Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hadirnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization, menimbulkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dianggap perlu untuk dilakukan mitigasi oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan itu, KSSK diberikan penguatan kewenangan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2020. Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, kewenangan dari anggota KSSK juga diperkuat dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, dan yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan LPS yang diperkuat adalah LPS dapat meningkatkan intensitas bersama dengan OJK, melakukan beberapa tindakan untuk memenuhi likuiditas dalam penanganan bank, penyelamatan bank selain bank sistemik, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan. Namun, dengan adanya penguatan kewenangan LPS tersebut ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yang salah satunya adalah permasalahan terhadap kewenangan LPS untuk menempatkan dana di bank, perlunya kewenangan LPS untuk dapat mengakses data bank setiap saat, dan potensi moral hazard. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru serta memberikan masukan untuk menguatkan kewenangan LPS dalam melakukan akses data dan/atau informasi Bank dan menentukan batas waktu yang jelas terhadap keberlakuan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana. ......Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which has been declared as a pandemic by the World Health Organization, causes the decline in economic growth is considered necessary for mitigation by the Government and the Financial System Stability Committee (FSSF) with the aim of maintaining the stability of the financial system. Therefore, the FSSF was given authorities stipulated in Law No. 2 of 2020. In order to support the implementation of FSSF's authority to handle the stability issues of the financial system, the authority of FSSF members is also strengthened by the law, one of them is the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The method used in this research is a juridical-normative method with using secondary data that include primary and secondary legal material, also supported with interview. This research finds that the aforementioned IDIC's authorities are IDIC can improve the preparations and intensify the preparations with Financial Services Authority, initiate actions to manage and/or increase IDIC liquidity, make loans for other parties, and apply for a loan to the government. However, with the strengthening of IDIC’s authority, there are several legal problems that arise, such as issues regarding the fund placement, the need for IDIC to be able to access bank’s data at any time, and the possibilities of moral hazard. This thesis is aimed to provide new information and suggestions to strengthen IDIC's authority over accessing data and/or information of banks and determining the clear headline of the IDIC's enforceability of fund placement.

Abstrak :
ABSTRACT
The purpose of writing this thesis is to have an understanding of the authority and new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling and preventing financial crises in Indonesia in accordance with Laws and Regulations in force in Indonesia. This thesis will describe the new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the financial system and differences in the authority of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling failed Banks before and after issuance of Law No.9 of 2016 on Prevention and Management of Financial System Crises. The research method employed in this research is examination of existing law materials. Therefore, descriptive research is conducted to provide background on the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in eradicating financial crises and maintaining the stability of the banking system in Indonesia after the issuance of Law No.9 of 2016. Based on the results of thesis analysis, a conclusion can be drawn that the new authority held by the Indonesia Deposit Insurance Corporation under Law No. 9 of 2016 can create an accurate, prompt and secure prevention and handling process and maintain the stability of the financial system in Indonesia so as to prevent another financial crisis. Based on analysis of the issue, the authors hope that this thesis can provide recommendations for the development of the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the banking system in Indonesia as well as providing a proper protection and proper handling of the banking system in Indonesia especially preventing occurrence of financial crises.

---

ABSTRAK
Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memiliki pemahaman tentang kewenangan dan peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan dan pencegahan terhadap krisis keuangan di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menjabarkan mengenai peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabiltas sistem keuangan dan perbedaan terhadap kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan Bank gagal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam memberantas krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia setelah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan bahwa kewenangan baru yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari Undang-undang No.9 tahun 2016 dapat menciptakan pencegahan dan proses penanganan yang tepat, cepat dan aman serta dapat menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi krisis keuangan. Berdasarkan dari analisis isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia serta menciptakan perlindungan dan penanganan yang baik kepada sistem perbankan di Indonesia dan terutama untuk mencegah terjadinya krisis keuangan.