Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) Manggarai tampil sebagai pelopor era baru dalam pemolisian masyarakat. BKPM inovatif ini menggunakan pendekatan bangunan hijau, mengutamakan ventilasi alami dan mengurangi jejak karbon. Dengan mengurangi kebutuhan sistem HVAC, penggunaan energi bangungan turun sebesar 55% dan dapat menjadi proyek percontohan untuk gedung publik yang hijau. BKPM menawarkan suasana yang ramah dengan ruang publik terbuka yang dirancang untuk mendorong hubungan yang kuat antara masyarakat dan kepolisian. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan skala pejalan kaki di lantai dasar dengan plaza yang menghadap ke skala kota, menciptakan ruang yang inspiratif namun nyaman bagi publik. Dengan bekerja secara kolaboratif dan transparan, BKPM bertujuan untuk membangun kepercayaan dan memberdayakan masyarakat untuk menciptakan Manggarai yang lebih aman dan dinamis. ...... The Manggarai Police Community Partnership Bureau (PCPB) stands as a beacon of a new era in community policing.  This innovative Bureau utilizes a green building approach, prioritizing natural ventilation and reducing its carbon footprint. By reducing the need for mechanical HVAC system, the energy usage is down by 55% and can be a pilot building system for public buildings. Furthermore, the PCPB utilize a solar panel system and passive cooling system. PCPB embraces a welcoming atmosphere with open public spaces designed to foster strong connection between the community and the police by connecting the ground pedestrian scale with the plaza viewing the city scale, making an inspiring yet comfortable space for the public By working collaboratively and transparently, PCPB aims to build trust and empower the community to create a safer, more vibrant Manggarai.

Abstrak :
Ruang publik merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan kota, termasuk pula ruang-ruang untuk tumbuh, kembang dan bermain anak-anak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merangkum kebutuhan tersebut dalam sebuah proyek bernama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA . RPTRA merupakan ruang publik yang mengintegrasikan berbagai fasilitas dan kegiatan yang ramah bagi anak-anak dalam satu tempat di kawasan pemukiman padat penduduk. Dalam proses mewujudkannya terdapat relasi kuasa antara aktor-aktor yang terlibat membentuk RPTRA menjadi seperti sekarang ini. Kuasa yang mereka praktikkan melalui keputusan-keputusan terkait perwujudan RPTRA menentukan arah pembangunan RPTRA itu sendiri. Skripsi ini membahas praktik kuasa pada proses perwujudan RPTRA dan bagaimana kuasa yang dilakukan oleh tiap-tiap aktornya dapat membentuk arsitektur. Tulisan ini menemukan bahwa RPTRA-RPTRA yang telah terbangun di Jakarta tidak semuanya sesuai dengan esensi awal yang dicanangkan sebagai akibat dari produksi massal. Hal ini menegaskan bahwa bagaimana sebuah arsitektur dirancang, dibangun, digunakan, dan dipersepsikan dapat ditentukan oleh keputusan-keputusan, yang merupakan praktik kuasa, yang mendasarinya.

---

Public space is an important aspect of urban life, including public spaces for children to grow, develop, and play. The Jakarta Government combined those aspects into a project called Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA . RPTRA is a child friendly public space that integrates a variety of facilities used for many activities in one place and is built in densely populated settlements in Jakarta. During the process of building and making RPTRA, there are power relations among the actors involved that then shapes RPTRA into what it is now. Power that is exercised through the decisions they made concerning the building of RPTRA decides the direction of its building process. This study investigates the exercise of power in the developing process of RPTRA and how the power exercised by its actors shapes architecture. This study found that the RPTRAs that have been built in Jakarta are not all matching with their originally planned essence or purpose as a result of mass production. This emphasizes that basically how architecture is designed, built, used, and perceived can be determined by the exercise of power that underlies it.