Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan industri pulp dan rayon memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, dan untuk mewujudkan pembangunannya harus diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. industri pulp dan rayon dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Industri ini menggunakan bahan baku kayu dari hutan sekitarnya dan untuk memprosesnya memerlukan banyak air yang diambil dari sungai Asahan dan mempunyai limbah cair yang setelah melalui proses mekanis dibuang ke sungai Asahan kembali, sehingga kemungkinan pencemaran lingkungan hidup bisa setiap saat terjadi jika tidak dikelola dengan benar. Investor yang membangun pabrik pulp dan rayon adalah PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU). Bahwa PT. IIU wajib membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang mencakup PP No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL. Dalam pembuatan suatu rencana kegiatan dan/atau usaha, peran serta masyarakat harus dilibatkan sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) PP No. 29 Tahun 1986, dalam hal ini PT. IIU belum menyusun AMDAL, tetapi izin-izin yang terkait dengan rencana kegiatan, tetap diberikan pemerintah. Padahal dalam Pasal 5 PP No. 29 Tahun 1986 menyatakan bahwa keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan oleh instansi yang berwenang dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan RKL dan RPL (AMDAL). Disinilah inkonsistensinya pemerintah, dimana persetujuan AMDAL belum ada tetapi pemerintah memberikan izin kepada PT, IIU. Pendirian pabrik dilakukan tanpa AMDAL, herarti tanpa peran serta masyarakat penduduk setempat yang akan terkena dampak, sehingga dalam kegiatan operasional pabrik kemudian temyata terjadi pencemaran lingkungan yang menimbulkan protes dan perlawanan dari masyarakat. Untuk penanganan permasalahan PT. IIU tersebut lagi-iagi pemerintah inkonsisten terhadap putusan-putusan yang dibuat, sehingga timbal kebijakan yang mendua. Akhirnya penanganan permasalahan dilakukan pemerintah dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat yang pro dan yang kontra, sehingga pemerintah memutuskan menutup pabrik rayon dan pabrik pulp dapat dibuka, dilanjutkan dengan melibatkan peran serta masyarakat didalam proses kegiatannya."

"Dokumen Agenda 21 Indonesia menyajikan informasi yang komprehensif di setiap bidang yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan mulai dari permasalahan yang ada sampai dengan tugas dan fungsi para pengelola lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kerjasama dan koordinasi yang terus menerus dari masing-masing pihak akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan akan tanggung jawab masing-masing peran dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Iingkungan di Indonesia.Konsep ini dikembangkan seiring dengan perkembangan industri sebagai salah satu strategi pembangunan yang membawa dampak tersendiri terhadap masyarakat, baik secara sosial ekonomis, maupun secara fisik seperti kondisi lingkungan hidup berubah, terutama terhadap masyarakat sekitar di mana industri tersebut berada, yaitu masyarakat desa Cintamulya, Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.Industrialisasi sebagai salah satu strategi dalam pembangunan, dilihat pada tatanan makro telah memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi sosial. Sehingga sektor industri saat ini dipercaya sebagai sektor andalan motor pertumbuhan yang menjadi orientasi pembangunan saat ini. Dipilihnya sektor industri sebagai motor pembangunan, secara otomatis melahirkan banyak kebijakan yang Iahir dengan tujuan untuk mendorong dan menciptakan iklim bagi semakin berkembangnya sektor ini.Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Indonesia dan peningkatan daya saing nasional guna menghadapi era globalisasi ekonomi telah mencuatkan konsep kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, Diharapkan kemitraan usaha dapat mengurangi berbagai inefisiensi yang terjadi akibat kesenjangan skala usaha besar-kecil. Kemitraan sendiri secara sederhana dapat digambarkan semacam persetujuan antara dua pihak yang mempunyai kebutuhan saling mengisi dan bekerja sama, demi kepentingan keduanya atas prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan tercipta karena pihak satu memerlukan sumber-sumber yang dimiliki oleh pihak lain atau pihak kedua untuk memajukan usahanya dan sebaliknya. Sumber-sumber tersebut antara lain meliputi modal, tanah, tenaga kerja, akses terhadap teknologi baru, kapasitas pengolahan, dan outlet untuk pemasaran hasil produksi.Jadi, tujuan penyusunan Agenda 21 Indonesia digunakan sebagai salah satu referensi di dalam perencaanan pembangunan dan dengan pola kemitraan ini, makin jelas saja bahwa posisi Agenda 21 Indonesia amat penting di dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan."

"Fair trade, merupakan sebuah gerakan sosial dengan pendekatan berbasis pasar yang bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat global, mempromosikan sistem perdagangan berkelanjutan dan juga mengedepankan unsur perlindungan lingkungan. Penelitian ini adalah sebuah analisis mengenai pelaksanaan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh para petani kopi anggota Koperasi Permata Gayo (KPG), di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah mendapatkan sertifikasi Fairtrade.Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pemahaman para petani mengenai gerakan fair trade (GFT); menganalisis peran para petani dalam GFT; menganalisis hambatan-hambatan terkait proses perlindungan lingkungan dan mengidentifikasi dampak perlindungan lingkungan pada para petani KPG dalam GFT. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan metode survei berupa wawancara mendalam, snowball dan observasi.Hasil dari penelitian ini mengarah kepada temuan bahwa pemahaman para petani mengenai GFT masih minim, berkisar pada aspek ekonomi dari GFT (premium fee). Akibatnya mobilisasi yang terjadi masih rendah, dan peran petani KPG dalam GFT ini pun masih minim. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para petani terkait perlindungan lingkungan di dalam GFT ini lebih berkisar kepada hambatan-hambatan internal, menyangkut kuantitas dan kualitas SDM. Di sisi lain, terkait dampak perlindungan lingkungan pada para petani KPG, menghasilkan temuan bahwa dampak pada berkurangnya biaya pembelian input kimia (dampak ekonomi) adalah yang paling besar dirasakan oleh petani KPG. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, GFT yang diikuti oleh petani KPG ini sudah mencapai aspek economically profitable dan juga socially acceptable, namun belum mampu mencapai aspek environmentally sustainable dan technologically manageable.

---

Fair trade is a social movement and market-based approach that aims to reduce poverty at the global level, promoting sustainable trading system and also put forward the elements of environmental protection. This research presents an analysis of measures to protect the environment taken by coffee farmers who join local Koperasi Permata Gayo (KPG), a Fairtrade-certified cooperative.Objectives of the research include: identifying how farmers would view the fair trade movement (FTM); analyzing the roles KPG farmers had played in the movement; analyzing constraints KPG farmers were facing in FTM-related environmental protection; and identifying impacts of environmental protection practices on KPG farmers after their participation in FTM. Applying qualitative approach, the research was done by conducting in-depth interviews, taking snowball samples and making observations as part of the survey method, coupled with literature studies.As results of the study led to the findings that KPG farmers showed limited understanding of the FTM which mostly only seen the economic aspects of GFT (a premium fee). Consequently, mobilization that occurs still low and the role of KPG farmers is still limiter. The constraints they had to deal with related to environmental protection were those of internal nature, concerning to the quantity and quality of human resources. At the other side, related to the impact of environmental protection in KPG farmers, the result showed that the impact on reduced chemical input purchase cost (economic impact) is the greatest perceived by KPG farmers. It indicates that in the context of sustainable development, FTM, which followed by KPG farmers has already reached economically profitable aspect as well as socially acceptable aspect, but have not been able to achieve environmentally sustainable aspect and technologically manageable aspect."

"Kajian literatur ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dana bantuan luar negeri bidang lingkungan atau environmental aid dan praktek implementasinya. Kajian ini memetakan tiga aspek utama perkembangan environmental aid dalam institusi lingkungan global, yakni: gagasan, pola transfer, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Awal mula gagasan pemberian environmental aid berkembang sebagai bagian dari dana bantuan luar negeri untuk pembangunan hingga resmi menjadi dana bantuan luar negeri untuk lingkungan sejak Earth Summit. Pola transfer yang ada dalam pemberian environmental aid yaitu mekanisme bilateral dan multilateral. Adapun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya ialah state dan non-state. Ketiga aspek yang dibahas dalam kajian ini merupakan aspek-aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling memberikan pengaruh terhadap implementasi environmental aiddalam kerangka institusi lingkungan global.

---

This literature review aims to examining the development of environmental aid and its implementation. This review identifies three major aspects of the development of environmental aid in global environmental institution. They are ideas, transfer scheme, and actors. Long before renowed as environmental aid, it has been known as a part of development assistance. After the 1992 Earth Summit, it is officially known as environmental aid. There are two scheme of environmental aid’s transfer namely bilateral and multilateral scheme. Besides, the environmental aid involves state and non-state as the actors in its implementation. All of the three aspects above are linked each other and gives the influence toward the implementation of environmental aid in the global environmental institution."

"[Since 1990s almost every country in the world has acknowledged and adoptedsustainable development as the objective of the coun17y's environmental policyand development agenda. According to the World Commission on Environmentand Development, sustainable development is development that meets theneeds of the present without compromising the ability of future generations tomeet their own needs. However, the concept of sustainable development lacksclarity, which leads to various and conflicting interpretations. In addition, thelegal status of sustainable development is also debatable. This paper attemptsto answer the question of how the concept of sustainable development has beendeveloped, interpreted, implemented, and adopted in various internationaltalks addressing global environmental problems and in Indonesianenvironmental law., Sejak tahun 1990-an hampir setiap negara di dunia telah mengakui danmengadopsi sustainable development sebagai tujuan agenda kebijakan danpembangunan lingkungan di negaranya. Menurut Komisi Dunia untukLingkungan dan Pembangunan, pembangunan berkelanjutan adalahpembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankankemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.Namun, konsep pembangunan berkelanjutan tidak memiliki kejelasan, yangmengarah ke berbagai interpretasi dan saling bertentangan. Selain itu, statushukum sustainable development juga diperdebatkan. Tulisan ini mencobauntuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep sustainabledevelopment n telah dikembangkan, ditafsirkan, diimplementasikan, dandiadopsi dalam berbagai perundingan internasional yang membahas masalahlingkungan global dan dalam hukum lingkungan Indonesia.]"

"Jeffrey D. Sachs has shown himself to be one of the world's most perceptive and original analysts of global development in his groundbreaking books, including The End of Poverty and Common Wealth: Economics for a Crowded Planet. Now, in this major new work he presents a compelling and practical framework for how global citizens can address the seemingly intractable worldwide problems of persistent extreme poverty, environmental degradation, and political-economic injustice. Sachs outlines the holistic way forward: sustainable development. This provocative work offers readers, students, activists, environmentalists, and policy makers the tools, metrics, and practical pathways they need to achieve sustainable development goals. Far more than a rhetorical exercise, this book is designed to inform, inspire, and spur action. Based on Sachs's fourteen years as Director of the Earth Institute at Columbia University and as Special Advisor to the United Nations Secretary-General on the Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals, The Age of Sustainable Development is a landmark publication and a clarion call for all who care about our planet and global justice."

"Jeffrey D. Sachs has shown himself to be one of the world's most perceptive and original analysts of global development in his groundbreaking books, including The End of Poverty and Common Wealth: Economics for a Crowded Planet. Now, in this major new work he presents a compelling and practical framework for how global citizens can address the seemingly intractable worldwide problems of persistent extreme poverty, environmental degradation, and political-economic injustice. Sachs outlines the holistic way forward: sustainable development. This provocative work offers readers, students, activists, environmentalists, and policy makers the tools, metrics, and practical pathways they need to achieve sustainable development goals. Far more than a rhetorical exercise, this book is designed to inform, inspire, and spur action. Based on Sachs's fourteen years as Director of the Earth Institute at Columbia University and as Special Advisor to the United Nations Secretary-General on the Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals, The Age of Sustainable Development is a landmark publication and a clarion call for all who care about our planet and global justice."

"Jeffrey D. Sachs has shown himself to be one of the world's most perceptive and original analysts of global development in his groundbreaking books, including The End of Poverty and Common Wealth: Economics for a Crowded Planet. Now, in this major new work he presents a compelling and practical framework for how global citizens can address the seemingly intractable worldwide problems of persistent extreme poverty, environmental degradation, and political-economic injustice. Sachs outlines the holistic way forward: sustainable development. This provocative work offers readers, students, activists, environmentalists, and policy makers the tools, metrics, and practical pathways they need to achieve sustainable development goals. Far more than a rhetorical exercise, this book is designed to inform, inspire, and spur action. Based on Sachs's fourteen years as Director of the Earth Institute at Columbia University and as Special Advisor to the United Nations Secretary-General on the Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals, The Age of Sustainable Development is a landmark publication and a clarion call for all who care about our planet and global justice."