Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 61 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development , 1977
341.484 ORG m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pires, Manuel
Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1989
341.484 4 PIR i (2)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Amelia Nursyirwan
"ABSTRAK
Tanah merupakan suatu bagian yang penting dalam kehidupan manusia oleh
karena itu manusia harus senantiasa menjaga tanah tersebut demi kestabilan
hidup manusia serta menjaganya dari kepunahan. Dalam pembuatan sertipikat
hak atas tanah tersebut para pihak harus membuat suatu surat setor pajak
sebagai bukti pembayaran yang sah. Permasalahan yang dihadapi oleh penulis
yaitu mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan sertipikat hak atas
tanah yang beralas surat setor pajak ganda dan sertipikat itu sendiri sebagai alat
bukti yang kuat. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan penelitian
kepustakaan dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif. Tanggung jawab PPAT terhadap surat setor pajak yang palsu tersebut
adalah bahwa PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab
PPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang
dilakukan oleh para pihak atau penghadap ke dalam akta. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dan
data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini
dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

Abstract
The soil is an important part in people lives therefore humans must
maintain the lands for the sake of the stability of human life as well as
preventing them from extinction. In the making of these land rights title
deed applications parties should make a letter as proof of payment of the
tax selor legitimate. The problem is given by the author regarding
responsibilities in making the title deed applications ppat land rights are
grounded in a double tax and title deed application selor itself as a means
of evidence. The research method used is based on the research library
where research approach used is the juridical normative. The responsibilty
of mail selor ppat false tax is that ppat can not legally accountable for the
ppat just recorded or pouring an act of law made by the parties or
penghadap into the deef of. This research using methods normative legal
research, descriptive research and data type used is a secondary data. Data
analysis in the writing of the thesis is done using qualitative methods of
analysis."
2012
T31742
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Chaterine Hana Maria Assa
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perbedaan peraturan domestik Indonesia dan Singapura yang menyebabkan terjadinya status kependudukan rangkap atas Home Staff Kantor Perwakilan Luar Negeri KPwLN Bank Indonesia di Singapura dimana penelitian ini berfokus pada kriteria-kriteria tie breaker rule yaitu tempat tinggal tetap, hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat pusat kepentingan-kepentingan pokok , kebiasaan berdiam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah berdasarkan kriteria kebiasaan berdiam, status kependudukan dari atas Home Staff Kantor Perwakilan Luar Negeri KPwLN Bank Indonesia di Singapura dapat ditentukan berada di Singapura.

ABSTRACT
This research discuss about different of domestic regulation in Indonesia and Singapore which led to the dual resident on Home Staff. This research focuses on the tie breaker rule criteria, permanent home, centre of vital interest, habitual abode. This research used qualitative descriptive approach. The result of this research is by habitual abode test, resident status of Home Staff Representative Foreign Office of Bank of Indonesia in Singapore is resident in Singapore."
2016
S66255
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nugraha, Iman Achmad
"Sebagaimana diketahui, bahwa sistem pajak penghasilan badan berdasarkan Undang undang PPh yang berlaku sekarang masih menganut sistem klasikal dengan fenomena pajak ganda ekonomis atas devidennya yang bersifat diskriminatifterhadap bunga (pinjaman) dibanding dengan deviden (ekuitas). Hal
tersebut memberikan pelu ng
bagi investor asing untuk melakukan ivestasi di Indonesia melalui subsidiary lebih mengutamakan pembiayaan dengan pinjaman disbanding ekuitas. Pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya potensi kehilangan penerimaan Negara.
Menteri Keuangan untuk menetapkan batas antara jumlah pinjaman dibanding modal (debt equity ratio limit), namun pemberlakuan debt equity ratio limit tersebut ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan teknik pengambilan sampel non·probabilitas terhadap perusahaan PMA di sektur industri kimia di Indonesia.
Dari basil penelitian terhadap 38 (tiga puluh delapan) perusahaan PMA industri kimia di peroleh 9 (sembilan) perusahaan PMA industi kimia mempunyai debt equity ratio lebih besar dari 3 (tiga). Hasil penghitungan potensi kehilangan penerimaan negara dari 9 (sembilan) perusahaan PMA industri kimia berdasarkan pendekatan arus kas atas pembayaran bunga adalah sebesar US$ 84,79 juta, jika digunakan pendekatan arus kas alas beban pajak adalah sebesar US $ 71,11 juta setiap tahunnya. Untuk mengurangi potensi kebilangan negara, disarankan agar
segera diberlakukan debt equity ratio limit 3:1 untuk Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dan 6 : 1 untuk Perusahaan Lembaga Keuangan dengan menggunakan pendekatan overall basis.
"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T4999
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
cover
cover
Silalahi, Andy Famela
"Perbedaan interpretasi mengenai aspek perpajakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) perusahaan pelayaran, yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 417/KMK.04/1996 dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara mitra, sering terjadi bahkan terdapat sengketa yang telah memiliki putusan pengadilan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi Branch Profit Tax (BPT) dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan P3B Indonesia dan Singapura menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BUT perusahaan pelayaran, serta memberikan masukan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi tersebut dengan membuat surat penegasan atau mengubah aturan (rule determination). Penelitian ini menggunakan The Theory of Legal Interpretation dan konsep penafsiran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik descriptive, content, dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUT perusahaan pelayaran menggunakan interpretasi sistematis atau logis dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK nomor 417/KMK.04/1996 sudah termasuk BPT, sedangkan DJP menggunakan interpretasi gramatikal dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK tersebut tidak termasuk BPT. Sedangkan terkait penurunan tarif PPh, baik BUT maupun DJP menggunakan interpretasi gramatikal. DJP menginterpretasikan bahwa BUT tidak mendapat penurunan tarif, sedangkan BUT menginterpretasikan sebaliknya. Masukan yang diberikan adalah mengubah KMK nomor 417/KMK.04/1996 dan membuat surat penegasan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi pada masa yang akan datang dan KMK tersebut dapat dipergunakan untuk BUT perusahaan pelayaran asal seluruh negara mitra.

Differences in interpretation regarding the taxation aspects of permanent establishment (PE) of shipping company, which are regulated in Minister of Finance Degree (KMK) number 417.KMK.04/1996 and Agreement for The Avoidance of Double Taxation (P3B) between Indonesia and partner countries, often occur. There were even disputes that already have a tax court ruling. This study aims to analyze the interpretation of Branch Profit Tax (BPT) and the reduction in the rate of income tax (PPh) based on P3B Indonesia and Singapore according to Directorate General of Taxes (DJP) and PE of shipping company, as well as to provide input to settle this differences in interpretation by making confirmation letter or changing the regulation (rule determination). This study uses The Theory of Legal Interpretation and the concept of legal interpretation. The research approach used is qualitative with case study. Data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis technique uses descriptive techniques, content, and thematic analysis. The results show that the PE of shipping company used a systematic or logical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64% in KMK number 417/KMK.04/1996 includes BPT, while DGP used grammatical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64 percent in the KMK does not include BPT. Meanwhile, regarding the reduction of income tax rates, both PE and DGT used grammatical interpretation. DGT interpreted that the PE does not get a tax reduction, while the BUT interpreted the opposite. The input given is to change the KMK number 417/KMK.04/1996 and make confirmation letter so that there are no differences in interpretation in the future and the KMK can be used for the PE of shipping companies from all partner countries."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>