Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Increasing technology and information caused new threat in cyberspace called cyber crime. Cyber crime is a crime that emerge as a negative impact of applications development on the internet. In analyzing the impact of cyber crime towards a state defense, it is necessary to identify risk management that can know how big the probability and consequences caused by cyber crime. The risks faced in overcoming the threat of cyber crimeis not inferior to conventional wars. This causes the identified risks has to be able to produce a state defense strategy in the face of cyber crime threat."

"Tulisan ini berfokus pada pembahasan fenomena kejahatan siber doxxing yang dialami oleh jurnalis media berita Liputan6 setelah melakukan publikasi artikel “cek fakta”. Doxxing merupakan kejahatan siber yang belakangan ini sering terjadi dalam ruang siber terhadap jurnalis dan ditujukan untuk menimbulkan kerugian signifikan pada korban meskipun dilakukan hanya melalui media siber seperti media sosial karena adanya fitur-fitur pada ruang siber terkait yang mendorong proses perilaku kejahatan siber dapat terjadi. Dengan mengacu kepada fenomena kejahatan siber sebagai data sekunder dan literatur-literatur terdahulu, tulisan ini menganalisis fenomena tersebut dengan mengidentifikasi fitur-fitur ruang siber pada kasus untuk mengetahui bagaimana kejahatan siber doxxing pada kasus menggunakan fitur-fitur tersebut. Kemudian, temuan tersebut selanjutnya diteliti dengan postulat-postulat pada teori space-transition untuk menjelaskan bagaimana fitur-fitur tersebut dengan teori space-transition menjadi sebuah proses yang mendorong kejahatan siber doxxing pada kasus dapat terjadi. Saran selanjutnya disusun berdasarkan penjelasan teoritis yang telah dilakukan.

---

This paper focuses on the discussion of the doxxing cybercrime phenomenon which happened to a journalist of Liputan6 news media following the publication of “fact check” article. Doxxing cybercrime has been prominent within the cyberspace directed at victimised journalists to impose significant harm in spite of the criminal act having only been done through cyber media such as social media due to the existence of cyberspace features which aided the said crime. Through referring to the criminal phenomenon as secondary data and to preceding literatures, this paper analyses the phenomenon by identifying cyberspace features within its context to discover how the doxxing cybercrime utilised the features. Furthermore, the findings are then contextually analysed with the postulates of space transition theory to expose how the cyberspace features and the postulates became a process which aided the doxxing against Liputan6 journalist to occur. Additional recommendations are also formed based on the theoretical analysis done."

"On radicalism of Indonesian Islam movement in cyberspace."

"Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber di Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pertahanan dan keamanan negara merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, UU No. 23 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan persandian tidak dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini antara lain mengenai kewenangan persandian yang ada pada BSSN, kewenangan persandian yang ada pada pemerintah daerah, serta hubungan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan persandian di Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan persandian di Indonesia. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas dan terang terhadap pengaturan penyelenggaraan persandian di Indonesia, khususnya melalui instrumen undang-undang.

---

Coding is an activity related to securing information and has long been used in the context of state defense and security. As technology develops, cyber security emerges as part of the national security. Based on Presidential Regulation Number 53 of 2017, the State Code and Cyber Agency (BSSN) is an institution that has the function to administer the affair of coding in the context of cyber security in Indonesia. According to Act Number 23 of 2014, the affairs of state defense and security are absolute government affairs that are entirely belong to the authority of the central government. On the other hand, Act Number 23 of 2014 regulates the affair of coding is not administered nationally by the central government, rather submitted to the regional government as a mandatory regional governmental affair that is not related to basic services. This thesis will examine the authority of the affair of coding in the BSSN, the authority of the affair of coding in the regional government, and the connection between BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. This thesis is carried out using normative juridical legal research methods. This thesis concludes that there is an authority overlap between the BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. The advice that can be given through this thesis is the need for clearer regulation for the affair of coding in Indonesia, especially by an act."

"Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan komunkasi, Jaringan 3G adalah salah satu sumberdaya terbatas yang sangat diperlukan bagi industri telekomunikasi. Pemerintah dituntut untuk mengatur dan mengawasi pemakaian sumberdaya alam tidak terbatas tersebut, salah satunya dengan mekanisme perizinan dalam Undang-undang Telekomunikasi. Perizinan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi negara. Sanksi administrasi yang diangap kurang efektif membuat sanksi pidana akhirnya menjadi jalan untuk penegakan norma hukum administrasi negara, yang dikenal dengan administrative penal law. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai administrative penal law membuat kebingungan disaat terjadi kasus pelanggaran terhadap administrative penal law yang juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kasus semacam itu di satu sisi dapat digolongkan sebagai concurus idealis, tapi disisi lain ketentuan Pasal 63 ayat (2) yang menyangkut asas lex speclialis derogat legi generalisdalam kasus ini asas lex systematische specialiteit mengingat Undang-undang Telekomunikasi dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan pidana khusus-juga perlu diperhatikan untuk menentukan ketentuan mana yang harus diterapkan.

---

Along with the advances of technology and communication, the 3G network become one of most needed limited resources for telecomunication industry. Government forced to manage and control the usage of that limited resources, one of them is the licensing mechanism on Telecomunication Act. Licensing is one kind of administrative law. The uneffectiveness of administrtative sanctions made penal sanctions be the way to enforce the administrative norm, also known as administrative penal law. Lack of understanding about administrtive penal law by the law enforcement officers made confusion when there?s case that a violation of adinistrative penal law, in the same time breaking the law of Eradication of Criminal Acts of Corruption. A case like this can categorized as concursus idealis, but in the other side, we can?t avoid the provision of article 62 (2) of The Book of penal Code (KUHP) about lex specialis derogat legi generalis-in this case, lex systematische specialiteit, becasuse both of the Telecomunication Act and Eradication of Criminal Acts of Corruption are special rules of criminal offences-also need to be considered to determine which provisions should be applied."