Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi berbasis web memungkinkan suatu proses bisnis dilakukan dengan cepat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pelaku bisnis di propinsi Riau maka pemerintah daerah propinsi Riau perlu mengembangkan suatu aplikasi e-Government yang merupakan layanan berbasis web. Pengguna aplikasi e-Government di pemerintah daerah propinsi Riau dalam hal ini pelaku bisnis dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan dengan hanya melakukan single single-on dengan menggunakan username dan password. Fitur-fitur layanan yang dapat disediakan oleh aplikasi e-Government berbasis web ini antara lain registrasi, layanan pengurusan pajak perusahaan,layanan penghitungan besar pajak, dan layanan perizinan ekspor impor. Perancangan aplikasi e-Government berbasis web ini diharapkan dapat memberikan proses layanan yang cepat sehingga pengguna dalam hal ini pelaku bisnis semakin terbantu dalam melakukan pengurusan pajak, penghitungan besar pajak dan pengurusan perizinan ekspor impor. Disamping itu aplikasi ini juga akan mendorong pelaku bisnis melakukan investasi di propinsi Riau.

---

The growth of Information and Communication Technology is very fast today. Web based application is one of information technology which may be possible doing business quickly. For the sake of giving good and fast services to the businessman in province of Riau, it is important to Government of Province of Riau to develope a web based system which called as e-government. All of services provided can be accessed by the businessman in province of Riau by only doing a single sign-on using their username and password. Features of services that will be offered by e-government aplication such as registration service, tax management handling service, tax amount computation service, and export import permit service. The Design of the web based e-government to be expected can give services quickly until the user of this application that is the businessman will be assisted to fill up the tax form, to compute amount of the corporate tax and arrange for permit of export import. Beside that, this application will urged the businessman in province of Riau to invest more.

Abstrak :
Dewasa ini perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya telah menuntut berbagai pihak untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut, termasuk pemerintah. Penerapan E-Govermnment adalah salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada berbagai pihak secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan sistem manajemendan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintahpusat dan pemerintah daerah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju good governance dengan dukungan E-Government. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Inpres dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang engembangan E-Government merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upayanya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Seiring dengan diberlakukanya otonomi daerah yang memungkinkan pemenfaatan potensi daerah dengan lebih optimal, kebutuhan berbagai fitur dalam aplikasi E-Government antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia untuk aplikasi E-Government, tidak harus sama. Keunikan suatu daerah dapat diakomodasi dalam fitur-fitur aplikasi E-Government tersebut. Aplikasi E-Government yang dimiliki oleh suatu daerah pada hakikatnya adalah selalu tanggap terhadap perubahan bisnis untuk meningkatkan pelayan kepada pengguna E-Government tersebut pengaruh tugas pokok setiap lembaga, jenis informasi sumberdaya (geografis, budaya, sosial, ekonomis), dan jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga akan mempengaruhi fitur-fitur E-Government tersebut. Disisi lain, dalam pengembangan aplikasi E-Government, perlu dibuat suatu kerangka standardisasi yang dapat digunakan untuk "plu and play" berbagai fitur yang dibutuhkan suatu daerah. Fitur-fitur tersebut berasal dari berbagai modul yang isinya dapat di mutakhirkan (update) secara terpisah, sesuai dengan unit kerja masing-masing. Standardisasi dan kelengkapan fitur serta manajemen aplikasi E-Government agar tetap terupdate isinya dan sesuai dengan proses dan kondisi pemerintahan sudah seharusnya mulai diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mencapai proses pemerintahan yang efektif, efisien, transfaran, dan akuntable. Penelitian ini menghasilkan suatu kerangka dasar (template) untuk standardisasi aplikasi E-Government unutk instansi pemerintah (Pusat, Dati I dan II) yang dapat diterapkan sesuai keadaan dan situasi daerah tersebut. Di dalam kerangka dasar tersebut terdapat beberapa fitur layanan untuk modul pelayanan masyarakat untuk Dati II dan modul. Pengembangan prototipe kerangka standardisasi aplikasi E-Government ini menggunakan Hybrid Methodology yang merupakan gabungan RAD dan Reserve Engineer, sebagai kerangka acuan. Kerangka dasar E-Government ini dapat digunakan untuk pengembangan E-Government yang lebih luas serta terstandardisasi dan dapat menyediakan layanan lebih luas antar instansi pemerintah, layanan bisnis yang mencakup Dati II, Dati I dan pemerintah pusat. Disamping itu, dengan adanya keranka standardisasi aplikasi E-Government ini, akan memudahkan bagi pembuat kebijakan pemerintah-secara hirarkis-untuk melakukan kajian dan pengawasan terhadap perkembangan suatu daerah dibandingkan daerah lain. Bagi para investor, sistem ini akan memudahkan untuk melihat pola potensi daerha dan berbagai bisnis yang tersebut di berbagai daerah. Bagi masyarakat secara luas, sistem ini akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah terutama yang menyangkut masalah-masalah kependudukan.

---

Recently the development of information of technology has expanded rapidly, itâ??s demanding every party to accustomed with this enhancement, including the government. Applying E-Government is one of many ways in implementing government activities using device electronics in additon to improving high quality standard to each party with effectively & efficiently. With the intention to develop management system and also to gain improvement of information & communication technology, therefore central & district government should immediately implement transformation process to facilitate good governance with fully support from E-Government. Government policy regarding development of E-Government that is stated in Inpres & Keputusan Menteri Komunikasi & Informasi, is one of the Government requirement in driving Indonesian people to achive information society In one hand with policy of regional autonomy and with a possibility in taking advantage of optimizing capacity in one region, the needs of a variety of features in application of E-Government between one region and the others in Indonesia area isnâ??t always exactly the same. One unique entity could be accomodated by only applying suitable E-Government features. To facilitate the improvement services to users, E-Government application that is owned in one region should be more responsive to business changes. The Influences of main duty in every institution, such kind of resources information (Geography, Flture, Social, Economy) and type of services provided by each institution would largely affect E-Government features. On the other side, the development of E-Government application would necessarily need to build one standardized template that can be operated for â??plug and playâ?? for types of features that needed in one region. Those features appeared from a variety of modules that might be able to be updated separately with category unit type of work accordingly. Updated standardization and completeness of feature and aplication E-Government management should be started in central and district government in purpose of effective, efficient, transparancy and accountable government process This research result one template for E-Government standardization application for government Institution (Pusat, Dati I,Dati II) that might be operated within condition and situation of the region. There are some features for society modules services in this template for Dati II and modules aswell. The development of prototype of services society modules employ hybrid methodology that is one combination of RAD and Reverse Engineer as a reference template. This E-Government template can be use for development of enlarging E-Government and also standardized which provided increasing services between government institution, services business that captured Dati II, Dati I and central Government. Moreover, within standardized template application for E-Government, itâ??s facilitate for government decision making - in hierarchy â?? in doing evaluating and monitoring of development between regions. In perspective of investor, this systems will facilitate them to observe potency in one region for their own business opportunity and for society, this system enlarging quality of government services involving civilization matters.

Abstrak :
Implementasi E-Government di Indonesia sampai saat ini belum optimal dirasakan manfaatnya, terutama dalam demokratisasi dan realisasi pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini disebabkan masih terbatasnya panduan yang menyeluruh menyangkut metodologi implementasi E-Government di level kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Tesis ini mengambil studi kasus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk melayani semua bentuk investasi di Indonesia. BKPM mengharapkan visi, misi dan strategi yang dimiliki saat ini harus align dengan strategi Teknologi Informasi yang ada. Kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki BKPM seperti : aplikasi Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT), Sistem Informasi Potensi Daerah, aplikasi Perijinan, dan sebagainya termasuk infrastruktur TI yang ada akan ditinjau kelayakannya. Metodologi yang diusulkan disertai dengan pemetaan kontrol yang diambil dari Balanced Scorecards dan COBIT Versi 4.0. Kerangka konseptual dan kontrol tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring inisiatif E-Government. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisa tingkat kesiapan suatu orgaisasi dalam mengimplementasikan E-Government dan tersusunnya suatu usulan / rekomendasi tentang kesiapan implementasi E-Government bagi BKPM di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.

---

E-Government Implementation in Indonesia has not provided optimal benefit, especially in democracy and realization of a clean government. This is because there was limitation of a complete guidance that concern to EGovernment implementation methodologies at the regional and central government level. This study took a case study at the BKPM (Indonesian Investment Coordinating Board) that provide services on all investment forms in Indonesia. BKPM expects that existing vision, mission and strategies must be align with existing IT strategies. The existing IT and Communication at the BKPM consist of: Integrated Management Investment Information System Application (SIMIT), Regional Potencies Information System, Permit Application, and include infrastructure that will be evaluated on their suitabilities. The proposed methodology was accomplished with control mapping taken from COBIT Version 4.0. Conceptual framework and control can be used as a base in planning, implementation, and monitoring E-Government initiatives. The study result are readiness level analysis in e-government implementation and a proposal / recommendation of E-Government implementation readiness for BKPM at regional and central government level.

Abstrak :
Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan e-Government untuk menunjang produktivitas pekerjaan agar target tugas dan fungsi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, kualitas layanan dapat meningkat dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Penelitian ini memeriksa implementasi e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mandalam dan studi literatur dokumen yang diterbitkan Kemsetneg maupun dokumen lain terkait sustainability e-Government. Hasil studi menunjukkan faktor yang berpengaruh penerapan e-Government berkelanjutan yakni kapasitas pemimpin dalam mengarahkan penerapan e-Government, dan dikomitmenkan dengan peningkatan kapasitas anggaran, dan TIK serta pengembangan kapasitas SDM yang terarah. Selain itu, diiringi dengan faktor penyematan (embedding) baik perubahan struktur organisasi, regulasi yang terbit dan perubahan budaya kerja. Namun, orientasi penerapan e-Government tersebut pada para pengguna dalam faktor utilitas, seperti keandalan, performance, dan fleksibilitas memenuhi penggunaan perlu ditingkatkan. Faktor tersebut memerlukan adaptasi (adaptation) dan penyesuaian (appropriation) dalam kebijakan e-Government melalui manajemen proses dan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu lebih terukur dan sistematis. ......Ministry of State Secretariat implements e-Government to support work productivity so that task and function targets can be achieved effectively and efficiently. In addition, service quality can be improved and perceived by stakeholders. For this reason, e-Government initiatives must be sustainable. This study examines the implementation of e-Government sustainability in the Ministry of State Secretariat through its driving factors. This research is a post-positivism research with data collection strategies through in-depth interviews and literature studies of documents published by the Ministry of State Secretariat and other documents related to sustainable e-Government. The results of the study show that the factors that influence the implementation of sustainable e-Government are the capacity of leaders in directing the implementation of e-Government, and are committed to increasing budgetary capacity, and ICT and targeted human resource capacity development. In addition, it is accompanied by embedding factors, both changes in organizational structure, published regulations and changes in work culture. However, the orientation of the implementation of e-Government on users in terms of utility, such as reliability, performance, and flexibility to meet usage needs to be improved. These factors require adaptation and appropriation in e-Government policies through process management and monitoring and evaluation results that need to be more measurable and systematic.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation. The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media.

Abstrak :
Penelitian ini fokus pada analisis penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari keberadaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, serta semua pelayanan dapat diproses secara online tanpa ada lagi pelayanan secara manual. Pada penerapannya aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti masih ditemui pelayanan yang belum sepenuhnya dilakukan secara online dan ada beberapa layanan yang tidak aktif digunakan. Dengan menggunakan pendekatan post positivisme, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan e-government melalui sistem informasi online layanan administrasi untuk mengetahui sejauh mana peran sistem informasi ini dalam menunjang proses pelayanan di Kemendagri. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi serta studi literatur dengan menggunakan teori IS Success Model oleh DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication dan net benefit, peneliti mendapatkan data sebagai dasar penilaian penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA di Kemendagri belum berjalan dengan baik. Masih terdapat sejumlah indikator penunjang kesuksesan sistem informasi yang dinilai belum memadai. ......This study focuses on analyzing the implementation of e-government through the application of the Online Service Administration Information System (SIOLA) at the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). The purpose of this application is to improve service quality and create services that are effective, efficient, fast, easy, and all services can be processed online without manual service. In its application, this application still experiences several problems, namely services that have not been fully carried out online and some services that are not actively used. Using a post-positivism approach, researchers conducted an analysis of the implementation of e-government through an online information system for administrative services to determine the extent of the role of this information system in supporting the service process at the Ministry of Home Affairs. Using data collection techniques through interviews and documentation studies as well as literature studies using the IS Success Model theory by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) variables namely system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication and net benefit, researchers obtain data as a basis for evaluating the implementation of e-government through the SIOLA application. The results of the study show that the application of e-government through the SIOLA application at the Ministry of Home Affairs has not gone well. There are still a number of indicators supporting the success of information systems that are considered inadequate.

Abstrak :
Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality. Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy. Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped.

Abstrak :
Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang menyederhanakan proses bisnis pelayanannya melalui transformasi pelayanan secara digital sehingga dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses kenaikan pangkat yang sebelumnya banyak dapat dikurangi dan hanya membutuhkan berkas dan dokumen dalam bentuk digital tidak lagi dalam bentuk fisik. Pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN ditujukan untuk menciptakan pengintegrasian data PNS di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan kepegawaian, sehingga melalui SAPK pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKN dan Kantor Regional BKN terhadap seluruh instansi di Indonesia dapat terintegrasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi KPO Less Paper melalui SAPK dalam kerangka interoperabilitas e-government berserta faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan/level interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan interoperabilitas e-government. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas e-government dalam pelayanan KPO Less Paper sudah mencapai level interoperabilitas organisasional, namun pada level interoperabilitas semantik terdapat indikator yang belum tercapai yaitu kemampuan untuk menggabungkan atau menyingkronkan data/informasi lintas sistem informasi yang heterogen belum tercapai dengan baik, selain itu pada level interoperabilitas organisasional terdapat ketidakcapaiannya prinsip-prinsip komunikasi secara dua arah antar organisasi dan kecapaian komitmen antar organisasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. ......Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) is an innovation from Badan Kepegawaian Negara in the process of civil service promotion services that simplifies the service business process through digital service transformation so that the document requirements needed to follow the promotion process that previously complex can be reduced and only requires files and documents in digital form and no longer in paper-based form. The development of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) by BKN is aimed at creating integration of civil servant data throughout Indonesia which is expected to overcome the problem of data duplication and inefficiency in personnel services, so that through the SAPK staffing services carried out by BKN and the BKN Regional Office to all agencies in Indonesia can be integrated. This thesis discusses how the implementation of KPO Less Paper through SAPK in the framework of e-government interoperability and the factors involved in its implementation. This study uses the concept of e-government interoperability levels and factors related to the ability to implement e-government interoperability. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in-depth interviews. The results showed that the implementation of e-government interoperability in KPO Less Paper services has reached the level of organizational interoperability, but at the semantic interoperability level there are indicators that have not been achieved, namely the ability to combine or synchronize data / information across heterogeneous information systems has not been achieved well, besides At the level of organizational interoperability, there are failure to achieve the principles of two-way communication between organizations and the achievement of inter-organizational commitments as outlined in the form of a written agreement and the implementation of services according to a predetermined schedule.

Abstrak :
E-government merupakan upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan secara terpadu, efektif, dan efisien baik kepada masyarakat, pengusaha, maupun kepada sesama instansi pemerintah. Government to employee (G2E) adalah model e-government untuk manajemen personalia. Salah satu contoh terkait penerapan model e-government government-to-employee adalah Sistem Informasi Manajemen Pegawai Kementerian Pariwisata (SIMPEG). SIMPEG Kemenpar berfungsi mengelola kepegawaian terkait peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di dalam SIMPEG Kementerian Pariwisata terdapat sistem terintegrasi yang berfungsi untuk pelayanan pegawai, penyimpanan data pribadi pegawai, sistem pengelolaan gaji dan kesejahteraan pegawai, serta fasilitas promosi pegawai. Terdapat kondisi kegagalan implementasi e-government berupa SIMPEG yang terjadi tidak hanya dari sisi teknis terkait kualitas dan kapasitas sistem, tetapi juga dari sisi non teknis terkait rendahnya tingkat penerimaan pengguna. . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna SIMPEG Kementerian Pariwisata. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori keberhasilan sistem informasi DeLone & McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan penelitian ini adalah positivis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan angket dengan teknik analisis data adalah mix method. Analisis kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan analisis kualitatif menggunakan Discourse Network Analysis (DNA) dan Visone dalam memetakan pendapat informan. Hasil penelitian dari 8 hipotesis terdapat 3 hipotesis diterima dan 5 hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah bahwa Information Quality (IQ) signifikan terhadap Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU) signifikan terhadap User Satisfaction (US), System Quality (SQ) signifikan terhadap Perceived Usefulness (PU). ......E-government is an effort to develop electronic-based government administration in order to improve the quality of government services in an integrated, effective, and efficient manner both to the community, entrepreneurs, and to fellow government agencies. Government to employee (G2E) is an e-government model for personnel management. One example related to the implementation of the government-to-employee e-government model is the Ministry of Tourism's Employee Management Information System (SIMPEG). SIMPEG Kemenpar functions to manage staffing related to improving the performance and welfare of employees based on Information and Communication Technology (ICT). Within the SIMPEG of the Ministry of Tourism, there is an integrated system that functions for employee services, storing employee personal data, managing salaries and employee welfare systems, as well as employee promotion facilities. There are conditions of failure to implement e-government in the form of SIMPEG that occur not only from the technical side related to the quality and capacity of the system, but also from the non-technical side related to the low level of user acceptance. . This study aims to analyze the factors that influence SIMPEG user acceptance of the Ministry of Tourism. This study uses a combination of DeLone & McLean's information system success theory and the Technology Acceptance Model (TAM). This research approach is positivist. Data collection techniques used are in-depth interviews and questionnaires with data analysis technique is the mix method. Quantitative analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and qualitative analysis using Discourse Network Analysis (DNA) and Visone in mapping the opinions of informants. The results of the study of 8 hypotheses there are 3 accepted hypotheses and 5 rejected hypotheses. The accepted hypothesis is that Information Quality (IQ) is significant to Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU) is significant to User Satisfaction (US), System Quality (SQ) is significant to Perceived Usefulness (PU).

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Onesearch Indonesia. Program Indonesia Onesearch merupakan salah satu program yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Program Indonesia Onesearch bertujuan untuk menjadi wadah bagi semua koleksi literatur di setiap perpustakaan di seluruh Indonesia. Portal ini memberikan akses bagi pengguna untuk mencari dan mengakses koleksi digital elektronik di seluruh perpustakaan Indonesia melalui satu pintu. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas layanan e-government oleh Papadomichelaki dan Mentzas terdiri dari empat dimensi utama kualitas layanan e-government yang meliputi efisiensi, kepercayaan, keandalan dan dukungan warga. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survey dan wawancara mendalam dengan pengguna jasa dan juga pengelola Indonesia Onesearch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kualitas layanan yang diberikan dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna terhadap keempat dimensi tersebut lebih tinggi dari kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai gap maka dapat dikatakan pelayanan semakin baik. Nilai gap rata-rata terendah terdapat pada dimensi kepercayaan yaitu -1,33, sehingga dimensi kepercayaan ini merupakan dimensi yang paling baik. Sedangkan nilai gap rata-rata tertinggi terdapat pada dimensi Efficiency yaitu -1,92, maka pada dimensi Efficiency dapat dikatakan kurang baik dan perlu ditingkatkan. Tingkat kesesuaian hasil analisis antara harapan pengguna dengan kenyataan secara keseluruhan adalah 56,85%. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan responden terhadap layanan Onesearch Indonesia secara keseluruhan cukup puas. Hasil penelitian menyarankan bahwa layanan Indonesia Onesearch perlu ditingkatkan dari segi efisiensi, keandalan dan dukungan warga agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna. ......This study discusses the level of user satisfaction with Onesearch Indonesia services. The Indonesia Onesearch program is one of the programs managed by the National Library of the Republic of Indonesia. The Indonesia Onesearch program aims to be a forum for all literature collections in every library throughout Indonesia. This portal provides access for users to search and access electronic digital collections in all Indonesian libraries through one door. The discussion of this research using the theory of e-government service quality by Papadomichelaki and Mentzas consists of four main dimensions of e-government service quality which include efficiency, trust, reliability and citizen support. This research approach uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of surveys and in-depth interviews with service users and also the managers of Indonesia Onesearch. The results of the study indicate that there is a gap between the quality of services provided and what is expected by users. This gap indicates that the user's expectations of the four dimensions are higher than the reality received in the field. The smaller the value of the gap, it can be said that the service is getting better. The lowest average gap value is found in the confidence dimension, which is -1.33, so this confidence dimension is the best dimension. While the highest average gap value is found in the Efficiency dimension, which is -1.92, then the Efficiency dimension can be said to be not good and needs to be improved. The level of suitability of the results of the analysis between user expectations and reality as a whole is 56.85%. Based on this assessment, it can be said that the overall satisfaction of respondents with Onesearch Indonesia's services is quite satisfied. The results of the study suggest that Indonesia Onesearch services need to be improved in terms of efficiency, reliability and citizen support in order to provide maximum service to users.