Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan industri pulp dan rayon memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, dan untuk mewujudkan pembangunannya harus diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. industri pulp dan rayon dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Industri ini menggunakan bahan baku kayu dari hutan sekitarnya dan untuk memprosesnya memerlukan banyak air yang diambil dari sungai Asahan dan mempunyai limbah cair yang setelah melalui proses mekanis dibuang ke sungai Asahan kembali, sehingga kemungkinan pencemaran lingkungan hidup bisa setiap saat terjadi jika tidak dikelola dengan benar. Investor yang membangun pabrik pulp dan rayon adalah PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU). Bahwa PT. IIU wajib membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang mencakup PP No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL. Dalam pembuatan suatu rencana kegiatan dan/atau usaha, peran serta masyarakat harus dilibatkan sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) PP No. 29 Tahun 1986, dalam hal ini PT. IIU belum menyusun AMDAL, tetapi izin-izin yang terkait dengan rencana kegiatan, tetap diberikan pemerintah. Padahal dalam Pasal 5 PP No. 29 Tahun 1986 menyatakan bahwa keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan oleh instansi yang berwenang dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan RKL dan RPL (AMDAL). Disinilah inkonsistensinya pemerintah, dimana persetujuan AMDAL belum ada tetapi pemerintah memberikan izin kepada PT, IIU. Pendirian pabrik dilakukan tanpa AMDAL, herarti tanpa peran serta masyarakat penduduk setempat yang akan terkena dampak, sehingga dalam kegiatan operasional pabrik kemudian temyata terjadi pencemaran lingkungan yang menimbulkan protes dan perlawanan dari masyarakat. Untuk penanganan permasalahan PT. IIU tersebut lagi-iagi pemerintah inkonsisten terhadap putusan-putusan yang dibuat, sehingga timbal kebijakan yang mendua. Akhirnya penanganan permasalahan dilakukan pemerintah dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat yang pro dan yang kontra, sehingga pemerintah memutuskan menutup pabrik rayon dan pabrik pulp dapat dibuka, dilanjutkan dengan melibatkan peran serta masyarakat didalam proses kegiatannya.

Abstrak :

Tegal memiliki kondisi TPA yang sudah overcapacity dengan 80% dari total sampah yang berakhir di TPA. Toko kelontong turut berkontribusi dalam jumlah timbulan sampah di TPA walaupun hanya merupakan usaha mikro. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kondisi eksisting dan persepsi toko kelontong, kebijakan persampahan, dan model bisnis toko kelontong berdasarkan ekonomi sirkular. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode analisis statistika deskriptif, EPR, dan CEM. Hasil analisis menunjukkan karakteristik pengelolaan sampah masih linear dan berakhir di TPA (96%) karena tiga faktor yaitu fasilitas, waktu dan mitra pengolahan bank sampah. Persepsi pemilik toko kelontong masih rendah dengan nilai indeks hanya 66% terutama untuk aspek optimalisasi material sampah. Kebijakan juga belum sepenuhnya mendukung tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah mandiri, dan hanya berfokus pada pemerintah sebagai aktor utama pengelolaan sampah. Model bisnis toko kelontong menggunakan ekonomi sirkular mampu mengurangi timbulan sampah di TPA karena sebanyak 85,78 ton/tahun sampah yang dapat terkelola. ......Tegal has overcapacity landfill conditions with 80% of the total waste ending up in landfill. Grocery stores contribute to waste generation, even though they are only micro businesses. This study aims to analyze the existing conditions and perceptions of grocery stores, waste management policies, and grocery store business models based on a circular economy. The approach used quantitative descriptive statistical, EPR, and CEM analysis methods. The results show that the characteristics of waste management are still linear and end up in landfill (96%) due to three factors; facilities, time, and waste bank processing partners. The perception of grocery store owners is still low, the index value of only 66%, especially for optimizing waste materials. Policies also do not fully support independent producers' responsibilities for waste management and only focus on the government. The grocery store business model using the circular economy can reduce 85.78 tons/year of waste generation at landfills.

 

Abstrak :
The paper presents some early outputs from a study considering Papua’s economic development options. Rich in mineral and forestry wealth, Papua paradoxically suffers the highest levels of poverty in Indonesia; it can be argued that uneven income distribution is as significant as a lack of wealth, or potential. Using secondary data sources the paper looks at how economic development options impact on Papua. However, it concludes that unless Papua resolves its chronic energy shortages economic development will be constrained. Therefore, it considers a number of sustainable energy sources including jatropha and sago and clean technologies: biodiesel, ethanol and anaerobic digestion. An initial cost benefit feasibility study is presented for each option, prior to making some early observations on their economic, social and environmental impact.

Abstrak :
Propinsi Jawa Barat, sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan letaknya yang cukup strategis dekat dengan ibukota negara serta memiliki kegiatan usaha yang strategis, telah menjadikan peranan Jawa Barat dalam ekonomi nasional sangat besar. Hasil analisis perekonomian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsl Jawa Barat (1999) menunjukkan bahwa Jawa Barat memberikan kontribusi sebesar 16,36% pada tahun 1993 dan sebesar 14,27% pada tahun 1999. Dari sisi PDRB berdasarkan penggunaan, tingkat konsumsi Jawa Barat terhadap konsumsi nasional rata-rata sebesar 16,9% selama periode 1993-1999. Sementara pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13,4% terhadap pengeluaran pemerintah total. Investasi yang terbentuk memberikan proporsi rata-rata 14,5% terhadap pembentukan investasi nasional. Sebagian besar dari kontribusi tersebut berasal dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar 21,68% pada tahun 1993 dan sebesar 19,25% pada tahun 1999. Bagi Propinsi Jawa Barat sendiri sektor industri pengolahan, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi nilai tambah sebesar 23,20% pada tahun 1993 dan 30,80% 2000 sementara kontribusi terhadap ekspor sebesar 48,86% pada tahun 1993 dan 64,06% 2000. Namun demikian, pembangunan sektor industri pengolahan di Jawa Barat telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan berupa pencemaran air dan udara. Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat (2001) sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara sebesar 93% dan beban pencemaran air sungai 43%. Sementara hasil pemantauan Program Kali Bersih (PROKASIH) menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap pencemaran air sungai sebesar 25% - 50% dari total beban pencemaran. Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut maka melalui penelitian ini akan diidentifikasi sektor industri pengolahan yang mana yang merupakan sektor unggulan dan bagaimana kontribusi sektor unggulan tersebut terhadap peningkatan PDRB dan peningkatan pencemaran air dan udara. Dengan demikian dapat diketahui sektor industri pengolahan yang mana yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Jawa Barat dan mempunyai kontribusi kecil terhadap peningkatan pencemaran. Model analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah Model Analisis Input-Output karena model ini mampu menggambarkan peran suatu sektor dalam suatu perekonomian pada periode waktu tertentu sehingga dengan mudah dapat diidentifikasi sektor industri pengolahan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Variabel pencemaran yang digunakan dalam analisis ini adalah variabel pencemaran air dan udara serta variabel biaya pembersihan lingkungan sehingga dalam analisisnya dapat diidentifikasi sektor industri pengolahan mana yang mempunyai kontribusi kecil terhadap pencemaran air dan udara serta biaya pembersihan lingkungan. Analisis yang dilakukan terhadap variabel pencemaran tersebut dianalogkan dengan analisis yang dilakukan terhadap variabel tenaga kerja sehingga dalam penelitian ini tidak membangun tabel input-output baru yang memasukkan variabel pencemaran ke dalam strukturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan yang teridentifikasi menjadi sektor unggulan dalam pertumbuhan perekonomian Jawa Barat adalah industri tekstil; industri kertas dan barang-barang dari kertas; industri mesin dan perlengkapannya; industri alas kaki dan barang dari kulit; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; industri barang dari karet dan plastik; industri pengilangan minyak dan gas bumi; industri pupuk dan pestisida. Sektor industri lainnya yang berpotensi untuk menjadi sektor unggulan adalah industri makanan; industri pakaian jadi, kecuali untuk alas kaki; industri semen; industri barang dari logam; industri minuman; industri barang mineral bukan logam; industri alat angkutan. Namun dilihat dari kontribusi sektor unggulan tersebut terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, ternyata sektor tersebut tidak seluruhnya memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Sektor unggulan yang memiliki kontribusi relatif besar terhadap PDRB adalah industri mesin dan perlengkapannya sebesar 6,57%, dan industri alas kaki dan barang dari kulit sebesar 5,17%, dan industri tekstil sebesar 3,52% dari total kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Namun berdasarkan hasil anallsis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan yang diusulkan dalam penelitian ini untuk menjadi sektor unggulan ternyata merupakan sektor-sektor yang perlu dikendalikan tingkat pencemarannya. Untuk pencemaran air, sektorsektor tersebut adalah sektor industri kertas dan barang-barang dari kertas; industri pupuk dan pestisida; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; industri barang dari karet dan plastik; industri alas kaki dan barang dari kulit; dan industri tekstil. Sementara untuk pencemaran udara adalah sektor industri pupuk dan pestisida; industri kertas dan barang-barang dari kertas; industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; industri pengilangan minyak dan gas bumi; industri barang dari karet dan plastik; industri tekstil. Kondisi demikian menjadi dilematis karena di satu sisi sektor tersebut merupakan sektor yang diunggulkan untuk mendorong pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Barat namun di sisi lain secara sosial memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan melalui penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor industri pengolahan, pemerintah daerah harus mengambil kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan pada peningkatan sektor-sektor industri pengolahan di luar sektor unggulan. Sektor-sektor tersebut adalah industri makanan; industri pakaian jadi kecuali untuk alas kaki; industri semen; industri barang dari logam. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi relatif kecil namun tingkat pencemarannya dapat dikendalikan sehingga dalam jangka panjang diharapkan perekonomian dapat berjalan secara stabil. Sementara, jika kebijakan pemerintah daerah tetap diarahkan pada pembangunan sektor industri pengolahan unggulan maka harus ada upaya-upaya pengendalian pencemaran secara tegas terhadap kegiatan produksi dari sektor industri unggulan tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena berdasarkan hasil analisis teridentifikasi bahwa sektor industri pengolahan unggulan tersebut memiliki biaya pembersihan lingkungan relatif kecil.

Abstrak :
Danau merupakan tempat bermuaranya segala jenis pencemaran.Penelitian ini menghitung dan mensimulasikan perkembangan nilai ekonomi dari setiap tipe penggunaan lahan, tingkat pencemaran serta menganalisis tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat nagari.Studi ini mengungkapkan bahwa dari tipe penggunaan lahan yang memperlihatkan perkembangan ekonomi dan tingkat kerusakan yang tinggi adalah penggunaan lahan KJA. Pertumbuhan ekonomi KJA tahun 2014 mencapai 1,5 trilyun rupiah, sedangkan kondisi IMLP perairan danau tahun 2014 adalah 60,37 yang berarti Danau Maninjau dalam kondis tercemar sedang. Dilihat dari tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat nagari yang ada di KDM ditemukan bahwa nagari yang termasuk rentan yaitu Nagari Tanjung sani, Nagari Sungai Batang, Nagari Bayur, Nagari Koto Malintang dan Nagari Maninjau. Alternatif kebijakan mitigasi dengan menggunakan analisis hierarki proses diajukan prioritas kebijakan mitigasi ekosistem danau maninjau berkelanjutan pada kawasan rentan yaitu mengembangkan pertanian lahan kering, menerapkan pertanian pada lahan basah, penguatan hukum adat dan nilai-nilai tradisi, membuat pakan organik yang ramah lingkungan, mengembangakan ekonomi kreatif. ......The lake is place boils down all kinds of pollution. This study calculate and simulate the development of economic value from each type land use, the level of pollution and to analyze the vulnerability of socioeconomic villages. This study revealed that from types of land use that demonstrate the economic development and a high level of damage is land use Floating Net Cages (FNC). FNC economic growth in 2014 reached 1.5 trillion IDR, while the condition of Water Qualityindex(WQI) of the lake in 2014 was 64,56, which means Maninjau Lake in polluted conditions being. Judging from the level of social and economic vulnerability village communities that exist in the lake area maninjau found sub-districts that are prone namely Tanjung sani, Sungai Batang, Bayur, Koto Malintang and Maninjau. Alternative mitigation policies by using analytical hierarchy process proposed priority mitigation policies lake ecosystems maninjau sustainable in areas vulnerable are developing dryland agriculture, agricultural implement on wetlands, strengthening of customary law and traditional values, making organic feed environmentally friendly, develop the creative economy.