Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami dan isteri selama masa perkawinan. Apabila pihak suami atau isteri ingin menggunakan harta bersama untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan dapat mempengaruhi hak yang dimiliki pihak suami dan isteri, khususnya terhadap harta bersama. Jika sebelum perkawinan kedua pihak bersepakat melakukan perjanjian kawin terkait pemisahan terhadap harta yang akan diperoleh saat perkawinan berlangsung, maka dalam perkawinan mereka tidak terdapat harta bersama. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan sebelumnya, maka terdapat harta bersama. Pemisahan Harta Bersama harus dibagi pada pihak suami dan pihak isteri secara adil, proporsional serta memperhatikan dan mengikuti ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga pembagian harta bersama dapat memenuhi rasa keadilan distributif. Pokok permasalahan Penulis adalah terkait ketentuan hukum dalam pembagian harta bersama yang memenuhi rasa keadilan untuk para pihak yang terlibat berdasarkan Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Kds.. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis normatif. Pengadilan dalam memutus perkara harta bersama hendaknya memperhatikan aspek keadilan distributif di dalam masyarakat, dikarenakan suami dan isteri dalam perkawinan memiliki status dan hak yang sama di mata hukum dan tidak ada pembedaan hak di dalam harta bersama milik suami dan isteri. ......A shared asset is a property owned by a husband and wife in marriage. If the husband or wife wants to use shared assets for legal actions, then the consent of both parties must be obtained. Then, the dissolution of a marriage can affect the rights of both parties, especially in shared assets owned by both parties, where shared assets must be divided between the husband and wife fairly and by legal provisions governing the distribution of joint assets. If no previous marriage agreement is made, then there are shared assets and must be divided among the husband and wife in a fair and must follow the legal provisions governing the distribution of shared assets, so that the distribution of shared assets can fulfill a sense of distributive justice. The author's main problem is related to legal provisions in the distribution of joint assets that fulfill a sense of justice for the parties involved based on Decision Number 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk.. The research method that the author uses is normative juridical. The distribution of shared assets in marriage must fulfill the aspect of justice. Because husbands and wives in marriage have equal rights in the shared asset.

Abstrak :
Ketidakadilan ekonomi merupakan problem universal yang dihadapi oleh semua sistem kontemporer. Pada skala global , banyak orang menolak kapitalisme tanpa regulasi dan sosialisme ekstrem, serta neoliberalisme yang telah berjasa melahirkan kemisskinan dan pemiskinan struktural dalam jumlah masif.

Abstrak :
Dalam setiap interaksi antar kelompok, selalu terdapat kecenderungan munculnya konflik. Hal ini disebabkan oleh adanya cara berpikir ingroup-outgroup yang menyebabkan prasangka antar kelompok. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah bias prasangka berperan terhadap perilaku keadilan distributif dalam konteks ingroup-outgroup. Penelitian ini melibatkan 202 mahasiswa dari beberapa Fakultas dilingkungan Universitas Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui jawaban pada kuesioner yang menggunakan skala perilaku keadilan distributif yang disusun oleh peneliti dan skala prasangka yang diadaptasi dari Modern Racism Scale. Untuk memancing respon subjek terhadap perilaku keadilan distributif, digunakan vignette story dalam situasi ingroup-outgroup. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan perhitungan anova dan korelasi product moment. Analisis data menunjukkan terdapat bias ingroup-outgroup dalam ketiga jenis kelompok agama, suku, dan gender. Namun bias kelompok agama secara signifikan lebih kuat dibanding bias kelompok suku dan gender.

Abstrak :
Kebebasan adalah kodrat manusia sebagai individu. Namun pajak sebagai kebijakan dari negara tidak relevan dengan kebebasan individu karena sifatnya yang memaksa individu membayar kepada negara yang kemudian juga menimbulkan problem ketidakadilan dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk dan tujuan pajak. Robert Nozick memberikan gagasan minimal state sebagai konsep negara yang fungsinya sebatas menjamin kebebasan, keamanan, dan hak-hak individu di dalamnya dengan redistribusi untuk fungsi tersebut dan keadilan distributif via market sebagai landasan supaya keadilan bisa diterapkan. Dengan dua gagasan tersebut keadilan akan signifikan dengan kesejahteraan masyarakat dalam kebebasannya. ...... Freedom is human’s nature as an individual. However, tax as the policy of the state is not relevant to individual freedom because it is forcing people to pay to the state which then also lead to problem of injustice in relation to the forms and tax purposes. Robert Nozick provide a notion about minimal state as the concept of state which limit it function to guarantee freedom, security, and the rights of individuals in it with the redistribution and also a notion about distributive justice via market as a foundation so that justice can be applied. With these two notions, justice will be significant to the welfare of society in freedom.

Abstrak :
Research in Labor Economics volume 44 contains new and innovative research on the causes and consequences of inequality and well-being of the workforce.

Abstrak :
Kondisi kehidupan pada masyarakat majemuk sering menimbulkan suatu problematika berupa ketidaksetaraan, diskriminasi kebudayaan dan asimilasi. Munculnya problematika tersebut biasanya didasari atas perbedaan identitas etnis, ras, gender dan agama. Menurut Michael Walzer problematika yang timbul pada masyarakat mejemuk pada dasarnya karena atas usaha suatu kelompok ataupun komunitas tertentu yang menerapkan suatu prinsip keadilan secara universal tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan yang partikular. Michael Walzer mengatakan bahwa keadilan merupakan hasil dari konstruksi manusia yang hidup dalam suatu komunitas dengan nilai-nilai yang dianutnya. Oleh karena itu konsekuensinya adalah, tidak akan ada suatu prinsip keadilan yang dapat diterapkan secara universal ditengah-tengah masyarakat majemuk.

---

The condition of life on the plural society often causes problems such as unequality, cultural discrimination and assimilation. The existence of those problems usually based on the etnic differential identity, race, gender, and religion. According to Michael Walzer, the problems that exist on the certain community which applies justice principle universally without considering justice principle particularly. Michael Walzer mentioned that justice is a result of human constructions which lives in a community with values followed by them. The consequence is there will never be justice principle which can be applied universally in the middle of a plural society.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini adalah tentang keadilan distributif antara ingroup-outgroup dalam konteks mayoritas-minoritas. Dalam bidang studi psikologi, keadilan distributive secara empiric lebih banyak diukur melalui cara-cara subjek mendistribusikan alokasi imbalan. Berbagai studi mengenai hubungan antarkelompok menunjukkan bahwa dalam menerapkan prisnsip keadilan senantiasa terdapat kecenderungan individu untuk lebih berpihak kepada ingroup atau kepentingan kedua belah pihak dipengaruhi oleh tingkat kekuasaan, antisipasi hubungan di masa yang akan datang, input, dimensi individualism-kolektivisme, status sebagai mayoritas atau minoritas, serta jenis kelamin, Variabel-variabel tersebut menjadi variable bebas dalam studi ini, sedangkan perilaku distributive subjek terhadap ingroup menjadi variable terikat.

Dalam masyarakat multicultural seperti Indonesia, keberadaan mayoritas-minoritas merupakan fenomena yang tak terelakkan. Potensi konflik yang menonjol dalam hubungan antarkelompok di Indonesia adalah konflik antara mayoritas penduduk asli dengan minoritas Cina. Sementara isyu sentral dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia adalah bagaimana menciptakan suatu konteks sosiopoltis, di mana setiap individu dapat mengembangkan identitas yang sehat dan sikap antarkelompok menjadikan studi ini relevan untuk diteliti.

Subjek studi adalah mahasiswa Jawa dan Cina Universitas Indonesia dan Universitas Atma Jaya.

Dengan menggunakan teknik statistic LISREL, dalam studi ini diajukan dua kelompok hipotesis, yang pertama adalah hubungan antara variable-variabel bebas dan variable terikat, yang kedua adalah interaksi antara variable-variabel bebas dalam hubungannya dengan variable terikat. Varaiabel-variabel yang diduga memberikan pengaruh yang bermakna pada perilaku distributive subjek didukung oleh hasil uji hipotesis yang signifikan, kecuali variabel individualism-kolektivisme.

Hasil studi menyimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam hubungan antarkelompok cenderung memunculkan favoritisme ingroup. Namun demikian, peningkatan atau penurunan kecenderungan ini didukung oleh sejumlah variable baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Peningkatan keberpihakan kepada ingroup didukung oleh tingkat kekuasaan subjek yang lebih tinggi dari tingkat kekuasaan outgrop, status sebagai mayoritas, pria, input yang lebih besar, dan tiadanya antisipasi hubungan. Secara bersama-sama perilaku distributive yang lebih cenderung menguntungkan ingroup muncul pada interaksi antara ; tingkat kekuasaan dan input; tingkat kekuasaan dan status sebagai mayoritas; input dan status sebagai mayoritas; tingkat kekuaasaan dan jenis dan jenis kelamin; input dan jenis kelamin; status sebagai mayoritas dan jenis kelamin. Secara unik, interaksi antara tingkat kekuasaanm status sebagai minoritasm dan jenis kelamin memunculkan perilaku distributive yang paling diskriminatif pada pria Cinam dibandingkan dengan pria dan wanita Jawa, serta wanita Cina pada posisi yang sama. Sebaliknya peneurunan keberpihakan kepada ingroup dipengaruhi oleh: tingkat kekuasaan yang setara, status sebagai minoritas, wanita, input yang setara, dan adanya antisipasi hubungan.

Sintesa kesimpulan menghasilkan enam thesis mengenai keadilan distributive dalam konteks mayoritas-minoritas.

Tidak bermaknanya variable individualism-kolektivisme vertical-horizontal dibahas dalam diskusi. Merujuk kepada sejumlah variable yang terbukti dapat meningkkan atau menurunkan favoritisme ingroup, diajukan beberapa saran teoritik mupun normatif.