Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Christou Imanuel
"Indonesia sedang merundingkan penetapan batas laut dengan Palau karena terdapat klaim yang tumpang tindih antara kedua negara. Wilayah yang belum didelimitasi kerap menyimpan potensi pelanggaran hukum oleh negara yang sama-sama memiliki klaim atau bahkan negara ketiga. Untuk itu UNCLOS memberikan kewajiban bagi negara pihak untuk berusaha membuat provisional arrangement/pengaturan sementara di wilayah yang delimitasinya belum ditentukan. Kini Indonesia dan Palau belum memiliki pengaturan sementara. Penelitian ini bertujuan untuk menilik keberadaan urgensi untuk dibentuknya pengaturan sementara di wilayah yang sedang dirundingkan oleh Indonesia dan Palau. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menyarikan norma internasional terkait pengaturan sementara dari UNCLOS dan praktik negara-negara. Inti yang disarikan adalah urgensi yang biasa menjadi dasar pemicu dibentuknya pengaturan sementara. Hasilnya akan disandingkan dengan kondisi terkini di wilayah perbatasan Indonesia dan Palau. Kecocokan antara dasar pengaturan sementara dan kondisi setempat akan menjadi dasar analisis urgensi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa kecocokan antara kondisi di lapangan dan norma serta praktik terkait pengaturan sementara namun belum cukup untuk menjadi dasar pembentukan pengaturan sementara. Meskipun demikian, aspek keamanan, perlindungan lingkungan, sumber daya, dan negosiasi perlu diperhatikan untuk antisipasi dibutuhkannya pengaturan sementara.

Indonesia is negotiating the delimitation of maritime boundaries with Palau because there are overlapping claims between the two countries. Territories that have not been delimited often harbor the potential for legal violations by countries that share claims or even third countries. For this reason, UNCLOS provides an obligation for state party to try to make provisional arrangements in areas whose delimitations have not been determined. Currently Indonesia and Palau do not yet have a provisional arrangement. This research aims to examine the existence of urgency for the establishment of provisional arrangements in the region currently being negotiated by Indonesia and Palau. To achieve this goal, this research summarizes international norms regarding the provisional arrangements of UNCLOS and the practices of countries. The essence that is extracted is the urgency which is usually the basis for triggering the formation of provisional arrangements. The results will be compared with current conditions in the border areas of Indonesia and Palau. The match between the basis of provisional arrangements and local conditions will form the basis of the urgency analysis. This research found that there is partial alignment between field conditions and the norms and practices related to provisional arrangements but not enough to be the basis for establishing provisional arrangements. However, aspects of security, environmental protection, resources and negotiations need to be considered to anticipate the need for provisional arrangements."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Narendra Diwangkara Diptawibowo
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Rasa Takut mempengaruhi Pengguna Ruang Publik hingga timbul Arsitektur Defensif yang dapat membatasi ruang dan perilaku pengguna ruang publik. Penelitian ini dipicu dengan adanya perbedaan kelas antara dua kelompok serta ketidaksenangan instansi-instansi terhadap kelompok tertentu yang mengakibatkan adanya pengusiran kelompok-kelompok yang kelasnya lebih rendah darinya. Hal tersebut timbul arsitektur baru yaitu Arsitektur Defensif untuk membatasi perilaku kelompok tersebut. Arsitektur Defensif merupakan sebuah sarana untuk mengatur, meminimalisir, membatasi ruang dan perilaku masyarakat. Arsitektur Defensif ini berperan tidak hanya untuk kenyamanan pengguna ruang publik dan kota, namun juga untuk tunawisma yang seharusnya menjadi target dari Arsitektur Defensif ini. Namun dengan berperannya kepada kedua belah pihak yaitu pengguna ruang publik dan tunawisma, justru Arsitektur Defensif berdampak kepada kedua belah pihak itu juga.

This study aims to see how Fear affects Public Space Users so that a Defensive Architecture emerges that can limit the space and behavior of public space users. This research was triggered by the existence of class differences between the two groups and the displeasure of institutions towards certain groups which resulted in the expulsion of groups whose class was lower than them. This resulted in a new architecture, namely Defensive Architecture, to limit the group's behavior. Defensive Architecture is a means to regulate, minimize, limit  the space and people's behavior. This Defensive Architecture plays a role not only for the convenience of users of public spaces and cities, but also for the homeless who should be the target of this Defensive Architecture. However, with its role for both parties, namely the users of public spaces and the homeless, Defensive Architecture has an impact on both parties as well."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library