Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom berkewajiban melaksanakan kebijakan dekonsentrasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan memacu daya saing. Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka kebijakan dekonsentrasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melalui prosedur yang benar. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui implementasi kebijakan dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta dan mengentahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai bagian dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dekonsentrasi di Propinsi DKI Jakarta antara lain mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan ekonomi. Sementara faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kondisi faktor komunikasi secara umum yang berlangsung dalam pelaksaan kebijakan dekonsentrasi masih lemah, baik ditinjau dari kejalasan penyampaian sasaran kebijakan, keberadaan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, dan koordinasi antarbagian terkait. Kondisi sumber daya juga masih lemah, terutama jika dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sedangkan untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai. Untuk aspek disposisi secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, terutama bila dilihat dari sisi dukungan, komitmen, dan transparansi. Namun, dalam hal pemahaman, terasa masih kurang memadai. Sementara untuk faktor struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung untuk implementasi kebijakan dekonsentrasi, baik dilihat berdasarkan ketersediaan standar operasional prosedur (SOP), pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi dan kejelasan aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dekonsentrasi perlu diperbaiki, baik untuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur birokrasi. Untuk faktor komunikasi yang perlu diperbaiki adalah kejelasan sasaran kebijakan, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta meningkatkan koordinasi antarbagian yang terkait dengan pelaksaaan dekonsentrasi. Untuk faktor sumber daya, yang penting diperhatikan adalah penambahan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada. Sejalan dengan itu perlu pula dukungan finansial yang lebih memadai untuk menunjang kemungkinan pemekaran bidang dekonsentrasi dan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Untuk faktor disposisi, yang diperlukan terutama meningkatkan pemahaman pegawai Bagian Dekonsentrasi dengan cara menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai dekonsentrasi lengkap dengan mateteri-materi lain yang relevan dengan keperluan implementasi dekonsentrasi. Untuk faktor struktur birokrasi, yang penting dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP), membangun pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi yang lebih harmonis dan dinamis serta memperjelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang alokasi dana dekonsentrasi Diretorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisa data alokasi dana dekonsentrasi nasional, kementerian sampai pelaksanaan program dan kegiatannya serta keterkaitannya dengan urusan pemerintah bidang pendidikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi belum dialokasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007, yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, terkait dengan bekurangnya kewenangan pemerintah pusat sebagai akibat desentralisasi, di sarankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penetapan alokasi dana dekonsentrasi untuk menghapus dana dekonsentrasi atau menetapkan suatu formula untuk menentukan besarnya alokasi yang akan diberikan pada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Menentukan sanksi terhadap ketidak sesuaian pengalokasian dana dekonsentrasi baik pada tahap perencanaan maupun penerapannya.

---

This Thesis is talking about the deconcentration fund allocated by The Ministry of National Education, Directorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah in the year of 2009 and its commit to the Government's Rule No 38 / 2007. This is the quantitative Descriptive analysis by collecting and analizing the data of deconcentration fund. The data is consist of the allocation to the implementation program and activities in detail and compare it with the ministry of national education authority stated by Government's rule No 38/1007. The result shows that the deconcentration's fund allocation is not committed to the government's rule No. 38/2007. That is all because the government's education policy, which states the government to allocate its 20% government budget to education is contradictive with the reduce of the Government authority couse by Government's decree No.38/2007. The other reason is because there is no punishment for the uncommitted action. So that, by considering the reduce of the governments authority, the writer sugest to the person in charge, to eliminate the deconcentration fund. The alternative suggestion is to make a formula to state the deconcentration fund to be given to the province government and create a punishment for any uncommitted action to the rules.

Abstrak :
Karya Akhir ini bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menganalisis akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator yang sudah ditentukan tersebut. Evaluasi ini merupakan evaluasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan konsep evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan/program. Teknik evaluasi yang digunakan adalah peta strategi dan logika program. Hasil evaluasi yang diperoleh secara keseluruhan adalah pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akuntabel, karena target capaian terhadap indikator yang ditentukan tidak tercapai. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan pertanggungjawaban daerah penerima dana dekonsentrasi terhadap penggunaan dana dekonsentrasi tersebut kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

---

This thesis is aimed at determining indicators applicable for assessing the accountability of deconcentration in The Ministry of Energy and Mineral Resources and analysing the accountability of the deconcentration using the established indicators. This evaluation applies qualitative method by mean of summative evaluation concept, evaluation conducted in the end of activity/program implementation. Evaluation technique used is strategic map and program logic. The whole result of the evaluation is the deconcentration in the Ministry of Energy and Mineral Resources not accountable since targeted established indicators cannot be achieved. This is because the absence of accountability reports from province which used deconcentration fund to The Ministry of Energy and Mineral Resources.