Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Utang mahar dalam masyarakat Adat Bayan menjadi kebiasaan dalam perkawinan Adat Bayan Beleq karena ketimpangan antara besarnya permintaan mahar calon pengantin wanita dengan kemampuan ekonomi calon pengantin pria. Masyarakat adat Bayan mayoritas beragama Islam. Besarnya mahar sudah ditentukan menurut strata sosial (keturunan) namun dikembalikan lagi kepada kesepakatan dua keluarga dengan disaksikan tokoh adat. Jatuh tempo utang mahar menurut kebiasaan adalah dua tahun. Rumusan masalah terkait bagaimana perikatan utang mahar perkawinan Masyarakat Adat Bayan, perspektif hukum perikatan Islam terhadap utang mahar yang belum terbayar pasca perceraian dalam kasus Masyarakat Adat Bayan. Solusi alternatif penyelesaian utang mahar dalam kasus perceraian Masyarakat Adat Bayan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis data primer dan sekunder jenis metodologi penelitian yaitu preskriptif. Teknik pengumpulan data selain menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Terdapat sembilan ritual adat termasuk nikah secara agama untuk sampai kepada acara nikah adat. Perikatan terjadi dengan cara musyawarah antara keluarga laki laki dan keluarga perempuan disaksikan oleh beberapa tokoh adat. Pelaksanaan akad utang mahar tidak sesuai dengan ketentuan Hukum perikatan Islam. Utang mahar harus dilakukan dengan cara suami meminjam uang atau kerbau kepada keluarga perempuan atau calon pasangannya. ......The dowry debt in the Bayan Indigenous community has become a habit in the Bayan Beleq Indigenous marriage because of the disparity between the magnitude of the request for the bride's dowry and the economic capacity of the groom. The majority of the Bayan indigenous people are Muslim. The amount of the dowry has been determined according to social strata (descendants) but is returned to the agreement of two families in the presence of traditional leaders. The maturity of the dowry debt according to custom is two years. The formulation of the problem is related to how the marriage dowry debt of the Bayan Indigenous Community, the legal perspective of the Islamic engagement on the unpaid dowry debt after the divorce in the case of the Bayan Indigenous Community, alternative solutions for the settlement of the dowry debt in the divorce case of the Bayan Indigenous Community. This research is a normative legal research with secondary data types. The type of research methodology is prescriptive. Data collection techniques in addition to using primary, secondary and tertiary legal materials, the authors conducted interviews with several sources related to research. There are nine traditional rituals including religious marriage to arrive at the traditional wedding ceremony. The engagement occurs by means of deliberation between the male and female families witnessed by several traditional leaders. The implementation of the dowry debt contract is not in accordance with the provisions of Islamic law. Dowry debts must be made by the husband borrowing money or buffalo from the woman's family or potential partner.

Abstrak :
Penelitian ini membahas relasi antara perempuan, mahar dan stratifikasi sosial yang tercermin dalam naskah peraturan perkawinan di Bengkulu. Korpus penelitian ini adalah naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu berkode Ml.144. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kedudukan perempuan dalam penetapan mahar perkawinan pada naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu. Berkaitan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan relasi antara perempuan, mahar dan stratifikasi sosial yang berlaku pada tahun 1882 dan mendeskripsikan pandangan masyarakat Bengkulu mengenai peraturan perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan teknik studi pustaka serta pendekatan sosiologi untuk mengkaji keterkaitan ketiga unsur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aturan yang bersifat mengikat antara perempuan, mahar, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat Melayu Bengkulu yang tercermin dalam naskah. Besaran mahar juga dipergunakan sebagai tanda atau simbol status sosial perempuan dalam masyarakat. Konsep tersebut masih berlaku di masyarakat Melayu-Bangkahulu hingga saat ini. Namun, terdapat pergeseran stratifikasi sosial dalam penentuan mahar.  Pada masa lalu besaran mahar didasarkan pada garis keturunan, sedangkan saat ini pendidikan dan pekerjaan perempuan menjadi faktor penentu.

---

This study discusses the relationships between women, dowry and social stratification that are reflected in the text of marriage regulations in Bengkulu. The corpus of this research is Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu manuscript code Ml.144. This study aims to describe the relations between women, the dowry and the social stratification that prevailed at that time, namely 1882 and describe the views of Bengkulu society regarding marital regulations. This study uses descriptive analytical methods and literature study techniques and sociological approaches to examine the interrelation of these three elements. Based on these results, it can be concluded that there are binding rules between women, dowry and social stratification in the Bengkulu Malay community which are reflected in the text. Furthermore, the amount of dowry is also used as a sign or symbol of women's social status in society. The concept is still valid in the Malay-Bangkahulu Society to this day. However, there is a displacement value of social stratification in determining dowry. In the past, dowry depends on nobility, whereas now depends on education and profession of the women.

Abstrak :
Kerajaan Kedah adalah salah satu kerajaan yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negara karena letaknya di pesisir pantai. Oleh karena perkembangan penduduknya yang pesat, pemerintah akhirnya membuat Undang-undang Kedah untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah Undang-undang Kedah ML 25 yang berisi pasal pernikahan. Di dalamnya, terdapat besaran mahar yang merupakan hasil implementasi agama Islam dan Hindu. Konsep mahar yang dimiliki oleh agama Islam berakulturasi dengan agama Hindu, yaitu sistem kasta. Hal ini ditunjukkan pada syarat mahar yang besarannya disesuaikan dengan kasta para calon perempuan. Oleh karena itu, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh agama Hindu dan Islam pada syarat mahar yang terdapat dalam pasal pernikahan UUK ML 25. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kajian tekstologi dengan pendekatan historis dan sosiologi hukum. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menjabarkan secara rinci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang raja mampu menggunakan kekuasaannya dengan mengimplementasikan dua konsep berbeda yang dimiliki agama Hindu dan Islam melalui Undang-undang Kedah untuk kepentingan pemerintahannya. ......The kingdom of Kedah is one of the kingdoms that is crowded with traders from various countries because of its location on the coast. Due to the rapid development of its population, the government finally made the Kedah Law to regulate the lives of its people. One of them is Undang-undang Kedah ML 25 which contains articles on marriage. In the article, There is regulation for the amount of dowry which is the result of the implementation of Islam and Hinduism. The concept of dowry which is owned by Islam is acculturated with Hinduism, namely the caste system. In terms of dowry, the amount is adjusted to the caste of the female bride to be. Therefore, the problem raised in this study is how the influence of Hinduism and Islam on the dowry requirements contained in the marriage article UUK ML 25. To answer this problem, this study uses a textological study with a historical and sociology of law approach. The method used is descriptive qualitative to describe in detail. The results of this study indicate that a king is able to use his power by implementing the different concepts of two religions, Hinduism and Islam, through the Kedah Law for the benefit of his government.

Abstrak :
Dowry (mahr) is someting precious or valuable to be fulfilled by a husband to his wife at the time of marriage. The dowry may be named at the time of the marriage contract, called a musamma dowry, or may not be named at the time of the marriage contract, called a musamma dowry, or may onot be named, called mitsl dowry (equivalent). This later dowry can be equited to the dowry of the nearest relatives, ranging from mother, sisters, sisters from the some father, aunt (mother;s younger sister), the daughters of a sister. If there are no close relatives who could akin, the dowry is equated with that of the nearest neighbours according to the custom prevailing in the area and the social status of women. Giving dowry in Islamic law does not become one of the requirements and pillars of marriage, but a husband is obliged to give dowry upon marriage.