Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal negara-negara penerima pinjaman, hingga saat ini masih merupakan salah satu isu kontroversial balk dalam tataran teori maupun empirik. Sebagian ekonom menilai, pinjaman luar negeri pemerintah hanya mampu meningkatkan konsumsi dan tidak mampu meningkatkan investasi pemerintah. Selain itu, masuknya dana pinjaman Iuar negeri ke negara-negara berkembang tersebut juga sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan pemerintah dari dalam negeri.Untuk membuktikan keabsahan opini sebagian ekonom tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal, baik terhadap sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengeksplor variabel-variabel selain pinjaman luar negeri yang turut mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi dari lembaga/instansi terkait, seperti Departemen Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dengan mengambil poriode penelitian dari tahun 1989 - 2003.Berdasarkan hasil estimasi, dana pinjaman luar negeri pemerintah terbukti memberikan dampak positif terhadap pengeluaran investasi pemerintah. Hal ini berarti, peran dana pinjaman luar negeri dalam mendorong investasi pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Dengan demikian, secara ekonomi dana pinjaman luar negeri pemerintah Iayak digunakan untuk membiayai pengeluaran investasi pemerintah. Kesimpulan lain yang cukup menarik dari penelitian ini adalah, variabel tabungan pemerintah terbukti turut menentukan perkembangan investasi pemerintah itu sendiri. Sementara itu, antara variabel investasi swasta dan investasi pemerintah memiliki hubungan yang bersifat komplementer.Untuk kasus Indonesia, pendapat yang mengatakan bahwa masuknya dana pinjaman luar negeri sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan dari dalam negeri tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan uji kausalitas Granger yang dilakukan di luar model terhadap variabel pinjaman luar negeri dan penerimaan pemerintah terungkap bahwa, apabila pengujian dilakukan dengan menggunakan data dalam valuta rupiah, maka pengaruh penerimaan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri tampaknya lebih berarti dibandingkan dengan pengaruh pinjaman luar negeri terhadap penerimaan pemerintah. Dengan demikian, variasi perubahan penerimaan dari dalam negeri tampaknya dapat mempengaruhi pinjaman luar negeri. Hasil pengujian ini sesuai dengan konsep penerimaan pinjaman luar negeri yang digunakan dalam APBN, yaitu untuk membiayai defisit APBN.Namun, apabila uji kausalitas Granger dilakukan dengan menggunakan data dalam va[uta USD, menghasilkan kesimpulan sebaliknya, yaitu pengaruh pinjaman Iuar negeri terhadap penerimaan pemerintah tampaknya lebih berarti bila dibandingkan dengan pengaruh penerimaan pemerintah itu sendiri terhadap pinjaman luar negeri. Dengan demikian, variasi perubahan pinjaman Iuar negeri tampaknya dapat mempengaruhi penerimaan dari dalam negeri. Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian dengan menggunakan data dalam valuta asing (USD) ini, sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian Peter S Heller (1975) yang dilakukan di 11 negara Afrika serta penelitian Howard Pack dan Janet Rothenberg Pack (1991) di Republik Dominika. Sedangkan, variabel pendapatan nasional, impor dan pengeluaran pemerintah balk pengeluaran investasi, pengeluaran untuk penyelenggaraan negara maupun pengeluaran untuk pemberian subsidi, terbukti mempengaruhi variabel penerimaan pemerintah secara signifikan. Selain itu, slop dari masing-masing variabel juga sesuai dengan yang dihipotesiskan atau sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendukung model. Secara umum, variabel-variabel bebas lain yang terdapat dalam model mempengaruhi variabel terikatnya secara signifikan sesuai dengan nilai variabel yang dihipotesiskan."

"Pada scat terjadi krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda dunia, banyak terjadi kehancuran pada sendi-sendi perekonomian Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia, Bank yang rnerupakan salah satu patokan keadaan perekonomian Negara mengalami kerugian besar akibat gejolak kurs, ditambah dengan memburuknya arus kas yang menyebabkan kesulitan likuiditas.Untuk mengatasi kesulitas likuiditas tersebut, Negara melalui Bank Indonesia (Bl) berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan mengeluarkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan syarat-syarat tertentu, namun diperjalanan banyak Bank-Bank dalam hal ini pemegang saham penerima BLBI melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BI seperti menyalurkan BLBI tersebut pada perusahaannya sendiri dan juga melanggar BMP K (Batas Minimal Penyaluran Kredit), dan pada akhimya para debitur pemegang saham tersebut tidak mampu untuk mengembalikan BLBI tersebut kepada BL Bank-Bank yang mengalami likuiditas dan tidak mampu mengembalikan BLBI tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan dibuatlah perjanjian berupa MSAA, MRNIA dan APU kepada debitur pemegang saham tersebut, dengan kesepakatan jika para debitur pemegang saham tersebut bisa mengembalikan BLBI yang mereka pinjam, maka Negara akan memberikan release & discharge.Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah dimungkinkan pemberian release & discharge yaitu pelepasan dari segala tuntutan hukum kepada para debitur pemegang saham yang telah melunasi kewajibannya mengembalikan BLBI yang mereka pinjam, berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan juga apakah Inpres No. 8 tahun 2002 telah tepat dikeluarkan untuk masalah release & discharge ini, serta bagaimana reaksi masyarakat Indonesia atas keluarnya release & discharge ini."

"Akumulasi utang Iuar negeri Indonesia saat ini telah menjadi persoalan serius bagi perekonomian karena beban pembayaran utang luar negeri sangat besar, dominasi utang luar negeri swasta, struktur utang luar negeri semakin jauh dari format konsesional, dan kinerja perekonomian makro yang memburuk. Ketika pemerintah dihadapkan pada keinginan untuk menurunkan besarnya utang luar negeri karena dianggap sudah terlampau tinggi, bagaimana dampak penurunan tersebut terhadap kinerja perekonomian secara makro?Tujuan studi ini adalah menganalisis permasalahan utang luar negeri Indonesia dan implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi (sustainable economic growth). Secara khusus studi ini dilakukan untuk menganalisis secara deskriptif masalah utang luar negeri Indonesia dan yang utama adalah menganalisis implikasi kebijakan penurunan stok utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta.Berdasarkan hasil pendukaan dengan pendekatan 2SLS pada model makroekonometri sederhana periode 1971-1999, pada variabel debt overhang (DEBTY) dan variabel crowding out (USX) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel-variabel tersebut akan menurunkan tingkat investasi. Simulasi dilakukan pada periode 1995-1999 dari rentang periode observasi tahun 1971 - 1999 untuk melihat dampak kebijakan penurunan stok utang luar negeri Indonesia terhadap kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa penurunan stok utang luar negeri Indonesia secara signifikan akan meningkatkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serentak, bahwa perbaikan kinerja perekonomian melalui reformasi struktural dan kebijakan yang berorientasi pada penurunan utang luar negeri mutlak dilakukan, seraya berupaya mendorong tercapainya kesepakatan dengan kreditor dalam strategi-strategi penyelesaian utang dan mengurangi secara bertahap."

"ABSTRAKKemacetan lalu lintas di Kota Metropolitan Jakarta sudah sangat parah akibat pertumbuhan populasi yang tinggi, sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi dan arus populasi ke dalam propinsi di sekitar Jakarta yang kian besar. Untuk dapat mengatasi masalah kepadatan lalu lintas dan penurunan kualitas lingkungan ini, maka pengembangan sistem transportasi massal cepat (yang kemudian akan dinyatakan dengan proyek MRT) menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi kota Jakarta dan juga Pemerintah Indonesia. Penelitian ini membahas tentang analisis kepemilikan aset dan hutang proyek Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan skenario finansial yang ada. Dimana proyek ini diperkirakan akan memulai fase konstruksi pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data-data finansial yang dibutuhkan, kemudian dihitung profit/loss structure dan cash flow yang kemudian akan dilakukan perhitungan untuk mencari rasio profitabilitas dan rasio likuiditas. Analisis finansial kepemilikan aset dan hutang dilakukan dengan berdasarkan rasio -rasio yang telah didapatkan. Hasil akhir dari penelitian ini bertujuan untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing skenario finansial yang ada, dimana keputusan diserahkan kepada pihak investor.

---

ABSTRACTTraffic congestion in metropolitan Jakarta is very severe due to high population growth, as a result of economic growth and population flows into the provinces around the greater Jakarta. To be able to overcome the problem of traffic congestion and environmental degradation, then the development of mass rapid transport system (which will then be expressed by the MRT project) to be an urgent need for the city of Jakarta and the Indonesian Government. This study discusses the analysis of asset ownership and debt Jakarta Mass Rapid Transit project is based on the existing financial scenario. Where the project is expected to begin the construction phase in 2012. The research was conducted by gathering financial data needed, and then calculated the profit / loss and cash flow structure which will then be carried out calculations to find the ratio of profitability and liquidity ratios. Financial analysis of asset ownership and debt carried by the basis of the ratio -a ratio that has been obtained. The end result of this study aims to look at advantages and disadvantages of each financial scenarios that exist, where decisions are handed over to the investor. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal dan internalterhadap cash holding perusahaan. Faktor eksternal diproksikan sebagai krisiskeuangan global dan financial constraints. Sedangkan faktor internal berupainvestment opportunities set, capital expenditures, asset liquid substitutes,leverage, dan ukuran perusahaan. Dengan mengambil sampel perusahaanperusahaannon keuangan di Indonesia periode tahun 2007-2010, penelitianmenunjukkan tingkat cash holding perusahaan pada saat krisis lebih tinggidaripada sebelum krisis. Jika dikaitkan dengan financial constraints, perusahaanyang berada dalam kondisi financial constraints memiliki cash holding yang lebihrendah daripada tidak dalam kondisi tersebut. Faktor internal yang memilikipengaruh positif signifikan terhadap cash holding yaitu investment opportunitiesset sedangkan negatif signifikan yaitu asset liquid substitutes, leverage, danukuran perusahaan.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the effect of external and internal factorson firm cash holdings. External factors proxied as the global financial crisis andfinancial constraints, while internal factors or firm characteristics proxied asinvestment opportunities set, capital expenditures, liquid asset substitutes,leverage, and firm size. The sample of this study are non-financial firms inIndonesia on the periods of 2007-2010. This study showed levels of firm cashholdings in the crisis periods is higher than before. If associated with financialconstraints, firm which are in financial constraints conditions has a lower cashholdings than not in these conditions. The internal factors that have a positivesignificant effect on cash holdings are investment opportunities set, while liquidasset substitutes, leverage, and firm size are negative significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari utang pemerintah terhadap tingkat harga dengan menggunakan model autoregressive distributed lag error correction dan menggunakan data triwulanan dari periode 1990 hingga 2011.Teori kebijakan fiskal tentang tingkat harga (FTPL) menyatakan bahwa utang pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat harga. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang maupun jangka pendek utang domestik pemerintah berperan penting dalam menentukan tingkat harga atau inflasi.

---

This study aims to analyse the effect of government debt on inflation in Indonesia using autoregressice lag error correction model based on quarterly data years 1990-2011, The fiscal theory of price level (FTPL) state that government debt has positive effect on inflation. This study result indicate that within a long-term and a short-term period, there was a balance changes in government domestic debt and inflation. The hypothesis that government domestic debt has inflationary impacts cannot be rejected for the 1990-2011 period."

"ABSTRAKPiutang negara atau hutang kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pasal 8 adalah sejumlah uangyang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidaklangsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.Pengurusan piutang negara yang macet pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepertiyang terjadi di PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia pada awalnya telah dilakukandengan membuat perjanjian kerjasama antara PT. Askrindo dengan Badan Urusan PiutangDan Lelang Negara (BUPLN) tanggal 23 Juli 1994. Perjanjian Kerjasama Pengurusan HakSubrogasi tersebut dibuat dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 49 Prp.Tahun 1960 tentang PUPN. Namun, dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusiatas perkara Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, PUPN (dahuluBUPLN) tidak berwenang lagi melaksanakan tugas pengurusan piutang BUMN, piutangBUMD, dan piutang badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimilikioleh BUMN/BUMD dan mengembalikan pengurusan piutang BUMN, piutang BUMD,dan piutang badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki olehBUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada masing-masing BUMN/BUMD.Pengembalian pengurusan piutang tersebut, mengakibatkan PT. Askrindo menghentikankerjasama pengurusan piutang dengan DJKN (dahulu BUPLN) dan melakukan pengurusanpiutang perseroan melalui mekanisme korporasi sesuai instruksi Pemerintah kepada semuaBUMN dan BUMD.

---

ABSTRACTState receivables or debt to state subject to Law Number 49 Prp of 1960 on StateReceivable Committee (PUPN) Article 8 mean certain amount of fund payable to the stateor authorities, directly or indirectly controlled by the state pursuant to regulation,agreement or others. Management of bad state receivable with State Owned Enterprise(SOE) as in the case of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia is initially made throughagreement between Askrindo and Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) onJuly 23 1994. The Agreement on Settlement of Subrogation Right is made by taking intoaccount the provisions of Law No. 49 Prp. Of 1960 on PUPN. However, with respect todecision of Constitutional Court with regard to the case Number 77/PUU-IX/2011 on 25September 2012, PUPN (formerly BUPLN) ceases to have the authority to carry out theadministration of SOE receivables, SOE receivables and receivables of any business entitywhich part or all capital is owned by State Owned Enterprise / Local Enterprise andreassign the administration of receivables of SOE, SOE receivables and receivables ofbusiness entity which part or all capital is owned by State-Owned Enterprise/LocalEnterprise which has been assigned to each State-Owned Enterprise /Local Enterprise. There-assignment of receivable administration causes PT. Askrindo terminae the jointcooperation of receivable administration with DJKN (formerly BUPLN) and carry out theadministration of corporate receivables through the corporate procedures as perinstructions of Government to all State Owned Enterprise and Local Enterprise (BUMNand BUMD)."