Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perlindungan dalam Undang-Undang Cagar Budaya merupakan salah satu pilar dari paradigma pelestarian cagar budaya selain pengembangan dan pemanfaatan. Salah satu upaya perlindungan adalah zonasi. Zonasi kawasan Kota Lama Tambang Sawahlunto masih belum diterapkan karena kajian yang dibuat sebelumnya masih belum sesuai dengan fungsi zonasi seharusnya sehingga perlu dilakukan pembagian dan penerapan ulang. Hal itu disebabkan oleh pengletakan atau pembagian sistem zonasi yang perlu dilakukan perbaikan lagi, sehingga penerapan ataupun penetapannya baru dapat dilakukan. Sehingga penerapan zonasi belum bisa dilakukan sampai saat ini. Padahal zonasi sangat penting dalam perlindungan cagar budaya, apalagi dilihat bahwa Sawahlunto telah ditetapkan sebagai warisan dunia (World Heritage). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui rencana penerapan fungsi zonasi di Kawasan Sawahlunto, Sumatera Barat. Dengan demikian masyarakat memperoleh gambaran mengenai pelestarian situs warisan budaya ini di antara situs-situs yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembagian zonasi yang tepat untuk diterapkan pada kawasan Sawahlunto sebagai kawasan living city yang terdiri dari zona inti dan zona penyangga. Untuk memberikan perlindungan optimal bagi zona inti, maka area zona penyangga secara keseluruhan mengelilingi zona inti, sehingga dapat tetap menjaga nilai penting yang terdapat pada zona inti Kawasan Sawahlunto. ......Protection in the Cultural Conservation Law is one of the pillars of the cultural heritage preservation paradigm in addition to development and utilization. One of the protection efforts is zoning. The zoning of the Sawahlunto Old Mine City area has not yet been implemented because the studies previously made are still not in accordance with the zoning function it should have so that it needs to be divided and re-applied. This is caused by the laying or division of the zoning system that needs to be repaired again, so that its implementation or determination can only be carried out. So that the application of zoning can not be done until now. Whereas zoning is very important in protecting cultural heritage, especially considering that Sawahlunto has been designated as a world heritage (World Heritage). The purpose of this study was to determine the plan for implementing the zoning function in the Sawahlunto Region, West Sumatra. Thus, the public gets an idea about the preservation of this cultural heritage site among the sites in West Sumatra. While the method used in this study is a qualitative research method. The results of this study indicate that the zoning division is appropriate to be applied to the Sawahlunto area as a living city area consisting of a core zone and a buffer zone. To provide optimal protection for the core zone, the buffer zone area as a whole surrounds the core zone, so as to maintain the important values contained in the core zone of the Sawahlunto Area.

Abstrak :
Dalam penelitian ini membahas interpretasi narasi dari berita, pemilik dan publik terkait puri kerajaan di Bali. Puri   merupakan  tempat tinggal raja yang  masih bertahan sampai saat ini walau tidak ada lagi sistem kerajaan.  Bekas istana raja tersebut masih dihuni oleh keluarganya dan dilestarikan sebagai pusat perawatan nilai-nilai seni dan  kebudayaan.  Tujuan penelitian ini mengetahui (1) nilai-nilai penting apa yang masih dipertahankan sampai saat ini dalam merawat dan melestarikan Puri, dan (2)Interpretasi dan Pembingkaian Pemilik dan Publik tentang Cagar Budaya Puri Kerajaan di  Bali. Penelitian ini menggunakan analisis model Robert Entman dan juga pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap. Raja, Bendesa (Kepala Desa Adat ) mewakili tokoh masyarakat,komunitas terkait  serta pemerintah kabupaten puri itu berada. Temuan dalam penelitian ini dari dua puri yang diteliti, narasi di media dengan  interpretasi dari pemilik dan stakeholder adalah sama. Puri menjadi bagian dari budaya di Bali karena peninggalan dari kerajaan terdahulu. Puri tidak  hanya dilestarikan sebagai warisan fisik namun juga berfungsi dalam kebudayaan, adat dan keagamaan. Selanjutnya, puri yang belum ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya sejatinya memiliki nilai-nilai penting yang tertulis di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yakni, nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Pelestarian puri juga tidak lepas dari peran masyarakat setempat, baik warga adat maupun warga beragama Islam. ......This study discusses the interpretation of narratives from news, owners and the public related to royal castles in Bali. Puri was the residence of the king who still survives today even though there is no longer a royal system.  The former king's palace is still inhabited by his family and is preserved as a centre for the care of artistic and cultural values.  The purpose of this study is to know (1) what values are still maintained today in nurturing for and preserving Puri, and (2) Interpretation and Framing of Owners and The Public about puri Royal Cultural Heritage in Bali. This study uses Robert entman's model analysis and also a qualitative approach with in-depth interviews of the king breed, Bendesa (Traditional Village Head) representing community leaders, related communities and the district government. The findings in this study are from the two castles studied, puri became part of the culture in Bali because of the relics of the previous kingdom. Puri is not only preserved as a physical heritage but also functions in culture, customs and religion. Furthermore, castles that have not been determined to have their status as cultural heritage actually have important values written in regulations “Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2010  tentang Cagar Budaya “ which has an important value for history, science, education, religion, and /or culture. The preservation of puri is also inseparable from the role of local communities, both indigenous people and residents who are not included in indigenous village communities.

Abstrak :
Sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam pelestarian benda cagar budaya, maka konservasi koleksi yang ada di museum menjadi penting agar dapat selalu menjaga nilai-nilai yang ada dalam setiap koleksinya. Museum Kebangkitan Nasional memiliki koleksi tekstil yang berpotensi menjadi koleksi nasional yaitu Jubah Sultan Thaha dengan kondisi mengalami kerusakan sehingga perlu dikonservasi secara kuratif. Dalam proses konservasi yang dilakukan terdapat kekurangan berupa kurangnya dokumentasi koleksi secara tertulis maupun visual. Penelitian ini menyajikan pemaknaan jubah Sultan Thaha melalui significance assessment ditinjau dari studi kasus konservasi tekstil. Secara garis besar kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana objek atau koleksi yang dikelola oleh museum menjadi penting. Nilai penting tersebut diperlukan oleh konservator untuk menangani koleksi museum mulai dari preservasi hingga konservasi. Penelitian ini sekaligus memberikan rekomendasi rumusan konservasi tekstil yang ideal berdasarkan pendapat para ahli konservasi ditinjau dari konservasi Jubah Sultan Thaha. ......A museum plays a central role in conserving cultural heritage. Hence, conserving museum collections is pivotal for preserving the values of the collection. The museum of National Awakening has a potential national collection that requires curative conservation due to its damaged condition, i.e., Sultan Thaha Robes. In the conservation process, there are shortcomings in the form of a lack of written and visual collection documentation. This study presents the meaning of Sultan Thaha's robes through a significance assessment in terms of textile conservation case studies. This research aims to answer the question of why and how objects or collections managed by museums are important. This important value is needed by conservators to handle museum collections ranging from preservation to conservation. This research also provides recommendations for the formulation of the ideal textile conservation based on the opinion of conservation experts in terms of the conservation of the Sultan Thaha robe.

Abstrak :
ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah Air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat dan langkah nyata untuk melindunginya. Ketika hukum dan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Bawah Air tidak cukup kuat untuk melindunginya, maka Indonesia yang kaya Benda Cagar Budaya Bawah Air akan banyak kehilangan data sejarah. Tulisan ini akan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cagar Budaya Bawah Air berikut permasalahan hukumnya serta menawarkan beberapa poin kritik yang dapat dijadikan acuan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut dan melangkah ke depan dalam rangka melindungi Cagar Budaya Bawah Air.

---

ABSTRACT The Indonesian watersterritory which is rich in shipwreck sites is both a blessing and a problem. The case of theft on valuable objects from the sinking ship cargo in Indonesian waters has been going on since the beginning of the development of underwater archeology in the era of the 1970s, and still continues to recent day. Considering potential threats of Indonesian underwater cultural heritage, a strong legal basic and concrete steps are needed for protecting them. Without the strong law enforcement, Indonesia will lose most of its valuable historical data. This paper will review the laws and regulations related to underwater cultural heritage along with legal issues and offer some points of criticism that can be used as a reference in revising these laws and regulations and moving forward in order to protect underwater cultural heritage.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengelolaan terhadap Perkampungan Adat Nagari Sijunjung yang merupakan kawasan cagar budaya yang bersifat monumen hidup. Penelitian yang dilakukan terhadap Perkampungan Adat Nagari Sijunjung bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara dalam proses pengumpulan data. Perkampungan Adat Nagari Sijunjung merupakan monumen hidup yang di dalamnya merupakan kombinasi antara warisan budaya tak benda dengan warisan budaya bendawi, sifatnya yang merupakan monumen hidup memerlukan pengelolaan yang tepat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pendukung kebudayaan di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, disaat yang bersamaan kepentingan pelestarian cagar budaya juga dapat dilaksanakan mengingat Perkampungan Adat Nagari Sijunjung juga memiliki bangunan cagar budaya berupa rumah gadang yang sudah semakin sedikit keberadaannya. Berkaitan dengan pengelolaan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pengelolaan yang tepat dan menguntungkan bagi semua pihak adalah pengelolaan kolaboratif yang melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah di dalam satu badan pengelola. ...... This thesis discusses the management of Perkampungan Adat Nagari Sijunjung which is a cultural heritage area that is a living monument. The research conducted on Perkampungan Adat Nagari Sijunjung is qualitative by conducting interviews in the data collection process. Perkampungan Adat Nagari Sijunjung is a living monument in which a combination of non-cultural heritage with cultural heritage, its nature which is a living monument requires proper management in order to provide benefits for the cultural supporters of the Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, while at the same time conservation interests Cultural heritage can also be implemented, considering that the Perkampungan Adat Nagari Sijunjung also has a cultural heritage building in the form of a rumah gadang (big house) that has fewer existence. In relation to the management of Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, based on the research, it is found that proper and profitable management for all parties is a collaborative management involving community and government elements within a single governing body.