Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan pertumbuhan ekonomi dan ditunjang tercapainya kepastian hukum, dunia dagang dan bisnis yang berkembang pesat. Badan hukum yang dapat mewakili para pedagang dan pelaku bisnis yang paling banyak digunakan adalah Perseroan Terbatas. Dalam penulisan tesis penulis ini membahas tentang kepemimpinan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan. Berikut dengan prinsip itikad baik yang dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab kedua Organ Perseroan. Peraturan perundang undangan menyatakan perihal itikad baik. Namun tidak mengatur secara jelas perihal itikad baik tersebut. Tidak adanya itikad baik dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.

---

ABSTRACT
The economic growth that supported by principle of legal security this days confirm the growing trade and business. The most poupular legal entity used by the merchants and businessmen is the Limited Liability Company. In writing this thesis, the writer would to explain regarding the leadership and responsibilities of the Directors and the Board of Commissioners in the Company. Together with the principle of good faith that is associated with the duties and responsibilities of both company Company Organ. The Laws and regulations state the good faith. But do not explain clearly the good faith. No implementation of good faith in the management and liable, will cause the Directors and the Board shall be personally liable against such loss.

Abstrak :
Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab pribadi anggota Direksi Perseroan Terbatas menurut UUPT No. 40/2007 (UUPT). Sebagai badan imajiner (artificial person), perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Orang perorangan yang akan menjalankan kewenangan, tugas dan kewajibannya disebut dengan organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi adalah pengurus dan wakil Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurusan Perseroan, semua anggota Direksi wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Direksi melanggar ketentuan UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan (tindakan ultra vires) yang mewajibkan Direksi mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS atau Dewan Komisaris untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tersebut secara yuridis tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian Perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan telah melakukannya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan serta tidak ada benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan pencegahan atas kerugian tersebut.

---

The focus of this research is the personal liability of the member of the Board of Directors (?BOD?) of the Limited Liability Company in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40/2007 (?Company Law?). As an imaginary entity (artificial person), the Company has no will to run themselves. Individuals who will run the authority, tasks and obligations the Company are called the Company organ consisting of the General Meeting of Shareholders (?GMS?), the Board of Commissioners (?BOC?) and BOD. The Board of Directors is authorized to manage and represent the Company in or outside of the Court. In carrying out the management duties and authority of the Company, the Directors must comply with the provisions of the Company Law and the Articles of Association of the Company. If the BOD violated the provisions of the Company Law or the Articles of Association of the Company (acts ultra vires) to require the BOD obtained the prior approval of the GMS or the BOC to undertake a legal action, the legal action taken by the BOD without the approval of the GMS or the BOC of the Company will remain binding on the Company if the other parties conduct that legal act in good faith. The BOD?s member shall not be responsible to any losses of the Company if He/She can prove that those losses are not caused by his/her torts or negligent and has done it in good faith and full of awareness for Company?s interest, do not have any material personal interest and has done a preventive action to those losses.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Direksi Perseroan yang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak memenuhi syarat sehingga akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan ke dalam akta Notaris dibatalkan demi hukum dan dianggap tidak berkekuatan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penilitian yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum yang tertulis dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dengan tipologi penilitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab Direksi Perseroan dalam menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak memenuhi syarat dan kedudukan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris yang tidak memenuhi syarat. Adapun hasil penilitian dalam tesis ini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan agar Rapat Umum Pemegang Saham dapat dianggap sah tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja namun Direksi juga harus menjalankan kewajibannya dalam Perseroan agar dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan oleh Notaris juga menjadi batal demi hukum karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan dengan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses about the Board of Directors who held the General Meeting of Shareholders who did not fulfill the requirements so the deed of the General Meeting of Shareholders as outlined in the Notary deed was null and void. The deed was considered to have no legal force. This research was conducted with a juridical-normative research method, namely by examining the written legal norms with the document study data collection technique. The research typology used for this research was descriptive-analytical. The problems in this thesis are the responsibilities of the companys Board of Directors in carrying out the General Meeting of Shareholders that does not fulfil the requirements and the deed of the General Meeting of Shareholders, made by Notary, that does not meet the requirements stands. The conclusions in this thesis are the conditions that must be done so that the General Meeting of Shareholders can be considered valid are not only found in the laws and regulations, but the Board of Directors must also carry out its obligations in the company in order to hold a General Meeting of Shareholders. The deed of the General Meeting of Shareholders made by Notary also becomes null and void due to the General Meeting of Shareholders are held in an illegal manner.

Abstrak :
Perseroan Terbatas harus menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan bagi setiap terjadi perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tesis ini melakukan penelitian atas ketiadaan Keputusan RUPS bagi perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disebabkan karena pengakhiran masa jabatan sesuai periode jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akibatnya Perseroan tidak dapat melakukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian menggunakan media kepustakaan perundang-undangan serta melakukan kajian dan analisa pada akibat hukum yang timbul, karena tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri atas adanya perubahan Direksi atau Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya, guna menjawab permasalahan bagaimana penerapan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam praktek dilingkungan Perusahaan Grup PT Pertamina Patra Niaga melalui studi pustaka dan studi empiris, serta akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri serta menemukan solusinya, sehingga penulisan ini dapat berguna bagi tataran perkembangan teoritis, bagi para pelaku usaha dan juga bermanfaat bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian hukum.

---

Limited Liability Companies must submit a Change of Company Data Notification for each change in the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as determined by the Limited Liability Company Law, based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This thesis conducts research on the absence of GMS Decisions for changes in Directors and Board of Commissioners due to termination of the term of office according to the period of office as specified in the Articles of Association. As a result, the Company cannot notify changes to Company Data through the Legal Entity Administration System (SABH) at the Ministry of Law and Human Rights. This study used normative juridical method, which is use the statutory library media and analysis of the legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister for changes in the Directors or Board of Commissioners whose term of office has finished, in order to answer the problem of how to apply the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 in the practice of the PT Pertamina Patra Niaga Group Company through literature studies and empirical studies, and legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister and finding a solution, so that this thesis can be useful for the level of theoretical development, for business people and also beneficial for the Government in carrying out the duties of legal administration.

Abstrak :
Direksi merupakan pihak yang bertindak mewakili perusahaan suatu perseroan terbatas, termasuk mewakili perseroan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. Tanggung jawab direksi tentu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk juga tanggung jawab direksi dalam proyek pengadaan barang dan jasa dipemerintahan. Pada penelitian ini penulis melakukan Penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus disampaikan secara deksriptif analitis. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Direksi dapat dimintai pertanggunjawaban selaku pihak yang mewakili perseroan terbatas, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi, serta adanya kepastian hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. ......The Board of Directors is the party acting on behalf of the company of a limited liability company, including representing the company in the procurement of goods and services in the Government. The responsibilities of the board of directors are of course strictly regulated in the Limited Liability Company Law, including the responsibility of the board of directors in government procurement projects. In this study, the authors conducted normative legal research through a statutory approach and a descriptive analytical case approach. The results of this study found that the Board of Directors can be held accountable as a party representing a limited liability company, can be held accountable for civil, criminal and administrative matters, as well as legal certainty in the judge's consideration in deciding cases in the procurement of goods and services projects in the Government.

Abstrak :
Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan pengurusan perseroan dan mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bisnis. Sering kali direksi dihadapkan pada suatu kondisi dimana harus mengambil suatu keputusan dan tindakan yang cepat agar perusahaan yang dikelolanya tetap bisa memperoleh peluang bisnis. Begitu pula pada Badan Usaha Milik Negara khususnya Perusahaan Perseroan yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, mungkin saja seorang direksi yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan untuk peluang tersebut mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip good corporate governance yang memungkinkan terjadinya tindakan benturan kepentingan. Situasi demikian bilamana terdapat kepentingan yang berbenturan antara pribadi direksi dengan perseroan, maka akan dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan yang pada akhirnya merugikan perseroan. Oleh karena itu kelima prinsip good corporate governance yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran wajib untuk diterapkan oleh Badan Usaha Milik Negara guna mencegah terjadinya tindakan benturan kepentingan yang dilakukan oleh direksi. ......The Board of Directors as an organ of the company has an important role in carrying out the management of the company and has the authority to make business decisions. Often the directors are faced with a condition where they have to take a decision and take quick action so that the company they manage can still get business opportunities. Likewise, in State-Owned Enterprises, especially corporate companies whose main goal is to pursue profit, it is possible that a director who has the authority to make decisions for these opportunities ignores and violates the principles of good corporate governance which allows conflicts of interest to occur. Such a situation if there is a conflict of interest between the directors and the company, it will be able to influence the making of a decision that will ultimately harm the company. Therefore, the five principles of good corporate governance, namely the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, must be implemented by State-Owned Enterprises in order to prevent conflicts of interest by the directors.

Abstrak :
Tesis ini membahas masalah hukum terkait dengan penentuan benturan kepentingan ketika seorang Direksi melakukan pengambilan keputusan dalam pengurusannya terhadap PT. Pengambilan keputusan merupakan rutinitas seorang Direksi mengingat wewenang dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengurusan PT sehari-hari, keputusan Direksi akan menentukan arah PT itu bergerak untuk mencapai tujuannya, di saat yang sama dalam pengambilan keputusan, Direksi sedapat mungkin menghindari keputusan yang dapat menyebabkan kerugian PT. Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat pengertian yang jelas tentang apa itu benturan kepentingan, juga tidak terdapat tentang apa saja yang dapat dikatakan sebagai benturan kepentingan. Pengertian yang jelas atas benturan kepentingan ini sangat penting khususnya ketika terdapat sengketa yang dihadapkan di muka Pengadilan. Karenanya untuk mencari solusi atas masalah tersebut, dalam tesis ini meneliti tentang bagaimana menentukan kriteria benturan kepentingan dalam keputusan Direksi. Penelitan dalam tesis ini menggunakan teori fiduciary duty yaitu suatu teori dimana dalam pengurusan PT, seorang Direksi harus mengutamakan kepentingan PT, selain itu lebih memperdalam tentang kepentingan, maka tesis ini juga memakai teori economic analysis of law atau pendekatan ekonomi terhadap hukum yang berangkat dari prinsip dalam pengambilan keputusan, manusia akan selalu bersikap rasional yaitu memilih pilihan yang paling maksimal atau menguntungkan untuk dirinya. Tesis ini meninjau kasus yang diputus di Pengadilan yang menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara terkait benturan kepentingan cenderung memutus hanya berdasarkan ketentuan normatif saja tentang keputusan Direksi yaitu dengan menggantungkan pada keputusan RUPS, tanpa melihat fakta mengenai kepentingan Direksi yang terungkap dalam persidangan ......This thesis discusses legal issues related to determining conflicts of interest when the Board of Directors makes decisions in managing PT. Decision making is a routine activity of the Board of Directors considering its authority and responsibility to carry out the day-to-day management of the PT, the decision of the Board of Directors will determine the direction of the PT to receive answers, as well as in decision making, the Board of Directors as far as possible avoids decisions that may harm PT. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, what is clear is the interests of the interests, and nothing can be said to be a conflict of interest. A clear understanding of the interests of these interests is especially important, especially when the dispute is before the Court. Therefore, to find a solution to these problems, this thesis discusses how to determine the criteria for conflicts of interest in the decisions of the Board of Directors. The research in this thesis uses the theory of fiduciary duty, which is a theory where in the management of a university, directors must prioritize the interests of the PT, in addition to deepening the analysis, this thesis also uses legal economic analysis. The theory or economic approach to law that departs from the principle of decision making, humans will always judge rationally that they choose the most optimal or beneficial option for themselves. This thesis examines cases decided in Courts which show that judges in deciding related cases tend to decide cases based solely on normative provisions regarding the decision of the Board of Directors, namely by relying on the decision of the GMS, regardless of the facts. regarding the interests of the Board of Directors as proven in the trial examination

Abstrak :
ABSTRACT
Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum. Suatu badan hukum berbeda dengan manusia karena tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, diperlukan organ-organ untuk menjalankan kegiatan usaha dan melakukan tindakan hukum. Organ-organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris harus diangkat secara sah sebelum melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan. Namun, seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak mungkin selamanya menjabat di Perseroan, melainkan dibatasi selama suatu periode tergantung masa jabatannya. Ketentuan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang hanya mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris diatur secara rinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai kebijakan masing-masing Perseroan. Salah satu ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang kerap digunakan dalam praktek adalah yang berakhir setelah ditutupnya RUPS tahunan. Terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas di tulisan ini. Pertama, dibahas mengenai Anggaran Dasar Perseroan sejenis itu, terkait dengan keabsahannya dengan ketentuan di dalam UUPT. Kedua, penelitian ini juga menganalisis akibat hukum apabila RUPS tahunan yang menentukan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tidak diselenggarakan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PT X melawan PT Y. Metode penelitian tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta wawancara. Kemudian, terdapat saran-saran mengenai pengaturan konsekuensi tidak diselenggarakannya RUPS tahunan serta ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang sebaiknya diimplementasikan di dalam Anggaran Dasar Perseroan. ABSTRACT
A Limited Liability Company is a legal entity. A legal entity differs from a human being as it is unable to act independently. Thus, a company requires organs in order to carry out business activities and take legal actions. The Companys organs include the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors (BOD), and the Board of Commissioners (BOC). In carrying out their respective duties, the BOC and the BOC must be appointed legally before they are able to take legal actions for and on behalf of the Company. However, a member of the BOD and the BOC may not forever serve in the Company, but rather limited to a certain period of time depending on their respective tenure. Provisions regarding the term of office of the BODs and the BOC are not regulated in detail in the Company Law which only provides that the BOD and BOC must be appointed for a period of time. Provisions regarding the term of office of BOD and the BOC are regulated in detail in the Articles of Association of the Company in accordance with the policies of each Company. One of the provisions of the term of office of the BOD and BOC which are often used in practice is that which ends after the closing of the annual GMS. There are two research questions to be discussed in this paper. First, such Articles of Association will be analyzed in regards with its legality with the provisions as stipulated in the Company Law. Second, this paper also analyzes the legal consequences if the annual GMS which forms the basis of the term of office of the BOD and the BOC is not conducted by referring to the case of South Jakarta District Courts Verdict between PT Xs against PT Y. This paper utilizes the use of library materials and interview. Finally, this paper also provides inputs with regards to the consequences for the failure to hold the annual GMS and the terms of office of the BOD and BOC that should be implemented in the Articles of Association of the Company.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas peran Direksi dalam Perseroan Terbatas yang merupakan kunci bagi jalannya perseroan. Terdapat hubungan saling ketergantungan dimana perseroan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Direksi, demikian juga keberadaan Direksi bergantung sepenuhnya pada eksistensi perseroan terbatas. Pengelolaan Perseroan bergantung pada penerapan fiduciary duty oleh Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau anggaran dasar serta sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat meningkatkan nilai perseroan dan pemegang saham serta mendapat kepercayaan dari stakeholdernya. Meskipun arah panduan Corporate Governance dapat bersumber dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia, atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, atau Peraturan bapepam atau praktek-praktek terbaik secara global,tetapi penentuan akhir arah yang akan dituju perseroan diputuskan oleh Direksi, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dengan selalu berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kaitan dengan kedua prinsip tersebut, penelitian di PT.AI menunjukan bahwa prinsip Fiduciary duty Direksi dan Good Corporate Governance tidak dapat dipisahkan dan menjadi tolok ukur bagi tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, sehingga terhindar dari resiko perseroan dan atau pertanggungjawaban pribadi Direksi akibat adanya pelanggaran fiduciary duty.

---

Abstract
This thesis focuses on the Board of Director?s role in a limited liability company as a key role in the company. There exists interdependency between Directors and the Corporation in which the company may not be able to run the business without the Directors as well as the Director?s position is depend on the existence of the company. Corporate management is depend on the implementation on fiduciary duty with boundaries set forth in prevailing laws and/or Articles of Association, and also Good Corporate Governance principles. The main goals is increasing shareholder value and ultimately getting trust from the stakeholder. Whether the direction for Corporate Governance guidelines comes from the Indonesia Good Corporate Governance Guideline, the Indonesia Stock Exchange or Bapepam regulations, or global best practices, the final determination of company direction rests with the Board of Directors, the Board of Commissioners and ultimately with the General Meeting of Shareholders, however, all approaches must conform strictly to Indonesian Law. Referring to both principles, the research in PT.AI shows that either Fiduciary duty or Good Corporate Governance can be implemented simultaneously and also can be used as a tools to evaluate the Director?s management actions thus to avoid the company risks and the Director?s personal liability in case he breach the fiduciary duty.