Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang. Pencemaran udara telah menjadi masalah global tahunan sejak beberapa tahun belakangan. Pencemaran udara dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan. Salah satu komponen zat pencemar udara yang umum ditemukan di kota-kota besar di dunia yaitu PM2,5, polutan yang dapat menyebabkan gangguan fungsi paru. Sumber terbesar dari pencemaran PM2,5 di udara ambien perkotaan berasal dari asap kendaraan bermotor.Tujuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui hubungan antara konsentrasi pajanan PM2,5 dan gangguan fungsi paru pada sopir angkutan kota Terminal Kampung Melayu, Jakata Timur. Metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode observasi dengan desain studi cross-sectional untuk mengetahui hubungan konsentrasi pajanan PM2,5 dan gangguan fungsi paru pada sopir angkutan kota Terminal Kampung Melayu, Jakata Timur. 125 sopir angkutan kota terlibat sebagai subjek pada penelitian ini.Hasil. Dari 125 sopir yang terlibat, ada 72 sopir angkutan kota yang mengalami gangguan fungsi paru dengan persentase sebesar 57,6%. Konsentrasi rata-rata PM2.5 yaitu 90,99 μg/m3. Nilai P konstan dari uji regresi logistik antara gangguan fungsi paru dengan konsentrasi PM2.5, umur, lama kerja dan riwayat penyakit paru, yaitu 0,039. Kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ditemukan adanya hubungan antara gangguan fungsi paru yang dialami oleh sopir angkutan kota Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur dengan Konsentrasi PM2.5, setelah setelah dikontrol oleh variabel umur, lama kerja, serta riwayat penyakit paru.

---

Background. Air pollutions has been becoming annual global issue for the past fiew years. Air Pollutions can cause various adverse effects on health. One component of air pollutants which commonly found in major cities in the world is PM2.5, a pollutant that can cause lung function impairments. The biggest source of PM2.5 pollutions in urban air comes from motor vehicle combustion.

Purpose. The aim of this study is to determine the relationship between exposure of PM2.5 and impaired lung function on Public Transportation Drivers of Kampung Melayu Terminal, East Jakarta. Methods. This study was conducted by the observation method with a cross-sectional study design to determine the relationship between PM2.5 exposure concentration and lung function impairment in the public transportation drivers of Kampung Melayu Terminal, East Jakarta. 125 drivers were involved as subjects in this study.

Results. There were 72 public transportation drivers, of the 125 drivers involved, who experienced lung function impairments (57.6%). The mean PM2.5 concentration was 90.99 μg / m3. The constant P value from the logistic regression test between lung function impairments and PM2.5 concentrations, controlled by age, length of work and a history of lung disease is 0.039. Conclution. The conclusion from this study is lung function impairments experienced by public transportation drivers of Kampung Melayu Terminal, East Jakarta were associated with PM2.5 concentration, after being controlled by variables of age, length of work, and a history of lung disease."

"Keberhasilan penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) tidak hanya tergantung pada mutu pelayanan, tetapi juga tergantung pada faktor manusianya terutama perilaku pencegahan dan perilaku pencarian pengobatan. Salah satu faktor yang panting diperhatikan adalah perilaku pencarian pengobatan, karena kegiatan penanggulangan PMS terutama adalah penemuan penderita secara dini dan segera diobati. Hal ini disebabkan karena PMS dapat bersifat merusak kesehatan dan dapat berakibat fatal serta komplikasi. Selain itu PMS mempermudah penularan virus HIV dari seorang ke orang lain. Sebaliknya infeksi HIV menyebabkan seseorang lebih mudah` terserang PMS dan lebih sukar diobati.Dari beberapa hasil survei menunjukkan bahwa banyak penderita PMS yang tidak mencari pengobatan sehingga meinungkinkan terjadinya penularan kepada orang lain atau kepada pasangan mereka. Selain itu penderita yang tidak berobat memungkinkan terjadinya peningkatan kasus HIV. Penderita PMS yang mencari pengobatan sendiri memungkinkan terjadinya resistensi penyakit tersebut terhadap obat antibiotik yang digunakan secara tidak teratur, atau obat yang digunakan hanya antiseptik dan jamu diragukan kesembuhannya.Tujuan penelitian untuk menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan pada penderita PMS di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan jenis desain potong lintang (cross sectional), dengan sampel adalah sebagian dari pria/klien yang menderita penyakit menular seksual dalam 1 (sate) tahun. terakhir yang berkunjung ke lokalisasi/tempat prostitusi yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu.Dari basil penelitian diperoleh bahwa dari 384 responden yang pernah mengalami PMS dalam 1 (satu) tabu' terakhir sewaktu dilaksanakan penelitian, sebanyak 22 responden (5,7%) tidak mencari pengobatan dan 362 responden (94,3%) mencari pengobatan. Dari 362 responden tersebut pengobatan pertama yang dilakukannya adalah dengan melakukan pengobatan sendiri 121 responden (33,4%) dan yang ke pelayanan kesehatan 241 responden (66,6%).Faktor-faktor yang berhubungan bermakna antara yang tidak mencari pengobatan dan yang mencari pengobatan adalah variabel persepsi sakit (OR 14,40; 95%CI 3,77-55,01) dan biaya pengobatan (OR 19,71; 95% CI 6,17-62,95). Faktor-faktor yang berhubungan bermakna antara yang mengobati sendiri dan yang ke pelayananan kesehatan adalah variabel-variabel status perkawinan (OR 2,27; 95 CI 1,11-4,64), persepsi sakit (OR 6,24; 95% CI 3,30 - 11,79), dan anjuran berobat (OR 2,11 ; 95% CI 1,30 -3,41).Disarankan untuk meningkatkan pengetahuan penderita PMS dengan memberikan penyuluhan, terutama dalam meningkatkan pemahaman bahwa pengobatan dengan antiseptik dan jamu bukanlah obat yang tepat untuk pengobatan PMS. Selain itu perlu ditingkatkan penyuluhan tentang bahaya PMS dan upaya-upaya pencegahan yang mungkin dilakukan untuk mengurangi risiko penularan PMS. Melalui upaya pencegahan seperti menggunakan kondom, diharapkan dapat mengurangi biaya pengobatan.

---

Related Factors to Health Seeking Behavior on Sexual Transmitted Disease Clients That Visited to Prostitution Area in Indramayu District in Year 2000The successful prevention of sexual transmitted disease (STD) does not only depend on quality of services but also depends an human factors in particular health seeking behavior and prevention. One of the most important factors is health seeking behavior, because the most important STD prevention activity is to find patients and to cure them immediately. This is because STD could damage person health and could be fatal and complicated. Beside that, STD facilitate HIV including complication and fatal outcome. In contrary, HIV infection easily contracted to infected STD but difficult to cure.

Several surveys, show that many STD patients do not seek for treatment, and will infect to other person including their spouses. Beside that, untreated STD patients will increase the number of HIV cases. Patients who is seek self treatment will cause resistance STD drugs due to irregular intake. The patients only use antiseptic drugs and traditional medicine of which the efficacy is questionable.

The objective of this research is to analysis related factors to health seeking behavior in STD patients in Indramayu District. This research is based on cross sectional design method of patients with sexual transmitted disease that visited existing prostitution area in Indramayu District during one year.

In the study was found that 384 respondents has suffered from STD during the year 362 respondents (94.3%) did seek treatment and 22 did not (5.7%). 121 respondents (33.4%) preferred self-treatment initially and, 241 respondents (66.6%) went to health facilities.

Factors that significantly influence health seeking behavior (treatment or non treatment) are disease perception variable (OR 14.40; 95%CI 3.77-55.01) and treatment cost (OR 19.81; 95%CI 6.17-62.95). Related factors influencing the choice between and seeking treatment at health facilities are marital status variables (OR 2.27; 95%CI 1.11-4.64), disease perception (OR 6.24; 95%CI 3.30-11.79), and advice by others to take treatment (OR 2.11; 95%CI 1.30-3.41).

In conclusion, it is recommended to increase knowledge to STD patients by giving health education in particular to increase their understanding that antiseptic treatment and traditional medicine is not an appropriate method for STD treatment. Beside that it is necessary to increase knowledge on dangers of STD and intensify efforts to decrease the risk of STD infection (by condom use). These efforts will lower treatment costs."

"The Relationship between Knowledge, Atitude with the Practice of in Preventing HIV/AIDS Infection among Prostitute Women in Sebangkau Localization and Bengkayang Station, Singkawang, Sambas Regency, West Kalimantan Province in 1996Many efforts have been done by the government of Indonesia to over come the transmission of infections Disease especially venereal disease such as prevention HIV/AIDS in high Risk group with prostitute women as a target.This research uses cross sectional approach which the goal is to explore many factors that Influence the practical relationship (using condom) in preventing HIVIAIDS transmission in prostitute women groups. The interview and observation result towards 108 samples in Sebangkau Localization and Bengkayang Station Singkawang Sambas District West, Kalimantan Province in 1996. Shows that low education 71,2 %, low knowledge of HIV/AIDS 66,6 %, negative attitude 64,8 %, never get health education 62 %, can not get condom 47,2 %, customer 1 visitor negative attitude 74,1 %, less practice (never use condom 52,8 %).The result of Bivarian analysis / only three variables have significant correlation, there are the relation between knowledge and attitude odds ratio 3,75 ( 95%, CI p-0,00) ,the relation between the supply of condom with the practice 8,56 (95%, Cl p=0,00), health education with the practice odds ratio 7,29 (95%,CI ps0,U0 ). Multivarian analysts about 6 variables models, indicates that the supply of condom and the visitors / customers atitude have significant correlation with odds ratio 1,77 (95 %, CI p=0,01) and 2,15 (95%, CI p0,01). This result can also more explain 85 % some the variation.This study proves that the stock of condom and visitors attitude are the main factor that can influence the using of condom among the prostitute woman on Singkawang localization Sambas Regency, West Kalimantan Province.In the short time, as a suggestion to anticipate and prevent AIDS transmission by emproving the supply of condom directly to the prostitute woman and mucikari (the mother care of prostitute women) and also by supplying condom ti the shop which is dosly at the localization. By this effort the customers can get and use easily.Health education intervention towards prostitute women and the customers is needed to Improve the knowledge about AIDS disease murder to get positive attitude and good behavior.In the long term, cooperation between program and sectors must be improved to praise the prostitute women as an Indonesian human resources.Literature : 83 (1973 - 1996).ix + 118 pages, 17 tables, 4 chart, 10 appendix.

---

Berbagai upaya penanggulangan penyakit menular khususnya pemberantasan penyakit kelamin yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, antara lain pencegahan penyakit AIDS dikalangan kelompok resiko tinggi dengan sasaran Wanita Tuna Susila (WTS).Penelitian dengan pendekatan Cross sectional ini bertujuan untuk menggali berbagai laktor yang mempengaruhi hubungan praktek (penggunaan kondom) dalam mencegah penularan HIV/AIDS di kalangan WTS. Hasil wawancara dan observasi terhadap 108 responder di lokalisasi Sebangkau dan Stasion Bengkayang Singkawang Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat tahun 1996, menun jukkan pendidikan rendah 71,2 %, pengetahuan HIV/AIDS kurang 66,6 %, Sikap negatip 64,8 %, tidak pernah mendapat penyuluhan 62 %, tidak pernah mendapat kondom 47,2 %, Sikap pelanggan negatip 74,1 %, Praktek kurang (tidak pernah menggunakan kondom 52,8 %).Hasil analisa bivariat , hanya 3 variabel hubungan bermakna yaitu, hubungan antara pengetahuan dengan sikap, Odds rasio 3,75 (95 % CI p=0,00), hubungan tersedianya kondom dengan praktek Odds rasio 8,56( 95% CI p =0,00), hubungan penyuluhan dengan praktek Odds rasio 7,29(95 % CI p = 0,00). Analisa multivariat diantara 6 variabel yang menjadi model, ternyata tersedianya kondom dan sikap pelanggan menunjukkan keeratan hubungan yang bermakna dengan Odds rasio 1,77 ( 95 % CI p= 0,01) dan 2,15 (95 % CI p=0,O1), ternyata dari hasil ini dapat menerangkan lebih besar 85 % dari variasi yang ada.Studi ini membuktikan bahwa ketersediaan kondom dan sikap pelanggan (tamu) merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi penggunaan kondom dikalangan para WTS pada lokalisasi Singkawang Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat.Sebagai saran untuk mengantipasi dan mencegah penularan penyakit AIDS , jangka pendek meningkatkan pengadaan kondom kepada WTS maupun melalui mucikari serta toko disekitar lokasi sehingga memudahkan pelanggan untuk mendapatkannya jika akan digunakan. Intervensi penyuluhan terhadap WTS dan pelanggan sangat diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai penyakit AIDS sehingga menimbulkan sikap dan perilaku positip.Jangka panjang perlu ditingkatkan lagi kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam mengentaskan WTS sebagai salah satu sumber daya manusia Indonesia.Daftar Pustaka : 83 (1973 - 1996).ix + 118 halaman, 17 tabel, 4 began, 10 lampiran"

"Meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas manusia, sebagai akibat perkembangan daerah industri dan posisi strategis Kota Cilegon, sebagai jalur lalu Iintas Sumatra-Jawa, membawa resiko untuk terjadinya gangguan kesehatan masyarakat terutama penyakit infeksi menular dan gangguan fungsi saluran pernapasan. Dampak negatifnya telah dirasakan oleh sebagian masyarakat Kota Cilegon dengan keluhan mata pedih dan sesak napas. Pihak Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (DPLHPE) Kota Cilegon telah menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai terhadap limbah fly ash. Dinas Kesehatan Kota Cilegon belum dapat memastikan apakah peningkatan kejadiaan ISPA berkaitan dengan dampak negatif sebagai daerah industri.Fasilitas kesehatan khusus untuk penyakit paru-paru sebagai tempat rujukan masalah paru, pelatihan, pendidikan dan penelitian telah direncanakan di Kota Cilegon, dengan prioritas pertama untuk mengatasi masalah TB paru.Tujuan peneiitian ini mengkaji aspek-aspek kelayakan, untuk mengetahui apakah pendirian semacam Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru di Kota Cilegon layak didirikan, sebelum perencanaan ini diusulkan kepada Pemerintah daerah Kota Cilegon.Penelitian operasional ini dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendiskripsikan hasil konsensus dari analisa kelayakan, dengan cara dokumentasi data sekunder dari berbagai sumber, wawancara mendalam terhadap ll orang informan, wawancara kuesioner terhadap 80 orang penderita TB paru dewasa yang berobat di Puskesmas serta Consensus Decision Making Group untuk mendapatkan keputusan kelayakan. Upaya pemberantasan TB paru dianalisis dengan Strength-Weakness-Opportunities-Threats (SWOT) untuk mengetahui posisi dalam Internal Eksternal matrik guna mendukung kajian aspek kelayakan.Hasil penelitian menunjukkan dari tahun 2001-2003, jumlah penduduk terutama golongan usia produktif, kepadatan penduduk, penderita penyakit saluran pernapasan dan jumlah kendaraan mengalami peningkatan. Prediksi kualitas udara menurut informan akan mengalami penurunan dan 97% pasien TB paru dewasa menyatakan bersedia dirujuk ke klinik yang lebih Iengkap seperti BP4 apabila pengobatan di Puskesmas tidak mengalami kemajuan. Aspek pasar menunjukkan pendirian klinik paru pemerintah semacam BP4 mempunyai peluang pengguna.Tinjauan tentang aspek hukum dan kebijakan menunjukkan BP4 didukung SK MenKes Rl dan Pemda Cilegon. Manfaat BP4 yang besar bagi masyarakat menunjukkan aspek sosial ekonomi. Kajian aspek tehnis menghasilkan Iokasi BP4 yaitu Desa Kalitimbang Kecamatan Cibeber dan dari kajian ekonomi diperkirakan kebutuhan lahan sesuai nilai juai obyek pajak sebesar Rp 25.000.000,- sedang bangunan sebesar Rp 2.184.000.000,-. Kajian manajemen menghasilkan rancangan bentuk organisasi, kedudukan dan struktur beserta rencana kegiatan BP4. Upaya pemberantasan TB paru menunjukkan posisi Hold and Maintain dengan strategi market penetration dan product development.Hasil CDMG memutuskan bahwa BP4 di Kota Cilegon layak didirikan, dengan dilakukan strategi perbaikan faktor internal, baik input maupun proses yaitu peningkatan jumlah dan kinerja SDM Serta perencanaan program. Mengingat adanya kekuatan hukum dan besarnya peluang pasar dari BP4 maka disarankan diusulkan ke Pemda Kota Cilegon, dengan terlebih dahulu melakukan penelitian analisa biaya operasional dan dengan pertimbangan segi psikologi pasien maka nama BP4 diusulkan menjadi UPTD Pusat Unggulan Kesehatan Paru Kota Cilegon."

"Permasalahan penyebaran HIV/AIDS semakin memprihatinkan dan dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Upaya penanggulangannya melalui Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS sering mendapatkan penolakan dari masyarakat luas mengingat karaktreristik cara penularannya. Fokus Evaluasi Proses Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah faktor pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, faktor interaksi diantara pihak atau aktor tersebut, dan sumber atau dukungan dana penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut dalam rangka pemahaman mengenai pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, digunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Faktor Pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dilihat dari keterlibatan dalam upaya penanggulangan dan khususnya keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Masih banyak pihak atau aktor penting yang tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat tidak mengakomodasi kepentingan yang seluas mungkin mewakili kelompok-kelompok yang terlibat. Interaksi diantara pihak atau aktor berjalan dengan baik bahkan karena adanya kedekatan hubungan diantara para pihak atau aktor tersebut sering kali pertemuan atau rapat diadakan secara informal. Secara teknis dalam pertemuan atau rapat pembuatan kebijakan publik, Komisi Penanggulangan AIDS, Departemen Kesehatan dan UNAIDS, lebih mendominasi jalannya berbagai pertemuan dan rapat. Dan dilihat dari nilai-nilai kepentingan yang diakomodasi dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, nilai-nilai kesehatan masyarakat dirasakan dominan.Besarnya keterlibatan dan pengaruh akademisi serta praktisi dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan lemahnya keterlibatan masyarakat secara luas menjadikan model pembuatan kebijakannya adalah model rasional komprehensif, karena selain dibuat para ahli dengan sedikit kepentingan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia merupakan kebijakan terobosan. Faktor sumber atau dukungan dana memperlihatkan bahwa dana penanggulangan didominasi bantuan luar negeri yang penggunaannya secara prosedural harus melalui bimbingan teknis lembaga internasional. Dominasi pembiayaan yang berasal dari luar negeri tidak baik bagi upaya penanggulangan dari segi kontinuitas dan a\terakomodasinya kepentingan-kepentingan dalam negeri. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) harus membuka akses seluas mungkin dalam perlibatan pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu KPA juga harus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjaring dana dalam negeri. Pada akhirnya komitmen pemimpin merupakan hal penting untuk mengawali kondisi yang baik dalam proses pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

---

The HIV and AIDS epidemic spread out rapidly and threatening the development in Indonesia. The alleviation program through HIV and AIDS policy oftenly gets denial from the people, it is happen because of the HIV transmission of this disease.Focus of the HIV and AIDS Policy Making Process in Indonesia are actors or stakeholders factors involved in the policy making process in Indonesia, interaction factor of the stakeholders, and financial support for the program. The Descriptive Research with qualitative approach and quantitative research is chosen to explain the policy making process factors. Actors or stakeholders factor involved in the policy making process can be assessed by the involvement in the prevention program and policy making. Many parties or actors were not involved in the policy making process, therefore the policy could not accommodate all people interests. Interaction of parties or actors run very smooth because they are having close relations and oftenly share ideas on the formal and informal meetings. National AIDS Commission, Ministry of Health and UNAIDS technically dominating the meetings among stakeholders. When we overview the values accommodated on the HIV and AIDS policy, the most accommodated value is health value. The dominate of experts in the HIV and AIDS policy turn the policy into rational comprehensive model, because it is made by expert who has low interest in the HIV and AIDS policy and it is also called cross cut policy. Resource factor or financial support shows that fund for HIV and AIDS is dominated by international funding, where the management should follow the international agencies regulations. International fund domination make uncontinuity program and low local value interest. The National AIDS Commission (NAC) should be scaling up access in policy making process. Besides that, NAC should be able to increase capacity in international resource mobilization. In the end, leadership commitment is an important thing to start good climate in HIV and AIDS policy making process."

"Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang memiliki klaim pembiayaan tertinggi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pada tahun 2016. Direktorat Pencegahan dan Penyakit Tidak Menular (Dit. PPTM) mempunyai program untuk pemberdayaan masyakat atau Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang bernama Posbindu PTM. Posbindu PTM merupakan kegiatan berbasis masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan dari PTM. Dalam pelaksanaanya Posbindu PTM mencatat data faktor risiko PTM yang melalui wawancara seperti merokok, konsumsi buah dan sayur, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik, pemeriksaan gula darah, tekanan darah, indeks masa tubuh (IMT), dan beberapa pemeriksaan penunjang lain. Pemeriksaan tersebut dicatat dalam sistem informasi surveilans Posbindu PTM. Saat ini belum ada visualisasi data untuk sistem tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memvisualisasikan data faktor risiko PTM dari sistem tersebut. Penelitian ini mengambil data faktor risiko PTM di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Hasil penelitian ini adalah adanya visualisasi data faktor risiko PTM yang dapat membantu melihat data menjadi informasi berbasis wilayah.

---

Non-communicable disease (PTM) is a disease that has the highest financing claim from the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) in 2016. The Directorate of Prevention and Non-Communicable Diseases (Dit. PPTM) has a program for community empowerment or Community Based Health Unit (UKBM ) named Posbindu PTM. Posbindu PTM is a community-based activity in an effort to maintain the health of PTM. In the implementation of Posbindu PTM recorded data on PTM risk factors through interviews such as smoking, fruit and vegetable consumption, alcohol consumption, and physical activity, examination of blood sugar, blood pressure, body mass index (BMI), and several other investigations. The examination was recorded in the Posbindu PTM surveillance information system. At present there is no data visualization for the system. The purpose of this study is to visualize PTM risk factor data from the system. This study took the PTM risk factor data in East Java Province in 2016. The results of this study were the visualization of PTM risk factor data that could help see data into region-based information."

"ABSTRAK Skrining maupun diagnostik mamografi merupakan pemeriksaan yang dianjurkan dalam mendeteksi kanker payudara sehingga dapat menurunkan angka mortalitas kanker payudara. Kekurangan mamografi adalah pada payudara dengan densitas tinggi yang banyak ditemui pada perempuan Indonesia. Pemeriksaan kombinasi mamografi dan USG dapat meningkatkan hasil sensitivitas dan spesifisitas deteksi lesi, namun tidak efisien dan efektif dalam segi pembiayaan dan waktu. Mengetahui hasil mamografi berdasarkan densitas payudara dan rasio volume lesi dan volume payudara berguna dalam optimalisasi penggunaan ultrasonografi dalam mendeteksi lesi.

Tujuan : Mengetahui penggunaan modalitas mamografi dan ultrasonografi dalam upaya mendeteksi lesi dan pengukuran rasio volume lesi pada pemeriksaan diagnostik payudara untuk efisiensi waktu dan biaya.

Metode : Menggunakan dua jenis disain penelitian yang saling terkait. Penilaian tingkat kesesuaian hasil temuan lesi berdasarkan pemeriksaan mamografi dengan ultrasonografi, dan mamografi saja dengan kombinasi mamogafi dan ultrasonografi dilakukan disain studi asosiasi. Untuk pengukuran rerata rasio volume lesi dan volume payudara menurut tingkat densitas payudara dilakukan dengan disain survei deskriptif. Kesimpulan : Deteksi lesi menggunakan mamografi pada payudara densitas a dan b dikombinasikan dengan ultrasonografi hanya dilakukan hanya bila perlu saja, namun pada payudara densitas c dan d dilakukan kombinasi dengan ultrasonografi. Volume lesi dan volume payudara dapat dicantumkan sebagai salah satu pertimbangan informasi tata laksana.

---

ABSTRACT

Mammography is recommended tool for breast cancer screening and diagnostic to decrease mortality. Lack of mammography in detecting lesions related with high breast density, which founded in Indonesian women. The use of diagnostic ultrasonography combined with mammography able to improve the specificity and sensitivity on lesions detection, but it has an issue with cost and time effective. Knowing the result of mammography based on breast density and the ratio of volume lesions and breast volume is useful in optimizing the use of ultrasonography in lesions detection. Purpose : To determine the ability of mammography and ultrasonography on lesion detection and assess the volume lesion ratio and breast volume with the purpose of cost and time efficient. Method : Using two related research design. Assessment of breast lesion findings based on mammography and ultrasonography and the combination findings were carried out with association study design, and the assessment of lesion volume ratio and breast volume was carried out with descriptive study design. Conclusion : The use of ultrasonography combined with mammography for lesions detection is carried out for breast density c and d. The implementation for this combination method for breast density a and b is only for necessary purpose. Lesions volume and breast volume can be included in the report as a consideration for therapy."