Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan publik adalah ranah yang tepat untuk dibicarakan ketika kita akan membahas tentang diskursus kesetaraan dan keadilan. Kebijakan publik bukan dibuat secara cuma-cuma, melainkan ada dasar moralitas yang membentuknya. Kebijakan publik kerap kali menghasilkan produk yang diskriminatif terhadap kaum minoritas khususnya perempuan. Oleh karena itu, dalam setiap pembentukan kebijakan perlu adanya beberapa ukuran atau standard yang dapat mempromosikan kepentingan semua orang khususnya mempromosikan kapabilitas tiap manusia. hal ini penting untuk dilakukan, agar apapun moralitas di balik sebuah kebijakan publik, kebijakan yang dibuat tidak terjebak pada diskriminasi suatu kaum. Kemudian, teori kapabilitas central human functional capabilities dari Martha Nussbaum akan menjadi standard bagaimana sebuah kebijakan publik seharusnya dibuat.

---

ABSTRACTPublic policy is the precise zone to talk about equality and justice discourse. Public policy have the basis of morality that stand behind them. Public policy often going to be discriminate some people or community. Therefore, the basis of morality in discriminative public policy i.e. cultural relativism would be a discussion on this research. Capabilities approach central human functional capabilities from Martha Nussbaum will be standard to empower women rights and also promoting non discriminative public policy."

"Pengaruh yang kuat paham Relativisme Budaya dalam konteks negara-negara Timur, Komunis, maupun Gerakan Non-Blok yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas dan kebudayaan sehingga menganggap paham Universalisme merupakan bagian dari Imperialisme Budaya. Penolakan tersebut termanifestasi dalam batasan-batasan hak asasi yang termuat secara eksplisit pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara sehingga perlu ditelaah secara komprehensif tentang pembatasan hak asasi dalam konstitusi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Doktrinal dalam mengkaji secara teoritis dan historis-filosofis perumusan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 perihal pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai historis-filosofis yang ditelisik mulai dari para pendiri bangsa hingga konsolidasi reformasi Indonesia yang tetap mempertahankan kekhas-an nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Demikian, korelasi paham Relativisme Budaya dengan pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi menjadikan paradigma pembatasan hak asasi di Indonesia menemukan formula hak asasi dalam perpaduan paham antara Universalisme dengan Relativisme Budaya menjadi Pluralisme yang berlaku secara preskripsi di Indonesia.

---

The strong influence of the understanding of Cultural Relativism in the context of Eastern countries, Communists, and Non-Aligned Movements that uphold the values of collectivity and culture so that they consider the understanding of Universalism to be part of Cultural Imperialism. This rejection is manifested in the limitations of human rights that are explicitly contained in the Constitution or the country's constitution, so it is necessary to comprehensively examine the restrictions on human rights in the constitution. The legal research method used is Doctrinal in studying theoretically and historically-philosophically the formulation of Article 28J of the 1945 Constitution regarding the restriction of Human Rights in Indonesia. The results of the study show that the historical-philosophical values examined starting from the founders of the nation to the consolidation of Indonesian reform that still maintains the uniqueness of the values of the nation and state. Thus, the correlation of the understanding of Cultural Relativism with the restriction of Human Rights in the Constitution makes the paradigm of human rights restriction in Indonesia find a human rights formula in the combination of the understanding of Universalism and Cultural Relativism into Pluralism which applies by prescription in Indonesia."