Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"With reference to Homi Bhabha's concept of dissemination(1994) which suggests that the writing of a nation is a double-writing constructed from pedagogical and performative disourses with the possibility of generating tensions which question...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Bridging different institution within the Indonesian agency for agricultural research and development (IAARD) system and bringing various programs into one focus objective in dissemenation of agriculture technology is a novel approach to acclerate dissemination process...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Rohanda
"ABSTRAK
Inti persoalan yang dikaji pada tesis ini: adalah Pola panyebaran informasi yang digunakan oleh Jaringan Dokinfo TTG kepada para pemakai. Tujuan dari kajian tersebut adalah untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pola penyebaran informasi yang dipakai selama ini. Selain daripada itu ingin pula mengetahui aktivitas, interaksi antara satu pusat sumber informasi dengan yang lainnya, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah jaringan Dokinfo TTG.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deakrotifanalisis,yaitu mulai mengumpulkan, mentabulasi, menginterpretasi, dan menganalisis data. Selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. Teknik pengumpulan datanya melalui daftar pertanyaan, wawancara dan observasi. Kenyataan yang ada pada jaringan Dokinfo tersebut bahwa pada penyebaran informasi yang digunakan selama ini adalah pola penyebaran informasi dua tahap, di mana tahap pertama produsen TTG menyebarkan sumber informasi kepada pusat-pusat sumber informasi, setelah dikelola dan dikemas dalam media tertentu, kemudian tahap kedua baru disampaikan kapada pemakai. Dengan demikian masyarakat pemakai tidak dapat langsung berhubungan dengan produsen TTG.

ABSTRACT
This thesis is concerned to the analysis of information dissemination pattern of appropriate technology information and documentation network. The objectives are to approach the effectivities of the information services; to study activities, interaction among information centers, and networking.
The method used was descriptive analysis, and the technique of data collecting were questionnaire, interview, observation, and study literature. The result showed that the information dissemination pattern of appropriate Technology information was effective because more than 70 % of the users used information optimally.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muchammad Nasucha
"Informasi merupakan suatu hal yang sangat periling arti dan perannya bagi setiap manusia. Baik dalam konteksnya sebagai seorang individu ataupun individu yang merupakan bagian dari konteks yang Iebih luas Iagi seperti organisasi bahkan inter-organisasi.Seluruh tindakan manusia dalam semua tataran akan selalu didasarkan kepada informasi yang dimilikinya. Perubahan drastis yang terjadi sekarang inipun baik di dalam negeri maupun di luar negeri -dalam konteks yang lebih Iuas lagi- disebabkan oleh satu hal ini (informasi). Tanpa informasi bisa dibayangkan bagaimana keadaan yang terjadi, manusia akan berada dalam ketidakpastian. Jadi dengan kata lain, informasi adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu. Dalam konteks kenegaraan pun demikian Falsafah pembentukan suatu negara adalah untuk melindungi hak-hak setiap warganya terpenuhi, di mana pun dan kapan pun. Jadi hal inipun seharusnya juga menjadi sesuatu yang harus diatur dan dijamin oleh negara, karena segala sesuatu yang terjadi pada negara dan setiap warganya terkait dengan informasi yang dimiliki dan dipahami oleh setiap warga negara.
Pemahaman setiap warga atas sesuatu yang disebut sebagai informasi merupakan sesuatu yang beragam, hal ini seperti juga yang telah banyak disinggung dan dijelaskan dalam berbagai sumber baik itu berupa buku teks, jurnal ataupun lainnya. Keberagaman ini memang terjadi pada setiap manusia karena setiap manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing.
Informasi yang menjadi kebutuhan dasar dan hak setiap individu pada praktiknya diiapangan terkait dengan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Informasi politik sangat terkait dengan hak-hak individu dalam konteksnya sebagai warga negara tak bisa dilepaskan dengan pengelolanya atau penyedianya, yang darinya ia mendapatkan dan memenuhi kebutuhan informasi tersebut, Bagairnana keadaan terkait dengan ketersediaan informasi dan Cara mendapatkan informasi -akses informasi- adalah prasyarat utarna bagi terpenuhinya kebutuhan informasi setiap warga.
Untuk mengetahui dan memahami masalah informasi politik yang ada dimasyarakat sekarang ini yang paling mungkin dan tepat adalah dengan melihat dan perspektif para pelaku politik (human relations approach). Ada berbagai kekuatan politik di sekitar kehidupan masyarakat, salah satunya adalah partai politik. Apa informasi politik menurut mereka, bagaimana mereka mendapatkan informasi tersebut dan mengapa mereka menggunakan informasi tersebut.
Konsep atau kerangka teoritis yang digunakan peneliti dalam mengeksplor masalah informasi politik ini adalah pola awal model komunikasi yang ada dalam konteks politik, pernahaman ientang informasi politik, akses dan ketersediaan informasi juga konsep organisasi (human relations atau interpretif approach: yang melihat informasi sebagai konstruk yang dibentuk melalui proses interaksi para pelakunya) terkait dengan komunikasi dan informasi yang bisa menggambarkan secara konseptual hubungan antara informasi politik dan individu/para pelakunya, yang tentunya tidak bisa dipisahkan dengan konteks pribadinya dan organisasinya. dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, ketepatan menentukan metodologi yang didalamnya tercakup asumsi-asumsi metodologi: ontology -informasi, akses informasi dan lainnya merupakan sesuatu yang terkait kuaat dengan nilai subyektif para pelakunya yang relevan dengan konteksnya masing-masing, epistemology: bagaimana peneliti mendekati dan mendapatkan pengetahuan tentang subjek penelitian, peneliti berusaha sedekat mungkin untuk memahami segala hal terkait informasi politik dari perspektif para pelakunya, secara metodologi peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, analisis dan interpretasi data yang sesuai dengan paradigma penelitian yang dipilih sesuai dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal terkait informasi politik maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data interview -mendapatkan informasi yang sifatnya personal-, observasi -mengamati langsung atau pun melalui yang ada di media khususnya terkait dengan tindakan dan hal-hal yang sifatnya urnum, dan studi dokumen atau data lainnya- untuk melengkapi informasi yang tidak didapatkan dan interview dan observasi. Sasaran penelitian ini adalah partai politik yang meliputi para pelakunya disetiap struktur partai (dari pusat hingga grassroots). Kemudian menganalisanya dengan kerangka teoritis dan konseptual terkait -analisis induktif dan analisis perbandingan-. Interpretasi yang dilakukan adalah interpretasi hermeneutic cycles yang merupakan lanjutan dan analisis induktif (lingakaran yang terus menerus).
Dari Penelitian Akses Informasi Politik Publik Indonesia: Perspektif Partai Keadilan Sejahtera ini didapatkan bahwa pemahaman tentang informasi itu sendiri beragam, namun informasi politik yang urnumnya dipahami sebagai informasi politik adalah informasi yang terkait dengan pemerintahan dan partai politik. Melihat ketersediaan dan akses yang ada dari pandangan mereka, maka bisa kits lihat bahwa menurut kebanyakan mereka adalah masih kurang bahkan tidak ada ini tentunya didasarkan atas apa yang mereka alami sehari-hari khususnya dalam konteks politik.
Selanjutnya peneliti rnerekomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masyarakat yang berbeda dengan memperhatikan konteks dan karakter-karakter penting terkait masalah informasi nasional. Untuk para pembuat kebijakan untuk memperhatikan segala kebutuhanlhak mereka yang tentunya dengan memahaminya dari kaca mata mereka. Khususnya bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem komunikasi dan informasi nasional yang sistematis dan ketersediaan saluran infonnasi (aksesnya) ada dan mudah dijangkau oleh semua warga dimanapun dan kapanpun."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22019
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Slamet Riyanto
"Kondisi eksisting dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan informasi Publik (BIP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. Perpres tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
Kebijakan penyebaran informasi publik merupakan sebuah kebijakan di BIP, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan positivis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka.
Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi. Ketiga faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Sedangkan faktor struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo.

The ability of Indonesian people in accesing information at the present time are not the same yet. In addition, this condition shows that public informations are not disseminated widely and evenly to various levels of Indonesian people in all area yet. The public information increasingly become significant to face the chalenges of the national character building in the midst of the global society. As an effort of public information dissemination, the government has established The Public Information Agency as stated in Presidential Regulation Number 15 Year 2005 concerning amendment to the Presidential Regulation Number 10 Year 2005 regarding Organization Unit and Task of Echelon I of State Ministries of the Republic of Indonesia, which mentions that the Public Information Agency (BIP) has the task to implement a public information service. The regulation has been implemented in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 25 of 2008 on the organization and working arrangement of the Ministry of Communications and Information Technology.
The policy of public information dissemination must be in accordance with people needs. Its must be a policy which is strategic and important, in addition to the enactment of Law Number 14 Year 2008 on Public Information Transparency, the Indonesian nation has now entering an era of transparency, so that policy implementation of public information dissemination through face-toface forums are supposed to be an effective means to deliver information clearly and completely. To measure whether a program or policy can reach the goals or objectives as desired before, according Edward III, there are 4 (four) factors affecting the successful of policies implementation which are communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. Step from the background matters, this research question is what factors are influencing the implementation of public information dissemination policy. This research is descriptive quantitative with positivist approaches.
The results showed that the policy implementation of public information dissemination through face-to-face forums in the Public Information Agency - Ministry of Communications and Information Technology has been quite successful. This is shown by the enthusiastic response from the participants in giving feedback and the existence of public participation as shown by the participants that take active role in the implementation of face-to-face forum.
The factors that influence the policy implementation of public information dissemination are communication factor, resources and dispositions. All three factors provide a significant impact on the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency. While the bureaucratic structure factor does not give significant effect on the success of the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency, Ministry of Communications and Information Technology.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28156
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Aan Nurjanah
"Penelitian mengenai persiapan penyelenggaraan jasa Penyebaran Informasi Terseleksi (PIT) dilakukan selama 12 bulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebu_tuhan apa saja yang harus disiapkan (dari pihak perpusta_kaan dan pemakai) untuk melaksanakan jasa PIT dan mengetahui kesediaan pemakai untuk mengikuti jasa ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pustakawan/staf perpustakaan yang melakukan jasa PIT (5 perpustakaan) dan penyebaran kuesioner melalui pos kepa_da individu yang terdaftar sebagai pemakai jasa informasi kilat. Kuesioner yang dikirimkan sebanyak 74 surat dan kue_sioner yang kembali sejumlah 29 surat. Cara penyusunan kuesioner dan pemilihan sampel dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 29 {39,19 %) res-ponden menyetujui dan mau mengikuti jasa. Mereka berasal dari Fakultas Kehutanan/Sekolah Kehutanan (12), Balai (8), Taman Nasional (5), Kantor Wilayah/Dinas Kehutanan (3), dan golongan Umum (1). Pihak Perpustakaan dan Dokumentasi Kehu_tanan Manggala Wanabakti telah siap melaksanakan jasa dengan telah tersedianya sumber informasi, tenaga pengelola, yang dilengkapi sarana komputer dan fotokopi."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1993
S14969
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Budhi Saparsih
"Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan bertambah banyaknya jumlah literatur yang diterbitkan. Pertambahan ini demikian pesatnya, sehingga timbul ledakan informasi (information explosion). Akibat bertambah banyaknya jumlah literatur yang diterbitkan menyebabkan banyak literatur yang tidak diketahui eksistensinya. Padahal para peneliti dan ilmuwan perlu mengetahui perkembangan-per_kembangan yang terjadi dalam bidang minat dan penelitian masing-masing. Di lain pihak para peneliti dan ilmuwan tersebut tidak mempunyai ba_nyak waktu untuk datang ke perpustakaan dan membaca-baca, agar dapat mengikuti perkembangan bidang minat mereka. Ditambah lagi dengan tem_pat para peneliti yang jauh dari pusat perpustakaan dan informasi, se_hingga menambah sulitnya mereka mendatangi pusat-pusat tersebut. Berbagai usaha telah dilakukan oleh perpustakaan khusus untuk memenuhi kebutuhan para peneliti tersebut. Salah satu usaha yang di_lakukan oleh perpustakaan khusus adalah mengadakan jasa kesiagaan informasi (current awareness services). Pada jasa ini perpustakaan secara aktif dan terus menerus memberitahukan kepada pemakainya akan adanya informasi atau literatur baru yang diteriana di perpustakaan. Pemberitahuan adanya informasi atau literatur baru yang dilakukan secara terus menerus, dapat dikerjakan dengan berbagai jalan..."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1981
S15692
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suwarto
"Sektor tenaga listrik merupakan salah satu unsur dalam usaha pembangunan yang sangat panting. Kegunaan dan peranan tenaga listrik makin bertambah luas baik sebagai sarana produksi maupun dalam manunjang kebutuhan sehari-hari bagi kehidupan rumah tangga. ,Sebagai faktor produksi, tersedianya tenaga listrik yang cukup dalam jumlah dan mutu yang balk, sangat mempengaruhi laju kecepatan pernbangunan sektor--sektor industri, pertanian, pertambangan, kesehatan, pendidikan, penerangan dan lain sebagainya. Pelaksanaan program peningkatan sektor tenaga listrik, perlu ditunjang oleh penyediaan dan pembinaan sarana kerja baik yang menyangkut tenaga kerja manapun sarana kerja lainnya. Perpustakaan dalam hal ini merupakan salah satu unsur penunjang sarana kerja yang menyediakan kebutuhan informasi bagi peneliti maupun pemakai perpustakaan pada ummnya. Perusahaan Umum Listrik Negara (PIN} yang terdiri dari satu_an di tingkat Pusat, Wilayah, Distribusi, Pembangkitan dan Proyek-proyek Induk mempunyai jaringan kerja hampir di seluruh pelosok daerah di Indonesia. Namun demikian belun ada pelayanan perpustakaan yang memadai. Perpustakaan Pusat Penyelidikan Masalah Kelistrikan (Perpustakaan LMK} dewasa ini merupakan salah satu perpustakaan di lingkungan PLN yang dikelola dan berjalan balk dibandingkan dengan perpustakaan PLN lainnya."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1981
S15684
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>