Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Badan Kepegawaian Negara BKN sesuai dengan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang ASN berkewajiban melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN. Dalam rangka menjalankan tugasnya, BKN memerlukan informasi perkembangan PNS dari tahun ke tahun. Informasi PNS didapat dari implementasi data warehouse kepegawaian nasional. Pengembangan data warehouse menggunakan metode Kimball Life-Cycle dengan pendekatan yang menggabungkan user-driven dan goal-driven dalam analisis kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk merancang, mengimplementasikan dan memvisualisasikan informasi dari data warehouse yang mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai manajemen PNS. Data kepegawaian akan diintegrasikan dengan data spasial yang akan memberikan nilai tambah pada informasi yang ditampilkan.

---

Badan Kepegawaian Negara BKN , Indonesian National Civil Service Agency, that has been mandated in Law of the Republic of Indonesia on the Civil State Apparatus, is obliged to conduct guidance and organize the management of civil servants. In order to undertake its duties, BKN requires global civil servants information periodically. Information on civil servants obtained from the implementation of national civil servants data warehouses. The data warehouses development is carried out based on the Kimball Life Cycle method with the combination of user driven and goal driven approach in requirement analysis. The purpose of this study is to design, implement and visualize information from data warehouses that support policy and decision making regarding civil servant management especially related to the analysis of the needs of civil servants procurement. Employment data will be integrated with spatial data that will be added value in visualizing information.

Abstrak :

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perumus kebijakan terkait APBN, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap data APBN. Data APBN yang dibutuhkan oleh BKF tersebar di beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan. Keterbatasan ini menjadikan BKF kurang maksimal dalam menghasilkan rumuskan kebijakan. Solusi pengembangan data warehouse APBN digagas untuk mengumpulkan seluruh data APBN dan menjalin sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan. Metodologi pengembangan data warehouse yang digunakan adalah metodologi Kimball / bottom up. Proses pengumpulan kebutuhan didasarkan pada kebutuhan unit kerja BKF dan rencana strategis organisasi. Alat bantu penelitian adalah Microsoft SQL Data Tools yang digunakan dalam proses ETL. Hasil penelitian ini berupa data warehouse yang berisi data APBN yang digunakan sebagai bahan analisis perumusan kebijakan serta melakukan pemantauan terkait data APBN yang dimiliki Kementerian Keuangan.

 

---

The Fiscal Policy Agency (FPA) as the unit of the Ministry of Finance which has function as a policy formulator related to the state budget, has a very high interest in the state budget data. State budget data needed by BKF is distributed in several units of the Ministry of Finance. These limitations make BKF less optimal in producing policy formulations. The state budget data warehouse design was initiated to collect all state budget data and establish synergy between units of the Ministry of Finance. The data warehouse development methodology used is the Kimball methodology. The process of gathering needs is based on the needs of the BKF work unit and the organization's strategic plan. The research tool is the Microsoft SQL Data Tool used for the ETL process. The results of this study are a data warehouse that contains state budget data that is used as material for policy analysis as well as conducting data related to the state budget needed by the Ministry of Finance.