Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Guna meningkatkan daya dan hasil guna tanah bagi pembangunan pemukiman serta kualitas lingkungan di kawasan berpenduduk padat dengan tanah terbatas, pembangunan rumah susun merupakan jalan keluar yang baik Disamping itu perangkat peraturan rumah susun sudah dicanangkan pemertintah dengan adanya Undang-Undang No.16/1985 tentang rumah susun dan peraturan pelaksananya yang ditetapkan tiga tahun kemudian. Undang-undang ini tidak hanya mengatur rumah susun saja tetapi juga perkantoran dan pertokoan. Sebagian besar satuan rumah susun digunakan dengan sistem sewa, tetapi beberapa tahun terakhir ini sebagian besar satuan rumah susun dimiliki dengan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). Pemilikan satuan rumah susun banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena pemilikan suatu benda jauh lebih baik dibandingkan dengan menyewanya. Tetapi pemilikan satuan rumah susun pada prinsipnya harus melewati berbagai prosedur yang dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari bagi pemiliknya. Satuan rumah susun yang akan dijual terlebih dahulu melewati proses pemasaran dimana pihak developer menawarkan rumah susun dengan iklan yang sangat menarik baik dimedia cetak maupun televisi sehingga banyak orang tertarik dan berebut untuk memilikinya tanpa memikirkan resiko yang mungkin akan ditemui di kemudian hari. Masyarakat seringkali tidak perduli dengan resiko apabila developer cidera janji. Selain itu persoalan dalam rumah susun yang sering terjadi adalah tersendatnya penerbitan sertifikat HMSRS. Sedangkan sertifikat HMSRS adalah jaminan kepastian hukum bagi pemilik satuan rumah susun. Pada prinsipnya satuan rumah susun untuk perkantoran juga mempunyai masalah-masalah yang sama dengan satuan rumah susun hunian. Bahkan permasalahan di perkantoran jauh lebih kompleks. Hal ini dapat dilihat dari pemeliharaan bagi satuan ruang perkantorannya Satuan mah susun hunian dikelola dan dipelihara oleh seluruh penghuni yang tergabung dalam perhimpunan Penghuni. Sedangkan untuk perkantoran, pemilik satuan ruang perkantoran tidak menghuninya oleh sebab itu menjadi pertanyaan siapa yang bertanggungjawab untuk mengelola dan memelihara tanah bersama, benda bersama dan bagian bersama."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perubahan preferensi hunian. Dari literatur sebelumnya, pandemi diketahui berdampak pada aktivitas manusia, termasuk pemilihan tempat tinggal. Riset mengenai dampak pandemi terhadap pasar properti, terutama dari sisi permintaan, perlu dikaji sebagai pedoman bagi pengembang untuk melihat tren minat pasar properti residensial. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori berupa persepsi konsumen dalam memilih properti rumah. Data ini diperoleh melalui metode kuesioner yang disebarkan ke berbagai pembeli unit rumah pada tahun 2020 untuk mengukur nilai relevansinya dengan faktor pandemi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perhitungan regresi logistik biner. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan preferensi kontrol di tempat tinggal dan memengaruhi perubahan preferensi perumahan. 67,78% dari 35,58% responden yang mengubah preferensi dari apartemen ke rumah tapak merasa keputusan mereka dipengaruhi oleh pandemi. Rasa takut bertemu orang lain merupakan faktor pandemi yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perubahan preferensi, diikuti oleh ketakutan akan resesi ekonomi, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, dan pelaksanaan WFH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi meningkatkan kebutuhan penghuni akan kontrol terhadap ruang keselamatan pribadi dan kontrol terhadap pengeluaran pembelian rumah.

---

This research aims to investigate the influence of the COVID-19 pandemic on changes in housing preferences. From previous literature, the pandemic is known to have an effect on human activities, including housing selection. Research on the pandemic's impact on the property market, especially from the demand side, should be studied as a guide for developers looking at the residential property market interest trend. This is an explanatory quantitative research in the form of consumer perceptions in selecting residential properties. This data is obtained through a questionnaire method that is distributed to various home unit buyers in 2020 to measure the value of relevance to pandemic factors. Furthermore, the data obtained is analyzed using binary logistic regression calculations. This study found that the COVID-19 pandemic increases control preferences in living space and affects the change in housing preferences. The pandemic influenced 67.78% of the 35.58% of respondents who change their preference from apartments to landed houses. Fear of meeting people is a pandemic factor that has the most significant effects on the change in preference, followed by fear of economic recession, gender, number of family members, and implementation of ‘work from home’. The results indicate that the pandemic increases residents’ needs of personal safety space control and housing expense control. "

"Salah satu dari kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan akan papan atau perumahan. Masalah perumahan merupakan masalah yang komplek sehubungan akan kebutuhan perumahan yang terus meningkat bersamaan dengan pertambahan penduduk. Maka upaya terpenting untuk mengatasi perumahan, yaitu dengan membangun perumahan baru sebanyak mungkin. Perusahaan swasta/developer juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif mensukseskan program pembangunan di bidang penyediaan perumahan dengan penjualannya memanfaatkan jasa lembaga keuangan melalui fasilitas kredit pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah merupakan jalan keluar bagi masyarakat yang ingin membeli tetapi tidak mampu membayar harga tanah berikut bangunan diatasnya secara tunai. Pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah di perusahaan swasta / developer melalui jasa lembaga keuangan yaitu bank merupakan suatu masalah yang cukup menarik untuk dikaji secara yuridis."

"Karya tulis ini membicarakan mengenai perjanjian jual beli satuan unit apartemen melalui perusahaan pengembang yang berada di komplek Harmoni Plaza ditinjau dari aspek Hukum Perdata Barat. Dalam peribahasan, penyusun memakai metode kepustakaan dengan data penunjang yang penyusun peroleh dari PT. Artha Grand. Pembangunan apartemen oleh perusahaan pengembang merupakan peran serta swasta dalam membantu pemerintah dalam hal pengadaan perumahan vertikal karena sulitnya untuk memperoleh lahan yang luas di perkotaan untuk dipergunakan pembangunan perumahan horizontal. Pembangunan perumahan vertikal ini dibangun dengan berbagai type dan peruntukannya. Untuk melakukan jual beli satuan unit apartemen tersebut antara perusahaan pengembang dengan calon pembeli tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang mengaturnya dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pengembang itu sendiri. Banyak permasalahan yang dihadapi baik yang datangnya dari konsumen maupun dari pihak perusahaan pengembang dan perlu pertanggung jawaban atas kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki oleh masing-masing pihak. Pertanggung jawaban dalam Hukum perdata lahir karena adanya suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Tanggung jawab yang bersumber pada perjanjian timbul karena adanya wanprestasi, sedangkan tanggung jawab yang bersumber pada undang-undang lahir karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perjanjian yang dibuat antara PT. Artha Grand selaku penjual dengan konsumen atau pembeli didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak."

"Perkembangan rumah susun atau apartemen di Indonesia, khususnya di kotakota besar seperti Jakarta, amatlah pesat pada awal dasa warsa 90-an. Ini terjadi karena situasi dan kondisi yang ada di kota-kota besar, di mana lahan yang tersedia atau masih kosong semakin sempit. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk menggunakan lahan yang semakin langka itu semaksimal dan seefisien mungkin, yaitu dengan cara mendirikan bangunan secara vertikal seperti rumah susun atau apartemen. Upaya ini juga memacu para developer rumah susun untuk mencari cara agar dapat membangun rumah susun secara maksimal dan menguntungkan. Salah satu caranya adalah praktek pre-project selling, yaitu pemasaran satuan rumah susun yang belum dibangun atau masih dalam proses pembangunan dengan cara mengutip terlebih dahulu uang tanda jadi yang dapat diperhitungkan sebagai uang muka, yang diangsur selama masa konstruksi rumah susun yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menghimpun dana dari pembeli, mengurangi jumlah kredit pada bank, sekaligus memperkecil resiko tidak terjualnya unit satuan rumah susun yang telah dibangun karena pembelinya sudah jelas. Tujuan ini direalisir dengan tetap mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai rumah susun, yaitu Undang-undang no. 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun, yang dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 18 UURS menyatakan bahwa satuan rumah susun yang dapat dijual untuk dihuni adalah satuan rumah susun yang sudah selesai dibangun dan telah memperoleh surat izin layak huni dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian, bagaimanakah dengan praktek pre-project selling jika dilihat dari pengertian pasal 18 UURS tersebut? Dan satu hal lagi, jika sebelumnya telah disebutkan beberapa keuntungan yang diperoleh oleh developer dari praktek pre-project selling, bagaimanakah halnya dengan konsumen atau calon pembeli?"