Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pertumbuhan GDP Indonesia merosot dan 7 sld 8% menjadi 0,0 % pertahun pada tahun 1997, akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1996. Total pinjaman permerintah sudah mencapai US$ 77.7 milyar dan utang swasta US$ 69 milyar, yang sampai sekarang ini pembayarannya mengalami kesulitan. Untuk memacu kembali pertumbuhan GDP diperlukan investasi tetapi karena kondisi hutang tersebut diatas pemerintah maupun swasta nasional tidak mampu lagi melakukannya. Penanaman modal asing yang menjadi tumpuan harapan enggan masuk karena resiko tinggi akibat kondisi keamanan dan politik yang belum menentu. Selama tahun 1998, pemerintah sudah gencar meluncurkan paket deregulasi dibidang investasi, tetapi kenyataanya tidak banyak membawa hasil. Salah satu sektor yang masih menarik untuk penanaman modal asing adalah industni gas alam, khususnya untuk perusahaan-perusahaan asing yang sudah melakukan eksplorasi dan menemukan gas tetapi belum memproduksikannya karena harga domestik rendah atau karena lapangan marginal (volume cadangan terlalu kecil untuk pencairan). Investor menginginkan produksi sesegera mungkin karena investasi yang ditanamkan hanya dapat kembali bila gas diproduksi. Indonesia memiliki cadangan terbukti 76 TSCF (trillion standard cubic feet), 61.7 TSCF cadangan potensial, dan 179.39 TSCF yang belum dieksplorasi yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan 65 tahun pada tingkat produksi sekitar 3 TSCF pertahun. Dan produksi gas tersebut hanya 23% untuk pemanfaatan dalam negeri, 7% dibakar, 18% diguriakan sendiri oleh perusahaan dan 47% untuk ekspor dengan nilai sekitar US$ 4.5 millyar pertahun. Sejak tahun 1998 permintaan ekspor menurun 4% dan perpanjangan kontrak pembelian dengan Jepang belum jelas hingga sekarang, sehingga pemanfaatan gas di dalam negeri harus ditingkatkan. Empat sektor utama yaitu transportasj, pembangkit tenaga listrik, industri dan rumah tangga pengguna lima jenis BBM (bahan bakar minyak) yaitu: premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar yang mungkin digantikan oleh gas. Untuk tahun 1998 keempat sektor tersebut membutuhkan 51.6 juta kiloliter pertahun, dengan nilal jual Rp. 2935 triliun (US$ 4.2 milyar) dan subsidi pemerintah Rp. 31 tiliun.(US$ 4.4 milyar). Bila seluruh BBM tersebut diganti dengan gas, maka dibutuhkan 1.9 TCF pertahun dengan nilal Rp. 40.93 triliun (US$ 5.8 milyar). Bila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat memacu pemanfaatan gas di dalam negeri sehingga bahan bakar gas dapat bersaing dan menggantikan BBM, akan memberikan keuntungan-keuntungan yaitu: masuknya investasi asing untuk memproduksikan gas, dan setiap produksi gas pemerintah akan menerima bagian sesuai dengan kontrak, mendorong perusahaan asing meningkatkan eksplorasi, bahan bakar yang digantikan dapat diekspor, mendukung program lingkungan bersih. Kebijakan yang mungkin dilakukan adalah: pemberian insentif atau subsidi terhadap pengguna gas, memperketat peraturan bersih lingkungan, mempelopori pemanfaatan gas pada fasilitas umum milik negara, mengurangi atau menghapuskan subsidi terhadap BBM, memperbaiki sistem pembagian dengan produsen, membolehkan PSC untuk berhubungan langsung dengan pembeli gas, mernperbolehkan perusahaan asing untuk masuk dalam pembangunan infrastruktur seria pengoperasian jaringan transmisi (transportasi gas), dan jaringan distribusi gas, meperbolehkan perusahaan asing melakukan penjualan gas langsung, mempercepat kejelasan status pengelola bidang minyak dan gas bumi sehubungan dengan adanya RUU migas karena akan mempengaruhi penentuan strategi industri migas, dan mempersingkat birokrasi jangka waktu penemuan gas sampai dengan pengembangannya.

Abstrak :
Skripsi ini berisi tinjauan ekonomi dan hukum terhadap kebijkan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2009 (Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri/ DMO/ Domestic Market Obligation) dan Pertauran MEnteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 (Penetapan Patokan Harga Batubara/ Penetapan Harga Batubara) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PErtambangan Mineral dan Batubara terhadap Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Indikasi permasalahan dalam skripsi ini adalah intervensi dari pemerintah yang melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dalam industri batubara di Indonesia. Selain itu dalam skripsi ini juga terdapat pembahasan dari pemasukan negara akibat dari adanya mekanisme tersebut. Skripsi ini juga berisi pembahasan tentang penguasaan pasokan batubara yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sebagai akibat dari hak monopolinya. ......This thesis discusses about the economic and legal aspects from government regulation about Domestic Market Obligation as refer to Minister of Energy and Mineral Resiurces (MoEMR) Regulation No. 34 Year 2009 and Coal Price Benchmark as refer to Minister of Energy and Mineral Resources (MoEMR) Regulation No. 17 Year 2010. Both of this MoEMR are the Regulation under Law No. 4 Year 2009. This 2 MoEMR will be viewed from the perspective of Law No. 5 Year 1999 regarding prohibition on monopolistic practices an dunfair competition. The main problem of this thesis are the intervension from the government in the market of coal industry in Indonesia. Beside that, in this thesis also include cthe calculation of this nation income and also give an overviwew about the monopsony held by PT. PLN (Persero).