Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hibah luar negeri saat ini belum ditatausahakan secara lengkap dan menyeluruh. Padahal pemanfaatan hibah luar negeri mempunyai beberapa konsekuensi yaitu kebutuhan dana pendamping, adanya disillusionment dan adanya muatan politis yang sangat kental. Tidak diaturnya hibah karena dianggap mempunyai nilai yang sangat kecil dan tidak berpengaruh terhadap perekonomian nasional.Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, daerah banyak berharap untuk dapat memanfaatkan hibah luar negeri untuk membiayai pembangunan. Keinginan ini sudah direspon donor dengan menggulirkan program bagi daerah. Dengan tidak adanya aturan yang jelas hibah luar negeri tidak termanfaatkan dengan optimal.Berkenaan dengan latar belakang tersebut kemudian dilakukan penelitian untuk melihat besaran hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia sekaligus menelusuri arah penggunaan hibah itu, menelusuri peraturan-peraturan yang ada yang mengikat aliran hibah ke Indonesia berikut tatacara pengelolaan atau penatausahaannya, mendeteksi besarnya dana hibah sesungguhnya yang diterima serta dana pendamping yang wajib disediakan serta mengajukan rumusan dan mekanisme untuk mengelola dan menatausaha hibah agar dapat berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 1987 - 1998 nilai hibah yang diterima Pemerintah cukup besar berkisar antara USD 480 juta sampai USD 740 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi dana pembangunan nilai tersebut berkisar antara 7.2% sampai 35%. Nilai yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.Berdasarkan penelusuran terlihat bahwa kebijakan donor dalam memberikan bantuan untuk setiap sektor cenderung berbeda dengan kebijakan Pemerintah dalam waktu yang sama. Pada sisi lain kebijakan Pemerintah juga justru cenderung mengabaikan hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana nilai hibah Uni Eropa yang sesungguhnya adalah sekitar 47% dari total proyek sementara untuk hibah UNDP sekitar 60% merupakan dana sesungguhnya yang dapat dikelola di dalam negeri. Jika hibah ini disalurkan ke daerah maka hampir semua daerah dapat memenuhi kebutuhan dana pendampingnya sehingga kebijakan publik hibah ini dapat diberikan langsung kepada daerah. Sebaliknya hibah bernilai besar seperti yang biasa diberikan Uni Eropa hampir semua daerah tidak dapat menyediakan dana pendampingnya. Untuk itu perlu diberikan rumusan kebijakannya sehingga daerah dapat memanfaatkan hibah ini secara optimal.Kebijakan Publik Penatausahaan Hibah Luar Negeri merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan yang membawa sejumlah implikasi. Kebijakan hibah harus merupakan bagian dari kebijakan bantuan luar negeri secara utuh serta sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi. Terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu politis dimana hibah hanya dapat dilakukan antar negara serta kemampuan daerah dalam menyediakan SDM maupun Dana Pendamping.Arah kebijakan penatausahaan hibah harus jelas dan sesuai dengan arahan program pembangunan nasional, disusun secara terhormat dan memberikan keuntungan bagi keduabelah pihak. Penerima hibah harus memahami konsekuensi penerimaan hibah, mengetahui persyaratannya, mempunyai alasan untuk menerima atau menolaknya serta harus menghindari upaya yang merugikan."

"Hubungan Jepang-Indonesia berjalan sejak masa kolonial Jepang di Indonesia. Hubungan ini berjalan terus dari masa Pra Orde Baru hingga memasuki masa Orde Baru. Diplomasi Jepang di. Indonesia semakin meningkat bersamaan dengan kepentingan ekonominya di berbagai bidang. Diplomasi Jepang pada era Pasca Perang Dingin mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya tata dunia internasional dari bipolar ke multipolar. Perubahan ini mendorong Jepang untuk berperan secara aktif di WTO dan IMF. Perhatian dan peranan aktif Jepang melalui IMF ditandai dengan keberhasilannya mengajukan keberatan terhadap situasi yang ada di Indonesia melalui Paket Reformasi IMF.Perkembangan diplomasi Jepang dari waktu ke waktu perlu di analisis akibat dari perubahan eksternal dan internal di Indonesia maupun Jepang dan lingkungan global. Tujuan Penelitian yaitu, mengetahui perkembangan diplomasi Jepang-Indonesia berdasarkan ekonomi, politik dan sosbud; peranan diplomasi Jepang ditengah berubahnya sistem internasional; ada tidaknya perubahan pendekatan kebijaksanaan Jepang terhadap Indonesia dengan adanya mobnas dan krisis ekonomi.Teori yang dipergunakan adalah mengenai konsep kebijaksanaan publik dan kebijaksanan luar negeri, diplomasi, kebijaksanaan industri dan teori "international tariff game". Metode penelitian adalah desain penelitian deskriptif den analisis data menggunakan pendekatan kualitatif/historis.Dalam pada itu, subjek /pokok penelitian adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri Jepang terhadap Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi Jepang-Indonesia dan metode pengumpulan data melalui analisis data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Jepang memiliki kepentingen yang cukup besar di bidang ekonomi dan politik di Indonesia. Diplomasi Jepang dari waktu ke waktu tetap berkisar pada masalah ekonomi. Sehingga Peranan Jepang yang semakin aktif di dunia internasional dapat dig nakan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan kebijaksanaan ekonomi luar negeri Indonesia untuk meningkatkan perekonomian den posisi di badan-badan organisasi multilateral seperti WTO,APEC dan IMF."

"LATAR BELAKANGDepresi yang terkenal dengan sebutan The Great Depression yang terjadi di Amerika pada tahun 1929-1939 berawat dari krisis ekonomi yang melanda sektor pertanian pada periode setelah Perang Dunia I, membuat sektor pertanian menjadi lemah karena jatuhnya harga produk - produk pertanian. Hal ini kemudian memotong penghasilan petani sebesar 70 % dari seluruh pendapatan bersih mereka Mengutip pendapat Basil Rauch, "This disastrous loss of over 70 percent of their cash income" (Rauch, 1944:18). Kemudian diikuti dengan jatuhnya The Stock Market pada bulan Oktober 1929, maka "awan gelap" mulai menutupi ekonomi Amerika.Pada tanggal 4 Maret 1929 Herbert Hoover dilantik sebagai presiden Amerika ke 31. Sebagai pucuk pimpinan, ia berusaha untuk mengatasi segala permasalahan yang ada dengan mengeluarkan beberapa kebijaksanaan. Akan tetapi ternyata kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Hoover untuk mengatasi kemelut ekonomi tidak membawa hasil, bahkan beberapa kebijaksanaannya dinilai masyarakat lebih memperparah keadaan rakyat.Ketidakberhasilan kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Hoover antara lain karena ia dibatasi oleh faham ekonomi Liberalisme Laissea faire, (intinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnys kepada pihak swasta untuk berkarya di sektor ekonomi, tanpa campur tangan pihak pemerintah)."

"PendahuluanUsaha untuk meningkatkan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan peran serta daerah, terutama dalam dasawarsa terakhir ini mulai dipikirkan. Langkah ini adalah sangat besar manfaatnya untuk Indonesia, mengingat keberadaan wilayah yang terbagi atas beberapa daerah (propinsi) yang karakteristik sosial, wilayah ataupun ekonominya berbeda-beda.Sampai sejauh ini para perencana pembangunan ekonomi dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian banyak berpijak pada pembangunan sektor-sektor. Usaha ini mungkin bisa mencapai satu tingkat yang optimal jika karakteristik dari setiap daerah (propinsi) sama. Tidak jarang terjadi di Negara berkembang termasuk Indonesia penggunaan sumber daya dan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah (propinsi) tidak digunakan seefisien mungkin. Hal ini bisa terjadi karena prioritas sektor yang tersusun secara nasional tidak mutlak persis sama dengan prioritas untuk setiap daerah (propinsi)."

"Pada awalnya penulisan tesis ini dimotivasi oleh pengalaman pribadi penulis yang pernah menjadi menjadi bagian dari daerah basis industri pakaian jadi Sumatera Barat. Selanjutnya, keinginan untuk mengembangkan industri yang terkait dengan industri pakaian jadi semakin mernbuat keingintahuan terhadap apa dan bagaimana peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat bertambah besar. Pesatnya pertumbuhan industri pakaian jadi di daerah tersebut juga menjadi pendorong utama pemilihan topik tentang industri pakaian jadi.Untuk mengetahui peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat tersebut penelitian ini kemudian dirancang dengan menggunakan model input output. Pemilihan model input output didasarkan pada kemampuan model ini untuk mengetahui sektor yang menjadi sektor kunci perekonomian dengan melihat keterkaitan antar sektor dalani perekonomian dan kemampuan model ini untuk mengetahui daya pengganda atau multipplier effect dari suatu sektor yang disertai dengan kemampuan untuk melakukan analisa dampak sebagai akibat perubahan perrnintaan akhir.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel input output Sumatera-Barat tahun 1999 transaksi total atas dasar harga produsen yang terdiri dari 70 sektor. Untuk keperluan analisa maka tabel input output tersebut terlebih dahulu diaggregasi menjadi 21 sektor. Karena dalam tabel input output tersebut tidak terdapat industri pakaian jadi maka disusunlah tabel input output baru yang sudah menghadirkan sektor industri pakaian jadi. Dengan demikian pada akhirnya tabel input output yang digunakan adalah tabel input output baru yang terdiri dari 24 sektor.Dari hasil analisa dengan menggunakan model input output yang dilengkapi dengan analisa deskriptif tentang industri pakaian jadi dan perekonomian Sumatera Barat diketahui bahwa industri pakaian jadi bukanlah sektor kunci dalam perekonomian Sumatera Barat. Dengan indeks keterkaitan ke belakang 1,502 dan indeks keterkaitan ke depan 0,9379 industri pakaian jadi tidak dapat dijadikan sebagai sektor kunci perekonomian Sumatera Barat. Namun demikian peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat ini cukup penting karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian yang rnencapai Iebih dari 3,5% dari total PDRB, 27% dari nilai tarnbah sektor industri pengolahan, dan 67% dari nilai tambah sektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki.Dengan menggunakan kajian strategis pembangunan Sumatera Barat 2005-2020, maka dengan pertumbuhan ekonomi ra-rata 6,5% per tahun, dampak dari peningkatan permintaan akhir dari sektor yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap peningkatan output industri pakaian jadi Sumatera Barat.Oleh karena itu perlu disusun kebijakan yang dapat mendukung perkembangan industri pakaian jadi di Sumatera Barat. Kebijakan yang terintegrasi dengan memfokuskan sektor yang menjadi pendukung dart industri pakaian jadi akan membuat industri pakaian jadi menjadi sektor yang penting dalam perekonomian Sumatera Barat."

"Thesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kemandirian daerah dengan cara mengindentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dalam hal ini daerah kabupaten Lima Puluh Kota untuk kurun waktu 1994-2003. Mengetahui tingkat kemandirian daerah merupakan hal yang sangat krusial karena hal ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah diharapkan mengurangi tingkat ketergantungam finansialnya terhadap pemerintah pusat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus menggali sumber-sumber potensi yang dimilikinya melalui analisa terhadap sektor-sektor unggulan dalam perekonomian.Metoda Analisa yang digunakan adalah Location Quotient dan analisa shift share. Data yang diigunakan dalam Studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari institusi terkait yaitunya Bappeda dan BPS, serta Badan Keuangan daerah kabupaten Lima Puluh Kota dan Propinsi Sumatera Barat.Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah kabupaten Lima Puluh Kota ternyata masih terbang rendah dimana bantuan Pusat masih mendominasi Struktur anggaran daerah. Analisa LQ dan Shift Share menunjukkan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sector pertanian, pertambangan dan galian serta perdagangan, hotel, dan restaurant. Diharapkan hasil studi ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun prioritas kebijakan anggaran untuk menstimulasi sector-sektor unggulan tersebut untuk berkembang sehingga dengan demikian alokasi anggaran yang efisien dapat dicapai."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan liberalisasi yang berjalan pada dekade 1983 sampai dengan 1993 di Indonesia, dimana pada masa yang sama teijadi indikasi pemusatan kekuasaan dari rezim otoriter. Untuk melihat pengaruh liberalisasi yang dijalankan melalui proses penyesuaian struktural dalam konteks politik Indonesia, diperlukan pandangan mengenai konfigurasi elit, jaringan elit serta bagaimana elit-elit tersebut berinteraksi dalam memberi respons terhadap tekanan eksternal seperti menjalankan kebijaksanaan deregulasi. Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu politik khususnya dalam memberikan wacana liberalisasi dalam bentuk proses penyesuaian structural yang teijadi pada negara dengan rezim yang otoriter dan sistem kekuasaan yang terpusat, khususnya pada kasus Indonesia. Lebih jauh penelitian ini merupakan studi kasus yang melihat dimensi politik proses penyesuaian structural di Indonesia, dengan antara lain memperhatikan faktor eksternal terhadap penyusunan kebijaksanaan deregulasi, serta kepentingan yang terkandung di balik rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh lembaga keuangan Internasional kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, dianalisa tekanan liberalisasi tersebut yang berhadapan dengan nisi dan kepentingan kekuatan-kekuatan politik domestik, dan cara kekuatan-kekuatan politik domestik tersebut menyelesaikannya.Dalam pandangan pimpinan negara pada saat itu, pembangunan untuk menciptakan Indonesia yang mandiri memperoleh tantangan yang kuat dari dunia internasional. Penyesuaian struktural dalam beberapa segi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tekanan internasional terhadap upaya Indonesia dalam melepaskan diri dari ketergantungan pada negara maju. Oleh karenanya, pelaksanaan penyesuaian struktural dijalankan secara pragmatis, dalam arti bahwa tahap pelaksanaannya disesuaikan dengan misi kemandirian dan kepentingan elit, tanpa mengurangi kesan positif yang diterima oleh para pemrakarsa penyesuaian struktural seperti lembaga keuangan internasional dan negara-negara Barat pemberi donor.Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan penyesuaian struktural yang dilakukan secara pragmatis dan heterogen, timbul kebutuhan akan suatu mekanisme pengendalian yang terpusat, khususnya untuk mengatur kelompok-kelompok elit yang signifikan. Dalam hal ini kelompok teknokrat menjadi mesin berjalannya deregulasi, kelompok birokrat militer mengakomodasi strategi mandiri, serta kelompok pengusaha rente menghidupi kekuatan politik. Pengendalian ini dijalankan secara langsung dan solid di bawah pengaruh Presiden Soeharto yang menjadi pusat kekuasaan. Hubungan langsung dan terpusat dari setiap elit tersebut memunculkan perubahan fenomena, yaitu kapitalisme birokrat pada tahun 1970an bertransforrnasi menjadi kapitalisme kroni pada dasawarsa deregulasi."

"ABSTRAKPenelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan model Input Output (I0) melalui : analisis keterkaitan antar-industri (inter-industry linkage analysis) balk backward linkage maupun forward linkage, analisis income multiplier dan employment multiplier serta analisis dekomposisi pertumbuhan. Analisis backward linkage bertujuan untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor lain yang menyumbang input kepadanya, sedangkan forward Iinkage bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antar sektor yang menghasilkan output untuk digunakan sebagai input bagi sektor-sektor Iainnya.Analisis income multiplier pada dasarnya melihat apa yang terjadi pada pendapatan (sebagai variabel endogen), apabila terjadi perubahan/ peningkatan permintaan akhir dalam perekonomian (sebagai variabel eksogen). Sedang analisis employment multiplier dimaksudkan untuk melihat efek total dari perubahan/kenaikan lapangan pekerjaan dalam perekonomian, akibat adanya satu unit uang perubahan permintaan akhir di sektor tertentu.Analisis dekomposisi pertumbuhan pada prinsipnya akan mengidentifikasi pola pertumbuhan output industri pengolahan yang diklasifkasikan kedalam 4 (empat) unsur, yaitu : ekspansi permintaan domestik, ekspansi ekspor, substitusi impor dan perubahan atau perkembangan teknologi. Dalam penelitian ini untuk menguraikan sumber-sumber pertumbuhan output digunakan bentuk umum persamaan dekomposisi pertumbuhan menurut Yuji Kubo, S. Robinson dan M. Syrquin.Dengan menggunakan data utama tabel input-output tahun 1986, 1990 dan 1993, dengan asumsi kondisi perekonomian tahun 1993 relatif tidak berbeda dengan tahun 1996 (sebelum terjadinya krisis), maka dapat diidentifikasi sektor industri pengolahan pilihan yang patut dijadikan prioritas untuk dikembangkan. Berdasarkan key sectors oriented meliputi industri-industri : a. kimia dasar dan bahan-bahan kimia (19); b. logam dasar, besi dan baja (26); c. alat listrik untuk rumah tangga dan perlenglcapan listrik lainnya (31); d. barang-barang dari karat dan dari plastik (23). Sedangkan berdasarkan backward sectors oriented mencakup industri-industri : a. barang komunikasi dan perlengkapannya (30); b. obatobatan dan jamu (20); c. barang-barang dan logam kecuali mesin dan perlengkapannya (27); d. mesin listrik dan perlengkapannya (29); e. kulit samakan dan olahan, alas kaki dan barang dari kulit lainnya (14); f. kendaraan bermotor dan perlengkapannya (33); g. kosmetik dan bahanbahan kimia lainnya (21); h. alat angkutan lainnya (34); i. peralatan profesional, alat musik dan olah raga (35); j. barang-barang industri lainnya (36), k. barang-barang cetakan dan penerbitan (18) dan industri kertas, !carton dan barang-barang dari kertas dan karton (17).Terhadap industri-industri tersebut yang memiliki keterkaitan relatif kuat menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan dalam output altar' disertai dengan kenaikan permintaan yang culcup berarti atas input yang digunakan untuk proses produksi yang berasal dari output sektor lain yang memilild keterkaitan. Ini merupakan kasus menarik terutama dengan adanya anggapan bahwa proses industrialisasi biasanya disertai dengan semakin eratnya keterkaitan antar satu sektor industri dengan industri lainnya.Dari sisi income multiplier dengan angka pengganda pendapatan yang relatif besar mempunyai arti panting karena dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga melalui peningkatan pendapatannya. Sedangkan pada employment multiplier menunjukkan bahwa peran tenaga kerja sebagai salah satu fait-tor produksi turut memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya output, yang tercermin pada multiplier tenaga kerja itu sendiri.Disamping industri-industri tersebut di atas, industri palcaian jadi (13) dan industri tekstil dan rajutan (12) adalah yang konsisten mengikuti pola ekspansi ekspor yang kuat. Walaupun kedua industri ini mempunyai Indeks Daya Penyebaran Total hanya mendekati rata-ratanya, tetapi industri pakaian jadi (13) mempunyai daya serap tenaga kerja yang relatif tinggi, sedangkcan industri tekstil dan rajutan (12) mempunyai Indeks Daya Penyebaran Langsung yang kuat. Untuk itu kedua industri ini juga patut diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memanfaatkan pasar yang potensial.Berdasarkan hasil analisis makes pengembangan industri pengolahan dapat dilakukan melalui : pendekatan key oriented sedors dan b cinuard oriented sedors dengan tetap memperhatilcan dampak pengganda baik income multiplier ataupun employment multiplier, pola pertumbuhan output serta location quotient (LQ). Kebijakan untuk mengembangkan sektor industri pengolahan unggulan direkomendasikan sebagai berikut :1. perlu peningkcatan investasi bare sekaligus dengan menerapkan teknologi tinggi;2. melakukan efisiensi secara menyeluruh untuk menghasilkan produk unggulan yang kompetitif;3. meningkatkan penguasaan teknologi produksi dalam negeri baik kemampuan operatif, akuisitif, suportif maupun inovatif sebagai upaya memperkecil kandungan impor/mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor;4. meningkatkan produktifitas tenaga kerja di sektor industri dengan memperbaiki serta menyempurnakan struktur pendidikan dan program latihan, agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di sektor industri pengolahan pilihan;5. memperbesar output produksi untuk memperoleh economic of scale terutama bagi industri pengolahan pilihan yang nilai outputnya relatif kecil;6. memperbaiki sarana fisik termasuk sistem transportasi, peningkatan/perbaikan prasarana lain seperti kegiatan penelitian dan pengembangan serta sistem informasi industri;7. kebijakan untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi seperti : a. menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang kondusif; b. penyederhanaan dan keterbukaan birokrasi, dan c. pengaturan persaingan yang balk dan sehat."