Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini mengenai pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dewasa ini hampir di semua negara khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Yang menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakkan hukum. Penanaman modal asing memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Dalam UU Minerba salah satu ketentuan yang dianggap cukup penting adalah mengenai kewajiban divestasi, yang diatur dalam Pasal 112. Divestasi adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk di jual kepada peserta Indonesia. ......The Purpose of Indonesia as a state is to promote the general welfare and promote social welfare for all the people of Indonesia. Currently the mineral and coal mining regulated by Law Number 4 Year 2009 Concerning Mineral and Coal Mining. Lately in all countries, especially developing countries need foreign capital. Foreign capital is something that is increasingly important for the development of a country. So the presence of foreign investors is can’t be avoided. The presence of foreign investors is strongly influenced by the internal conditions of a country, such as economic stability, political state, the rule of law. Foreign investment to the benefit of all parties, not only for investors but also for the economy of the country where the capital invested as well as for the country of origin of the investor. In the Mining Law one of the important regulation is about divestment, which is provided in Article 112. Divestment is the number of foreign shares should be offered to be sold to Indonesian participants.

Abstrak :
Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam haruslah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan berkelanjutan dari generasi ke generasi berikutnya. Disisi lain, untuk mendapatkan, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya mineral dan batubara membutuhkan modal, sumber daya manusia dan teknologi. Mengatasi hal ini, pemerintah sebagai pemegang hak penguasaan negara mengeluarkan peraturan tentang Penanaman Modal. Dalam peraturan tersebut pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Untuk memastikan agar kekayaan sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, pemerintah menetapkan ketentuan kewajiban divestasi saham asing kepada peserta nasional. Efektifitas saham yang telah didivestasikan untuk tujuan pembangunan nasional dan daerah masih memberi ruang analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Daerah sebagai wilayah penghasil, perlu ada peningkatan peran dalam memiliki, mengatur, dan mengawasi pengeloaan sumber daya lama di wilayahnya. Melalui divestasi saham perusahaan asing, seharusnya daerah bisa memiliki suara untuk menentukan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya. ......According to the mandate of Article 33 paragraph (3) of the Constitution, natural resource management should be aimed at sustainable and welfare from generation to the next. On the other hand, to acquire, process and utilize the natural resources, especially minerals and coal needs capital, technology and human resources.To overcome this, the government as the holder the right issue set the regulations about mastery state investment. But, In this legislation, the government did not discriminate against of foreign investor with the local investor. However, to ensure that the goals of mastery by the State, the government has set the provision regarding the obligation to the member in national the divestment of foreign stocks.The effectiveness of stock that has been divested for national dan regional development purposes still give the space for analysis.Considering producing areas, as of a territory there should be an increase in the role of the area in having, arrange, and supervises old resources in the area. Through the divestment shares of foreign companies, supposed to be the region could have a vote to determine policy development and utilization of natural resources in the region.

Abstrak :
Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang baik dan benar. Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada ketentuan divestasi wham pertambangan penanaman modal asing yang terdapat dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga menganalisis kewajiban divestasi saham yang terdapat dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang scat ini sedang dalam tahap renegosiasi oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan divestasi wham usaha pertambangan asing sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dilihat dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa proses renegosiasi khususnya ketentuan divestasi saham di dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dari sudut tujuan penelitian hokum maka penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hokum atau kaedah (norm). Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur Berta berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa divestasi wham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau badan hokum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Terkait dengan renegosiasi ketentuan divestasi wham dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan dan ketegasan untuk menata keistimewaan yang selama ini telah diperoleh PT. Freeport Indonesia melalui Kontrak Karyanya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia dimana diperlukan suatu upaya dan terobosan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor. ......The new era of business and management of mining especially on mineral and coal, currently begins with the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining or commonly known as the Mining Law. Mining Law provide the new policy direction of mineral and coal mining in Indonesia in the future including in terms of Domestic Market Obligation (DMO), mineral and coal production policy, the increasing in value-added mining, shares divestment of foreign investment mining company and good mining practices. This thesis specifically focuses its studies on the provision of mining shares divestment of foreign investment as set forth in the Mining Law and its implementing regulations as well as the analyzing of the divestment obligations as contained in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia which is currently under renegotiation by the Government of Indonesia. The research method used in this thesis is a descriptive analysis since it will describe and illustrate a systematic, factual and accurate information on the terms of foreign mining divestment as mandated by the Mining Law and its implementing regulations. In the terms of of its forms, this research is an evaluative research as it will assess and analyze the process of renegotiation especially divestment provisions in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia. From the purpose of law research point of view, this research is a normative legal research since the goal of this research is legal or norm. Thus, this research is also a library research, so that the data used are the secondary data, the literature search as well as a variety of related regulations issued by the government. The conclusion of this research is that the divestment is basically a form of obligation that must be carried out by the foreign investors or foreign investors to the Indonesian government or Indonesian citizens or Indonesian legal entities with the aim to improve the welfare of people due to the dividends that received by stock buyers will be used in local development and community development. Relating to renegotiation in the terms of shares divestment in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia, it needed the policy and firmness for managing the privileges that had been acquired by PT. Freeport Indonesia through its Contract of Work. The author recommends that the Government of Indonesia shall create an investment climate that can attract foreign capital into Indonesia where it will need effort and breakthrough in terms of regulations issuance of foreign investment and also government policies that basically will not prejudice the national and investors' interest.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas analisis proses pendampingan divestasi (sell – side) oleh PT ABC Advisory yang meliputi persiapan penjualan, penilaian indikatif, pemasaran, persiapan penawaran indikatif dan data – room, uji tuntas serta penawaran akhir, negosiasi, penandatanganan dan penyelesaian transaksi. Sehubungan dengan proses tersebut, analisis rinci dilakukan terhadap proses riset pasar untuk mengidentifikasi dinamika pasar bagi calon klien dan proses persiapan penjualan bagi klien di sektor pendidikan, rumah sakit, dan layanan keuangan. Untuk melengkapi proses riset pasar dengan informasi profil kredit, regulator dan institusi terkait perlu mendorong diterbitkannya informasi profil kredit secara komprehensif oleh lembaga pemeringkat kredit independen tidak hanya yang terkait dengan peringkat obligasi yang dikeluarkan perusahaan. Keseluruhan proses pendampingan divestasi (sell – side) termasuk proses persiapan data-room oleh PT ABC Advisory telah sesuai dengan kerangka evaluasi oleh Rosenbaum dan Pearl (2013). Dengan mempertimbangkan data dan informasi hasil riset pasar dan yang tersedia pada data – room akan dipergunakan bukan hanya oleh klien, namun juga oleh calon pembeli, perlu prosedur baku pembuatan confidential agreement mengingat kerahasiaan informasi perusahaan target perlu dijaga serta untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab masing – masing pihak. ......This internship report discusses the analysis of the divestment assistance process (sell-side) by PT ABC Advisory which includes sales preparation, indicative assessment, marketing, preparation of indicative and data-room offers, due diligence and final offers, negotiations, signing and closing. In relation with this process, a detailed analysis was carried out on the market research process to identify market dynamics for prospective clients and the sales preparation process for clients in the education, hospital, and financial services sectors. To complete the market research process with credit profile information, regulators and related institutions are encouraged to publish a comprehensive credit profile information by independent credit rating agencies, not only those related to the ratings of bonds issued by companies. The entire process of divestment assistance (sell-side) including data-room preparation process by PT ABC Advisory is in accordance with the evaluation framework by Rosenbaum and Pearl (2013). Considering that the data and information from market research and those available in the data-room will be used not only by clients, but also by prospective buyers, it is necessary to have a standard procedure for developing confidential agreement as the confidentiality of the target company's information needs to be maintained and to clarify the authorities and responsibilities of each party.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai masalah divestasi saham di bidang pertambangan dalam PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Pada tahun 2010, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) membeli 7 % saham divestasi PT NNT dengan nilai pembelian sebesar US$ 246.8 juta. Pembelian saham divestasi ini tidak berjalan mudah karena mendapat tentangan dari berbagai pihak termasuk dari Komisi XI DPR RI yang merekomendasikan agar PIP membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai dasar hukum yang diterapkan untuk pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dari Nusa Tenggara Partnership B.V. Argumentasi dan dasar hukum rekomendasi Komisi XI DPR RI kepada PIP untuk membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010, serta akibat hukum dari pembatalan perjanjian pembelian saham divestai PT NNT tahun 2010 terhadap transaksi-transaksi bisnis dan aksi korporasi yang telah dilakukan oleh PT NNT dengan atau melalui persetujuan RUPS dengan PIP sebagai pemegang saham. Hasil temuan penelitian terhadap permasalahanpermasalahan tersebut adalah PIP sudah melakukan tindakan pembelian saham divestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI nampak tidak mempertimbangkan akibat dan implikasi hukumnya jika pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT benar-benar dilakukan, yang akan dapat merugikan pihak ketiga, karena dapat berdampak kepada keabsahan dan keberlangsungan transaksi-transaksi dan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh PT NNT dengan atau melalui persetujuan RUPS. Dengan demikian pihak ketiga yang dirugikan dari akibat hukum pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi tersebut berhak meminta pertanggung jawaban kepada Menteri Keuangan sebagai pemberi kuasa kepada PIP untuk melakukan pembelian saham divestasi PT NNT. ......This thesis analyses the issues of divestment in mining area of PT Newmont NusaTenggara (PT NNT). In 2010, the Government Investment Center (PIP) acquired 7% shares in PT NNT with the value of U.S. $ 246.8 million. Purchasing of such shares for divestment purpose have not settled smoothly and easier due to facing various obstacles particularly from the Commission XI of the Republic of Indonesia Parliament which have recommended the government the Republic of Indonesia Parliament. This study uses normative juridical research method. The issues which have been analysed are the legal basis applied for to the purchase of shares of PT NNT divestment in 2010 by PIP from Nusa Tenggara Parnership B.V, arguments and legal basis for the recommendation of Commission XI of the the Republic of Indonesia Parliament to revoke the purchase of shares agreement in PT NNT in 2010 by PIP, and the legal effect and implication to the revocation of the purchase of shares agreement to the transactions and corporate actions made and entered into by PT NNT by or based on the approval of the General Meeting of Shareholders which inclusive the PIP‟s voting right as a shareholder. This research have found that PIP has bought the divestment shares based on and in accordance with the prevailing regulations, but such recommendation of the Commission XI of the the Republic of Indonesia Parliament to revoke the purchase of shares agreement apparently have not considered its legal implication or consequence if the revocation of such purchase of shares agreement implemented which created loss for third parties caused by the validity and continuity of the existing transactions and any legal actions made by PT NNT based on the approval of the General Meeting of Shareholders which inclusive the PIP‟s voting right as a shareholder. Therefore, the relevant third parties which have been lost caused by the revocation of such purchase of shares agreement are entitled to claim and sue the Ministry of Finance as grantor of the proxy to PIP to purchase the divestment shares in PT NNT.

Abstrak :
Perusahaan X adalah perusahaan minyak yang beroperasi di konsesi Selat Malaka dan merupakan kontraktor bagi hasil dengan Pertamina. Perusahaan ini telah beroperasi di konse si tersebut selama 10 tahun lebih. Konsesi ini pada mulanya dieksplorasi oleh perusahaan minyak Y selama 10 tahun tetapi perusahaan Y tidak menemukan adanya ladang minyak. Lama periode kontrak konsesi ini adalah 30 tahun dimulai sejak perusahaan Y beroperasi. Dengan demikian perusahaan X baru memasuki perioda 10 tahun terakhir. Selama 10 tahun beroperasi perusahaan minyak X telah menemukan dan mengembangkan 5 buah lapangan minyak yaitu Lapangan A, B, C, D dan E. Produksi lapangan-lapangan tersebut terus menurun kare na produksi sumur-sumurnya secara alami akan menurun. Produksi sumur yang terus menurun pada suatu saat akan mencapai suatu batas ekonomis. Batas ekonomis sumur tersebut sangat tergantung pada frekuensi workover dan biaya melakukan workover. Workover adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan perbaikan sumur seperti penggaritian peralatan bawah tanah dan perbalkan struktur aliran fluida ke lubang sumur. Hasil perhitungan batas ekonomis produksi sumur yang ada pada Lapangan A, B, C, D dan E berturut-turut adalah 21 bph, 27 bph, 19 bph, 35 pbh dan 39 bph. Batas ekonoinis produksi sumur tersebut kemudian diguna kan untuk membuat ramalan jumlah sumur yang hidup. Sumur sumur yang hidup tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan sumur offshore dan sumur onshore. Setiap kelompok disedia kan sejumlah rig untuk keperluan workover. Juinlah rig opti mum yang harus standby djtentukan berdasarkan suatu teori antrian untuk jumlah populasi yang rendah. Penentuan jumlah rig optimum akan menghasilkan biaya standby workover yang juga optimum. Biaya standby ini akan sangat besar pengaruh nya terhadap total biaya lapangan. Batas ekonomis sebuah lapangan kemudian ditentukan berdasarkan ramalan pendapatan dan ramalan biaya. Batas ekonomis tersebut merupakan batas mulai dilakukannya disin vestasi. Ramalan pendapatan dihitung dengan menggunakan ramalan harga minyak dan ramalan produksi lapangan. Ramalan produksi lapangan merupakan jumnlah ramalan produksi sumur sumur yang ada pada lapangan tersebut. Ramalan biaya dihi tung dengan menggunakan asumsi kenaikan biaya sebesar 4 % per tahun. Dengan menggunakan ramalan pendapatan dan ramalan biaya tersebut kemudian dihitung net cash flow (NCF) lapangan. Batas ekonomis tercapai Pada saat NCF menjadi negatif. Dengan mengamati nilai-nilai NCF tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Lapangan C ternyata akan terus ekonomis sampai akhir konsesi yaitu bulan Agustus 2000. Batas ekonomis laparigan-lapangan lainnya yaitu Lapangan A, B, D dan E berturut-turut adalah Agustus 1994, Agustus 1997, Oktober 1993 dan Juli 1993

Abstrak :
Perusahaan penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 'UU 1/1967' tetap dibebani dengan kewajiban divestasi saham, walaupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 'UU 25/2007' telah mencabut UU 1/1967 dan tidak mengatur mengenai divestasi saham. Salah satunya adalah PT X sebagai perusahaan penanaman modal asing yang berdiri pada tahun 1987 dan bergerak di bidang usaha industri bahan kimia khusus untuk kertas dan perdagangan besar minyak pelumas. PT X memiliki kewajiban divestasi saham yang telah jatuh tempo dan tidak dapat mengajukan izin usaha di BKPM hingga kewajiban divestasi saham dilakukan. Tesis ini membahas mengenai dasar hukum PT X tetap harus melaksanakan kewajiban divestasi saham walaupun UU 25/2007 sudah tidak mengatur mengenai divestasi saham, pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada PT X serta peranan notaris dalam pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada PT X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peraturan pelaksanaan dari UU 1/1967 tetap berlaku berdasarkan teori pencabutan peraturan perundang-undangan dan teori ketentuan peralihan, pelaksanaan kewajiban divestasi saham PT X telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditentukan oleh BKPM serta peranan notaris dalam hal ini adalah melakukan waarmerking atas keputusan sirkuler, membuat akta pernyataan keputusan para pemegang saham dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan pemegang saham PT X. Sebaiknya ketentuan divestasi saham juga diatur dalam UU 25/2007 dan dilakukan pemberitahuan oleh BKPM kepada perusahaan penanaman modal asing minimal 6 enam bulan sebelum jangka waktu kewajiban divestasi saham berakhir. ......Any foreign investment company established under the Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investment ldquo Law 1 1967 rdquo still has obligation to divest its shares, even though the Law Number 25 of 2007 ldquo Law 25 2007 rdquo concerning Investment has revoked the Law 1 1967 and does not longer regulate a divestment. PT X as a foreign investment company was established in 1987 and engages in industry of specialty chemicals for paper and large scale trading of lubricants oil. PT X has lapsed obligation to divest its shares therefore it cannot apply its business license in BKPM until it fulfills the obligation. This thesis discusses the legal basis for PT X to implement the obligation to divest its shares although the Law 25 2007 does not regulate concerning divestment, the implementation of obligation to divest its shares in PT X as well as the role of the notary in this matter. This study uses normative juridical. Based on the research results, the implementation regulations of Law 1 1967 remain in force based on the theory of revocation of legislation and theory of transitional provisions, implementation of the obligation to divest its shares in PT X has been conducted in accordance with the procedures and conditions set by BKPM and the role of the notary in this case was registering waarmerking a circular resolution, preparing a deed of statement of shareholders resolution and notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the changes of the shareholders of PT X. Provision of divestment should also be stipulated in the Law 25 2007 and BKPM should notice to any investment foreign companies at least 6 six months before the term of the obligation to divest its shares lapsed.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang permasalahan mengenai kepastian hukum kewajiban divestasi perusahaan penanam modal asing kepada mitra lokal. Kepastian hukum yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia mengalami permasalahan dari tidak diaturnya hal tersebut dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang baru. Selain itu permasalahan kepemilikan saham asing juga menjadi sorotan dengan adanya Perpres No. 36 Tahun 2010 yang menjadi dilema bagi perusahaan asing untuk melakukan divestasi kepada pemegang saham lokal. ......This thesis discusses problems concerning legal certainty regarding divestment policy for the foreign investment company to the locals while legal certainty is one of the most important factor to attract the foreign investor to invest in Indonesia is experiencing problems because it is not regulated in current Indonesian Investment Law. Moreover, the problems regarding foreign share holding is also becoming a major concern with the existence of Presidential Decree No. 36 of 2010 which create a dillema for the foreign investor to divest.