Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This paper aims to assess the role of middle class in Indonesia?s democracy, with the particular focus of the last Indonesian Presidential election. This study uses econometric analyses to assess preferences of middle class in presidential election by exploring data at district/city and provincial. The main finding in this study strongly suggests that religious and personality are still important elements under the race of Indonesia president. This study also found that different group of middle class has different attitudes in selecting the presidential candidate and the upper group of middle class is more likely to select Joko Widodo. Finally, a fragile middle class and a relatively high number of abstainers could be a barrier toward more substantive democracy.

Abstrak Makalah ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok kelas menengah dalam proses demokrasi di Indonesia, secara khusus peran mereka difokuskan pada hasil pemilihan presiden yang terakhir. Studi ini menggunakan pendekatan ekonometrik untuk mengalisis preferensi kelompok kelas menengah dalam memilih calon presiden, dengan melakukan eksplorasi data pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hasil studi menunjukkan, agama dan personalitas calon presiden menjadi faktor penting dalam pertarungan pemilihan presiden. Studi ini juga menunjukkan, berbagai kelompok dalam kelas menengah memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih kandidat presiden dan kelompok kelas menengah atas cenderung memilih Joko Widodo. Akhirnya, kelas menengah yang rentan dan tingginya kelompok yang abstain, akan menjadi hambatan untuk menuju demokrasi yang lebih substantif.

Abstrak :
This paper investigates the determinants of firm innovation in Indonesia. Using quality of local regulations index constructed by the Indonesia?s Regional Autonomy Watch (KPPOD) as measure of institutions, We found that better institutional quality at the local level was associated with more innovation and that firms experiencing major obstacle in access to finance were less likely to innovate. Access to finance is more critical for small and medium enterprises (SMEs) whereas institutional quality is more important for large firms. The positive impact of better institutions on innovation is asymmetrically distributed. Better local institutional quality disproportionately benefited non-constrained firms.

Abstrak Makalah ini menyelidiki faktor-faktor penentu terjadinya inovasi pada perusahaan di Indonesia. Sebagai proksi kelembagaan digunakan variabel Peraturan Daerah yang dibuat oleh Komite Pemantuan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Penelitian ini menemukan bahwa kualitas kelembagaan yang baik pada tingkat daerah erat kaitannya dengan tingkat inovasi yang lebih tinggi dan perusahaan-perusahaan yang mengalami kendala akses keuangan cenderung tidak melakukan inovasi. Faktor akses keuangan lebih menentukan bagi perkembangan inovasi perusahaan perusahaan kecil dan menengah sedangkan kualitas kelembagaan lebih menentukan bagi perusahaan besar. Dampak positif dari kelembagaan yang baik terhadap tingkat inovasi terdistribusikan secara asimetris dan faktor kelembagaan yang baik lebih berdampak positif terhadap perusahaan yang tidak mengalami kendala keuangan.

Abstrak :
The main idea of this study is to determine the impact of relative inflation on poverty incidents and to investigate whether inflation inequality has occurred in Indonesia. Interesting results were found at regional level. Firstly, Jakarta had different poverty response with respect to price increases. Processed food and transportation inflation were more imperative for the poor in Jakarta. Secondly, the poor in province with low poverty figures were more prone to inflation. In general, the results show that food inflation has the major adverse impact on the poor. Moreover, we found that inflation in Indonesia has not been pro-poor.

---

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari perubahan harga terhadap kemiskinan, serta juga untuk mengetahui apakah terjadi ketimpangan inflasi di Indonesia. Hasil yang menarik diperoleh dari analisa pada tingkat provinsi. Pertama, kemiskinan pada provinsi Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda. Inflasi pada makanan jadi dan transportasi justru memiliki dampak yang lebih merugikan masyarakat miskin. Kedua, masyarakat miskin yang berada di provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif rendah justru lebih sensitif terhadap inflasi. Secara umum, inflasi bahan makanan merupakan faktor terbesar dalam peningkatan kemiskinan. Selain itu, masyarakat miskin telah mengalami total inflasi yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat tidak miskin.

Abstrak :
Oil exploration has been subject to economic research for decades. Earlier studies of exploration models are mostly discussed the behavior of exploration at the macro-level analysis such as field, firm, region, and continental. This paper then focuses on the geological and economic factors that determine the well-drilling decision at the micro-level using disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period of 2004?2013. This study shows that the number of drilled wells is determined significantly by the lag of success rate, lag of discovery size, lag of global oil price, and regional location of geological basin.

Abstrak Eksplorasi migas telah menjadi subyek ekonomi dalam beberapa dekade. Studi-studi sebelumnya dengan model eksplorasi, kebanyakan mengembangkan model Fisher (1964), secara umum dikelompokkan oleh persamaan yang menjelaskan respons eksplorasi pada tingkat makro menggunakan lapangan, perusahaan, wilayah, dan kontinental. Paper ini fokus pada analisis faktor-faktor geologi dan ekonomi yang menentukan tingkat sumur pemboran pada tingkat mikro menggunakan data panel dari 32 basin di Indonesia dalam periode 2004?2013. Hasil empiris menunjukkan bahwa tingkat sumur pemboran ditentukan secara signifikan berdasarkan tingkat keberhasilan pemboran, ukuran temuan dan harga minyak pada tahun sebelumnya serta lokasi basin geologis.

Abstrak :
This paper considers the nature of assessing productivity and effectiveness in infrastructure investment in the context of governments? increasing investment in new infrastructure. Taking the case of energy infrastructure investment within Indonesia, this paper makes three contributions: (i) develops a model for assessing infrastructure productivity based on landscape, regime and niche-level changes, (ii) suggests the interconnection between these levels based on sequencing multi-level changes over time, and (iii) shows the role of supply and demand side initiatives in enabling new infrastructure investment is evaluated.

Abstrak Artikel ini mempertimbangkan sifat dari penilaian produktivitas dan efektivitas pada investasi infrastruktur dalam rangka peningkatan investasi pemerintah pada infrastruktur baru. Dengan menggunakan kasus investasi infrastruktur energi di Indonesia, artikel ini menghasilkan tiga hal: (i) nembangun model untuk menilai produktivitas infrastruktur berdasarkan perubahan dari lanskap, rezim, dan perubahan di level yang tepat, (ii) menunjukkan interkoneksi antar level-level tersebut berdasarkan perubahan multi-level yang berurutan dari waktu ke waktu, dan (iii) menunjukkan peran dari inisiatif sisi penawaran dan permintaan yang memungkinkan investasi infrastruktur baru untuk dievaluasi.

Abstrak :
Abstract In 2014, the Indonesian government has targets to obtain 80% of electrification ratio and 98.9% of rural electrification ratio. Extending the grid and off-grid connection has been done to obtain the targets. This paper aims to compare two main programs on rural electrification namely Super Extra Energy Saving (Super Ekstra Hemat Energi, SEHEN) that is belong to PLN (state owned company in electricity) and the Solar Home System (SHS) that is financed by the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). Indonesia has started the rural electrification program in the late 1950s, but how to provide electricity in a sustainable ways both organizationally and institutionally still become a big challenge. The experiences from East Nusa Tenggara provinces showed that both SEHEN and SHS can instantly improve electrification ratio, but government needs to synchronize the technical, administrative, and financial aspect from the two programs. Without any improvements in designing the program, we argue that the existing program is not sustainable. Keywords: Electrification Ratio; Rural Electrification; Sustainability

Abstrak Tahun 2014, Pemerintah Indonesia menetapkan target pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 80% dan rasio elektifikasi perdesaan sebesar 98.9%. Perpanjangan jaringan grid dan off-grid telah dilakukan sepagai upaya pencapaian target. Tulisan ini bertujuan membandingkan dua program elktifikasi perdesaan yang utama, yaitu Super Ekstra Hemat Energi (SEHEN) yang dimiliki PLN (Badan Usaha Milik Negara di bidang kelistrikan) dan Solar Home System (SHS) yang didanai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Indonesia telah memulai program elektrifikasi perdesaan sejak akhir 1950an,namun masih menghadapi tantangan dalam menemukan cara elektrifikasi yang berkesinambungan secara organisasional maupun institusional. Pengalaman dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa SEHEN maupun SHS dapat meningkatkan rasio elektrifikasi secara signifikan, namun pemerintah masih harus menyelaraskan aspek teknis, administratif, dan keuangan dari kedua program. Tanpa pembenahan dari sisi rancangan, kami berpendapat bahwa program yang telah ada tidak ada bertahan.

Abstrak :
Abstract In the last two decades many countries have been starting to employ Inflation Targeting Framework (ITF) as their main monetary policy framework. This is done to achieve an objective of anchoring public expectation on inflation which in the end will steer the price level movement towards ITF?s ultimate target of relatively low and stable inflation rate. By conducting Difference-in-Difference method on panel data consisting of five countries implementing ITF since 2001 and twenty-one selected non-ITF countries for period 1990-2010, it is statistically proved that ITF adoption has a significant effect on inflation. In case of Indonesia, through Structural Break approach, the implementation of ITF since 2005 is also proved able to lower and stabilize inflation rate.

Abstrak Dalam dua dekade terakhir ini banyak negara yang telah mulai menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka utama kebijakan moneter mereka. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan pengendalian ekspektasi publik yang pada akhirnya akan mengendalikan pergerakan tingkat harga relatif rendah and stabil. Dengan menggunakan metode Difference-in-Difference pada data panel, yang terdiri dari lima negara yang telah mengimplementasikan ITF sejak tahun 2001 dan dua puluh satu negara bukan pengguna ITF, untuk periode 1990-2010, disimpulkan bahwa ITF memiliki dampak signifikan pada tingkat inflasi. Untuk kasus Indonesia yang telah mengimplementasikan ITF sejak tahun 2005, melalui metode Structural Break disimpulkan hasil yang sama, yaitu tingkatan harga yang rendah dan stabil.

Abstrak :
We analyze the role of both permanent and temporary factors in affecting the Indonesian current account and real exchange dynamics before and after 2000. Adopting Lee and Chinn (1998; 2006) approach as well as Chinn et al. (2007), two results stand out. First, we confirm that the behavior of the real exchange rate has altered since 2000. Identifications show that permanent shocks are the primary causes for the movement of the real exchange rate after 2000, while in the period before 2000, the Indonesian real exchange rate changes are characterized by greater dominance of temporary shocks. The apparent change in the real exchange rate behavior may be strongly justified by the implementation of free-floating exchange rate system since August 1997. Second, the shift of the real exchange rate behavior after 2000 does not necessarily affect the current account dynamics. Empirical evidence confirms that the variance of current account post 2000 remains largely due to temporary shocks. Albeit having increasing influence, permanent shocks have insignificant effect in explaining fluctuations of the current account. In this sense, the current account surplus after 2000 is attributed largely to nominal variables such as price increase, while the impact of productivity improvement is still limited.

Keywords: Current Account; Real Exchange Rate; Asian Crises 1997/1998 Abstrak Kami menganalisa peranan faktor permanen dan temporer dalam memengaruhi neraca berjalan dan dinamika nilai tukar mata uang riil Indonesia sebelum dan setelah tahun 2000. Mengadopsi pendekatan Lee dan Chinn (1998; 2006) serta Chinn et al. (2007), telah diperoleh dua kesimpulan. Pertama, kami mengonfirmasi bahwa pola nilai tukar mata uang riil telah berubah sejak tahun 2000. Identifikasi menunjukkan bahwa shock permanen adalah penyebab utama pergerakan nilai tukar mata uang riil setelah tahun 2000, sedangkan di periode sebelum tahun 2000 perubahan nilai tukar mata uang riil dicirikan oleh dominansi shock temporer. Perubahan pola nilai tukar mata uang tersebut dapat berakar dari penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas sejak Agustus 1997. Kedua, perubahan pola nilai tukar mata uang setelah tahun 2000 tidak serta merta memengaruhi dinamika neraca berjalan. Bukti empiris mengonfirmasi bahwa variansi neraca berjalan setelah tahun 2000 tetap disebabkan utamanya oleh shock temporer. Meskipun menunjukkan peningkatan pengaruh, shock permanen memiliki pengaruh yang tidak signifikan dalam menjelaskan fluktuasi neraca berjalan. Atau dalam kata lain, surplus neraca berjalan setelah tahun 2000 dapat diatribusikan kepada variabel nominal seperti kenaikan harga, sedangkan pengaruh peningkatan produktivitas masih cenderung terbatas.

Abstrak :
Despite Indonesia?s impressive economic growth, it still lags behind other countries with a similar income level in terms of the quality of its human capital. This paper argues that one key factor explaining this low quality of human capital relates to the lack of focus and clear strategies to develop its education system. This paper attempts to assess Indonesia?s current state of human capital development with particular focus on its education sector. In order to benefit from its demographic bonus, Indonesia needs to to improve its current education and skill training system. Better education and skill training system will support the country?s effort to reduce poverty and youth unemployment. The effectiveness of public spending in education should be improved to raise the quality of education. Indonesia needs to integrate its human capital development plan with its economic master plan. Keywords: Human Capital; Poverty; Unemployment; Education; Development

Abstrak Meskipun mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dengan tingkat penghasilan setara. Tulisan ini berpendapat bahwa faktor kunci yang menjelaskan rendahnya kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan ketiadaan strategi yang terfokus dan jelas untuk mengembangkan sistem pendidikan Indonesia. Tulisan ini menilai kondisi kekinian dari pengembangan sumber daya manusia Indonesia dengan fokus khusus pada sektor pendidikan. Agar dapat mengoptimalkan manfaat dari bonus demografi, Indonesia perlu membenahi sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan yang lebih baik akan menunjang upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran muda. Efektivitas pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Indonesia perlu mengintegrasikan rencana pembangunan sumber daya manusia dengan master plan perekonomian.