Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Stigma mengarah pada sikap negatif terhadap nilai, karakteristik, atau praktik yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada umumnya. Adanya stigma dan persepsi negatif terhadap pekerja disabilitas pada rekruter non-disabilitas, menjadi salah satu hambatan yang akhirnya membatasi potensi disabilitas dan bertransformasi menjadi kegagalan yang struktural pada kehidupan personal, ekonomi, sosial dan karir mereka. Metode kontak imajiner menjadi salah satu strategi intervensi untuk mengurangi stigma dan persepsi negatif melalui simulasi mental membayangkan kontak atau interaksi dengan anggota kelompok yang distigma dengan lebih positif. Program intervensi kontak imajiner dalam penelitian ini, dilakukan pada 15 partisipan yang merupakan pekerja non-disabilitas yang merupakan rekruter di sektor swasta dan pemerintah. Hasilnya, stigma negatif terhadap pekerja disabilitas dari kondisi sebelum diberi intervensi kontak imajiner (M= 96.26, SD= 10.42, n= 15) berkurang secara signifikan dengan p < 0.05 setelah diberi intervensi kontak imajiner (M= 76.33, SD= 17.37, n= 15). Selain itu, terjadi perubahan perilaku pada partisipan yang dibuktikan dengan meningkatnya sikap positif melalui dukungan pada kampanye pemenuhan kerja bagi disabilitas.

---

Stigma refers to negative attitudes towards values, characteristics, or practices that are considered deviating from prevailing norms. The existence of stigma dan negative perceptions towards wokers with disabilities among non-disabled recruiters becomes one of the barriers that ultimately limit the potential of disabilities and transform into structural failures in their personal, economic, social, and career. The imahinary contact method is one of the intervention strategies to reduce stigma and negative perceptions through mental simulation of imagining contact or interaction with stigmatized group members in a more postive way. This research was conducted with 15 participants who were non-disabled workers working as recruiters in both public and private sectors. The result showed a significant reduction in negativity towards workers with disabilities after receiving the imaginary contact intervention (M= 76.33, SD= 17.37, n= 15) compared to before intevention (M= 96.26, SD= 10.42, n= 15) with p <0.05. Furthermore, there was a change in behavior among the participants as evidenced by their increased positive attitudes towards supporting disability employment campaigns. "