Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Winny Antoinette
"ABSTRAK
POKOK PERMASALAHAN.
Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang didunia, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan ekonominya, dengan tujuan untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makumur, berlandaskan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan mengaktifkan kemball pasar modal di Indonesia.
METODE PENELITIAN.
Dalam rangka penuLisan skripsi ini, telah digunakan metode penelitian, yaitu:
1. Penelitian kepustakaan:
Data - data dalam penyelesaian skripsi ini, penulis peroleh dari bahan - bahan seperti: buku - buku ilmiah yang ada hubungan dengan skripsi, karangan - karangan para ahli dalam bidang pasar modal, majalah - majalah bulanan pasar uang dan efek dan juga dari surat kabar.
2. Penelitian lapangan:
Dalam hal penelitian lapangan, penulis menghubungi kantor - kantor yang ada hubungannya dengan pasar modal antara lain Lembaga keuangan Bukan Bank yaitu P.T. Finconesia dan Gedung Bursa.
HAL - HAL YANG DITEMUKAN.
Suatu perusahaan yang akan go public, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menentukan siapa yang dijadikannya sebagai Penjamin Emisi Efek-nya. Penjamin efek ini harus mutlak ada apabila suatu perusahaan akan go public, penjamin emisi efek ini peranannya sangat besar dari mulai menyiapkan emisi efek sampai saat penjualan saham di pasar perdana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. nomor 696/KKK.011/1985 pasal 5 , bahwa tugas pokok penjamin emisi efek adalah menjamin penjualan seluruh efek yang di emisikan
dan wajib membeli sisa efek yang tidak terjual serta memberikan jasa - jasa pelayanan lainnya guna membantu Emiten dalam memasyarakatkan efeknya melalui pasar modal.
Kerjasama antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriter Agreement). Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian khusus, karena disyaratkan harus dibuat tertulis, berbahasa Indonesia , dibuat dihadapan Notaris dan harus ditandatangani oleh Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya. Ada syarat - syarat
khusus yang diminta. Sedangkan dalam K.U.H. Perdata tidak ditentukan demikian, perjanjian boleh dibuat tertulis maupun dalam bentuk lisan, asalkan kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian telah ada. Jadi untuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini selain pasal 1320 K.U.H. Perdata harus ada, harus pula dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi ini merupakan suatu syarat khusus sifatnya.
KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN.
Setelah menguraikan perjanjian pada umumrya yang ada dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat antara Emiten dan Penjamin Emisi Efeknya, maka dikemukakan kesimpulan dan saran -saran. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang dipergunakan saat ini adalah masih peninggalan dari zaman. Belanda dan sudah banyak pasal - pasalnya yang ketinggalan zaman. Sebab itulah sangat diharapkaun untuk waktu mendatang, disusun hukum yang sesuai dengan iklim kehidupan bangsa kita. Dan juga peraturan - peraturan mengenai pasar modal,hendaklah yang menunjang perkembangan dan kemajuan pasar modal, agar dapatlah pasar modal dimasa mendatang lehih maju dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya yaitu pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desiwanti Astuti
"[Kemiskinan merupakan momok bagi pembangunan suatu negara. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah multidimensi. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah berupaya menggalakkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Driven Development-CDD)
telah menjadi salah satu program yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengelola tingkat kemiskinan. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program CDD melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai dasar dari kampanye pengurangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program PNPM membutuhkan keikutsertaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebuah studi dari keberhasilan PNPM dilakukan tak lama setelah program ini diluncurkan pada tahun 2007. Hasil studi terbaru menyebutkan bahwa PNPM
cenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah orang miskin (pertumbuhan pro-kemiskinan). Namun ironisnya, program ini dihentikan oleh rezim baru di awal tahun 2015. Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari PNPM sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan yang pro-kemiskinan (pro-poor growth). Cakupan makalah penelitian ini adalah merumuskan peran PNPM di tingkat nasional mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya terfokus pada daerahdaerah
tertentu. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa PNPM adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang prokemiskinan (pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin). Dengan membatasi definisi kemiskinan secara absolut, setiap peningkatan dana PNPM
yang menyertai pertumbuhan ekonomi, cenderung akan mengurangi kemiskinan.

Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD) Program has become one of the systems which is often practiced by developing countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM program requires the poor communities to get involved in such actions as participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs. A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue, this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds, accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more.;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more, Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more]
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T45046
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library