Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat juga dalam bentuk kredit. Dalam menjalankan fungsi bank tersebut diperlukan direksi bank sebagai salah satu organ bank untuk menjalankan fungsi bank sebagai badan hukum, dalam menjalankan tugas tersebut direksi diberikan kepercayaan yang besar dan luas dan dari kepercayaan itu timbul suatu bentuk kewajiban direksi untuk bertindak untuk mengelola kekayaan bank sesuai diskresi direksi tersebut dengan itikad baik, tanggung jawab dan penuh kehati hatian. (Fiduciary Duty) Kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai seorang direksi bisa berdampak perdata (dalam bentuk denda) dan pidana (kurungan penjara), oleh karena itu direksi harus bisa mengambil keputusan yang cepat, tepat, tidak ada intervensi dan sesuai dengan fiduciary dutynya, apabila keputusan yang diambil ternyata menimbulkan kerugian, direksi tidak bisa langsung dipersalahkan (business judgment rule). Hal hal tersebut diatas akan dibahas dalam tesis ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.

---

ABSTRACT
The primary function of banks is as a collector of public funds in the form of deposits and redistributed to the public in the form of credit. In carrying out the necessary functions of the bank requires the directors of the bank to enable bank to function as a legal entity, in carrying out the tasks directors are entrusted with a wide variant of trust and from the belief that there is a continual form of liability of directors to act to manage the bank according discretion of directors with the good faith, responsibility and prudent. (Fiduciary Duty) Failure to perform duties as a board of directors could affect civil (in the form of fines) and punishment (imprisonment), therefore the directors should be able to take decisions quickly, precisely, with no intervention, and in accordance with his fiduciary duty, if the decision taken turned out to cause any profit loss , directors can not be directly blamed (business judgment rule). The above matter will be discussed in this thesis using normative juridical research, the research literature by using secondary data.

Abstrak :
Penelitian ini tentang analisis kinelja petugas Dury Manager di Rurnah Sakit Umum Kabupaten Karawang di luar jam dinas dan di hari libur yang bertujuan untuk mengetahui kinenja Duty Manager Serta falctor-faktor yang berhubungan dengan kinerja Duty Manager. Penelitian ini dilakukan dengan disain potong lintang. Dalam penelitian ini diuji hubungan variabel individu yang terdiri dari pendidikan, pengetahuan, perscpsi sikap dan motivasi serta variabel persepsi individu terhadap organisasi yang terdiri dari persepsi individu terhadap salana, insentif scrta monitoring dan evaluasi dengan kinelja petugas Duty Manager dalam pelayanan pasien/keluarga pasien di RSUD Kabupaten Karawang. Instrumen penelitian yang digunakan untuk menilai kinexja pelugas Duty Manager adalah kuisioner dengan menggunakan skala Likert. Populasi penelitian ini adalah seluruh petugas yang bertugas sebagai Duty Marzager yang berjumlah 40 orang dirnana scmua petugas ini diambil sebagai sampel. Serta para petugas yang berada di bawah koordinasi Duty Manager di ruang rawat imp, dokter IGD, petugas laboratorium, petugag apotik(instalasi famaasi). Pengambilan data di lapaugan dilakukan selama 2 bulan. Hasil penelitian diperoleh 50% Duty Manager mcmiliki kinelja yang fendah sedang sisanya 50% merniliki kinerja yang Pengelompokkan ke dalam dua kategori(tinggi-rendah, cukup-kurang) dengan menggunakan cut point nilai mean. Pada penelitian ini total responden ada ll dari ll unit pelayanan total skor maksimal 55,0 dan total skor minimal 0,0 nilai mean 27,5. Kinexja tinggi bila total nilai skor maksimal > 27, dan kineija rendah bila total nilai skor maksimal 5 27,5. Hasil analisis bivariat antara kinerja dengan variabel independen (pendidikan, pengetahuan, sikap, motivasi, persepsi sarana, insentitl monitoring dan evaluasi) menunjukkan adanya hubungan antara rendahnya kinerja dengan variabel motivasi serta monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menyimpulkan Kinerja Duty Manager di RSUD Karawang antam yang memiliki kinexja rendah dan yang meniliki kineija tinggi berbanding sama (50%), jadi separuh dari seluruhnya 40 orang Duly Manager berkineija rendah. Variabel pendidikan, pengemhuan, sikap, persepsi sanma, persepsi insentif tidak berhubungan dcngan kinclja Duty Manager. Variabcl motivasi scrta variabel monitoring mempuuyai hubungan dengan variabel kinezja Duty Manager. Disarankan kepada pimpinan mmah sakit untuk melakukan upaya-upaya: perumusan kembali tugas pokok dan uraian jabatan Duty Manager melalui pengkhususan tugas pokok yang meliputi aspek pemantauan pasien dengan kasus kegawatan, solusi masalah, serta aspek birnbingan dan penanganan pasien dengan kasus kegawatan. Meningkatkan motivasi petugas Duty Manager melalui pembenan penghargaan kepada Duty Manager yang melaksanakan tugas dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, demikian pula melaksanakan pemberian sanksi tcguran kepada petugas yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Meningkatkan kcgiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Duty Manager dalam rangka meningkatkan motivasi melalui pcrtcmuan rutin (I minggu sckali), kegiatan ini diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan Duty Manager dalam pelaksanan tugas serta membantu memperbaiki kinerjanya. ......This research is about the analysis of Duty Manager work performance in manager level services in Karawang District Public Hospital outside their working hours and on public holidays, with it’s objective to discover Duty Manager work performance and factors related with it. This research was conducted with the cross sectional design. This research will test the correlation of individual variable which consisted of education, knowledge, perception of attitude and motivation also individual perception variable to organisation which consists of facility, insentive also monitoring and evaluation toward work performance duty manager in serving the patient/ family in karawang district hospital. The research instruments to measure the duty manager working performance were the questions sheet using Likert scale. The sample population of this research are 40 staffs; who are responsible as . Other sample were also the staffs who work under Duty Manager coordination in patient room, emergency doctors, labotarium statTs, drugstore staff ( pharmacy installation). The data collection in the field was conducted within 2 months. The result of this research shows 50% of Duty Manager has low work performance and another 50% has high work perfomrance. There are 2 categorizes (high-low, adequate- minus) using the cut point mean values. Total respondents in this research were ll 'fiom I I services unit and maximum total score 55,0 and minimum total score 0,0 mean value 27,5. lt reached High work performance if the maximum total score is >27,5, and low work perfomiance if the maximum total score is 5 27,5. The bivariat analysis result of work performance and independent variables (education, knowledge, attitude, motivation, facility perception, incentive, monitoring and evaluation) showing the correlation between low work performance and motivation variable also monitoring and evaluation. The analysis result and variables observed can be summarize as: the work perfom-nance of Duty Manager in Karawang district public hospital are equal (each 50%) between the low and high work performance, so half of all 40 duty managers have low working, variables of education, knowledge, attitude, facility perception, incentive perception has no correlation with Duty Manager work performance, it’s the motivation variable also monitoring variable which has correlation with duty manager work performance variables. The Hospital needs a strategy to increase the DDQ/ Manager work performance by: giving appreciation to the Duty Manager who works with E111 discipline and responsible, also giving the punishment to those who do not work well, force the motivation of Duty Manager to carry out their respomibility through clear career development and promotion.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selaku pemegang hubungan kepercayaan fiduciary relations dalam suatu Perseroan dikaitkan dengan terjadinya suatu pembatalan akta hibah saham. Pada hakikatnya, suatu Perseroan memiliki dua identitas, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua adalah sebagai wadah diwujudkannya kerjasama antara para Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris adalah pilar utama yang menjamin keberlangsungan usaha Perseroan melalui Fungsi Manajemen dan Fungsi Representasi dalam pengurusan dan pengawasan Perseroan. Hubungan kepercayaan ini menimbulkan suatu kewajiban yang disebut sebagai fiduciary duty. Fiduciary duty adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas berdasarkan kepentingan terbaik Perseroan yang dapat dinilai dari tolok ukur good corporate governance dan statutory duty. Pelanggaran prinsip fiduciary duty dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam penulisan ini terdapat sengketa kepemilikan saham akibat diadakannya peralihan hak atas saham melalui hibah, namun para pihak menjanjikan pula adanya pembayaran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur cacat hukum, sehingga hibah ini batal demi hukum. Atas akta hibah tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Negeri. Pembatalan akta hibah serta merta menjadikan kedudukan kembali seperti semula, namun terhadap SK Menkumham tidak dapat serta merta dibatalkan. Terdapat prosedur yang harus dilakukan bagi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, serta Notaris yang terkait. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa atas terjadinya hibah saham ini, Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban karena mereka telah lalai menerapkan prinsip fiduciary duty. Sedangkan Notaris yang membuat akta berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada Para Pihak agar mereka memahami akibat yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya. Kata kunci:Perseroan, fiduciary duty, itikad baik, good corporate governance, hibah, saham, pembatalan akta, SK Menkumham, notaris.

---

ABSTRACT
This thesis explores the liability of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who holds a fiduciary relation with the company, associated to the occurrence of a cancellation of the deed of stock grants. In essence, a company has two identities first as a legal entity and the second as a place to establish a cooperation among shareholders. The Board of Directors and Board of Commissioners are the key pillars to ensure the continuity of the company rsquo s business, whom uphold the function of management and supervisory in the Company. Fiduciary relations lead to fiduciary duty. Fiduciary duty is an obligation to carry out tasks based on the best interests of the Company which can be applied from the standards of good corporate governance and statutory duty. Violation of the principle of fiduciary duty may result in personal liability to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners. In this study, there are disputes of shareholders due to the transfer of rights by grant, but the parties also committed for payment aside from the grants. This is a contrary to the provisions on grants in Indonesian civil code and meet the elements of law disability, which caused the grant becomes null and void. The deed of the grant has been annulled by the Court. The annulment of the deed of grants consequently turn the position into its originally. But the Ministry decision upon the company is not necessarily annulled. There are procedures to be followed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders, as well as the related Notary. This is a juridical normative, descriptive analysis research. The conclusion of this research is the Board of Directors and the Board of Commissioners hold responsibilities regarding the grant because they have applied a neglectful act in upholding precautionary principle in carrying out fiduciary duty, also the related notary is obliged to provide a legal counsel to the parties to understanding the impact of deed they made. Keyword Company, fiduciary duty, good faith, good corporate governance, grants, stocks, annulment of deeds, Decision of the Ministry of Law, Notary.

Abstrak :
Peranan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam penerimaan negara ternyata cukup penting. Hal ini terlihat dari sejarah kebijakan cukai di Indonesia yang sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda Cukai etil alkohol diatur dalam Ordonantie Cukai Alkohol Sulingan Stbl. I895 No. 90 dan 92, Kebijakan ini akhirnya tetap berlaku setelah Indonesia merdeka, sampai akhirnya lahir UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang didalamnya juga diatur secara lebih baik tentang cukai etil alkohol tersebut. Permasalahannya adalah walaupun jumlah penerimaan negara dari cukai etil alkohol ini tidak sebesar kontribusi yang diberikan oleh cukai tembakau, namun peningkatan penerimaannya cukup tinggi, hanya saja diakui bahwa peningkatan penerimaan itu belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang muncul adalah sebagaimana sebenarnya proses implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dapat dilakukan dan seberapa besar kontribusinya pada peningkatan penerimaan negara. Secara teoritis pencapaian target penerimaan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol bisa dilakukan apabila implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut bisa berjalan dengan baik. Namun berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum bisa berlangsung secara baik. Hal ini terbukti dari beberapa kendala yang ditemui seperti proses komunikasi, sumber daya yang kurang, sikap aparat yang masih belum terlalu positif dan struktur birokrasi yang dipandang belum terlalu mendukung. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa langkah positif dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan cukai etil alkohol tersebut seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan pada level operasional. Kemudian juga sangat perlu diperhatikan persoalan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bentuk birokrasi yang tidak terlalu tersentralisir sehingga dengan demikian tingkat fleksibilitas pelaksanaan tugas akan menjadi tinggi.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengenai kegiatan-kegiatan petugas bintara pembina Kamtibmas dalam membina sistem keamanan lingkungan pemukiman di Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu.

Kelurahan Kebagusan dipilih menjadi daerah penelitian, karena Kelurahan ini mirip dengan pedesaan. Walaupun Kelurahan ini letaknya di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta.

Permasalahan yang akan diteliti adalah: Pembinaan Siskamling yang dilakukan oleh Babinkamtibmas Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu.

Dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Petugas Babinkamtibmas kelurahan Kebagusan kecamatan Pasar Minggu dalam melaksanakaan tugas pembinaan Siskamling diwilayah kelurahan Kebagusan, telah mengikuti aturan-aturan formal berupa buku petunjuk lapangan Kapolri tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara aktual dan menurut pengetahuan, pengalaman dan keyakinan Babinkamtibmas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan etnografi dan metode-metode lain yang telah digunakan adalah: metode pengamatan, metode pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman.

Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Siskamling di kelurahan Kebagusan kecamatan Pasar Minggu, mengikuti aturan-aturan formal berupa Bujuklap Kapolri No Pol: Bujuklap/17/VII/1997 tentang Bintara Polri pembina Kamtibmas di desa/kelurahan. Begitu pula Babinkamtibmas telah pula mengikuti aturan-aturan tidak tertulis yang ditetapkan Kapolres dan Kasat Bimmas serta mengikuti pengetahuan, pengalaman dan keyakinannya mengenai sikap warga kelurahan Kebagusan terhadap Siskamling serta dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

Abstrak :
Tesis ini membahas penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui model regresi berganda dan menggunakan dummy variabel. Hasil penelitian mendapatkan pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tidak signiffikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat tiga variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk yakni Jumlah dokumen impor, Tarif Bea Masuk rata-rata dan Produk Domestik Bruto. Untuk itu agarKantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok meningkatkan pelayanan kepabeanan khususnya dokumen impor. Selain itu diperlukan extra effort oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang lebih baik sehingga dapat dieliminir upaya penghindaran atau pemberitahuan tarif Bea Masuk yang lebih kecil dibanding yang seharusnya.

---

This thesis discusses the revenue import duties before and after establishment of a modern office in the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. This research is quantitative research through multiple regression model and using dummy variables. The results obtain in the formation of modern office The Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok not signiffikan affect reception import duties. However, there are three independent variables that significantly affect the acceptance of the amount of import duty import documents, the average Import duty Tariff and the Gross Domestic Product. For it to the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok improve customs services specially import documents. In addition to the extra effort required by the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok for example by examination and verification documents more better so that can be eliminated or notification attempt evasion of import duty tariff are lower than they should be.

Abstrak :
Metode kendali vektor telah menjadi alternatif utama dalam pengendalian motor induksi tiga fasa. Salah satu metode kendali vektor yang sering digunakan adalah metode kendali torsi langsung. Namun sistem ini memiliki kekurangan dengan adanya riak pada torsi yang besar. Penambahan duty ratio berbasis logika Fuzzy dapat memberikan unjuk kerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan metode kendali torsi langsung konvensional. Dengan melakukan pengujian sistem kendali torsi langsung dan duty ratio dengan motor induksi tiga fasa kapasitas kecil, sedang dan besar, dapat dilihat pengaruh dari momen inersia terhadap putaran rotor. Pada tesis ini digunakan MATLAB SIMULINK untuk simulasi dengan tiga tipe motor, yaitu 1 HP, 10 HP dan 50 HP. Dengan parameter yang sama, dapat terlihat motor dengan nilai momen inersia besar memiliki putaran lebih stabil bila dibandingkan dengan motor yang memiliki momen inersia kecil.

---

Vector control has become the first alternative in control of three phase inductionmotor. One of the vector control method which is commonly used is a direct torque control method. However, this system has drawback as the existence of ripples at torque. The addition of duty ratio control base on Fuzzy logic can give better performance when compared to conventional direct torque control. By doing an examination on direct torque control and duty ratio with small, medium and big capacities of three phase induction motors can be shown the influence from moment inertia to rotor rotation. This thesis uses MATLAB SIMULINK for the simulation study with three types of motors, for example 1 HP, 10 HP and 50 HP. It is shown that using the same parameters, a motor with a larger moment inertia gives a better performance in comparison to a motor with smaller moment inertia.

Abstrak :
Terbentuknya WTO secara perlahan-lahan telah mengurangi hambatan perdagangan dalam bentuk tarif akan tetapi di lain sisi hal ini mendorong munculnya jenis hambatan perdagangan baru. Salah satu bentuk hambatan dalam perdagangan yang sering digunakan adalah pengenaan bea masuk anti dumping dan produk-produk Indonesia juga tidak terlepas dari tuduhan dumping Produk Indonesia yang seringkali dituduh dumping atau dikenakan bea masuk anti dumping adalah produk kertas, saiah satu contoh kasusnya adalah pengenaan bea masuk anti dumping terhadap eksport produk kertas Indonesia oleh komisi perdagangan Korea. Studi ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengenaan bea masuk anti dumping terhadap ekspor kertas Indonesia ke Korea beserta pengaruh faktor-faktor utama lainnya terhadap ekspor produk kertas dari Korea. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengenaan bea masuk anti dumping akan menghasilkan pengaruh yang signitikan terhadap penurunan ekspor walaupun pengaruh yang dapat ditimbulkan lebih keoil dibandingkan faktor-faktor Iain yang ada dalam penelitian ini. Sementara itu berdasarkan estimasi, faktor-faktor utama yang membentuk ekpor Indonesia seperti PDB 1-ill, nilai tukar nominal dan hard relatif juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor dengan hubungan yang sesuai dengan hipotesis. Hasil dari studi ini juga menunjukkan bahwa faktor yang paling mcrnpengaruhi ekspor produk kertas Indonesia adalah real gross domestic product dari Korea......The establishment of World Trade Organization, obviously, has result in the alleviation of tariff barriers periodically, but it gives place on the rise of another type of barriers instead. Another type of barrier which often used is the imposition of anti dumping duties which also bear down upon exported products from Indonesia. One of Indonesia?s exported products that often accused of dumping is paper products. One of dumping cases of Indonesia's export is the imposition of anti dumping duty on paper products by Korean Trade Commission. This study is going to observe the impact of anti dumping duties imposed by Korea on certain paper products toward the demand of exports from Indonesia, as well as its other determinants using OLS method with multiple regressions. The result of this study shows that the imposition of anti drrmping duties variable has a significant effect in generating a decline on demand of exports from Indonesia, even though the impact produce of this variable is smaller than other variables which used in this study. Moreover, all of control variables which used in this study are also statistically significant and have appropriate sign in affecting exports demand on paper products. In this study, real gross domestic product of Korea is shown as the most variable that affecting exports from Indonesia.