Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Insiden pembunuhan 28 pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jalan Trans Papua tanggal 2 Desember 2018 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga kembali mengingatkan kita akan bara persoalan yang belum kunjung padam di Tanah Papua. Sudah tak terhitung aksi kekerasan yang menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak terjadi sejak Papua resmi menjadi bagian integral negara Republik Indonesia, menyusul dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Kaum nasionalis dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa pro-kontra masuknya Papua menjadi bagian integral negara Republik Indonesia dengan sendirinya selesai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Klaim tersebut diperkuat dengan disetujuinya hasil Pepera di Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969. Dengan latar belakang dan argumentasi yang berbeda, tentu tidak demikian pandangan kaum nasionalis Papua dan warga asli Papua pada umumnya. Dengan fakta demikian, tidak aneh apabila Papua terus bergolak. Bukan hanya Jakarta yang harus terkuras energinya, tapi rakyat Papua mau tidak mau juga harus menanggung beban dan akibatnya. Di sinilah di satu sisi, para elite Jakarta perlu memahami duduk perkara konflik Papua, di sisi lain para tokoh Papua harus berpikir positif, konstruktif dan realistis. Kajian ini dibuat sebagai kontribusi pemikiran guna mencari solusi komprehensif menuju Papua Baru, yaitu Papua yang bebas konflik, maju dan sejahtera.

Abstrak :
ABSTRAK
Daya saing nasional dan indeks inovasi Indonesia masih tertinggal di kawasan ASEAN. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai strategi ekonomi untuk merespon dinamika ekonomi internasional yang kompetitif. Namun, strategi ekonomi tersebut masih perlu untuk dievaluasi dan ditingkatkan. Tulisan ini membahas tentang tantangan dan hambatan penerapan strategi ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sehingga dapat dievaluasi untuk peningkatan daya saing ekonomi nasional

Abstrak :
ABSTRAK
Isu ketenagakerjaan menjadi isu yang hangat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal ini berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi SDM Indonesia untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan daya saing sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai polemik dalam operasionalisasinya. Tenaga kerja Indonesia masih memiliki berbagai masalah, seperti kompetensi, latar belakang pendidikan, standar nasional tenaga kerja, teknologi, serta masih minimnya sarana dan prasarana. Dalam menganalisis isu ketenagakerjaan, tulisan ini mengimplementasikan konsep daya saing. Melalui konsep tersebut ditemukan, bahwa upaya peningkatan daya saing dapat dimulai dari substansi sektor tenaga kerja seperti keterampilan (skill) dan infrastruktur yakni kegiatan transfer teknologi untuk memajukan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kemudian, peningkatan daya saing juga membutuhkan reformasi sistem ketenagakerjaan yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah demi membangun kapasitas SDM yang jauh lebih baik di masa depan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan energi di Indonesia sesuai dengan UUD NRI Pasal 33 ayat 3 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, sebagian besar pengelolaan pertambangan dilakukan oleh perusahaan asing. Untuk meningkatkan peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengusaan sumber-sumber energi nasional, penulis membahas peninjauan kontrak karya dan peningkatan saham pemerintah dalam bidang pertambangan.

Abstrak :
ABSTRAK
Persaingan Negara Asean sejak diberlakukannya pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), membuat persaingan semakin ketat. Kualitas, kuantitas, efisiensi dalam melakukan kegiatan produksi barang dan jasa semakin meningkatkan daya saingnya. Namun dalam tulisan ini meninjau pada aspek ketenagakerjaannya. Tenaga kerja Indonesia, saat ini, daya saingnya masih tertinggal dari tenaga kerja Singapura, Malaysia dan Thailand. Dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan SDM Nasional melalui pendidikan berbasis kompetensi (vokasi).

Abstrak :
ABSTRAK
Merujuk data dari Mabes Polri ada 5 daerah yang masuk kategori rawan yaitu Jawa barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan barat dan Papua, Dari kelimanya, hanya Papua yang indikator kerawanannya bebas dari persoalan hoax dan SARA. Halhal seperti inilah yang harusnya perlu diwaspadai sehingga ke depan, dalam proses penyelenggaraan Pemilu baik Pilkada serentak 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019. Penulis membahas dalam tulisan ini tentang pentingnya mewaspadai dampak penggunaan media sosial dalam tahun politik 2018-2019 dan upaya yang dapat dilakukan guna terjaganya keamanan yang kondusif.

Abstrak :
ABSTRAK
Partai politik belum berhasil menjadi pendorong perubahan dan katalisator keberhasilan pembangunan nasional. Partai politik masih kerap menciptakan kegaduhan politik nasional dan mempertontonkan etika politik yang negatif. Diperlukan peningkatan kinerja partai politik agar mampu menjadi lokomotif pembangunan demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan merujuk pada peran dan fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tulisan ini membahas urgensi dan upaya revitalisasi partai politik nasional.

Abstrak :
ABSTRAK
Perebutan pengaruh di LTS antara RRT yang menerapkan diplomasi ekonomi dan AS pada strategi keamanan telah menjadi perhatian serius bagi banyak negara termasuk Indonesia. Pemahaman terhadap konflik di LTS tersebut menjadi bahan bagi Indonesia untuk membuat strategi. Dengan pemilihan strategi yang tepat, Indonesia diharapkan tidak menjadi korban. Bahkan yang diharapkan Indonesia dapat mengambil manfaat dari konflik tersebut untuk kepentingan nasional dan berkontribusi untuk perdamaian kawasan. Melalui tulisan ini akan dibahas mengenai strategi Indonesia terhadap konflik antara RRT dan AS di LTS untuk kepentingan nasional.

Abstrak :
ABSTRAK
This writing discusses how Indonesia achieving its interests to become a world maritime axis. Where in this context the Indian Ocean Rim Association (IORA) is used as an instrument to actualize these interests. Indonesia is one of the members as well as having served as chairman of the IORA in the period 2015 until 2017. The main focus in the IORA is about the economy, where regional stability in particular maritime security play crucial roles in achieving it. Considering that there are many crimes occur in the IORA territorial waters especially piracy cases, the security of the IORA waters is an important issue. Seeing this condition can be an opportunity for Indonesia to show its position in the international world as an active country in handling security maritime matters. The results of this writing will also be expected to become recommendations for the Indonesian government regarding strategies that can be taken so that Indonesias goals as a world maritime axis can be achieved.