Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang ketepatan sasaran dalam Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bantuan sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi ibu dan anak. Penulis menganalisa fenomena exclusivity, yaitu rumah tangga yang layak namun tidak menerima PKH dan inclusivity, yaitu rumah tangga yang tidak layak namun menerima PKH, serta membedah bagaimana karakteristik rumah tangga yang ter-exclude dan ter-include dari PKH tersebut. Standar kelayakan rumah tangga berdasarkan karakteristik rumah tangga sangat miskin dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data Program Pendataan Perlindungan Sosial Tahun 2011. Hasil penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan tidak sepenuhnya tepat sasaran. ......This thesis is about the appropriateness of targeting the Hopeful Family Program, better known as Program Keluarga Harapan (PKH). This is a Government program aimed at providing social assistance to very poor households in order to improve the human resource quality of mothers and children. Eligibility is based on the definition of very poor households used by the Indonesian National Statistics Board (Badan Pusat Statistik). This study examines the phenomena of exclusivity and inclusivity when poverty is measured according to a wealth index developed by Filmer and Pritchett (2001). Whereas exclusivity refers to households which are eligible for but are not beneficiaries of the program while inclusivity refers to those households which should not be eligible but nevertheless receive program benefits. In addition, the study further assesses relevant demographic and social characteristics of households excluded and included in the program. This is a quantitative study that relies on data compiled for the Social Protection Program in 2011 and it shows that program targeting has not been fully effective.

Abstrak :
Masyarakat nelayan P. Rimau Balak di Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan, yakni; faktor yang bersifat alamiah, dan yang bersifat non-alamiah atau faktor struktural. Faktor alamiah meliputi, degradasi lingkungan perairan, cuaca yang tidak menentu dan perubahan iklim, serta kondisi tangkap lebih (over fishing). Faktor yang bersifat struktural meliputi, sedang faktor struktural meliputi; terbatasnya akses modal, terbatasnya teknologi alat tangkap, kebijakan pemerintah, dan ketidakadilan dalam lembaga sistem bagi hasil. Studi ini bertujuan ingin menjelaskan bagaimana kommunitas masyarakat nelayan P. Rimau Balak dapat bertahan hidup. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, observasi, dan buku-buku literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal nelayan memiliki hubungan baik dengan pihak yang menguasai sumber ekonomi, melibatkan keluarga dalam mencari nafkah, serta menghemat pengeluaran. Kemiskinan nelayan bersifat multi-dimensi, sehingga penanganannya tidak secara tambal sulam.

Abstrak :
ABSTRAK
Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif pemilihan skema pembiayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja PUAP, serta menguji apakah kinerja PUAP syariah berbeda dengan PUAP konvensional di Jawa Tengah. Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan multiple regression dummy variable, 185 manajer LKMA PUAP menjadi responden penelitian ini dengan pendekatan purposive sampling. Hasil riset menunjukkan PUAP syariah dipilih karena motif pertimbangan agama (40,6%), sementara LKMA PUAP konvensional dipilih alasan praktis (35,3%) dan ekonomi (30,2%). Variabel bebas skema pembiayaan (Sharia), usia LKMA, jumlah anggota, usia dan pendidikan manajer, modal, biaya, kredit, utang, dan kawasan secara simultan berpengaruh nyata terhadap kinerja LKMA. Secara parsial, pengaruh setiap variabel bebas terhadap kinerja bervariasi. Dari sisi likuiditas (Quick Ratio) dan profitabilitas (NPM), kinerja PUAP syariah relatif lebih baik dari yang konvensional. Skema syariah hanya berkorelasi negatif dengan kinerja aktivitas (ATO). Dan, terhadap kinerja solvabilitas (DER), syariah dan konvensional tidak berpengaruh nyata.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to explore the motives in selecting financial scheme for rural agribusiness development (PUAP), to learn about the factors that affected the PUAP performance, to assess the difference in the performancebbetween the conventional PUAP and the sharia PUAP in Central Java, utilizing qualitative and quantitative method with a dummy variable multiple regression approach, 185 LKMA PUAP managers becomes the research responded with purposive sampling approach. Research shows that PUAP Sharia was chosen for a religious consideration (40.6%), while conventional PUAP LKMA was selected based on practical reasons (35.3%) and economy (30.2%). Free financing schemes (sharia) variable, LKMA age, number of members, managers age and education, capital, cost of credit, debt, and region are simultaneously and significantly affected the LKMA performance. Partially, the effect of each independent variable on the performance are varies. From the liquidity (quick ratio) and profitability (NPM) point of view, the sharia PUAP has shown a better performance than the conventional PUAP. The Sharia scheme only showed a negative correlation to the performance of the activity (ATO). While on the performance of solvency (DER), the sharia and the conventional shows no real effect.

Abstrak :
Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan moneter dalam satu dekade terakhir. Namun indikator kesehatan belum menunjukkan perbaikan seperti angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang jauh di atas target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kesehatan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kesejahteraan manusia. Namun, tidak ada angka pasti untuk menangkap kemiskinan dalam dimensi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini mencoba mengukur kemiskinan dimensi kesehatan dengan membangun indeks kemiskinan dimensi kesehatan antar provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode Alkire-Foster. Penelitian ini juga menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menganalisis perbedaan spasial antar provinsi. Selain itu, penelitian ini menguji korelasi antara probabilitas peluang sebuah rumah tangga untuk mengalami kemiskinan dimensi kesehatan dengan beberapa faktor yang terkait dengannya, seperti karakteristik social ekonomi, perbedaan antar wilayah, dan status penerimaan bantuan bersyarat tunai, yang menggunakan regresi probit. Penelitian ini menemukan bahwa indeks kemiskinan kesehatan Indonesia adalah 0,03 dimana 12,64 persen rumah tangga tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Selain itu, terdapat perbedaan keterjangkauan pelayanan kesehatan antar provinsi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa faktor demografi, faktor sosial ekonomi, variasi wilayah, dan status penerimaan PKH memiliki korelasi dengan peluang sebuah rumah tangga untuk menjadi miskin dalam dimensi kesehatan. ......Indonesia is successful to reduce monetary poverty over the last decade. However, health indicator does not show improvements like maternal mortality rate and infant mortality rate which are far above SDG’s targets. Health is one of the indicators to reflect human well-being. However, in Indonesia, there are no exact figures to capture health deprivation. This study attempts to measure health deprivation by constructing health poverty index among across provinces in Indonesia using Alkire-Foster method. This study also uses GIS to analyse spatial differences among provinces and examine the correlation between probability to be deprived in health dimension and several factors associated with it using probit regression. This study finds that health poverty index Indonesia is 0.03 which 12.64 per cent of households are deprived to access health services. In addition, there are differences in health service affordability across provinces. This study also confirms that demographic factors, socio-economic factors, regional variations, and beneficiary status of PKH are associated with the chance of a household being health poor.