa periode Orde Reformasi. Namun berbeda dengan anggapan umum. kerusuhan sebenamya cenderung terus menurun; aksi-aksi kekerasan kolektiflainnya yang justru meningkat. Di antaranya adalah penjarahan. perusakan, tawuran. dan pertempuran etnik. Mengikuti konsepsi sebelumnya. studi ini memiliki kerangka pemikiran tersendiri dalam menggunakan aksi~aksi kekerasan koiektif sebagai indikator integrasi.

Berdasarkan suatu rumus sederhana yang menyatakan hahwa integrasi nasional sama dengan satu dikurangi aksi separatis (sebagai indikator disintegrasi nasional); serta integrasi sosietal sebagai satu dikurangf pertempuran primordial (sebagai indikator disintegrasi sosietal); kerusuhan, penjarahan, perusakan dan 1awuran (sebagai indikatorindikator malintegrasi), maka studi ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Studi berkesimpulan bahwa, hingga batas keberlakuan data yang dikumpulkan, sebenarnya kondisi integrasi nasional Indonesia masih tinggi. Berdasarkan periode pemerintahan, hingga batas tertentu dapat dikatakan bahwa integrasi nasional di masa Habibie dan Soeharto cenderung lebih tinggi ketimbang masa Soekamo. Hal yang memperihatinkan adaiah justru kondisi integrasi sosietal. Ada kecenderungan bahwa kondisi integrasi sosietallndonesia tidak pernah mencapai tingkat paling optimal. Bahkan berdasarkan perkembangan periode, terlihat bahwa tingkat integrasi sosietal di masa Habibie yang baru beriangsung sekJtar setahun ini berada pada titik yang paling rendah dibanding masa Soeharto dan Soekamo.

Secara umum tesis ini juga menyimpulkan bahwa sebenarnya kita tidak periu mencemaskan kondisi disintegrasi nasional. Karena sebenamya fenomena ini tidak selalu berjalan penuh kekerasan. Hal yang hams ditakuti adalah fenomena disintegrasi sosietal, dan komplikasinya ke arah disintegrasi nasional. Hal inilah yang sebenamya tetjadi di semenanjung Balkan yang menghancurkan Yugoslavia.

Narnun terlepas dari berbagai temuan empirik di atas, tesis ini masih memerlukan sejumlah penyempumaan di masa mendatang. Dari segi alat ukur. ia p.erlu memasukkan aspek kuantitatif kerugian jiwa dan material sebagai indikator substantif. Sedangkan dari segi ketersediaan data, ia perlu memasuk berbagai data laiTlllya yang lebib lengkap dan relevan.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Perdagangan internasional adalah salah satu cara negara memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekspor-impor adalah kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Dalam melakukan kegiatan ini, diperlukan kebijakan yang mendukung kemudahan dan penyelesaian masalah kepabeanan dalam melakukan ekspor-impor. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan operator ekonomi resmi (AEO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan implementasi PMK 227 / PMK.04 / 2014 tentang operator ekonomi bersertifikat dalam menyelesaikan masalah kepabeanan. Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki kelebihan dalam mempercepat administrasi kepabeanan, kemudahan, bongkar muat, keamanan, dan kelebihan lainnya dengan kelemahan, yaitu biaya pemenuhan yang relatif tinggi, waktu pemenuhan yang lama, serta banyak kendala dan tantangan. Ada beberapa masalah dalam implementasi kebijakan ini, yaitu pelaku bisnis jasa tidak dapat menikmati manfaat dari kebijakan AEO, masalah SDM dan teknis TI, dan kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait dengan proses kepabeanan. Untuk alasan ini, disarankan agar DJBC dapat mengajukan revisi terhadap peraturan yang terkait dengan AEO dan terus melakukan perbaikan teknis terkait dengan SDM dan TI.

---

ABSTRACT
International trade is one way the country meets its needs. Export-import activities are the main activities in international trade. In carrying out these activities, policies are needed that support the ease and resolution of customs problems in carrying out export-import. One of the policies implemented is the official economic operator (AEO) policy. This study aims to analyze the strengths and weaknesses of the implementation of PMK 227 / PMK.04 / 2014 concerning certified economic operators in solving customs problems. This study, researchers used a qualitative approach to data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results showed that this policy has advantages in accelerating customs administration, convenience, loading and unloading, security, and other advantages with weaknesses, namely the relatively high fulfillment costs, long fulfillment times, and many obstacles and challenges. There are several problems in the implementation of this policy, namely service business people cannot enjoy the benefits of AEO policy, HR and IT technical issues, and lack of coordination between institutions related to the customs process. For this reason, it is recommended that DGCE can submit revisions to regulations related to AEO and continue to make technical improvements related to HR and IT.

Abstrak :
Kebijakan promosi ekspor telah diberlakukan di banyak negara berkembang. Salah satunya adalah Export Processing Zone EPZ yang di Indonesia diterapkan dalam bentuk Kawasan Berikat. Ada minimal dua isu menarik dari pembentukan Kawasan Berikat, yaitu terkait aglomerasi industri dan insentif pajak berdasarkan batasan intensitas ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak aglomerasi di Kawasan Berikat terhadap perbedaan produktivitas antara perusahaan yang berlokasi di dalam dan di luar Kawasan Berikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode two step Heckman untuk mengatasi masalah selection bias karena penggunaan data pelaporan SPT. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah eksportir yang bergerak pada sektor industri pengolahan, sementara periode penelitian adalah tahun 2009 sampai dengan 2016. Tahap pertama dari prosedur twostep Heckman adalah model probit dari persamaan kepatuhan pelaporan SPT, sementara persamaan produktivitas pada tahap kedua diestimasi dengan menggunakan OLS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar terdapat masalah selection bias dalam data yang diobservasi, sehingga nilai Inverse Mills Ratio IMR dimasukkan ke dalam persamaan utama untuk mengatasi masalah tersebut. Perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat terbukti lebih produktif dibandingkan dengan perusahaan yang berlokasi di luar kawasan. Hasilnya konsisten setelah memasukkan interaksi antara insentif pajak dan intensitas ekspor dengan variabel dummy Kawasan Berikat. Hal ini berarti bahwa dengan atau tanpa insentif pajak, perusahaan di dalam Kawasan Berikat lebih produktif dikarenakan menerima manfaat dari terbentuknya aglomerasi di dalam kawasan. Perusahaan memperoleh manfaat dari tersedianya sarana dan infrastruktur penunjang kegiatan produksi, kemudahan akses tenaga kerja sesuai spesialisasi yang dbutuhkan, serta knowledge spillover. Sementara itu, secara parsial hasil estimasi menunjukkan bahwa insentif pajak berdasarkan batasan intensitas ekspor ternyata berpengaruh negatif terhadap produktivitas. Sebagai rekomendasi, kebijakan perekonomian di Indonesia sebaiknya diarahkan dalam bentuk kebijakan berbasis kawasan karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas.

---

Export promotion policies have been implemented in many developing countries. One of that policy is the Export Processing Zone EPZ , which is implemented as Bonded Zone in Indonesia. There are at least two interesting issues from the Bonded Zone rsquo s existence, which are related to industrial agglomeration and tax incentives based on export share requirement. This study aims to look at the impact of agglomeration in the Bonded Zone on productivity differences between firms located within and outside the Bonded Zone. This study uses twostep Heckman method to overcome the problem of selection bias because the usage of tax reporting data. The object of this study were exporters in the processing industry sector, while the period was from 2009 to 2016. The first phase of the Heckman twostep procedure was the probit model of the tax reporting compliance equation, while the productivity equation in the second stage was estimated using OLS.The estimation outputs show that there is selection bias problem in the data observed, so the value of Inverse Mills Ratio IMR is included in the main equation to overcome the bias selection problem. Firms that are located in the Bonded Zone are proven to be more productive compared to firms that are located outside the zone. The results are consistent after including the interaction between tax incentives and export intensity with the Bonded Zone dummy variable. It means that with or without tax incentives, companies in the Bonded Zone are more productive because they receive benefits from industrial agglomeration in the zone. The firm benefits from the availability of facilities and infrastructure to support production activities, ease of access to labor that are suitable with the specialization needed, and knowledge spillover. Meanwhile, partially the estimation results show that tax incentives based on export share requirement have a negative effect on productivity. As a policy recommendation, economic policies in Indonesia should be directed in the form of place based policies because they are proven to be able to increase productivity.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010. This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence.