Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang ketepatan sasaran dalam Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bantuan sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi ibu dan anak. Penulis menganalisa fenomena exclusivity, yaitu rumah tangga yang layak namun tidak menerima PKH dan inclusivity, yaitu rumah tangga yang tidak layak namun menerima PKH, serta membedah bagaimana karakteristik rumah tangga yang ter-exclude dan ter-include dari PKH tersebut. Standar kelayakan rumah tangga berdasarkan karakteristik rumah tangga sangat miskin dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data Program Pendataan Perlindungan Sosial Tahun 2011. Hasil penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan tidak sepenuhnya tepat sasaran. ......This thesis is about the appropriateness of targeting the Hopeful Family Program, better known as Program Keluarga Harapan (PKH). This is a Government program aimed at providing social assistance to very poor households in order to improve the human resource quality of mothers and children. Eligibility is based on the definition of very poor households used by the Indonesian National Statistics Board (Badan Pusat Statistik). This study examines the phenomena of exclusivity and inclusivity when poverty is measured according to a wealth index developed by Filmer and Pritchett (2001). Whereas exclusivity refers to households which are eligible for but are not beneficiaries of the program while inclusivity refers to those households which should not be eligible but nevertheless receive program benefits. In addition, the study further assesses relevant demographic and social characteristics of households excluded and included in the program. This is a quantitative study that relies on data compiled for the Social Protection Program in 2011 and it shows that program targeting has not been fully effective.

Abstrak :
Masyarakat nelayan P. Rimau Balak di Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan, yakni; faktor yang bersifat alamiah, dan yang bersifat non-alamiah atau faktor struktural. Faktor alamiah meliputi, degradasi lingkungan perairan, cuaca yang tidak menentu dan perubahan iklim, serta kondisi tangkap lebih (over fishing). Faktor yang bersifat struktural meliputi, sedang faktor struktural meliputi; terbatasnya akses modal, terbatasnya teknologi alat tangkap, kebijakan pemerintah, dan ketidakadilan dalam lembaga sistem bagi hasil. Studi ini bertujuan ingin menjelaskan bagaimana kommunitas masyarakat nelayan P. Rimau Balak dapat bertahan hidup. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, observasi, dan buku-buku literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal nelayan memiliki hubungan baik dengan pihak yang menguasai sumber ekonomi, melibatkan keluarga dalam mencari nafkah, serta menghemat pengeluaran. Kemiskinan nelayan bersifat multi-dimensi, sehingga penanganannya tidak secara tambal sulam.

Abstrak :
ABSTRAK
Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif pemilihan skema pembiayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja PUAP, serta menguji apakah kinerja PUAP syariah berbeda dengan PUAP konvensional di Jawa Tengah. Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan multiple regression dummy variable, 185 manajer LKMA PUAP menjadi responden penelitian ini dengan pendekatan purposive sampling. Hasil riset menunjukkan PUAP syariah dipilih karena motif pertimbangan agama (40,6%), sementara LKMA PUAP konvensional dipilih alasan praktis (35,3%) dan ekonomi (30,2%). Variabel bebas skema pembiayaan (Sharia), usia LKMA, jumlah anggota, usia dan pendidikan manajer, modal, biaya, kredit, utang, dan kawasan secara simultan berpengaruh nyata terhadap kinerja LKMA. Secara parsial, pengaruh setiap variabel bebas terhadap kinerja bervariasi. Dari sisi likuiditas (Quick Ratio) dan profitabilitas (NPM), kinerja PUAP syariah relatif lebih baik dari yang konvensional. Skema syariah hanya berkorelasi negatif dengan kinerja aktivitas (ATO). Dan, terhadap kinerja solvabilitas (DER), syariah dan konvensional tidak berpengaruh nyata.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to explore the motives in selecting financial scheme for rural agribusiness development (PUAP), to learn about the factors that affected the PUAP performance, to assess the difference in the performancebbetween the conventional PUAP and the sharia PUAP in Central Java, utilizing qualitative and quantitative method with a dummy variable multiple regression approach, 185 LKMA PUAP managers becomes the research responded with purposive sampling approach. Research shows that PUAP Sharia was chosen for a religious consideration (40.6%), while conventional PUAP LKMA was selected based on practical reasons (35.3%) and economy (30.2%). Free financing schemes (sharia) variable, LKMA age, number of members, managers age and education, capital, cost of credit, debt, and region are simultaneously and significantly affected the LKMA performance. Partially, the effect of each independent variable on the performance are varies. From the liquidity (quick ratio) and profitability (NPM) point of view, the sharia PUAP has shown a better performance than the conventional PUAP. The Sharia scheme only showed a negative correlation to the performance of the activity (ATO). While on the performance of solvency (DER), the sharia and the conventional shows no real effect.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah dalam kasus pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL. PT. Bank BRI Tbk. memberikan restrukturisasi kredit sebagai cara untuk meminimalisasi kerugikan bank akibat kredit bermasalah terhadap dana yang telah bank keluarkan melalui kredit. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang terjadi adalah mengenai pengaturan dan kesesuaian restrukturisasi kredit yang terjadi pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian melalui bahan?bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan wawancara dengan narasumber sebagai bahan pendukung. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa restrukturisasi kredit yang terjadi dalam kasus pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan restrukturisasi kredit perbankan yang berlaku di Indonesia. ......This thesis discusses about Loan Restructuring as a recovery action for non performing loan Case study Court Verdict No. 548 Pdt.G 2010 PN. JKT.SEL . PT. BRI Tbk. provides loan restructuring as a way to minimize bank losses due to non performing loans to funds that banks have incurred through credit. Issues that has arisen in relation to the foregoing are about the regulation of loan restructuring and the suitability of loan restructuring that occur in the case with the regulation. This research uses normative juridical method that is research done through literatures as secondary data and interview with resource person as research supporting material. In this thesis the author concludes that loan restructuring that occur in the case of court verdict No. 548 Pdt.G 2010 PN. JKT.SEL has been held in accordance with the provisions of banking loan restructuring in Indonesia.