Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam salah satu prioritas nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 3.Kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin; 5. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.

Abstrak :
Indonesia is a unified state which recognizes democracy and the rule of law. The second amendment to Article 18 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 which relates to local autonomy has done much to further both these ideals. However, it is difficult to maintain the democratic process where local officials are concerned, and where their election into office tend to be influenced disproportionately by ethnic and cultural groups. This has a negative effect on the values associated with real democracy. Moreover, local leaders have a great deal of authority in managing their areas (through taxes and levies) and expend a considerable amount of money on local elections, a problem which is compounded by widespread corruption. This paper will examine some of the problems of local government which have an adverse impact on democracy in Indonesia.

Abstrak :
Banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasi desentralisasi pendidikan Aceh, baik itu hasil dari capaian prestasi siswa dan guru serta kepala sekolah, maupun wujud pendidikan Islami yang hanya sebatas simbol-simbol Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum efektifnya desentralisasi pendidikan Aceh dilihat dari aspek content of policy dan context of policy. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawacara mendalam, data dokumentasi dan pengamatan dilapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek content of policy, belum adanya implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan Aceh, baik dilihat dari prestasi siswa dan guru secara nasional maupun wujud pendidikan Islami, mamfaat yang dirasakan dari kebijakan ini juga masih belum merata, standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan untuk wilayah terpencil belum memadai, demikian pula perluasan dan pemarataan pendidikan belum menyetuh masyarakat di daerah terpencil, dari aspek, perubahan yang diharapkan dengan pendidikan Islami hanya sebatas simbol-simbol Islam saja, kemudian institusi yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki pendidikan Aceh belum berperan dan berfungsi dengan baik, para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, guru dan dinas pendidikan juga belum menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Pembiayaan pendidikan kabupaten/kota masih tergantung kepada pusat dan propinsi. Dari aspek context of policy, adanya tarik menarik antara dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan secara operasional tentang pendidikan Islami, kemudian adanya pihak-pihak tertentu yang juga turut mempengaruhi implementasi pendidikan Aceh, rendahnya respon dan kepatuhan para pelaksana pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islami.

Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, harus adanya keinginan yang kuat (polical will) dari penentu, perumus dan pengambil kebijakan, agar mampu merumuskan secara operasional tentang pelaksanaan pendidikan Islami. Kedua, harus ada program peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Memberdayakan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) mulai dari propinsi sampai kabupaten/kota, sebagai institusi yang melakukan monitoring terhadap jalannya pendidikan Aceh, serta memberikan masukkan dalam rangka membenahi pendidikan Aceh.

---

Many problems occurred in the implementation of educational decentralization in Aceh, both the results of the performance achievement of students and teachers and principals, as well as a form of Islamic education is only limited to Islamic symbols. The purpose of this study was to analyze the factors that cause the ineffectiveness of educational decentralization in Aceh from the aspects of policy content and context of the policy. This study uses postpositivism and qualitative methods. The process of data collection is done by depth interview, the data documentation and field observations were then analyzed by using interactive data analysis.

The results showed that from the aspect of the content of the policy, the lack of positive implications for the advancement of education in Aceh, good views of the achievements of students and teachers nationally and form of Islamic education, the perceived benefit of this policy is still not evenly distributed, the minimum service standards (SPM) education to remote areas is not adequate, as well as the expansion and education for all not touching people in remote areas, from the aspect, the expected changes with Islamic education was limited to only Islamic symbols, then the institution has the authority to improve education and the role of Aceh is not functioning well, the implementers of education such as school principals, teachers and education authorities are also not perform the role and function well. Education financing district / city is still dependent on the central and provincial. From the aspect of the policy context, the existence of attraction between the provincial and district education offices / town in formulating operationally on Islamic education, then the existence of certain parties that have affected the implementation of the Aceh education, low responsiveness and compliance of the executive education in implementing Islamic education.

In connection with the above research findings it is necessary to do some action. First, should the existence of a strong desire (political will) of the determinant, formulators and decision makers, in order to formulate operationally on the implementation of Islamic education. Second, there must be a quality improvement program through training for executive education, such as school principals, teachers, and school superintendent. Empowering Regional Education Council (MPD) ranging from provincial to district / city, as the institution monitoring the course of education in Aceh, as well as providing education to fix the insert in Aceh.

Abstrak :
In Indonesia, decentralization phenomenon has been done very extensive, since the landscape of politics and goverment in this country want to be reformatted to promote the widest posibble autonomy. In the rise of this study, it is natural if ...