Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah Indonesia telah ikutserta dalam Multilateral Instrument (MLI) dan menentukan Principal Purpose Test (PPT) sebagai standar minimum yang dipilih. Indonesia juga memiliki regulasi domestik dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER-25/PJ/2018. MLI dan PER-25/PJ/2018 tidak secara rinci mengatur bagaimana PPT harus ditafsirkan. Upaya Indonesia memerangi aggressive tax planning akan berpotensi menjadi aggressive tax dispute. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PPT ditinjau dari perspektif kepastian hukum; menganalisis keunggulan dan kelemahan penerapan PPT dan tantangan yang dihadapi otoritas pajak dan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui hasil wawancara mendalam dengan key informant terkait, serta melakukan kajian literatur. Hasil yang diperoleh baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupun aspek lingkungan sosial, PER-25/PJ/2018 belum dapat memberikan kepastian hukum. Ditinjau dari keunggulannya, PPT akan dapat menjangkau skema-skema penghindaran pajak yang belum tercakup oleh regulasi yang sudah ada, namun kelemahannya, PPT akan menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha mengenai penafsiran yang diterapkan oleh otoritas pajak. Dari segi tantangan, upaya otoritas pajak untuk menilai motif, akan sangat tergantung pada perolehan data dan informasi yang relevan. Dari sisi wajib pajak, wajib pajak harus mengupayakan perencanaan manajemen risiko atas penerapan PPT yang dilakukan oleh otoritas pajak.   ......The Indonesian government has participated in the Multilateral Instrument (MLI) and determined the Principal Purpose Test (PPT). Indonesia also has domestic regulations, namely PER-25/PJ/2018. MLI and PER-25/PJ/2018 do not stipulate how PPT should report. Indonesia's efforts to combat aggressive tax planning will have the potential to become aggressive tax disputes. The purpose of this research is to analyze the implementation of PPT from the perspective of legal certainty; analyze the advantages and disadvantages of implementing PPT and the challenges. The research approach used is using qualitative methods. The data collection technique is through in-depth interviews with related key informants, and a literature review. The results obtained from both regulatory, institutional, and social environmental aspects, PER-25/PJ/2018 have not been able to provide legal certainty. Advantages, PPT will be able to reach tax avoidance schemes that have not been covered by existing regulations, but the weakness is that PPT will raise concerns for business regarding the findings applied by the tax authorities. In terms of challenges, efforts by the tax authorities to assess motives will depend heavily on the acquisition of relevant data and information. The taxpayer must seek risk management planning for implementing PPT carried out by the tax authority.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap proses pemeriksaan pajak, terutama pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah transfer pricing serta melakukan perbandingan dan analisis terhadap metode dan hasil pengujian kewajaran laba operasi PT X yang dilakukan perusahaan dengan pemeriksa. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan sumber data yang sebagian besar merupakan data primer dari perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak terkait dengan transfer pricing telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun, perbedaan penentuan perusahaan pembanding mengakibatkan hasil perhitungan laba operasi yang jauh berbeda antara perhitungan perusahaan dengan pemeriksa. ......This thesis aims to conduct an analysis of the tax audit process, especially relating to the examination of transfer pricing issues and also doing comparison and to analyze of the transfer pricing methods used by PT X (the company) and the tax officer. In conducting the analysis, the writer uses descriptive analysis method which the most data source is the primary data from the Company. Based on the results of the study, it can be concluded that the tax audit process related to transfer pricing has complied with the applicable procedures and regulations. However, differences in the determination of the comparable company resulted the big different in the amount of operating profit between the Company and tax officer.

Abstrak :
Tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 1988 kini telah diamandemen dengan tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen tersebut turut merubah ketentuan mengenai bentuk usaha tetap BUT . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap pada tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Perubahan ketentuan BUT tax treaty Indonesia-India yaitu dengan adanya pertambahann klausul pada pasal 5 ayat 2 huruf f, g, dan h, pasal 5 ayat 3 huruf b dan pasal 5 ayat 5 huruf c yang mana memberikan benefit bagi Indonesia yaitu lebih memberi kepastian hukum dan memperluas hak pemajakan. Atas adanya pertambahan klausul tersebut dibutuhkan tindak lanjut agar dapat mengimpelementasikan hak pemajakan ketentuan BUT yang baru, yaitu mendeteksi adanya kegiatan yang memicu penerapan ketentuan BUT serta harmonisasi antara treaty dengan hukum domestik. ......Tax Treaty Indonesia India applied effectively on January, 1st 1988, now it has been amended becoming Tax Treaty Indonesia India that will be applied effectively on January, 1st 2017. This amandement also changed the provision of permanent establishment. The purpose of this research is to analyse the changes of Permanent Establishment provision on Tax Treaty Indonesia India will be Applied Effectively on January, 1st 2017. This research was using a descriptive qualitative method. Changes in permananet establishment provision reflected in additional clauses within article 5 paragraph 2 section f, g and h, article 5 paragraph 3 section b and artcile 5 paragraph 5 section c which clarifying and expanding the taxation right of the source country. Those additional clauses of permanent establishment required a follow up so that Indonesia could implemented the taxaton rights of the new permanent establishment provision through detection of activities which trigger the application of permanent establishment provision and harmonization between treaty and the domestic law.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu permasalahan kependudukan rangkap terjadi apabila seorang Wajib Pajak Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dalam satu tahun pajak. Mr. X adalah seorang warga negara Malaysia yang memperoleh keuntungan atas penjualan saham PT A yang tidak diperdagangkan di bursa non-listed company sehingga dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan tersebut di Indonesia. Namun, pajak penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri sehingga menimbulkan pajak kurang bayar dalam SPT Tahunan Mr. X Tahun Pajak 2010. Atas ketidaksesuaian pengenaan pajak penghasilan yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010, maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan status residensi Mr. X yang sebenarnya agar pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dirinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Mr. X terbukti sebagai Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan pengujian atas ketentuan tie breaker rule dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian, atas keuntungan penjualan saham non bursa efek yang diterima Mr. X dari Indonesia hanya dikenakan pajak penghasilan di Malaysia sesuai dengan hukum domestik perpajakan Malaysia. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan pemahaman akan P3B atau tax treaty bagi pemeriksa pajak, terutama mengenai kewajiban perpajakan untuk WPLN. Selain itu, Mr. X dapat mengajukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP agar ia hanya menjadi residen di 1 satu negara saja.

---

ABSTRACT
One of the dual residence problems occurs when a Foreign Tax Payer receives or obtains income from Indonesia within one tax year. Mr. X is a Malaysian citizen who gains a capital gain on the sale of PT A rsquo s non trading shares in stock exchange non listed company so that the income tax is imposed on such profits in Indonesia. However, the income tax is calculated based on the applicable tax law for Domestic Tax Payers, thereby incurring the underpayment tax in Mr. X rsquo s Annual Income Tax Return for Tax Year 2010. On the inconsistency of the imposition of income tax as stated in Tax Assessment Letter Income Tax Year 2010, it is necessary to conduct research to determine the status of residency of Mr. X in order that the taxes imposed in accordance with the provisions that apply to him. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The results of this research are Mr. X is proven as a Foreign Tax Payer based on the test of the provision of tie breaker rule in Tax Treaty between Indonesia and Malaysia. Then, the profit of the sale of non stock exchange shares received by Mr. X from Indonesia is only subject to income tax in Malaysia in accordance with Malaysian domestic tax law. The suggestions to be given are the need of understanding of P3B or tax treaty for tax inspector, especially regarding tax obligation for foreign taxpayer. In addition, Mr. X may apply for deregistration of Taxpayer Identification Number NPWP so that he will only be a resident in 1 one country only.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh perjanjian pajak dan determinan FDI lainnya terhadap FDI di Indonesia. Menggunakan Model Gravitasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pajak berpengaruh positif terhadap arus masuk FDI di Indonesia. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengaruh perjanjian pajak terhadap FDI di Indonesia semakin meningkat menurut waktu. Pengaruh perjanjian pajak dan umur FDI konsisten antara jumlah FDI dan FDI menurut sektor. Namun penelitian ini memberikan hasil yang beragam tentang pengaruh determinan FDI lainnya terhadap FDI Indonesia. Hasilnya bervariasi menurut sektor FDI. Faktor kelembagaan memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap FDI, konsisten di semua sektor FDI. ......This study uses panel data analysis to investigate the effect of tax treaty and others FDI determinant on FDI in Indonesia. By Gravity Model, this research conclude that tax treaty has a positive effect on FDI inflows in Indonesia. The effect of tax treaty on FDI Indonesia is grow over time. The result of tax treaty effect and age of FDI are consistent among FDI total and FDI by sectors. A mixed result on the effect of others FDI determinant on FDI Indonesia, varied by sectors. The institutional factors gives insignificant result on FDI, consistent by all sectors of FDI.

Abstrak :
Bank kustodian yang menjadi perantara investor asing yang berinvestasi di pasar modal Indonesia berperan dalam pendokumentasian dan administrasi penerapan P3B. Ketentuan mengenai penerapan P3B diatur dalam PER-10/PJ/2017. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam mematuhi ketentuan PER-10/PJ/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran bank kustodian yang berkaitan dengan PER-10/PJ/2017 adalah contractual role atau clearing custody role. Adapun tahap-tahap pemenuhan dokumentasi perpajakan P3B, yakni Relief at Source, Quick Refund, dan Tax Reclaim. Sementara itu, masih terdapat kendala yang dialami bank kustodian terkait PER-10/PJ/2017. Oleh karena itu, perlu ditelaah kembali ketentuan yang ada pada PER-10/PJ/2017, jangan sampai ketentuan administratif menghalangi kesempatan wajib pajak yang secara substantif bisa mendapatkan manfaat P3B. Selain itu, sosialisasi atau penjelasan mengenai ketentuan penerapan P3B sebaiknya rutin dilakukan seperlunya, agar tidak ada lagi misinterpretasi terutama dalam industri bank kustodian yang mengurus dokumentasi perpajakan para investor asing. ......Custodian banks that mediate foreign investors to invest in Indonesia rsquo s capital market have a role in documentation and administration of the tax treaty application. Provisions on the tax treaty application is regulated in PER 10 PJ 2017. However, there are still many obstacles encountered in complying PER 10 PJ 2017. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that the role of custodian bank related to PER 10 PJ 2017 is contractual role or clearing custody role. The stages of fulfillment of tax treaty documentation are Relief at Source, Quick Refund, and Tax Reclaim. Meanwhile, there are still obstacles faced by custodian banks related to PER 10 PJ 2017. Therefore, it is necessary to review the existing provisions in PER 10 PJ 2017, so that administrative provision is not disrupting the opportunity of taxpayers who can substantively get tax treaty benefit. Moreover, the socialization or explanation of tax treaty implementation requirements should be routinely carried out, so that there will be no misinterpretation, especially in the custodian bank industry which take care of the tax documentation of foreign investors.