Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terdapat konsekuensi hukum terkait pengalihan dan pengubahan bentuk bangunan cagar budaya yang dikuasai secara pribadi, yang tidak bisa dilakukan tanpa izin pemerintah yang berwenang. Sengketa TUN berkaitan dengan penetapan status bangunan cagar budaya tanpa izin ditemukan di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg dengan pihak penggugat para ahli waris Alrmarhum ES melawan Bupati Sumedang. Tesis ini berbasis metode penelitian doktrinal, dengan mengangkat dua pembahasan masalah yakni permasalahan mengenai kesesuaian penerbitan penetapan status bangunan cagar budaya pada putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemilik bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tanpa persetujuan. Sesuai peraturan perundang-undangan yaitu UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN serta UU Cagar Budaya, penetapan status cagar budaya pada putusan PTUN Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg cacat prosedur dan substansi. Tersedia penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif (antara lain berupa keberatan dan banding administrasi) dan gugatan ke PTUN. Masih dapat ditemukan kekosongan hukum dalam penetapan bangunan cagar budaya sehingga seharusnya pemilik dilibatkan dalam proses penetapannya dan selain diberitahukan penetapannya pada pemilik tanah status cagar budaya juga harus dicatatkan dalam buku tanah. Hal ini menjadi sorotan guna terselenggaranya kepastian hukum sebagai perlindungan hak kepada penguasa bangunan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur tentang pendaftaran cagar budaya, sehingga pengaturan mengenai pendataan dan publikasi cagar budaya perlu diatur lebih lanjut dan membutuhkan kerjasama antara BPN dan Dinas Budaya. Penting juga untuk memperhatikan keterlibatan profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas bangunannya. ......Legal consequences exist related to the transfer and change of form of privately controlled cultural heritage buildings. The dispute relating to determining the status of cultural heritage buildings was found in the Bandung State Administrative Court (PTUN) Decision Number 121/G/2019/PTUN.Bdg between the bulding owner against the Regent of Sumedang. Based on doctrinal research methods, this thesis spotlights specifically about the conformity of publication of the determination of the status of cultural heritage buildings based on applicable laws and regulations and the legal protection that can be done by cultural heritage building owner without owner’s approval. Based on the Government Administration Law and PTUN Law as well as the Cultural Heritage Law, the determination of cultural heritage status in the Bandung PTUN decision Number 121/G/2019/PTUN.Bdg is procedurally and substantively flawed. TUN settlements are available through administrative measures (including approval and administrative appeals) and lawsuits to the PTUN. Legal vacuum exists in determining cultural heritage buildings, so apart from involvement of the owner in the determining process and notifying the owner with the result, the status of cultural heritage land must also be recorded in the land book. This is highlighted in order to emphasize legal certainty as a protection for the rights of building owners. Legislative regulations only regulate the registration of cultural heritage, so regulations regarding data collection and publication of cultural heritage need to be regulated and require cooperation between BPN. It is also important to pay attention to the involvement of the Notary profession and Land Deed Officials.

Abstrak :
ABSTRAK
Prinsip-prinsip perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata merupakan prinsip-prinsip lama yang telah dikodifikasikan dalam berbagai ketentuan hukum perang dan hukum humaniter internasional yang saat ini berlaku seperti Convention (IV) respecting to the Laws and Customs of War on Land 1907 dan The Hague Convention for the Protection of the Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut diaplkasikan dalam berbagai lembaga-lembaga peradilan internasional seperti The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.(ICTY) Salah satu kasus yang ditangani ICTY adalah kasus Jadranko Prlic et al yang berkaitan dengan penghancuran benda budaya Stari Most di Mostar, Bosnia-Herzegovina.

---

ABSTRACT
The principles of the protection of cultural property during armed conflict is an old principles that have been codified in various provisions of the laws of war and international humanitarian law currently in force such as the Convention (IV) respecting to the Laws and Customs of War on Land in 1907 and The Hague Convention for the Protection of the Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954. The principles set forth in the provisions of the law in various international judicial institutions such as the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). One of the cases handled by the ICTY is Jadranko Prlic et al case relating to the destruction of cultural property Stari Most in Mostar, Bosnia-Herzegovina.