Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak asuh anak (hadhanah) atas anak di bawah umur oleh pasangan suami istri yang bercerai pada umumnya diberikan kepada orang tua perempuan (ibu) kandung, namun pada kondisi tertentu Hakim Pengadilan Agama memberikan hak asuh anak kepada orang tua laki-laki (ayah) kandung melalui putusan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh bagi anak di bawah umur pasca perceraian kepada orang tua laki-laki kandung dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh bagi anak di bawah umur pasca perceraian kepada orang tua laki-laki kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk sudah sesuai dengan syariat Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim tersebut didukung oleh alat bukti, saksi-saksi dan pertimbangan bahwa penetapan hak asuh anak sangat diperlukan untuk kepentingan pemenuhan hak anak. Majelis Hakim menilai bahwa tergugat kurang memberikan kasih sayang, perhatian dan tidak memiliki keteladanan yang baik bagi anak, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut mumayyiz. Akibat hukum putusan tentang pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki kandung pasca perceraian adalah adanya kepastian hukum bagi penggugat dalam melaksanakan pengasuhan anak. Akibat hukum bagi anak adalah perceraian orang tua tidak menggugurkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan. Anak tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dan kebutuhan baik materiil maupun moril dari kedua orang tuanya yang telah bercerai. ......Custody of children (hadhanah) by a divorced husband and wife is generally given to the biological parents (mother) of the woman, but in certain conditions the Religious Court Judge gives custody of the child to the biological parents of the male (father) through a court decision. The problem in this study is regarding the judge's considerations in deciding custody of minors after divorce to biological male parents and the legal consequences caused in the Religious Court Decision Number 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk. The method used to answer these problems is normative juridical research with evaluative descriptive typology. The results of the analysis show that the judge's consideration in deciding custody of minors after divorce to biological male parents in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number 1419/Pdt.G/2020/PA.Tnk is in accordance with Islamic law, the Marriage Law and the Compilation Islamic law. The judge's consideration is supported by evidence, witnesses and the consideration that the determination of child custody is very necessary for the fulfillment of children's rights. The Panel of Judges considered that the defendant lacked affection, attention and did not have a good example for the child, so the Panel of Judges decided that the two children resulting from the marriage of the Plaintiff and the Defendant were under the care of the Plaintiff as their biological father until the children were mumayyiz. The legal consequence of the decision on granting custody of minors to biological male parents after divorce is legal certainty for the plaintiff in carrying out child care. The legal consequence for the child is that the divorce of the parents does not abort the child's right to love, care and education. Children still have the right to earn a living and both material and moral needs from their divorced parents.

Abstrak :
ABSTRAK
Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pada dasarnya, semua perceraian akan dilakukan melalui pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Setelah pengadilan memutuskan bahwa perceraian tidak dapat lagi dihindari, barulah perceraian dapat dilakukan. Setelah perceraian terjadi, terdapat beberapa hal yang mengikutinya yang juga perlu untuk diselesaikan, misalnya harta yang harus dipisahkan untuk bagian suami dan bagian istri apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan sebelumnya, juga mengenai hak asuh anak apabila dalam berlangsungnya perkawinan tersebut dianugerahi anak. Tidak jarang terdapat sengketa mengenai pembagian hak asuh anak. Selain penentuan hak asuh anak, terdapat penentuan mengenai biaya pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak. Biaya ini ditentukan demi menjamin keberlangsungan hidup anak-anak dari orang tua yang bercerai tersebut agar tetap tercukupi. Baik penentuan hak asuh anak dan biaya pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak, Undang-Undang Perkawinan mengamanahkan hakim sebagai pihak yang menentukan. Namun, Undang-Undang beserta peraturan turunannya tidak menjabarkan lanjut mengenai pertimbangan dan pedoman kalkulasi bagi hakim untuk menentukan hal tersebut. Sehingga, tidak terdapat suatu parameter yang jelas dalam menentukan hak asuh dan biaya pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan hanya didasarkan pada preferensi hakim. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ketiadaan pedoman hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hak asuh anak dan kalkulasi biaya pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak menimbulkan banyak permasalahan yang tidak dapat diakomodir. Selain itu, penumpuan biaya pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak kepada sang ayah yang terlihat kaku ternyata berakar dari pembagian kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan yang juga dibagi secara kaku. Sehingga, penulis menyarankan agar diubahnya beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan dibuatnya pedoman kalkulasi biaya pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak di Indonesia.

---

ABSTRACT
Divorce may be the last choice for married couples after all efforts they have been made to maintain the household. Basically, all divorce will be conducted through a court and decided by a judge. After the court decides that divorce can no longer be avoided, then divorce could be carried out. After the divorce occurs, there are several things that follows that also need to be resolved, for example assets that must be separated for the husband and wife if there is no prenuptial agreement, also regarding child custody if the marriage is endowed with a child. Not infrequently there are also disputes regarding to the child custody. In addition to child custody, there is a determination regarding the costs of child support. These costs are determined in order to ensure the prosperity of the children after the divorced of their parents. Both the determination of child custody and the costs of child support, Indonesia Marriage Act entrusts the judge as the deciding party. However, the Act and its derivative regulations do not elaborate further on the considerations and calculation guidelines for judges decisions. Thus, there is no clear parameter in determining custody and costs of child support and it is only based on the preferences of the judge. In writing this thesis, the author use the normative juridical research method or research with a qualitative approach. Based on the analysis conducted by the author, the absence of a judges guideline to consider the decision of child custody and the calculation of the costs of child support raises many problems that cannot be accommodated. In addition, the child support costs that depending to the father that seems rigid turned out comes from the division of husband and wife obligations in the Marriage Act which is also divided rigidly. Thus, the authors suggest that amendments to several articles in the Marriage Law and the making of guidelines for calculating the costs of child support in Indonesia.

Abstrak :
Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dengan memperoleh keturunan. Kewajiban orang tua untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, karena keharmonisan dalam rumah tangga merupakan hal yang terpenting untuk berkembangnya anak secara jasmani maupun rohani. Namun perkawinan tidak selalu dapat berjalan dengan harmonis, pada kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan oranq tua yang bercerai mendapatkan hak asuh atas anak dibawah umur dan memahami akibat hukum yang timbul apabila orang tua yang memperoleh kuasa asuh terhadap anak tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normative dengan tinjauan terhadap hukum perkawinan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan hak asuh anak dibawah umur akibat putusnya perkawinan karena perceraian orang tuanya guna mengetahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan tanggung jawab orang tua setelah terjadinya perceraian tidak menyebabkan hapusnya kekuasaan orang tua, sedangkan untuk anak yang masih di bawah umur akan berada dalam asuhan ibunya sedangkan biaya pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab bapak dan apabila bapak tidak mampu, maka pengadilan akan menentukan bahwa ibu akan ikut memikul biaya pemeliharaan tersebut. Namun dalam hal-hal tertentu hakim dapat menetapkan hak asuh jatuh kepada bapak, apabila ibu dari anak tersebut berkelakuan buruk dan tidak dapat menjadi orang tua yang baik bagi anaknya. Apabila orang tua yang mendapatkan hak asuh tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, sedangkan orang tua yang lain yang tidak mendapatkan kuasa asuh juga melalaikan kewajibannya, maka didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua terhadap anak dan mengangkat seorang wali bagi anak tersebut. Pencabutan kekuasaan ini menyebabkan hilangnya hak orang tua atas anak, tetapi tetap tidak mengurangi kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan Serta pendidikan. anaknya yang' masih dibawah umur tersebut sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Abstrak :
Tujuan suatu perkawinan pada intinya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Walaupun begitu, dengan alasan-alasan tertentu perkawinan dapat putus karena perceraian. Perceraian menimbulkan beberapa akibat, antara lain terhadap hubungan orang tua dengan anak di bawah umur. Dengan bercerainya kedua orang tua, harus ditentukan dengan orang tua yang manakah anak akan tinggal. Pasal 41 butir a Undang-Undang no. 1 tahun 1914 tentang Perkawinan menentukan bahwa apabila terjadi berselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya. Putusan ini menentukan siapa yang berhak mengas uh anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak. Pada kenyataannya, putusan mengenai penguasaan anak didasarkan pada permohonan para pihak, sehingga kepentingan anak belum tentu benar-benar terwakili. Untuk itu, dirasa perlu untuk melibatkan pihak tertentu yang dapat memperhatikan dan mewakili kepentingan anak dalam proses pemeriksaan mengenai penguasaan anak ini. Selain itu hak penguasaan dalam prakteknya diberikan oleh hakim dalam bentuk perwalian, padahal dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur bahwa kekuasaan orang tua beralih menjadi perwalian setelah Grang tua bercerai. Pemakaian "perwalian" oleh hakim ini menimbulkan ketidak seragaman dan kerancuan dalam bidang hukum Seharusnya, berdasarkan pengaturan yang ada, penguasaaan terhadap anak tidak diberikan dalam bentuk perwalian. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pengaturan yang ada ini mungkin akibat tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguasaan anak. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membentuk peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai penguasaan anak. Peraturan ini harus meliputi: 1. dalam bentuk apa penguasaan anak diberikan, 2. hal-hal apa saja mengenai kepentingan anak yang harus diperhatikan, dan 3. bagaimana proses pemeriksaan dan penentuan hak penguasaan anak dilangsungkan.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Salah satu akibat perceraian adalah dampaknya bagi anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan tersebut. Tak jarang hal tersebut kemudian menimbulkan sengketa tersendiri dalam perkara perceraian. Atas dasar hal tersebut, pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian tentu diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian menekankan pada data sekunder yaitu penggunaan norma-norma hukum tertulis dan perbandingan mengenai hukum Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indoensia masih perlu dilengkapi dan dilakukan perubahan-perubahan. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan didorong untuk melakukan perubahan tersebut sehingga penerapannya dapat diberlakukan dengan jelas dan tegas. ......This thesis explains the comparison of child custody regulation due to a divorce between Indonesia and Texas, United State of America. One of the consequences of a divorce is the impact on the child/ren in the marriage. This can eventually lead to another dispute within the divorce itself. Therefore, a detailed and definite law regarding legal child custody due to a divorce is certainly necessary. This study was conducted using normative juridical approach, which emphasized on secondary data, such as the application of the legal norms and comparison of the laws between Indonesia and Texas, United State of America. The result of this study illustrates the current need of improvement in the regulation regarding legal child custody study in Indonesia. The government, as the stake holder, is encouraged to make changes and improve, so that the implementation can be applied clearly and improved.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai akibat perceraian dalam Perkawinan Adat Toraja terhadap harta benda perkawinan dan hak asuh anak, dimana seperti yang diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat akan berbeda akibat hukumnya jika terjadi perceraian, dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan secara hukum Negara, yang dilakukan dengan studi putusan No. 41 /Pdt.G/2009/Pn.Mkl. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melakukan penelitian lapangan Field Research dan penelitian kepustakaan Library Research . Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu pemangku adat Ada rsquo; , keluarga atau masyarakat yang pernah melihat langsung proses pelakasanaan cerai secara adat di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam putusan tersebut, hakim lebih mengacu hukum adat Toraja dibandingkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan dan hak asuh anak. ......This thesis discusses the effect of divorce in the marriage of Adat Toraja to the marriage and custody of the child, with the study of decision no. 41 Pdt.G 2009 Pn.Mkl. The research method used in data collection is doing field research and library research . Primary data were obtained from interviews with related parties, ie adat stakeholders Ada 39 , families or communities who had seen the indigenous divorce process in Tana Toraja Regency. While the secondary data obtained from the literature and books related to the problems that the author carefully. Both primary and secondary data were analyzed qualitatively. The result of the research shows that in the judgment, judges refer Toraja custom law more than Law no. 1 year 1974 on Marriage in determining the effect of divorce on the property of marriage and custody of the child.

Abstrak :
Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seorang anak yang lahir akibat perkawinan campuran kedua orang tuanya secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sejak berlakunya Undang?Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dalam perkawinan campuran memperoleh hak kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya hingga berusia 18 tahun. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah Status Kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Bagaimana status hukum harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku. Untuk menjawab hal tersebut metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan sifat penulisan deskriptif analisis yang memberikan gambaran dan memaparkan keseluruhan dari objek yang diteliti dan menganalisisnya dengan mengacu pada asas?asas hukum doktrin?doktrin serta peraturan perundang?undangan. Kasus yang diangkat dalam penulisan ini berawal dimana Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat yang membawa akibat kepada anak, kewarganegaraan dan harta benda, dimana hak pengasuhan jatuh kepada ayah yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, dalam hal ini hakim mengacu kepada Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yang mana kurang memberikan perlindungan terhadap hak wanita warga negara Indonesia dan terhadap harta benda tergantung kepada ada atau tidaknya perjanjian kawin yang dibuat pada saat sebelum dilakukan pernikahan. ......In Act No. 62 of 1958, a child who born from parents? mixed marriages automatically follow his father's nationality. Since the enactment of Act No. 12 of 2006, children in mixed marriages have a limited right to dual nationality which follows the nationality of their parents until the age of 18 years-old. The main issue of this essay is how the citizenship status of the children due to mixed marriage in different nationality before and after the enactment of Citizenship Act No. 12 of 2006 and how the legal status of the property in inter-nationality marriages toward to the Supreme Court Decision No. 598 C / Rev. / 2006 between Surtiati Wu and Dr. Charlie Wu aka Wu Chia Hsin in terms of the applied Act. In order to answer that issue, the method which is been used in this essay is the method of writing with juridical normative character with descriptive analysis which provides an overview and describes the entirety of the object of study and analyzing it based on the reference of the principles of legal doctrines and statutory regulations. The case in this paper begins where the plaintiff sued the defendant to divorce where the result of the divorce impacting the children , citizenship and property, which falls to the father custody of a United States citizen, in this case the judge simply refers to the prior Citizenship Act which provide less protection for women's rights of the Indonesian citizens, and for the property,it depends on the existence or in-existence of the prenuptial agreement which made at the time before the marriage.