Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perhatian yang besar pada bidang desain khususnya desain industri akan membawa keberhasilan di bidang perindustrian dan perdagangan. Hal ini terbukti pada negara Amerika Serikat, Jerman,Italia, Inggris, Perancis, Jepang, Korea dan Taiwan serta negara ? negara lainnya. Keberhasilan mereka mempunyai pandangan bahwa keberhasilan perindustrian dan perdagangan sangat banyak di dukung oleh bidang desain. Penghargaan dan perhatian negara pada bidang desain sangat terkait dengan ilmu dan teknologi yang dikuasai, sehingga saling mempengaruhi dan saling mendukung diantara keduanya. Negara yang berkembang seperti Indonesia menyadari bahwa perlu untuk mencontoh keberhasilan dari negara-negara lain yang industri dan perdagangannya lebih pesat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan sektor industri dapat berkembang maju dan inovatif sehingga dapat mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mempromosikan perlindungan dan kegunaannya sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri. Dalam prakteknya desain industri tidak begitu banyak diketahui oleh masyarakat kalangan industri, begitu juga bagi pendesain sepatu di Pusat Industri Kecil (PIK) PuloGadung. Pada pelaksanaannya mereka umumnya tidak mengetahui tentang perlindungan desain industri, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pendesain yang melakukan peniruan dan penjiplakan desain sepatu dari pihak lain.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu hal yang sangat penting berkenaan dengan upaya memberikan penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap desain industri. Melalui perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai inilah desain industri akan mendapatkan tempat yang layak sebagai satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri agar tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Perlindungan hukum terhadap desain industri hanya diberikan terhadap desain industri yang baru, yaitu pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Tulisan ini membahas tentang ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju (Inggris, Amerika Serikat dan Benelux) dan Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan substansi hukumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah implementasi UUDI sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap desain industri. Selanjutnya dibahas pula mengenai beberapa contoh kasus sengketa desain industri di Indonesia yang disebabkan oleh adanya kekurangan dan kelemahan substansi hukum UUDI. Adapun proses penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatannya berupa pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu logika yang memperhatikan penalaran yang bersifat deduktif dan kualitatif. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum perlindungan desain industri di negara-negara maju dan juga di Indonesia sekaligus menganalisis kasus-kasus sengketa desain industri yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari adanya kelemahan substansi hukum UUDI. Dengan demikian diharapkan, dikemudian hari dapat tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam bidang desain industri di Indonesia.

---

ABSTRACT
One of the most important things in regard to the efforts of giving recognition towards Intellectual Property Rights (IPR) is legal protection on industrial design. Through adequate legal instruments and protection mechanism, industrial design shall be recognized as one of the rights which have economical value. Law No. 31 Year 2000 on Industrial Design (UUDI) is aimed to provide legal protection towards industrial design so that it is not utilized or used by any unauthorized parties. Legal protection towards industrial design is only granted to new industrial design, which is at the date of its acceptance, such industrial design is not the same with the previous disclosure. This paper shall discuss about the legal regulation on the protection of industrial design in developing countries (United Kingdom, United States of America and Benelux) and Indonesia, which is further compared on its legal substances, so that we could find a general picture on whether the implementation of UUDI is sufficient in providing protection towards industrial design. Then we will discuss several industrial design dispute cases in Indonesia which is caused by the limitations and flaws of the legal substances of UUDI. This paper is composed using normative legal research method with Law and case law approaches which is then analyzed by deductive and qualitative logic. This paper’s purpose is to find out the implementation of the legal regulation on industrial design in the developed countries and Indonesia also to analyze the industrial design dispute cases in Indonesia as a result on the limitations of the legal substance of UUDI. Thus it is expected, there will be a better legal protection and legal certainty, especially in industrial design in Indonesia.

Abstrak :
Merek/ Brand merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan posisi dominan, salah satunya adalah strategi Brand Proliferation, yaitu dengan mengubah strategi pemasaran yang lebih menekankan pada usaha untuk mendapatkan brand awareness dari para konsumen. PT Bogasari sebagai salah satu produsen terigu di Indonesia yang sampai saat ini menguasai pangsa pasar tertinggi di sektor tepung terigu, pada saat ini menerapkan brand proliferation dalam strategi pemasaran produknya. Dalam strategi brand proliferation, Bogasari memproduksi lebih dari satu merek di kelas harga yang sama. Namun, tidak semua strategi brand proliferation dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 seperti pada industri tepung terigu, dimana brand proliferation dilakukan PT Bogasari bertujuan untuk segementasi manfaat dan segmentasi geografis. Brand proliferation merupakan salah satu strategi bersaing non harga yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan dan memasarkan produknya. Strategi Brand Proliferation dapat dikatakan melanggar hukum persaingan usaha apabila terjadi excessive profit dan adanya entry barier yang dilakukan dengan analisa ekonomi.

---

Dominant position in competition law is not prohibited as long as business actors is not abusing the dominant position. From economic perspective, the ability to control the market has a positive impact for consumer related to price. This is because the business actors that dominated the market can delivering cost efficiency or ensuring the supply of raw materials or product, and to achive economic of scale or scope. While the form of abuse of dominant position is created barrier to entry, inhibit development of market or technology and many other competition behavior. Brand proliferation is a strategy that can be used to maintain a dominant position by restricting the entry of new firms into the market. The brand proliferation changing the marketing strategy to emphasis on the effort to get awareness of consumer, where The most obvious that can be seen by consumer is the brand PT Bogasari as one of wheat flour producer in Indonesia, which has the highest market share in wheat flour product implementing brand proliferation as a marketing strategy.PT Bogasari produces more than one brand at the same class of product. Strategy launched many brands in the same class of products called the strategy of brand proliferation. This strategy, by using a brand for many products (brand proliferation) is part of non-price strategy. Not all brand proliferation strategy is considered as a form of abuse of dominant position as defined in Article 25 of Law no. 5 of 1999 as in the flour industry, where brand proliferation that used by PT Bogasari aims to benefit consumer from segmentation of the uses if wheat flour by consumer and geographical location. Brand proliferation is one of the non-price competitive strategy that can be done by businesses actors to develop and market its products. Brand Proliferation Strategy can be said to violate the competition law in case of excessive profits and creating the entry barrier to the economic analysis that had been conducted.

Abstrak :
Perlindungan indikasi geografis diatur dalam Persetujuan TRIPs Pasal 22, 23, dan 24 yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang indikasi geografis guna memberikan perlindungan hukum bagi produk-produk indikasi geografis dari praktek atau tindakan persaingan curang. Semenjak Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs tersebut maka hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia belum berlaku efektif karena adanya pemahaman yang keliru mengenai indikasi Geografis dan Indikasi Asal dalam Undang-undang Merek di Indonesia dengan Persetujuan TRIPs dan WIPO, sehingga mengakibatkan sistem yang digunakan dalam mengatur indikasi geografis sama dengan sistem merek baik dari segi pemahaman maupun pendaftaran serta pengumuman.

Kekeliruan pemahaman ini pula yang mengakibatkan sulitnya membuat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang. Bahwa kebutuhan akan perlindungan indikasi geografis di Indonesia sangat mendesak mengingat Indonesia mempunyai potensi penghasil produk-produk indikasi geografis seperti kopi Toraja, Marquisan Medan dan Iainnya. Dan karena belum efektifnya pengaturan tentang Indikasi Geografis di Indonesia, maka permasalahan-permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan indikasi geografis tidak dapat ditangani secara baik yaitu seperti kopi toraja didaftarkan sebagai merek di Amerika oleh Key Coffee dengan menggunakan logo rumah toraja. Kasus ini tidak dapat diselesaikan karena pengaturan indikasi geografis belum berlaku efektif.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembentukan peraturan perundang-undangan desain industri di Indonesia tidak didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia itu sendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs-WTO. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih menjunjung tinggi rasa kebersamaan atau komunalistik dan masih mengedepankan nilai-nilai spiritualistik, sedangkan rezim HKI menganut nilai kapitalistik dan mengedepankan kepentingan individu (individualistik). Benturan karakter atau nilai tersebut turut menjadi faktor yang mengakibatkan ketidakefektifan implementasi ketentuan-ketentuan hukum HKI di dalam masyarakat. Hal inilah yang terjadi di dalam masyarakat pengrajin perak Kotagede. Rasa asing terhadap sistem perlindungan HKI menyebabkan pemahaman masyarakat pengrajin perak Kotagede terhadap Hak Kekayaan Intelektual sangat kurang Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,6% masyarakat pengrajin perak Kotagede tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan hukum bagi produk desain kerajinan perak mereka. Dalam penelitian diperoleh data bahwa belum ada satupun masyarakat pengrajin perak di Kotagede yang mendaftarkan produknya ke dalam perlindungan hukum desain industri. Hanya 26,5% saja yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya, sedangkan sisanya 73,5% responden tidak memiliki keinginan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpedulian masyarakat pengrajin perak terhadap HKI masih sangat tinggi. Dalam penelitian ini dilakukan uji korelasi dan uji regresi linier/uji pengaruh antara variable nilai-nilai budaya masyarakat dengan sikap keberatan reponden atas peniruan desain produknya oleh orang lain. Diperoleh kesimpulan bahwa antara variable nilai budaya “rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotong royong” dan “etika berbagi” dengan sikap keberatan reponden atas peniruan desain produknya terdapat korelasi/hubungan yang kuat, signifikan dan tidak searah. Semakin tinggi adanya kontak dengan nilai budaya tersebut maka masyarakat pengrajin perak Kotagede akan semakin tidak keberatan apabila desain produknya ditiru oleh orang lain. Variabel-variabel nilai budaya tersebut mempengaruhi sikap keberatan reponden atas peniruan desain produknya oleh orang lain.

---

ABSTRACT
The drafting of industrial design legislation in Indonesia is not based on the interests and needs of the people of Indonesia itself, but rather as a consequence of Indonesia's participation in the WTO-TRIPs agreement. Indonesian society in general still uphold a sense of togetherness or komunalistik and still promoting the values of spiritualistic, while the IPR regime adopted capitalistic values and promotes the interests of the individual (individualistic). Clash of the characters or the value is also a factor resulting in ineffectiveness implementation of the provisions of IPR laws in society. This is what happens in society silversmith Kotagede. People are unfamiliar with the IPR protection system, therefore caused the public's understanding to Intellectual Property Rights is very less. The results of research showed that 67.6% of the silversmith Kotagede do not know the Law No. 31 Year 2000 on Industrial Design that provides legal protection for product design their silver. In this case showed that no one in silversmith Kota Gede who register their products to the legal protection of industrial designs. Only 26.5% who have a desire to register their products, while the remaining 73.5% of respondents have no such desire. This suggests that the level of public indifference towards IPR still very high. In this study tested the correlation and linear regression test of variable cultural values with the objection’s attitude of respondents if his/her product design imitated by others. It is concluded that with the variable cultural values “rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotong royong” and “etika berbagi”and the objection’s attitude of the respondents if his/her product design imitated by others there is a strong correlation/relationship, significant and not unidirectional. Variables cultural values influence objection’sattitudes respondents if his/her product design imitated by others.

Abstrak :
Penulisan Hukum ini membahas mengenai ketentuan unsur kebaruan dalam hak kekayaan intelektual atas desain industri baik yang diberlakukan di Indonesia, Inggris, dan juga Jepang, dimana pembahasan lebih terfokuskan pada pembahasan pengungkapan yang dikaitkan dengan tindakan uji pasar atas suatu desain industri yang dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan. Tindakan uji pasar acapkali dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan atas desain industri yang telah dihasilkan, maka Penulis mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum atas tindakan uji pasar atas suatu desain industri yang dilakukan oleh pendesain yang bersangkutan dengan mengacu dan membandingkan ketentuan unsur kebaruan desain industri di Indonesia, Inggris, dan Jepang. Penulisan Hukum ini bersifat yuridis normatif, dimana Penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu penilitian terhadap data sekunder, dimana data sekunder tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan dan pembahasan pokok dalam Penulisan Hukum ini agar Penulis mampu membuat suatu kajian dengan menganalisis data sekunder tersebut. Penelitian yuridis normatif dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan/atau norma-norma dalam hukum positif. ......This Legal Research discusses about the novelty provisions of intellectual property rights for industrial designs which enforced in Indonesia, the United Kingdom, and also Japan, the discussion is focused on the disclosures which carried out by market tests of industrial designs conducted by the designer itself. Market test actions are usually conducted by the designer on industrial designs which have been produced, thus the Author the discuss and analyzes the legal provisions of market test actions on an industrial design which conducted by the designer by referring and comparing the provisions of the novelty of industrial design in Indonesia, the United Kingdom, and Japan. This Legal Research is normative juridical, where the Author conducts library research, namely research on secondary data, the secondary data has relevance to the main issues and discussion while compiling this Legal Research, thus the Author is able to make a document by analyzing the secondary data. Normative juridical research is focused on examining the practices of the rules and/or norms of the positive law.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perbedaan antara Hak Cipta karya seni terapan dengan desain industri dalam kaitannya dengan kostum. Fokus bahasan dari skripsi ini adalah dalam ranah hak cipta, dengan sedikit membahas mengenai desain indsutri. Kostum adalah salah satu jenis pakaian, yang mana memiliki fungsi praktis untuk menghangatkan serta mendekorasi tubuh manusia. Dengan memiliki fungsi praktis tersebut, apakah kostum dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai sebuah karya seni terapan ataukah lebih tepat dikategorikan sebagai sebuah produk industri yang dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri? Mungkinkah bagi sebuah kostum untuk dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta? Skripsi ini akan diawali dengan analisa mengenai perbedaan antara karya seni terapan dan desain industri, kemudian dilanjutkan dengan mengaitkannya dengan kostum. Lebih lanjut juga akan dibahas mengenai kostum untuk kegiatan yang spesifik, yaitu costume play, yang mana akan dibahas mengenai perlindungan hukum untuk sang pencipta gambar sekaligus perlindungan hukum untuk pencipta kostum.

---

ABSTRACT
This thesis discuss regarding the differences between copyrighted applied art and industrial design in relation to costume. The focus of discussion in this thesis would be in copyright point of view with slightly discussing about industrial design. A costume is a type of clothing, which has practical function to warm and decorate human body. With having utilitarian aspects, are costumes copyrightable as a work of applied art or it is more suitable to be protected as an industrial product Writer will start the thesis with the analysis of the differences of a work of applied art and industrial design then continue with relating them to specific costumes, namely costumes for cosplay. The last discussion of this thesis will also discuss regarding the legal protection for the author of a drawing and legal protection for costume maker.

Abstrak :
Modifikasi video game atau modding adalah suatu tindakan mengubah video game melalui program komputer dengan perangkat lunak atau software yang ada diluar video game itu sendiri. Dalam konstruksi hukum hak cipta, modifikasi video game kemudian merupakan perbuatan penggandaan, pengubahan, transformasi, adaptasi, dan penciptaan karya derivatif dari sebuah ciptaan, yaitu video game orisinilnya itu sendiri. Oleh karena itu, Kegiatan modding dapat terindikasi sebagai pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan dari video game dan modifikasi video game dalam hukum hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian dilakukan secara yuridis normatif menggunakan data sekunder dan studi pustaka sebagai bahan utama ketika melakukan penelitian. Penelitin akan berfokus dengan kasus yang sudah ada sebelumnya di Amerika Serikat yaitu Micro Star v. Formgen Inc. Dalam kasus ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa modifikasi video game dapat terindikasi sebagai sebuah pelanggaran hak Cipta tetapi dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang terdapat dalam fair use dan norma pembatasan pasal 43 Undang-undang Hak Cipta Indonesia. ......Video game modification or modding is an act of modifying video games through computer programs with software that exists outside the video game itself. In the construction of copyright law, video game modification is then an act of duplication, alteration, transformation, adaptation, and creation of derivative works from a work already made before, namely the original video game itself. Therefore, modding activities can be indicated as an infringement of copyright. The purpose of this study is to analyze how the protection of video games and video game modifications in copyright law in Indonesia and the United States. The research method is normative juridical form of research using secondary data and literature study as the main material when conducting research. The research will focus on a pre-existing case in the United States, namely Micro Star v. Formgen Inc. In this case, it can then be concluded that the modification of video games can be indicated as an infringement of copyright but it is permissible if it meets the criteria contained in the fair use and limitation norms of article 43 of the Indonesian Copyright Law.

Abstrak :
One Village One Product (OVOP) merupakan program unggulan yang digagas oleh Pemerintah Jepang sebagai proyek untuk memajukan perekonomian suatu desa dengan menonjolkan produk lokalnya yang khas. Program ini sudah banyak diadopsi oleh beberapa negara dengan tujuan yang sama, termasuk Indonesia. Pengembangan program OVOP di Indonesia tidak terlepas dari peranan Hak Kekayaan Intelektual. Pengembangan program OVOP difokuskan bagi para pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah (UKM) yang banyak tersebar di Indonesia, dimana mereka perlu memperoleh perlindungan hukum terkait HKI, terutama dalam hal penggunaan merek sebagai identitas produknya. Namun temuan di lapangan mengindikasikan bahwa masih banyaknya kendala yang dihadapi UKM dalam pendaftaran merek, dengan demikian UKM perlu disosialisasikan mengenai penggunaan merek kolektif sebagai salah satu jalan keluar permasalahan. ...... One Village One Product (OVOP) is a flagship program, initiated by the Government of Japan, as a project to promote the economy of a village with a distinctive feature local products. This program has been widely adopted by several countries with the same purpose, including Indonesia. Development of OVOP program in Indonesia cannot be separated from the role of Intellectual Property Rights. OVOP program development focused for business on small and medium scale enterprises (SMEs) throughoutIndonesia, where they need to obtain IPR-related legal protections, especially in terms of the use of the brand identity products. However, findings from the reak activities indicate that there are still many obstacles faced by SMEs in the registration of the brand, so SMEs need to be disseminated on the use of collective brand as one way out of the problem.