Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tanah merupakan suatu bagian yang penting dalam kehidupan manusia oleh karena itu manusia harus senantiasa menjaga tanah tersebut demi kestabilan hidup manusia serta menjaganya dari kepunahan. Dalam pembuatan sertipikat hak atas tanah tersebut para pihak harus membuat suatu surat setor pajak sebagai bukti pembayaran yang sah. Permasalahan yang dihadapi oleh penulis yaitu mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan sertipikat hak atas tanah yang beralas surat setor pajak ganda dan sertipikat itu sendiri sebagai alat bukti yang kuat. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tanggung jawab PPAT terhadap surat setor pajak yang palsu tersebut adalah bahwa PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab PPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak atau penghadap ke dalam akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

Abstract
The soil is an important part in people lives therefore humans must maintain the lands for the sake of the stability of human life as well as preventing them from extinction. In the making of these land rights title deed applications parties should make a letter as proof of payment of the tax selor legitimate. The problem is given by the author regarding responsibilities in making the title deed applications ppat land rights are grounded in a double tax and title deed application selor itself as a means of evidence. The research method used is based on the research library where research approach used is the juridical normative. The responsibilty of mail selor ppat false tax is that ppat can not legally accountable for the ppat just recorded or pouring an act of law made by the parties or penghadap into the deef of. This research using methods normative legal research, descriptive research and data type used is a secondary data. Data analysis in the writing of the thesis is done using qualitative methods of analysis.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perbedaan peraturan domestik Indonesia dan Singapura yang menyebabkan terjadinya status kependudukan rangkap atas Home Staff Kantor Perwakilan Luar Negeri KPwLN Bank Indonesia di Singapura dimana penelitian ini berfokus pada kriteria-kriteria tie breaker rule yaitu tempat tinggal tetap, hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat pusat kepentingan-kepentingan pokok , kebiasaan berdiam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah berdasarkan kriteria kebiasaan berdiam, status kependudukan dari atas Home Staff Kantor Perwakilan Luar Negeri KPwLN Bank Indonesia di Singapura dapat ditentukan berada di Singapura.

---

ABSTRACT
This research discuss about different of domestic regulation in Indonesia and Singapore which led to the dual resident on Home Staff. This research focuses on the tie breaker rule criteria, permanent home, centre of vital interest, habitual abode. This research used qualitative descriptive approach. The result of this research is by habitual abode test, resident status of Home Staff Representative Foreign Office of Bank of Indonesia in Singapore is resident in Singapore.

Abstrak :
Sebagaimana diketahui, bahwa sistem pajak penghasilan badan berdasarkan Undang undang PPh yang berlaku sekarang masih menganut sistem klasikal dengan fenomena pajak ganda ekonomis atas devidennya yang bersifat diskriminatifterhadap bunga (pinjaman) dibanding dengan deviden (ekuitas). Hal tersebut memberikan pelu ng bagi investor asing untuk melakukan ivestasi di Indonesia melalui subsidiary lebih mengutamakan pembiayaan dengan pinjaman disbanding ekuitas. Pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya potensi kehilangan penerimaan Negara. Menteri Keuangan untuk menetapkan batas antara jumlah pinjaman dibanding modal (debt equity ratio limit), namun pemberlakuan debt equity ratio limit tersebut ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan teknik pengambilan sampel non·probabilitas terhadap perusahaan PMA di sektur industri kimia di Indonesia. Dari basil penelitian terhadap 38 (tiga puluh delapan) perusahaan PMA industri kimia di peroleh 9 (sembilan) perusahaan PMA industi kimia mempunyai debt equity ratio lebih besar dari 3 (tiga). Hasil penghitungan potensi kehilangan penerimaan negara dari 9 (sembilan) perusahaan PMA industri kimia berdasarkan pendekatan arus kas atas pembayaran bunga adalah sebesar US$ 84,79 juta, jika digunakan pendekatan arus kas alas beban pajak adalah sebesar US $ 71,11 juta setiap tahunnya. Untuk mengurangi potensi kebilangan negara, disarankan agar segera diberlakukan debt equity ratio limit 3:1 untuk Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dan 6 : 1 untuk Perusahaan Lembaga Keuangan dengan menggunakan pendekatan overall basis.

Abstrak :
Perbedaan interpretasi mengenai aspek perpajakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) perusahaan pelayaran, yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 417/KMK.04/1996 dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara mitra, sering terjadi bahkan terdapat sengketa yang telah memiliki putusan pengadilan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi Branch Profit Tax (BPT) dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan P3B Indonesia dan Singapura menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BUT perusahaan pelayaran, serta memberikan masukan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi tersebut dengan membuat surat penegasan atau mengubah aturan (rule determination). Penelitian ini menggunakan The Theory of Legal Interpretation dan konsep penafsiran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik descriptive, content, dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUT perusahaan pelayaran menggunakan interpretasi sistematis atau logis dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK nomor 417/KMK.04/1996 sudah termasuk BPT, sedangkan DJP menggunakan interpretasi gramatikal dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK tersebut tidak termasuk BPT. Sedangkan terkait penurunan tarif PPh, baik BUT maupun DJP menggunakan interpretasi gramatikal. DJP menginterpretasikan bahwa BUT tidak mendapat penurunan tarif, sedangkan BUT menginterpretasikan sebaliknya. Masukan yang diberikan adalah mengubah KMK nomor 417/KMK.04/1996 dan membuat surat penegasan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi pada masa yang akan datang dan KMK tersebut dapat dipergunakan untuk BUT perusahaan pelayaran asal seluruh negara mitra. ......Differences in interpretation regarding the taxation aspects of permanent establishment (PE) of shipping company, which are regulated in Minister of Finance Degree (KMK) number 417.KMK.04/1996 and Agreement for The Avoidance of Double Taxation (P3B) between Indonesia and partner countries, often occur. There were even disputes that already have a tax court ruling. This study aims to analyze the interpretation of Branch Profit Tax (BPT) and the reduction in the rate of income tax (PPh) based on P3B Indonesia and Singapore according to Directorate General of Taxes (DJP) and PE of shipping company, as well as to provide input to settle this differences in interpretation by making confirmation letter or changing the regulation (rule determination). This study uses The Theory of Legal Interpretation and the concept of legal interpretation. The research approach used is qualitative with case study. Data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis technique uses descriptive techniques, content, and thematic analysis. The results show that the PE of shipping company used a systematic or logical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64% in KMK number 417/KMK.04/1996 includes BPT, while DGP used grammatical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64 percent in the KMK does not include BPT. Meanwhile, regarding the reduction of income tax rates, both PE and DGT used grammatical interpretation. DGT interpreted that the PE does not get a tax reduction, while the BUT interpreted the opposite. The input given is to change the KMK number 417/KMK.04/1996 and make confirmation letter so that there are no differences in interpretation in the future and the KMK can be used for the PE of shipping companies from all partner countries.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia telah ikutserta dalam Multilateral Instrument (MLI) dan menentukan Principal Purpose Test (PPT) sebagai standar minimum yang dipilih. Indonesia juga memiliki regulasi domestik dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER-25/PJ/2018. MLI dan PER-25/PJ/2018 tidak secara rinci mengatur bagaimana PPT harus ditafsirkan. Upaya Indonesia memerangi aggressive tax planning akan berpotensi menjadi aggressive tax dispute. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PPT ditinjau dari perspektif kepastian hukum; menganalisis keunggulan dan kelemahan penerapan PPT dan tantangan yang dihadapi otoritas pajak dan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui hasil wawancara mendalam dengan key informant terkait, serta melakukan kajian literatur. Hasil yang diperoleh baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupun aspek lingkungan sosial, PER-25/PJ/2018 belum dapat memberikan kepastian hukum. Ditinjau dari keunggulannya, PPT akan dapat menjangkau skema-skema penghindaran pajak yang belum tercakup oleh regulasi yang sudah ada, namun kelemahannya, PPT akan menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha mengenai penafsiran yang diterapkan oleh otoritas pajak. Dari segi tantangan, upaya otoritas pajak untuk menilai motif, akan sangat tergantung pada perolehan data dan informasi yang relevan. Dari sisi wajib pajak, wajib pajak harus mengupayakan perencanaan manajemen risiko atas penerapan PPT yang dilakukan oleh otoritas pajak.   ......The Indonesian government has participated in the Multilateral Instrument (MLI) and determined the Principal Purpose Test (PPT). Indonesia also has domestic regulations, namely PER-25/PJ/2018. MLI and PER-25/PJ/2018 do not stipulate how PPT should report. Indonesia's efforts to combat aggressive tax planning will have the potential to become aggressive tax disputes. The purpose of this research is to analyze the implementation of PPT from the perspective of legal certainty; analyze the advantages and disadvantages of implementing PPT and the challenges. The research approach used is using qualitative methods. The data collection technique is through in-depth interviews with related key informants, and a literature review. The results obtained from both regulatory, institutional, and social environmental aspects, PER-25/PJ/2018 have not been able to provide legal certainty. Advantages, PPT will be able to reach tax avoidance schemes that have not been covered by existing regulations, but the weakness is that PPT will raise concerns for business regarding the findings applied by the tax authorities. In terms of challenges, efforts by the tax authorities to assess motives will depend heavily on the acquisition of relevant data and information. The taxpayer must seek risk management planning for implementing PPT carried out by the tax authority.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap proses pemeriksaan pajak, terutama pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah transfer pricing serta melakukan perbandingan dan analisis terhadap metode dan hasil pengujian kewajaran laba operasi PT X yang dilakukan perusahaan dengan pemeriksa. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan sumber data yang sebagian besar merupakan data primer dari perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak terkait dengan transfer pricing telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun, perbedaan penentuan perusahaan pembanding mengakibatkan hasil perhitungan laba operasi yang jauh berbeda antara perhitungan perusahaan dengan pemeriksa. ......This thesis aims to conduct an analysis of the tax audit process, especially relating to the examination of transfer pricing issues and also doing comparison and to analyze of the transfer pricing methods used by PT X (the company) and the tax officer. In conducting the analysis, the writer uses descriptive analysis method which the most data source is the primary data from the Company. Based on the results of the study, it can be concluded that the tax audit process related to transfer pricing has complied with the applicable procedures and regulations. However, differences in the determination of the comparable company resulted the big different in the amount of operating profit between the Company and tax officer.