Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pidana denda merupakan sanksi pidana yang tergolong tua. Beberapa negara dalam pelaksanaannya pada awalnya bersifat keperdataan, karena berhubungan dengan ganti kerugian. Pada perkembangan selanjutnya pidana denda tidak lagi berhubungan dengan ganti kerugian, melainkan menjadi sanksi pidana. Perkembangan teori pemidanaan mulai dari teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan mencari jawaban atas kebaradaan dan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan kepada pelaku kejahatan yang awalnya sebagai balasan atas tindak pidana yang telah dilakukan kemudian berkembang menjadi penjatuhan pidana, seyogyanya memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku kejahatan. Perkembangan teori pemidanaan ini kemudia.n menjadi penyebab berkembangnya pidana denda. Pada perkembangan, Di Indonesia Pidana denda semakin banyak dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, antara lain adalah pada kejahatan psikotropika dan narkotika. Akan tetapi, pencantuman ancaman pidana denda tersebut adalah untuk memperberat ancaman sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini karena ancaman pidana denda merupakan kumulatif dari ancaman sanksi pidana penjara, sehingqa dengan demikian penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika adalah pidana penjara dan pidana denda. Bukti lain pidana denda berkembang pesat di Indonesia adalah bahwa dalam rancangan KUHP juga banyak menggunakan ancaman pidana denda sebagai alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Pengaturan mengenai pidana denda dalam rancangan KUHP mengatur ancaman pidana denda secara kategori, mengatur sistem penerapan sanksi pidana denda, mengatur batas waktu dan cara pembayaran denda, serta mengenai tindakan paksaan serta pedoman penjatuhan pidana denda. Pidana denda akan semakin sering diterapkan karena semakin dipandang sebagai sanksi pidana yang mampu memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu bukan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, melainkan untuk pencegahan, pembinaan dan penyelesaian konflik.

Abstrak :
Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna. Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user. Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order. The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009.

Abstrak :
ABSTRAK
Siswa SMA termasuk golongan remaja yang masa pencarian identitas diri,dalam masa tersebut remaja tidak jarang terlibat dalam pergaulan yang menyimpang khusunya penggunaan narkoba. Oleh karena itu diperlukannya penelitian mengenai faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di pada siswa SMA Pemilihan SMA Triguna sebagai obyek penelitian karena masih banyak siswa terindikasi positif narkoba atau mempunyai riwayat narkoba.Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sejauhmana efektifitas sosialisasi program P4GN yang telah dilaksanakan terhadap penurunan angka penyalahgunaan penurunan penyalahguna narkoba. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, menggunakan teori yang dikemukakan Budiani bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel berikut: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program serta pemantuan program sehingga terjadi suatu keefektifan secara menyeluruh dan komperhensif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta metode kuantitatif yang digunakan untuk mendukung hasil Kualitatif. Teknik penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada para informan, tahap selanjutnya peneliti juga menggunakan Kuesioner data guna mendukung hasilkualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sosialisasi program P4GN telah efektif dilaksanakan, faktor lingkungan sebaya lebih dominan yang menjadi faktor mendorong siswa SMA Triguna masih menggunakan narkoba.

---

ABSTRACT
High school students include teenagers who search period of identity, in those days teenagers are not infrequently involved in the association deviant especially drug use. Therefore the need for research on the factors causing drug abuse in high school students. Selection of SMA Triguna as the object of research because there are many students indicated positive drugs or have a history of drugs. The purpose of the study to determine the extent of effectiveness of socialization P4GN program that has been implemented to decrease the number of abuses of drug abusers abuse. To answer the problems of this research, using the theory put forward Budiani that to measure the effectiveness of a program can be done by using the following variables the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and monitoring program resulting in a comprehensive and comprehensive effectiveness. Research method using descriptive qualitative approach and quantitative method used to support the result of Qualitative. Technique of this research is observation and interview to informant, next step also researcher use data questionnaire to support result qualitative. The conclusion of this research is the socialization of P4GN program has been effectively implemented, peer environmental factors more dominant which become the factor to encourage high school students Triguna still use drugs.

Abstrak :
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis penerapan diversi terhadap tersangka anaknarkoba pada lima Polres di DKI Jakarta : ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan PidanaAnak dan Undang-undang Narkotika. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatifyang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukandengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pada lima Polres yang berada di DKI Jakarta, telah melakukanimplementasi diversi kepada para pelaku anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Adapun dalam proses pelaksanaannya, para penyidik Kepolisian pada masing-masing Polres mengedepankankonsep kepentingan terbaik bagi anak dengan menghindari adanya penghukuman badan dan lebihmengutamakan perbaikan serta pembimbingan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Masing-masing Polres di DKI Jakarta yang mempunyai karakteristik masing-masing melihat konteksbahwa kasus-kasus narkoba dapat diselesaikan dengan melihat tercapainya tujuan hukum yangdiinginkan oleh masyarakat, yakni terjaminnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatandengan dipengaruhi dari kronologis masing-masing kasus yang ditangani. Adanya perbedaanimplementasi yang terdapat pada lima Polres ini dikembalikan kepada penilaian penyidik dalammengedepankan kewenangan diskresinya untuk memilih jalur diversi pada penyelesaiannya. Faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan diversi ini lebih kepada posisi pelaku anak dalamjeratan kasus yang melibatkannya yakni hanya sebagai pengguna narkoba, dan didukung oleh hasilpenyidikan polisi serta penelitian yang dilakukan oleh BAPAS, dengan melibatkan para orang tua,Kejaksaan dan Pejabat Lingkungan, yang menentukan bisa tidaknya diversi dilakukan. Denganmengacu kepada faktor-faktor pendukung dan keputusan elemen-elemen terkait, dimana peranserta masyarakat menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan diversi setelahketetapan dilaksanakan, maka diharapkan keputusan yang diambil dapat merubah perilaku dankepribadian anak menjadi lebih baik jauh dari jeratan narkoba yang membayanginya. ......This thesis discusses the results of research on the analysis implementation of diversion tonarcotics child suspects in five Districts Police at DKI Jakarta based on the Child Criminal JusticeSystem Regulation and Narcotics Regulation. This research is conducted by descriptive qualitativemethod that comes from primary and secondary data where data collection method is done by indepthinterview, expert interview, observation and document review. The result of the researchshows that in five District Police located in DKI Jakarta, has been implementing diversion to childperpetrators involved in drug cases. As in the process of implementation, Police investigators ineach District Police put forward the concept of the best interests for children by avoiding the bodypunishment and prefer the improvement and guidance done by the family. Each District Police inJakarta which has its own characteristics see the context that drug cases can be solved by lookingat the achievement of the legal objectives desired by the community, namely the assurance of legalcertainty, fairness and benefit by being influenced from the chronology of each case handled. Theexistence of different implementation found in five District Police is returned to the assessment ofthe investigator in prioritizing his discretionary authority to choose the path of diversion in thesettlement. Factors that determine the implementation of this diversity are mostly becauses theposition of the child abuser in the case as a drug user, and supported by the results of Policeinvestigations and research conducted by the BAPAS, involving parents, prosecutors andenvironmental officials, whether or not diversion can be done. With reference to the supportingfactors and decisions of related elements, in which public participation becomes one of theimportant factors of successful implementation of the diversion after the determination isimplemented, it is expected that the decision that had been taken can change the behavior andpersonality of the child to be better man away from the trap of drugs itself.

Abstrak :
Tesis ini memuat pembahasan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA dan Undang-Undang Narkotika, dimana dalam penelitian ini akan dibahas proses restorative justice yang tidak terlaksana dengan maksimal khususnya bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Penjatuhan sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana narkotika menjadi timpang ketika UU SPPA dan UU Narkotika yang menitikberatkan proses rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika, justru tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, tesis ini membahas dan menguraikan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika dan perbandingan penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika di beberapa lembaga. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dimana penulis mengaji Undang-Undang yang kemudian dikaitkan dengan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkap faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana narkotika, yang terdiri atas faktor internal dan eksternal, kemudian penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika yang belum terlaksana dengan maksimal berdasarkan UU SPPA dan UU Narkotika, serta perbedaan penanganan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang dilaksanakan di LPKA Jakarta, BNN LIDO, dan RSKO Jakarta. Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama bagi perbaikan para pelaku tindak pidana narkotika, namun ternyata masih terdapat banyak celah jika dilihat dari segi penanganannya, diantaranya adalah proses rehabilitasi serta program-program yang dilaksanakan didalam ketiga lembaga tersebut. ......This thesis discusses about the narcotic crime whos committed by children, referring to the Child Criminal Justice System Act and Narcotics Act, this study discussed about the process of restorative justice that wasn 39 t implemented maximally, especially for the child of the perpetrators narcotic crime. Decision of the jail punishment to child drug abusers could be judged didn rsquo t accordance with a Child Criminal Justice System Act and Narcotics Act which have a priority for doing a rehabilitation and isn rsquo t applied by law enforcement officers. This study is juridical normative, which an authors review is an act and will be associated with the extent to the rules was applied in the society. The results of this study express the causing factors of why a child be a perpetrators of narcotics crime, which consist by internal and external factors, then an application of sanctions to children whos carry out in narcotics crime that has not been implemented maximally based on SPPA Act and Narcotics Act, and a difference of criminal treatment for a child drug abusers in LPKA Jakarta, BNN LIDO, and RSKO Jakarta. Although they have a same function for handle a child drug abusers, but there is something different between the rehabilitation process and the programs implemented.

Abstrak :
Pendelegasian kewenangan merubah Lampiran Penggolongan Narkotika dan Prekursor dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 49 Ayat (3) kepada Peraturan Menteri Kesehatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketertiban hukum khususnya dalam perwujudan tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tesis ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, serta bersifat preskriptif, yaitu memberikan saran, penyelesaian dan saran terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akibat karena ketidaktepatan materi muatan dan pada pendelegasian kewenangan mengubah Lampiran UndangUndang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang oleh Peraturan yang derajatnya lebih rendah, yaitu ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban pembentukan regulasi hingga pada kesewenang-wenangan.Oleh karena itu perlu diadakan perubahan atas undang-undang tentang Narkotika, khususnya pada penggolongan narkotika dan prekursor narkotika dan para legislator lebih memperhatikan jenis dan materi muatan yang tepat dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi ketidaktepatan pendelegasian kewenangan mengubah sebuah norma dari Undang-Undang.

---

The delegation of authority to amend the Attachment of Narcotics and Precursor Classification of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics, especially in Article 6 Paragraph (3) and Article 49 Paragraph (3) to the Regulation of the Minister of Health, causes legal uncertainty and law disorder especially in the realization of the order / hierarchy of laws and regulations in Indonesia. This juridical-normative thesis uses secondary data as its data resource. It is prescriptive, by giving suggestion, solution and suggestion to research. The results show that there are some consequences due to inaccuracy of the content material and improper delegation of authority to amend the Attachment, an inseparable part of the Law regarding on Narcotics. Being amended by lower-level Regulation, it causes legal uncertainty, disorder of formation of regulation up to arbitrary. Therefore, it is necessary to amend the narcotics and precursors classification of the Law. And legislators need to pay more attention on the right kind and material content in forming legislation to avoid improper delegation of authority to change a norm of Law.

Abstrak :
Tujuan: Perawat sebagai salah satu bagian dari multidisiplin yang memiliki peran penting dalam menangani individu dual diagnosis. Tujaan penelitian untuk mengetahui penanganan individu dual diagnosis dari perspektif perawat selama ini. Metode: Desain deskriptif kualitatif dengan wawancara in-depth interview semi terstruktur via daring. Total partisipan 31 perawat di 4 tempat penelitian yaitu BNN LIDO Bogor, RSKO Jakarta Selatan, RS Marzoeki Mahdi Bogor dan Puskesmas Tebet, dengan menggunakan convenience sampling. Analisis data dengan pendekatan analisis tematik. Penelitian ini disetujui oleh komite etik. Hasil: Penelitian ini menghasilkan 5 tema; (1) gambaran pelayanan kesehatan individu dual diagnosis belum ada ke khasan saat ini (2) dominasi peran interkolaborasi perawat pada penanganan dual diagnosis (3) kondisi emosional perawat saat merawat individu dual diagnosis (4) faktor pendukung dan penghambat perawat saat penanganan individu (5) harapan pemenuhan kebutuhan perawat untuk peningkatan kualitas pelayanan dual diagnosis. Kesimpulan: Penanganan individu dual diagnosis belum ada ke khasan saat ini dikarenakan individu bergabung dengan individu NAPZA murni dalam perawatan program rehabilitasi NAPZA dan masih sedikit perhatian terhadap masalah gangguan jiwa yang dialaminya. Belum adanya pedoman, panduan ataupun standar keperawatan khusus untuk dual diagnosis perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut berbagai sektor, sehingga individu dual diagnosis dapat ditangani secara tepat dan terstandar. ......Aims: Nurses as part of multidisciplinary have an important role in dealing with individual dual diagnosis. The research objective is to determine the individual handling of dual diagnoses from the perspective of nurses so far. Methods: Qualitative descriptive design with semi structured in-depth interviews online. The total participants were 31 nurses in 4 research sites, namely BNN LIDO Bogor, RSKO South Jakarta, Bogor Marzoeki Mahdi Hospital and Tebet Public Health Center, using convenience sampling. Data analysis with a thematic analysis approach. This study was approved by the ethics committee. Results: This study resulted in 5 themes; (1) the description of dual diagnosis individual health services has no specificity at this time (2) the dominance of the inter-collaboration role of nurses in handling dual diagnosis (3) the emotional condition of nurses when caring for dual diagnosis individuals (4) supporting and inhibiting factors for nurses when handling individuals (5) ) the hope of fulfilling the needs of nurses to improve the quality of dual diagnosis services. Conclusion: The treatment of dual diagnosis individuals is not specific at this time because the individual joins a pure drug individual in the treatment of a drug rehabilitation program and there is still little attention to the mental problems they experience. The absence of specific nursing guidelines or standards for dual diagnosis requires further discussion of various sectors, so that individual dual diagnoses can be handled appropriately and in a standardized manner.

Abstrak :
Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman utama diberbagai belahan dunia, termasuk saat pandemi Covid-19 mewabah. Penyalahgunaan narkoba tidak menunjukan penurunan ditengan pembatasan mobilitas manusia dan barang. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana strategi penanggulangan dan kendala yang dihadapai dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba selama pandemi Covid-19 diwilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun lokasi penelitian adalah pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, analisa menggunakan triangulasi sebagai uji validitas data. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penanggulangan dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui razia kegiatan rutin yang ditingkatkan, pembentukan kampung tangguh jaya bersih narkoba, operasi kewilayahan nila jaya dan operasi gabungan serta pembentukan satuan tugas. Kendala yang ditemukan untuk melakukan penegakan hukum terdiri dari kendala internal diantaranya personil yang terinfeksi virus Covid-19 dan terbatasnya pergerakan personil. Sedangkan kendala eksternal perubahan konsumsi narkoba,serta perubahan pola distribusi narkoba. ......Drugs abuse is still a major threat in various parts of the world, including during the Covid-19 pandemic. Drugs abuse does not a decrease in the midst of restrictions on the mobility of people and goods. This study seeks to see how strategies and obstacles are faced in countermeasures drugs abuse during the Covid-19 pandemic in the jurisdiction of the Metro Jaya Regional Police. The research location is the Directorate of Narcotics Investigation of the Metro Jaya Regional Police in Jakarta. By using qualitative research with primary and secondary data sources, triangulation analysis as a test of data validity. The result of the study show that the countermeasures strategy is carried out in several ways including kegiatan rutin yang ditingkatkan raids, drug-free villages call with kampung tangguh jaya, nila jaya regional operations, and joint operations dan the formation task forces. Obstacles found in carrying out law enforcement consisted of internal obstacles including personnel infected with the Covid-19 virus and limited personnel movement. While the external constraints are changes in drug consumption, as well as changes in drug distribution patterns.

Abstrak :
Penyalahgunaan narkoba memiliki imbas yang sangat besar terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial pemakainya. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 54 menyebutkan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya pemulihan namun tempat rehabilitasi yang disediakan pemerintah tidak sebanding dengan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia. Pondok Inabah adalah salah satu tempat rehabilitasi narkoba milik swasta yang menggunakan pendekatan spiritual seperti mandi taubat, sholat dan dzikir untuk menyembuhkan penyalahguna narkoba tanpa adanya upaya medis. Studi ini merupakan studi fenomenologi deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman penyalahguna narkoba menjalani terapi Inabah dengan menggunakan wawancara mendalam. Partisipan berjumlah 12 orang penyalahguna yang menjalani terapi Inabah di Pondok Inabah XV, XX dan alumni Inabah XVII yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan teknik Collaizi. Penelitian ini menghasilkan 6 tema, yaitu faktor pendorong mengikuti terapi Inabah, respon awal mengikuti terapi Inabah, upaya adaptasi penyalahguna narkoba, cara menyelesaikan konflik di Inabah, makna yang dirasakan setelah mengikuti terapi inabah dan perubahan aspek spiritual. Penyalahguna narkoba yang mengikuti terapi Inabah dapat terlepas dari kecanduan narkobanya dengan menggunakan terapi berbasis spiritual tanpa rehabilitasi medis. ......Drug abuse has a huge impact on the physical, psychological and social conditions. The Law No 35. No 2009 paragraph 54 states that drug abusers are required to undergo medical and social rehabilitation as an effort to recover but the rehabilitation facilities provided by the government are not comparable to the prevalence of drug abusers in Indonesia. Pondok Inabah is one of the private drug rehabilitation places that uses spiritual approaches such as bathing repentance, prayer and dhikr to cure drug abusers without any medical effort. This study is a descriptive phenomenological study that aims to explore the experience of drug abuse undergoing Inabah therapy using in-depth interviews. Participants presented 12 abusers who underwent Inabah therapy at Pondok Inabah XV, XX and alumni of Inabah XVII who were determined using the purposive sampling method. Data analysis using Collaizi technique. This study resulted in 6 themes, namely the driving factors for Inabah therapy, initial responses to Inabah therapy, adaptation efforts of drug abusers, ways to resolve conflicts in Inabah, the meaning felt after following Inabah therapy and changes in spiritual aspects. Drug abusers who follow Inabah therapy can get rid of their drug addiction by using spiritual-based therapies without medical rehabilitation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan dikemas dalam pemberitaan media cetak, televisi, dan media online. Kemunculan pil PCC merupakan fenomena baru yang terindikasi menimbulkan kepanikan moral pada masyarakat. Artikel ini ingin melihat gejala pemberitaan media online dari detik.com mengenai penyalahgunaan pil PCC yang borpotensi menimbulkan Moral Panic di masyarakat. Moral Panic ini ditinjau dari adanya respon masyarakat dalam bentuk kolom komentar di pemberitaan media online detik.com.

---

ABSTRACT
Abuse of narcotics and illegal drugs in Indonesia continues to increase every year and is packed in the media, television, and online media. The emergence of PCC pills is a new phenomenon that indicates a moral panic in society. This article would like to see the symptoms of online media coverage from detik.com about PCC abuse pills that indicates the cause of Moral Panic in the community. Moral Panic is reviewed from the public response in the form of comments in the news column online detik.com.