Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini bertujuan menjawab berbagai kegagalan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskinan dalam masa krisis ekonomi dengan meninjau implementasi kebijakan PDM-DKE ( Pemberdayaan Daerah daiam Mengatasi Krisis Ekonomi ) Dan PZKP ( Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ) di Jakarta dengan kasus pelaksanaan di Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat. Seiain itu dari acuan kegagalan tersebut, penuiis berusana menyusun konseo pemberdayaan bagi pengentasan kemiskinan meiaiui kebijakan oemberciayaan masyarakat yang optimal dalam mengatasi kemiskinan oerkotaan di Jakarta. Peralatan AHP ( Ana/yor Hierarchy Process ) digunakan untuk menyusuri konsep penyempurnaan program pemberdayaan dengan basis dari be-rbagai elemen yang diambii dari konsep dan peiaksanaan P2KP dan PDM-DKE di Jakarta dengan kasus kelurahan Kapuk.Adapun aiasan Kelurahan Kapuk dijadikan sebagai tempat atau Studi kasus dilaksanakannya kedua program tersebut disebabkan kelurahan tersebut menerima alokasl dana terbanyak ( 1997-1998/1999 ) di Jakarta melalui dua program yang bercirikan pemberdayaan masyarakat ( P2KP dan PDM-DKE ) juga dikarenakan mewakili kawasan miskin dan kumuh Serta padat Jakarta dilihat jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kondisi permukimannya.Penelitian ini adalah juga studi kasus kebijakan yang melihat proses pelaiwanaan hasil kebijakan atas penanggulangan kemiskinan di Jakarta khususnya masa krisis ekonoml tahun 1996 akhir -1998 lalu. Adapun kedua kebljakan P2KP dan PDM-DKE dianalisis sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat untuk masyarakat Jakarta berdasarkan studi literatur dan berbagai hasil survey serta dengan bantuan informasi para expert yang mewakili setiap stakeholder atas tujuan kebljakan pemberdayaan masyarakat."

"At the time of economic crisis in 1997 banking sector was one of industries experiencing the most impact of economic turbulance...."

"Tesis ini membahas krisis ekonomi sebagai force majeure. Penyebab krisis ekonomi adalah lemahnya lembaga keuangan dan pengaruh krisis dari negara lain. Penyebab ini tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga termasuk force majeure. Dalam kasus Karaha Bodas v. Pertamina dan PLN, ketidakmampuan Pertamina dan PLN dalam melaksanakan prestasinya akibat krisis ekonomi dianggap wanprestasi bukan force majeure. Hal ini dikarenakan dalam kontraknya dinyatakan bahwa force majeure hanya berlaku bagi KBC sebagai kreditur. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam membuat kontrak, harus hati-hati dalam membuat klausula force majeure.

---

The focus of this study is economic crisis as force majeure. Economic crisis is caused by mismanagement financial institution and contagion. This cause cannot predicted before, those included in force majeure. In case Karaha Bodas (KBC) v. Pertamina dan PLN, unable Pertamina dan PLN to do his obligation cause economic crisis is event of default not force majeure. This is happened, due of contract that force majeure just for KBC. This study used normative method. Result of this study give suggestion that in making contract have to carefull about force majeure clausule."

"Tesis ini membahas ketatnya persaingan dalam pasar bebas yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2007-2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus menjalankan perannya secara konsisten sebagai wasit dalam kompetisi pasar bebas, masyarakat sebagai pelaku pasar juga diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kondisi pasar dan produk yang diperdagangkan, sehingga tidak menjadi korban dari persaingan tidak sehat dalam pasar bebas yang berakibat terjadinya krisis ekonomi.

---

This study is mainly focused on the impact ofthe intense competitiveness of the free market, which can be traced on the economic crisis in the United State of America 2007-2008. The method of the research is qualitative based on analytical description. The findings of the research suggest that govemment should play its role as a fair regulator in the free market competition. Whereas society as prime actor in the tice market system is expected to enhance their understanding on the conditions of market and products traded in the market, so that they are not trapped in the tmfair economic competition lead to the economic crisis."

"ABSTRAKKrisis tahun 1997 merupakan sebuah critical juncture bagi reformasi kerjasamakeuangan di Asia. Krisis ini mendorong ASEAN untuk mengubah arsitekturkerjasama pada sektor keuangan di antara mereka dengan kemudian melibatkanCina, Jepang, dan Korea Selatan untuk bersama mendirikan institusi keuanganregional. Upaya ASEAN+3 ini membuahkan hasil ketika didirikan Chiang MaiInitiatives Multilateralization (CMIM) pada tahun 2009. Melihat fenomenapendirian CMIM tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan historicalinstitutionalism untuk menganalisis alur dan dinamika pertemuan-pertemuan yangdilakukan para menteri keuangan ASEAN+3 (AFMM+3) sampai keberhasilanpendirian CMIM. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa keberhasilanpendirian CMIM menjadi sebuah institusi keuangan regional tidak lepas dariterjadinya krisis keuangan tahun 1997 karena krisis tersebut menjadi penentu awalarah diskusi menuju institutionalisasi kerjasama keuangan Asia.

---

ABSTRACTAsian financial crisis in 1997 was a critical juncture that marked the beginning fora reformation in financial cooperation among Asian countries. The crisisencouraged ASEAN to change its cooperation architecture to then involve China,Japan, and South Korea. Together, they created an ASEAN+3 group and laterestablished a regional financial institution, Chiang Mai InitiativesMultilateralization (CMIM), in 2009. On that certain phenomenon, this researchwill use historical institutionalism approach to analyze the plots and dynamics ofthe ASEAN+3 Financial Minister Meetings (AFMM+3) until finally CMIM isestablished. The research will conclude that the success of the establishment ofCMIM is closely related to the Asian financial crisis in 1997. The reason isbecause of that crisis, AFMM+3 was able to focus in overcoming their commonconcern of the institutionalization of Asian financial cooperation."

"This research aims to know the strategies employed batik indistries amidst multiple crises,especially the economic crisis. This research uses the descriptive method and the phenomenological approach....."

"At the time of economic crisis in 1997 banking sector was one of industries experiencing the most impact of ecoome turbulence. Many banks suffer from liquidity disaster and decline in their performance even some of them liquidated by government because of customer's crisis of trust. To prevent the return of crisis condition in the banking sector the Central Bank or bank of Indonesia released a policy called as Indonesia Banking Architecture in 2004. The BI's policy arranges banks into group or strata according to their owned-capital. Since the policy published in 9 January 2004 it has received few critics and completeness. Refer to the implementation of Indonesia Banking Architecture then in 2006 BI released regulation No. 8/16/PBI/2006 known as single presence policy (SPP). The SPP or single ownership policy arrange that banks owned by same corporation or individual should be merged or consolidated. The corporation or bank owner must be dominant shareholder of those banks or majoriry shareholder. Unfortunately the SPP policy is less aware of and possibly is inconsistent with other regulations ultimately arrangement ralating to business competition law as Act No.5/1999"