Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh yang sedang diterapkan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada daerah umnk merencanakan dan mengatur pola pengembangan daerahnya. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, salah satu faktor panting yang perlu diperhatikan adalah dana. Sumber penerimaan daerah yang sangat panting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Sebuah daerah otonom seharusnya dapal membiayai dlrinya sendiri, setidak-tidaknya PAD dapat membiayai belanja rutin. Akan tetapi di Indonesia hal tersebur masih jauh dari kenyataan. Sebagai contoh, kota Palembang sampai saat ini PAD-nya belum dapat membiayai pos belanja rutin dalam Anggarau Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berarti bahwa pemerintah daerah kota Palembang masih harus bekelja kerzs untuk meningkatkan PAD-nya. Untuk itu diperlukan perencanaan daerah yang mengarah kepada slimulasi perekonomian daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sehingga akan meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD. Perencanaan pembangunan suatu daerah hams sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tersebut. Untuk in: diperlukan suatu landasan yang dapat menjadi bahan perenmnaan pembangunan itu sendiri yaitu dengan menganalisa profil daerah melalui model-model ilmiah. Salah satu upaya untuk melihat profil ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan memperhatikan sektor-sektor ekonomi daerah dari tahun ke tahun dengan model-model analisa ekonomi sehingga dnpat diketahui dan diidentifikasi kondisi dan potensi serla peluang-peluang yang dnput menjadi perrimbangan bagi pembuaian rencana pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah menganalisa kondisi perekonomian kota Palembang dengan mengidentifikasikrm sektor-sektor unggulan yang memberikan peluang bagi peroepatan pertumbuhan perekonomian di daerah dan membmikan rekomendasi kebijakan alternatif perencanaan strategik di seputar sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan secara tidak langsmg akan meningkarkan PAD kota Palembang di mesa yang akan danang. Diharapkan dari penelitian ini memberi manfaat berupa bahan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya Bappeda kota Palembnng dalam menyusun rencana pembangunan daerah di masa yang akan datang serta bagi penulis sendili untuk lebih mengenal karakier daerah tempat penulis bekerja Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profil ekonomi daerah seperti analisa struktur ekonomi, analisa pertumbuhan ekonomi, analisa Lucarion Quefient (LQ), analisa Shw Share, analisa multiplier, analisa regresi serta penggunaan SWOT dalam memilih alternatif perencanaan srrategik yang direkomendasikan. Berdasarkan analisa tersebut di atas diperoleh empat sekior yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang di kota Palembang, meliputi sektor industri pengolahan, sektor pengangguran dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor listrik, gas dan air bersih. Dari hasil jajak pendnpat yang melibatkan responden Bappeda, Bapedalda, Pengusalux Lembagu Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang Perencanaan strategik masing-masing seklor dibuat dengan memperhatikan issue-issue utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut.

Abstrak :
Kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya perusahaan untuk output maksimal berperan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Semakin baik efisiensi manajerial perusahaan maka akan meningkatkan daya saingnya untuk memenangkan pasar. PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 (BUMIDA) perlu mengukur efisiensi manajerialnya dibandingkan dengan para pesaingnya, data efisiensi manajerial relatif ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi lanjutan untuk meningkatkannya. Dengan membandingkan tahap marketabilitas dan profitabilitas seluruh perusahaan asuransi umum menggunakan data-data sekunder laporan keuangan publikasi 2008 menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) didapatkan bahwa BUMIDA perlu mengefisienkan proses marketabilitasnya dengan menekan variabel biaya dan komisinya, serta harus meningkatkan pencapaian premi tidak langsungnya. Atau, dapat melakukan opsi meningkatkan pendapatan premi langsungnya dan premi tidak langsungnya dengan pengeluaran yang sama dengan yang telah dikeluarkan pada tahun 2008 agar sama dengan para pelaku industri yang memiliki proses operasional paling baik. Sedangan pada tahap profitabilitas, BUMIDA perlu meningkatkan hasil underwriting dan hasil investasinya agar sama dengan para pelaku industri yang memiliki proses operasional paling baik. Konsep integrasi values for customer dengan firm value merupakan solusi yang dapat dilakukan oleh BUMIDA untuk meningkatkan efisiensi relatifnya.

---

Managerial capability to manage corporate resources for maximal output is important stuff to increase corporate performance efficiency. If corporation has better managerial efficiency so it will increase competitiveness to win market. It is necessary for PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 (BUMIDA) to measure managerial efficiency which is compared to competitors, these relative managerial efficiency data will be used as a fundamental source to create next strategy for corporate success. Comparing to marketability and profitability phase of all insurance companies through secondary data of 2008 financial reports and using Data Envelopment Analysis (DEA). It is shown that BUMIDA has to make more efficient process for marketability phase through decreasing cost and commission variables, also increasing non direct premium income simultaneously. Alternatively, it increase direct premium and non-direct premium and constantly state spending of cost and commission not different at 2008. It will make BUMIDA become efficient as the best-practice companies. For profitability phase, BUMIDA has to increase underwriting and investment results, so it will be efficient as best-practice companies. Concept of customer-value and firm-value integration is alternative solution for BUMIDA to increase its relative efficiency.

Abstrak :
Sejak berdiri pada tahun 2000, Provinsi Banten terus melakukan pembenahan dalam segala bidang, selain pembangunan infrastrukturnya juga pembangunan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, selain juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Adannya perbedaan kondisi dan latar berlakang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan itu terjadi. Sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dan menjadi daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta menyebabkan ketimpangan semakin melebar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten harus segera mengambil langkah-langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Dalam setiap proses pembangunan, ketimpangan tentu akan terjadi, tidak terkecuali dalam pembangunan di Provinsi Banten. Untuk itu pemerataan dalam hal kesempatan kerja dan mobilisasi penduduk harus segera dilaksanakan agar ketimpangan dapat diminimalisisasi.

---

Since its establishment in 2000 in Banten Province continues to make improvements in all areas, but also the construction of the infrastructure in terms of improving the quality of human resources. Human resources as a capital base in the conduct of development, as well as the main actors in development. Of differences in background conditions and the district / town in Banten province may be one cause of imbalance that happens. Most of the area immediately adjacent to the buffer zone and the capital city of Jakarta lead to widening inequality. Therefore, the government of Banten province should immediately take steps to improve the policy for good quality public services in education, health and other sectors. In any development in the Province of Banten. For that equity in terms of employment and mobilization of population should begin immediately, so that imbalances can continue to be minimized.

Abstrak :
Over kapasitas yang terjadi di sebagian besar lapas/rutan di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh sarana yang menjadi terbatas dan di satu sisi tuntutan pelayanan semakin meningkat. Kondisi ini akan menghambat pelaksanaan pembinaan dan pelayanan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi sebagai institusi publik yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Salah satu alternatif mengurangi over kapasitas guna peningkatan kinerja pemasyarakatan adalah dengan melalui program pembinaan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Untuk itu tesis membahas implementasi optimalisasi pembebasan bersyarat dengan lokus penelitian di Lapas Klas I Cipinang Jakarta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan mengenai implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat ditinjau dari aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan dan menjelaskan mengenai pelaksanaannya di lapas Klas I Cipinang Jakarta Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) informan dan observasi lapangan, serta dokumen terkait untuk mendapatkan data. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle yang meliputi aspek konten dan konteks suatu kebijakan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah keberhasilan implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan dimaksud kepada pihak internal dan pihak eksternal yang terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat. Untuk mampu mengurangi over kapasitas secara optimal diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan dan pihak terkait, terutama kepada aparatur penegak hukum yang masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, guna membahas tujuan bersama dalam penegakkan hukum sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan fungsi dan tugas tanpa mengabaikan kepentingan instansi lainnya. ......The over capacity that occurred in most prison in Indonesia have resulted many problems caused by limited infrastructure, mean while the demand for services are keep increasing. This condition will be come an obstacle in treatment and service which will ends to influencing the organization's activity as a public institution which must give good service to society. One of the alternatives to decrease the over capacity in order to optimizing the work of correction is parole program for inmates. Therefore, the study is focusing on the implementation of optimizing parole in Lapas Klas I Cipinang Jakarta. The objective of this study is to describe the implementation of policy in optimizing parole observed from content and context aspect as a policy and explain the implementation in Lapas Klas I Cipinang Jakarta. This is a qualitative study done by interviewing 7 informants and field observation, also related documents for the data. The theory is the implementation of policy from 'Grindle' which contains contents and context aspect of a policy. Conclusion of the study is success of implementation of policy in optimizing parole influenced by socialization of the mentioned policy to the internal and external party related to parole. In order to decrease the overcapacity optimally, coordination and socialization is needed to all people and related party, especially the law officers that have role in integrated justice system to discuss the equal purpose in law enforcement so every institution could do their jobs and functions without disobeying others interest.

Abstrak :
Kondisi stunting pada anak mempunyai konsekuensi yang bersifat jangka panjang bagi penderitanya. Menyadari hal itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan aksi konvergensi stunting yang memastikan kerjasama dan komitmen dari berbagai tingkatan dan sektor pemerintahan dalam upaya penanganan stunting. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Kota Depok mengalami sejumlah masalah terkait dengan desain kebijakan untuk kebijakan aksi konvergensi stunting ini mulai dari pemahaman masalah yang berasal dari data yang tidak mencukupi, tidak terkaitnya pelaksanaan kebijakan dengan siklus perencanaan tahunan mereka, serta kondisi pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan aksi konvergensi stunting pada Kota Depok. Penelitian ini mengacu kepada teori elemen desain kebijakan Thomas A. Birkland (2015). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok mempunyai masalah dalam setiap dimensi elemen desain kebijakan mulai dari dimensi tujuan karena memandang masalah stunting sebagai masalah ringan, dimensi model kausal karena tidak berjalan optimalnya penyelarasan tujuan dan prioritas, dimensi alat kebijakan karena tidak terpenuhinya kelayakan administrasi, dimensi target kebijakan karena pandangan stunting sebagai beban kerja tambahan, serta dimensi implementasi kebijakan karena sejumlah masalah seperti masalah pengumpulan data stunting dan beberapa masalah yang diakibatkan oleh kondisi pandemi. Berdasarkan hasil tersebut, saran yang diberikan ialah supaya Kota Depok dapat melaksanakan sosialisasi internal, membuat komitmen resmi, menambah kualitas dan kuantitas pelaksana kebijakan, memprioritaskan penggunaan DAK, melibatkan akademisi, melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi, dan memastikan data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi realita. ......The condition of stunting in children has long-term consequences for the sufferer. Realizing this, the Government of Indonesia issued a stunting convergence action policy that ensures cooperation and commitment from various levels and sectors of government in efforts to tackle stunting. In implementing this policy, the City of Depok experienced a number of problems related to the policy design for this stunting convergence action policy, starting from understanding the problem stemming from insufficient data, the unrelated implementation of the policy with their annual planning cycle, as well as the condition of the COVID-19 pandemic. This study aims to describe the design of stunting convergence action policies in Depok City. This research refers to the theory of policy design elements of Thomas A. Birkland (2015). The approach in this study uses a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the city of Depok has problems in every dimension of policy design elements starting from the objective dimension because it views the stunting problem as a minor problem, the causal model dimension because the alignment of goals and priorities does not run optimally, the policy tool dimension due to non-fulfillment of administrative feasibility, the policy target dimension because of the view of stunting as an additional workload, as well as the dimensions of policy implementation due to a number of problems such as the problem of collecting stunting data and several problems caused by pandemic conditions. Based on these results, the suggestions given are that the City of Depok can carry out internal socialization, make official commitments, increase the quality and quantity of policy implementers, prioritize the use of DAK, involve academics, carry out planning by taking into account the pandemic conditions, and ensure that the data used can describe real conditions.