Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendorong peran swasta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah masa oil booming berakhir. Data share investasi pemerintah yang ditunjukkan oleh pembentukan modal tetap bruto pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menampakkan kecenderungan terus menurun sejak awal tahun 1980-an. Sebaliknya share investasi swasta justru memperlihatkan tren yang terns menaik. Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 13,1% pada tahun 1998. Keadaan ini menyebabkan momentum kenaikan investasi yang terjadi sebelum krisis tidak dapat dipertahankan. Untuk mengukur kontribusi modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pengaruh kenaikan stok modal pemerintah terhadap kenaikan output (PDB riil}, maka tesis ini disusun dengan tujuan untuk menduga elastisitas output terhadap modal pemerintah serta input lain yaitu modal swasta dan tenaga kerja. Disamping itu pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk berinvestasi sehingga pada akhimya akan meningkatkan stok modal pemerintah. Pada sisi lain, tujuan tesis ini adalah ingin mengetahui kontribusi utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan terhadap pembentukan stok modal pemerintah. Model yang digunakan dalam tesis ini mengadopsi model yang dikembangkan oleh Dessus dan Herrera (2000) dengan mengestimasi model persamaan simultan yang terdiri dari dua persamaan yaitu satu persamaan fungsi produksi dan satu persamaan modal pemerintah. Dengan menggunakan metode three-stage least square didapatkan hasil elastisitas output terhadap modal pemerintah sebesar 0,24; terhadap modal swasta sebesar 0,33; dan terhadap tenaga kerja sebesar -0,63. Krisis ekonomi yang berlangsung selama periode tahun 1998-2003 menyebabkan tingkat output yang dihasilkan lebih rendah sebesar -24,3% dari tingkat yang seharusnya bisa dicapai jika tidak terjadi krisis. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1% yang diukur dari peningkatan PDB riil menaikkan stok modal pemerintah sebesar 0,17%. Sedangkan utang luar negeri pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pembentukan stok modal pemerintah. Berdasarkan hasil pendugaan elastisitas modal pemerintah dan swasta, dapat dihitung pula nilai average of annual implicit rate of return. Nilai ini menyatakan hasil rata-rata per tahun peningkatan output yang diperoleh jika nilai modal dinaikkan sebesar Rp 1,-. Dan penghitungan nilai ini diperoleh hasil bahwa peningkatan nilai modal pemerintah sebesar Rp 1,- akan menaikkan output sebesar Rp 0,489,- sedangkan kenaikan nilai modal swasta sebesar Rp 1,- akan meningkatkan output sebesar Rp 0,277,-. Hasil ini menunjukkan bahwa produktivitas modal pemerintah lebih tinggi daripada modal swasta.

Abstrak :
Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan. stabilitas politik dan kebijakan deregulasi secara terus menerus. Serta partisipasi lembaga keuangan internasional seperti bank dunia yang mengalirkan dana dengan kriteria investasi guna memperoleh keuntungan, memungkinkan perusahaan domestik dapat tumbuh menjadi besar. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang pesat. diperlukan dana yang lebih besar. Oleh karena itu perusahaan mulai mencari tambahan dana dari luar, antara lain dengan memanfaatkan pasar modal, dengan melakukan Initial Public Offering, maupun right issue.

Perkembangan pasar modal Indonesia dewasa ini cukup menggembirakan. Pasar modal Indonesia mulai diminati oleh para investor luar negeri dan diperhitungkan di dunia. Hal ini terbukti dengan adanya penelitian yang menyatakan bahwa pasar modal Indonesia merupakan salah satu Emerging Market di dunia, dimana pasarnya mulai tumbuh, walaupun jumlah perusahaan yang telah listed di Bursa Efek Jakarta masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di Bursa Efek Malaysia.

Pemerintah berusaha terns menggiatkan iklim investasi di Indonesia khususnya melalui pasar modal. Langkah konkret yang ditempuh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan Undang - undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Abstrak :
Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia. Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007- 2013. Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia.

Abstrak :
Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan sektoral pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (yang diukur berdasarkan niiai PDRB) propinsi-propinsi di Indonesia selama tahun 1983 hingga tahun 1998. Selain itu tesis ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan substitutabilitas dan komplementaritas antara masing-masing input yang diteliti. Studi ini menggunakan bentuk fungsi produksi Translog dengan stok modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksinya. Modal terdiri dari modal sektoral pemerintah dan modal swasta. Modal pemerintah yang dipilih adalah modal di sektor Perhubungan dan Pariwisata, modal di sektor Pendidikan dan Kesehatan serta modal pemerintah di sektor lainnya yang tergabung dalam sektor Lain-lain. Pemilihan sektor ini sesuai dengan teori mengenai pengeluaran pemerintah khususnya di negara berkembang yang umumnya menitikberatkan pada kedua sektor tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel selama 16 tahun dan meliputi 26 propinsi yang dikelompokkan menurut kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu besar stok modal diperoleh dari akumulasi investasi dengan Perpetual Inventory Method (PIM) yang memperhitungkan tingkat depresiasi (penyusutan). Untuk mengetahui saat tingkat investasi awal (initial investment) dilakukan backcasting dengan menggunakan data investasi yang dimiliki. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperoleh beberapa pola sektor yang memberi dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi bagi propinsi-propinsi di K8I maupun KTI. Modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata memiliki hubungan komplementer dengan modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta keduanya masing-masing komplementer dengan modal swasta. Swastanisasi jelas tidak bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, modal swasta substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain baik bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KTI. Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi di wilayah KTI masih cukup besar mengingat antara setiap sektor pemerintah memiliki hubungan komplementer satu sama lain. Sementara bagi propinsi-propinsi di wilayah KBI, modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata serta modal pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan masing-masing substitusi dengan modal pemerintah di sektor Lain-lain. Bagi propinsi-propinsi di KBI maupun KR, investasi pemerintah yang ditujukan ke sektor Perhubungan dan Pariwisata dapat dilakukan secara bersamaan dengan investasi yang dialokasikan ke sektor Pendidikan dan Kesehatan, investasi swasta mapun peningkatan jumlah tenaga kerja. Sehingga peningkatan modal pemerintah di sektor Perhubungan dan Pariwisata tidak bertentang dengan tujuan peningkatan output, perluasan tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang diperluas hingga tahun-tahun terkini sehingga dampak krisis dapat lebih jelas terlihat. Disarankan pula penelitian meliputi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah sesuai pelaksanaan otonomi daerah.

Abstrak :
Studi ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, dan air terhadap perkembangan ekonomi regional di Indonesia melalui beberapa analisis regresi panel data dengan menggunakan data yang terdiri dari 33 provinsi pada periode 2006 hingga 2016. Selain itu, dilakukan juga analisis dengan menggunakan regresi panel data dinamik untuk mengetahui konvergensi antarprovinsi selama periode studi. Berdasarkan hasil analisis model fixed effects, jumlah distribusi listrik per kapita dan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak (proxy untuk variabel infrastruktur listrik dan air) memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ekonomi regional. Di sisi lain, hasil analisis regresi panel data dinamik dengan menggunakan estimator Arellano-Bond menunjukkan bahwa panjang jalan per kapita dan jumlah distribusi listrik per kapita (proxy untuk variabel jalan dan listrik) memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ekonomi regional dengan elastisitas sebesar 0.134 dan 0.120, berturut-turut. Hasil analisis juga menunjukkan terjadinya conditional β-convergence antarprovinsi. Dengan kata lain, provinsi dengan pendapatan lebih rendah cendering memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingan provinsi dengan pendapatan lebih tinggi selama periode studi. Hasil-hasil tersebut menunjukkan peran penting dari infrastruktur dalam pembangunan ekonomi regional. ......By conducting several panel data regression analyses with a panel data set of 33 provinces from 2006 to 2016, this study tries to analyze the effects of road, electricity and water infrastructures on regional economic development in Indonesia. It also examines, using the dynamic panel data regression model, whether there is regional income convergence across provinces over the study period. According to the result of the fixed effects analysis, per capita amount of electricity and the proportion of households with access to safe water (proxies for electricity and water infrastructures) are found to have significant and positive effects on regional economy. On the other hand, according to the result of the dynamic panel regression analysis by the Arellano-Bond estimator, per capita road length and per capita amount of electricity (proxies for road and electricity infrastructures) are found to have significant and positive effects on regional economy with the elasticities of 0.134 and 0.120, respectively. This study also found that there is a conditional β-convergence across provinces. That is, poorer provinces tend to grow faster than richer provinces over the study period. These observations confirm the importance of infrastructures in the development of regional economy.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui peran entrepreneurship terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan unit analisis tingkat kabupaten/kota. Ukuran dari entrepreneurship menggunakan konsep dan definisi dari Global Entrepreneurship Monitor (GEM) yang diterapkan pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode empiris menggunakan regresi data panel dengan fixed effect model dan periode 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa entrepreneurship dengan ukuran berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Nascent entrepreneurship belum berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Owner manager of a new business dan Total Early Stage Entrepreneusrhip Activity berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

ABSTRACT
This study aims to determine the role of entrepreneurship on economic growth in Indonesia by using a regency/municipality level analysis unit. The size of entrepreneurship uses the concepts and definitions of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) which is applied to National Labor Force Survey (Sakernas) data from the Central Statistics Agency (BPS). The empirical method uses panel data regression with fixed effect models and the period 2013-2018. The results of the study show that entrepreneurship of different sizes will have different effects on economic growth. Nascent entrepreneurship has not had an impact on economic growth, while the Owner manager of a new business and Total Early Stage Entrepreneurship Activity has a positive impact on economic growth.

Abstrak :
[ABSTRAK
Desentralisasi fiskal di Indonesia dewasa ini diharapkan dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja perekonomian wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, hal ini menjadi perdebatan seiring hasil penelitian- penelitian yang beberapa diantaranya menunjukkan hasil yang bertentangan di beberapa negara atau wilayah. Untuk menjawab pola pengaruh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, thesis ini melakukan analisis empiris pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi wilayah dan untuk mengidentifikasi dampaknya merujuk pada efisiensi ekonomi, keadilan fiskal horisontal, dan efek spillover pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia rentang periode 2005-2012 yang didasarkan pada model Solow-Swan, yang mengasumsikan bahwa hubungan antara output ekonomi, tenaga kerja dan modal dengan skala hasil konstan dan mengurangi kembali ke setiap masukan dan adanya peningkatan teknologi. Dalam hal ini teknologi kembali diasumsikan sebagai fungsi yang dipengaruhi oleh variabel eksogen terkait dan desentralisasi fiskal. Pembangunan ekonomi dalam thesis ini diungkapkan dengan Growth Model dan Level Model. Growth model menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan / proxy variabel penjelas lainnya secara normatif. Sedangkan Level Model mengidentifikasi model yang didasarkan dari Growth Model dengan perubahan variabel yang tidak dibentuk dalam kerangka pertumbuhan variabel-variabelnya tetapi pada tingkat nilai variabel tersebut yang dinormalisasikan menggunakan logaritma. Terkait desentralisasi fiscal, tingkat desentralisasi fiskal diwakili oleh rasio total belanja pemerintah daerah dan pendapatan terhadap total belanja dan pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan terkait efek spillover pertumbuhan ekonomi wilayah, analisa spasial yaitu Local Index Spatial Analysis (LISA) diterapkan untuk melihat koefisien regresi atas ruang (Anselin, 1995). Dalam analisis ini variabel seperti PDRB dan beberapa variabel dummy diperkenalkan untuk mengukur autokorelasi spasial terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

ABSTRACT
Fiscal decentralization is offered as a way to accelerate the performance of each province?s economic capability to encourage economic growth and better public services for their people. However, this approach is still a debate. Previous studies show a contradictory result on the effect of fiscal decentralization in various countries and regions. This thesis performs empirical analysis of influences of fiscal decentralization on regional economic development to see the implementation of fiscal decentralization on developing country like Indonesia and to figure out the effects on traditional economic goals including economic efficiency, horizontal fiscal equity, and spillover effects of regional economic growth. The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia from 2005 to 2012 and the model is basically based on the Solow-Swan Model, assuming a relation between economic output and labour and capital with constant returns to scale and diminish returns to each input and the existence of technology improvement, which is assumed as a function of other exogenous variables and fiscal decentralization. The economic development in this thesis is expressed by a growth model and a level model. The growth model explains regional economic growth using the degree of fiscal decentralization and the growth/proxy of other explanatory variables. The level model regresses the level of province?s GRDP on the degree of fiscal decentralization and the level or proxy of other explanatory variables. The degree of fiscal decentralization is represented by the ratio of total local government expenditure and revenue to the total expenditure and revenue of central government and local government. Regarding the spatial spillover effect, Local Index Spatial Analysis (LISA) is introduced to see the regression coefficients over space (Anselin, 1995). In this analysis variables such as GRDP and some dummy variables are introduced to measure the spatial autocorrelation with respect to economic growth., Fiscal decentralization is offered as a way to accelerate the performance of each province’s economic capability to encourage economic growth and better public services for their people. However, this approach is still a debate. Previous studies show a contradictory result on the effect of fiscal decentralization in various countries and regions. This thesis performs empirical analysis of influences of fiscal decentralization on regional economic development to see the implementation of fiscal decentralization on developing country like Indonesia and to figure out the effects on traditional economic goals including economic efficiency, horizontal fiscal equity, and spillover effects of regional economic growth. The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia from 2005 to 2012 and the model is basically based on the Solow-Swan Model, assuming a relation between economic output and labour and capital with constant returns to scale and diminish returns to each input and the existence of technology improvement, which is assumed as a function of other exogenous variables and fiscal decentralization. The economic development in this thesis is expressed by a growth model and a level model. The growth model explains regional economic growth using the degree of fiscal decentralization and the growth/proxy of other explanatory variables. The level model regresses the level of province’s GRDP on the degree of fiscal decentralization and the level or proxy of other explanatory variables. The degree of fiscal decentralization is represented by the ratio of total local government expenditure and revenue to the total expenditure and revenue of central government and local government. Regarding the spatial spillover effect, Local Index Spatial Analysis (LISA) is introduced to see the regression coefficients over space (Anselin, 1995). In this analysis variables such as GRDP and some dummy variables are introduced to measure the spatial autocorrelation with respect to economic growth.]

Abstrak :
Pengaruh belanja pemerintah pusat menurut fungsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia diteliti dengan menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) rentang periode kuartal dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, digunakan variabel bebas berupa belanja pemerintah pusat menurut fungsi ekonomi, fungsi pelayanan umum, dan fungsi pariwisata. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa belanja pemerintah pusat fungsi ekonomi, fungsi pelayanan umum, dan fungsi pariwisata memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The impact of central government expenditure by function to economic growth in Indonesia examined using Ordinary Least Squares (OLS) quarter period from 2005 to 2013. To explain the economic growth, the idependent variable is used in the form of central government expenditure by economic function, the function of public services, and tourism functions. Based on the results of data processing, it was found that the economic function, public services function, and tourism functions has a significant and positive effect on economic growth in Indonesia.

Abstrak :
[Selain menghadapi permasalahan kemiskinan, Indonesia juga dihadapkan pada dua tantangan mendasar yang saling terkait yakni bagaimana mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Dalam menghadapi berbagai hal tersebut, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan redistribusi melalui strategi pertumbuhan yang inklusif dengan menyalurkan pengeluaran sosial dalam bentuk belanja bantuan sosial dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi, belum banyak bukti empiris yang dapat menjelaskan dampak pengeluaran sosial terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belum dapat dibuktikan apakah pengeluaran sosial yang disalurkan oleh pemerintah Indonesia dapat dikategorikan sebagai strategi pertumbuhan yang pro-poor dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja bantuan sosial dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 provinsi di Indonesia tahun 2006-2012 menggunakan alat analisis regresi dengan Fixed Effect Model. Setelah mengetahui jenis pengeluaran sosial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, selanjutnya penelitian ini akan mengidentifikasi apakah pengeluaran sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai instrumen pertumbuhan yang pro-poor dan inklusif dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan dan pembangunan manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang secara statistik berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dikategorikan sebagai instrumen pertumbuhan yang pro-poor dan inklusif. ......While battling poverty incidence, Indonesia is also confronted with two interwoven rudimentary challenges, sustained economic growth fueled with prevalent income inequality. Henceforth, the Government had intervened by executing redistributive policy through the inclusive growth strategy by social expenditures provision in the form of social assistance spending and education support spending (BOS Program). Nonetheless, little has been proven empirically concerning the effect of social expenditures to economic growth and whether such spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth strategy in the Indonesian context. Against this backdrop, this paper attempts to shed a light in this area by employing regression analysis through the Fixed Effect Model to investigate the effect of social assistance spending and education support spending (BOS Program) to economic growth in 33 Indonesian provinces from 2006-2012. After identifying the type of social spending which is able to stimulate economic growth, this paper then tries to determine whether such social spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth instrument in the context of its efficacy on poverty alleviation and human development improvement respectively. The result suggests that only education support spending (BOS Program) that statistically significant in uplifting economic growth level. Furthermore, closer investigation indicates that this particular spending can be classified both as pro-poor growth and inclusive growth instrument.;While battling poverty incidence, Indonesia is also confronted with two interwoven rudimentary challenges, sustained economic growth fueled with prevalent income inequality. Henceforth, the Government had intervened by executing redistributive policy through the inclusive growth strategy by social expenditures provision in the form of social assistance spending and education support spending (BOS Program). Nonetheless, little has been proven empirically concerning the effect of social expenditures to economic growth and whether such spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth strategy in the Indonesian context. Against this backdrop, this paper attempts to shed a light in this area by employing regression analysis through the Fixed Effect Model to investigate the effect of social assistance spending and education support spending (BOS Program) to economic growth in 33 Indonesian provinces from 2006-2012. After identifying the type of social spending which is able to stimulate economic growth, this paper then tries to determine whether such social spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth instrument in the context of its efficacy on poverty alleviation and human development improvement respectively. The result suggests that only education support spending (BOS Program) that statistically significant in uplifting economic growth level. Furthermore, closer investigation indicates that this particular spending can be classified both as pro-poor growth and inclusive growth instrument, While battling poverty incidence, Indonesia is also confronted with two interwoven rudimentary challenges, sustained economic growth fueled with prevalent income inequality. Henceforth, the Government had intervened by executing redistributive policy through the inclusive growth strategy by social expenditures provision in the form of social assistance spending and education support spending (BOS Program). Nonetheless, little has been proven empirically concerning the effect of social expenditures to economic growth and whether such spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth strategy in the Indonesian context. Against this backdrop, this paper attempts to shed a light in this area by employing regression analysis through the Fixed Effect Model to investigate the effect of social assistance spending and education support spending (BOS Program) to economic growth in 33 Indonesian provinces from 2006-2012. After identifying the type of social spending which is able to stimulate economic growth, this paper then tries to determine whether such social spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth instrument in the context of its efficacy on poverty alleviation and human development improvement respectively. The result suggests that only education support spending (BOS Program) that statistically significant in uplifting economic growth level. Furthermore, closer investigation indicates that this particular spending can be classified both as pro-poor growth and inclusive growth instrument]

Abstrak :
Pembangunan Desa di Indonesia mengalami penguatan dengan disahkannya UU 6/ 2014 tentang Pembangunan Desa, Dalam UU ini sedikitnya ada 3 (tiga) isu besar yang dibicarakan meliputi, Kesejahteraan, Pembangunan Infrastruktur, dan Pembangunan Ekonomi. Dan penelitian ini berusaha melihat pola keterkaitan ketiga isu tersebut. Penelitian ini dibangun menggunakan teori Cobb-Douglass pada level Kabupaten/ Kota, dengan menjadikan variabel kesejahteraan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan infrastruktur perdesaan, dan pembangunan perekonomian, dengan rentang waktu analisis tahun 2000-2014 yang di sesuaikan menjadi 6 serial waktu untuk kepentingan analisis lanjutan. Dalam tataran teknis, kesejahteraan direpresentasikan sebagai rasio gini pengeluaran konsumsi masyarakat, yang bersumber dari data SUSENAS, BPS. Sementara pembangunan ekonomi direpresentasikan melalui variabel deflator ekonomi, sebagi proxy dari data inflasi. Definisi pembangunan infrastruktur yang sangat kompleks, disimplifikasi dengan menerapkan Analisis Komponen Utama/ Principal Component Analysis (PCA) pada data-data PODES yang diklasifikasi menjadi tiga dimensi utama yang meliputi: Dimensi Sosial, Fisik, dan Finansial. Keterbatasan data terkait rentang waktu ?dalam konteks data panel, dan juga minimnya landasan teori untuk keperluan analisis lanjutan, serta potensi endogenitas dalam masing-masing isu diatas, menyebabkan model yang diterapkan memerlukan perlakuan khusus. Yakni dengan menerapkan analisis regresi instrumental dengan versi Generalized Method Moment (GMM). Hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis yang dibangun atas dasar literatur-literatur dengan kasus penelitian sejenis, yakni Infrastruktur memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan, sementara peningkatan harga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat perdesaan ......Rural Development in Indonesia?s been strengthened with the enactment of Law 6/2014 on Rural Development, In this Act there are at least three (3) major issues discussed include, Welfare, Infrastructure and Economic Development. This study tries to see the pattern of the third link issues. This research was built using the Cobb-Douglass theory at the level of Kabupaten/ Kota, by making variable welfare as goal indicator of rural infrastructure and economic development policies, during 2000-2014 which simplified into 6 serial time due to further analysis. In a technical scope, the welfare was represented as gini ratio of private consumption, taken from SUSENAS, BPS. While economic development is represented through the variable economic deflator, as a proxy of inflation data. Due to complexity of infrastructure development definition simplification was required using Principal Component Analysis (PCA) through some of PODES data, that classified into three main dimensions which include: Social, Physical, and Financial. Limitations of data span-in panel data context, and also the lack of a theoretical basis for the purposes of further analysis, as well as the potential endogeneity in each of the above issues, causing the model is applied requiring special treatment. Namely by applying a regression analysis with the instrumental version of the Generalized Moment Method (GMM). Results of the analysis showed conformity with the hypothesis that is built on the basis of the literature with a case similar research, the infrastructure has a positive impact on improving the welfare, while an increase in the price of potentially reduce the welfare of rural communities.