Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewan direksi dan dewan komisaris dipilih atau ditunjuk untuk mengelola dan mengawasi perusahaan. Isu yang paling banyak dipermasalahkan dalam tata kelola perusahaan di seluruh dunia saat ini adalah tentang jumlah posisi direksi dan komisaris yang diperbolehkan pada suatu perusahaan. Penelitian ini menguji bagaimana busy directors dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dengan berfokus dan berkontribusi pada dewan komisaris yang diteliti sebagai busy directors dan variabel moderasi yaitu family ownership. Penelitian ini menggunakan 133 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian dengan periode observasi 4 tahun dari tahun 2014 hingga 2017. Dengan menggunakan analisis data panel, peneliti menemukan bahwa busy directors tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA. Pada family ownership ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. penelitian ini juga menemukan bahwa busy directors memperkuat pengaruh positif family ownership terhadap kinerja perusahaan.

---

Board of directors and commissioners are elected to conduct the management and supervision of the company. The most problematic issue in corporate governance around the world is the number of directors and commissioner positions allowed in a company. This paper examines how busy directors can influence the firms performance by focusing on and contributing to the board of commissioners to be researched as busy directors and family ownership as moderation variable. This paper used 133 listed companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) as a sample with 4 years observation period from 2014 to 2017. By using panel data analysis, we find that the busy directors do not correlate with the firms performance as measured by ROA. On the other hand, family ownership as moderated variable reacts positively with firm performance. Furthermore, this paper also shows that busy directors reinforce the family ownership influence of the firms performance."

"Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan Direksi Perseroan seharusnya dilaksanakan berdasarkan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan (AD Perseroan). Tidak jarang dalam pelaksanaannya, ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan tidak dilaksanakan atau dilanggar sehingga memicu timbulnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena merugikan pihak yang terkait. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim atas keabsahan Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/PDT/2021 ditinjau dari peraturan perundangundangan dan AD Perseroan serta tindakan perseroan untuk memperbaiki data perseroan di administrasi hukum umum (AHU) online terhadap akta yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/PDT/2021. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasilnya adalah pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan akta RUPSLB mencari dan menemukan kesesuaian akta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AD Perseroan sebagai ketentuan yang lebih khusus. Sedangkan, tindakan perseroan dalam memperbaiki data Perseroan di AHU online berupa: (i) permohonan surat pembatalan SP3DP di Kemenkumham RI atau (ii) pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan agenda pengangkatan Direksi dan Komisaris yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan.

---

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) with the agenda of changing the Company's Board of Directors should be held based on the procedures contained in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (LLC Law) and the Company's Articles of Association. Not infrequently in its implementation, the provisions contained in the regulations and Articles of Association are not implemented or violated, thus triggering a civil lawsuit of Unlawful Acts because it harms the parties involved. This study discusses the judges' considerations on the validity of the Deed of Minutes of the GMS made by a Notary in the Supreme Court Decision Number 1302 K/PDT/2021 in terms of the regulations and the Articles of Association and the company's actions to correct the company's data in the online general law administration (AHU Online) against the deed that was canceled by the Supreme Court's Decision Number 1302 K/PDT/2021. This research is a normative juridical research using secondary data with an analytical explanatory research typology. The result is that the judge's consideration in assessing the validity of the EGMS deed seeking and finding the deed's conformity with the applicable regulations and taking into account the Articles of Association as a more specific regulation. Meanwhile, the company's actions in correcting the Company's data in online AHU are in the form of: (i) requesting a letter of cancellation of SP3DP at the RI Kemenkumham or (ii) the Company holding a GMS with the agenda of appointing Directors and Commissioners who meet the provisions of the regulations and the Company's Articles of Association."