Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel - variabel yang berpengaruh terhadap intensi penggunaan cryptocurrency pada Gen Z Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pembagian survey secara daring dengan jumlah responden sebanyak 230 responden. Penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model dengan teknik analisis deskriptif menggunakan nilai rata-rata / mean yang dijelaskan. Hasil dari penelitian ini dapat membuktikan bahwa seluruh variabel berpengaruh terhadap intensi penggunaan cryptocurrency. Variabel dengan nilai tertinggi adalah perceived risk dan juga social influence serta performance expectancy yang disebabkan karena keadaan di Indonesia sendiri terkait penggunaan teknologi yang sudah maju dan keadaan masyarakat yang up to date dengan pembahasan yang terbaru. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu penelitian ini hanya berfokus pada Generasi Z saja dan tidak dapat mewakili keadaan di Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini sendiri masih jarang terlebih khususnya mengenai cryptocurrency. ......This study aims to analyze the variables that influence the intention to use cryptocurrency in Gen Z Indonesia. This study used an online survey distribution method with a total of 230 respondents. This study uses the theory of Technology Acceptance Model with descriptive analysis techniques using the average / mean value described. The results of this study can prove that all variables affect the intention to use cryptocurrency. The variables with the highest scores are perceived risk, social influence and also performance expectancy due to the conditions in Indonesia itself related to the use of advanced technology and the state of society which is up to date with the latest discussions. In this study there are limitations, namely this research only focuses on Generation Z and cannot represent the situation in Indonesia as a whole. This research itself is still rare, especially regarding cryptocurrencies.

Abstrak :
Cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai bentuk aset digital berbasis atau mata uang virtual pada jaringan yang didistribusikan, dan banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain. Menurut Badan Pengatur dan Perdagangan Berjangka Komoditas (“Bappebti”) mata uang kripto dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa yang akan datang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10/2011. Setelah mempertimbangkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Bappebti mengeluarkan peraturan yang memberikan skema peraturan umum terperinci tentang pengoperasian pasar berjangka aset kripto fisik melalui Peraturan Bappebti No. 5/2019 tentang Ketentuan Teknis yang Mengatur Perdagangan Berjangka Fisik Aset Crypto. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana regulasi mengenai prinsip mengenal nasabah dalam kaitannya dengan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaann terorisme serta rekomendasi FATF dalam perdagangan aset kripto? 2) Bagaimana implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh Tokocrypto? Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Bappebti No.5 / 2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Bappebti sebagai regulator untuk ketentuan teknis perdagangan aset kripto telah menerapkan langkahlangkah manajemen risiko sekaligus menetapkan persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat, seperti melakukan Uji Tuntas Pelanggan (“CDD”). ......Cryptocurrencies can be classified as a form of digital asset based or virtual currency on network that is distributed across, and many cryptocurrencies are decentralized network based on blockchain technology. According to Commodity Futures Trading and Regulatory Agency (“Bappebti”) cryptocurrencies are considered as commodity which can be traded in future exchanges, in respect to Law Number 32 of 1997 about Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 /2011. After having considered crypto assets trading as a commodity. Bappebti issued a regulation which provide a detailed general regulatory scheme on the operation of the physical crypto-asset futures market through Bappebti Regulation No. 5/2019 on Technical Provisions Governing Physical Futures Trading of Crypto Assets. This thesis has the research question of 1) How is the regulation regarding to Know Your Customer Principle in relation to anti-money laundering and counter terrorism financing policy and FATF Recommendations on physical trading of crypto asset? 2) How is the implementation of Know Your Customer Principles in combating money laundering and counter terrorism financing program by Tokocrypto? This thesis uses the normative juridical research method, based on regulation stated in Bappebti Regulation No. 5/2019 as well as other laws such as prevention and eradication of money laundering crime and prevention and eradication of terrorism financing. Bappebti as the regulator for the technical provision of crypto asset trading has both implemented risk management measures as well as stipulating risk management requirements for all parties involved, such as performing Customer Due Dilligence (“CDD”).

Abstrak :
Penelitian ini mengidentifikasi 3 faktor asset pricing model untuk cryptocurrency. 3 faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah market risk premium dari cryptocurrency, size yang berdasarkan market kapitalisasi, dan network-value-to transaction ratio (rasio NVT). Menggunakan 18 jenis cryptocurrency sebagai objek penelitian pada periode 01 Januari 2016 hingga 25 September 2019. Penulis menemukan bahwa hampir seluruh jenis cryptocurrency memiliki estimasi tingkat pengembalian yang dipengaruhi oleh 3 faktor model dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa tiga faktor model dalam penelitian ini bisa menjelaskan estimasi tingkat pengembalian cryptocurrency dengan cukup baik.

---

This paper identifies three factor pricing model for cryptocurrency, which are related to cryptocurrency`s market risk premium, size (market capitalization), and network-value-to transaction ratio (NVT ratio). Using 18 cryptocurrencies over the period from 01 January 2016 to 25 September 2019, the results show that most cryptocurrencies have significant exposures to proposed three factors pricing model, which means the proposed three factors pricing model can explain average cryptocurrency excess return well.

Abstrak :

Investasi Cryptocurrency telah menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat muslim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti potensi keuntungan yang tinggi, kemudahan dalam berinvestasi, dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, meskipun tidak sesuai dengan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh MUI, masih banyak masyarakat muslim yang tetap berinvestasi atau melakukan jual beli Cryptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, pengetahuan, dampak COVID-19, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, Pandangan tentang Hukum Syariah Cryptocurrency, dan keuntungan terhadap minat masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan trading Cryptocurrency selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel sebanyak 400 responden masyarakat Indonesia berusia 22 - 36 tahun. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh negatif terhadap sikap masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan trading Cryptocurrency. Pengetahuan, dampak COVID-19, sikap, dan keuntungan memiliki pengaruh positif terhadap intensi masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan trading Cryptocurrency. Pandangan tentang Hukum Syariah Cryptocurrency memiliki pengaruh negatif terhadap intensi masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan trading Cryptocurrency. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan edukasi tentang Cryptocurrency kepada masyarakat muslim Indonesia, terutama tentang manfaat dan risiko dari investasi Cryptocurrency, serta regulasi terkait hukum syariah yang telah dikeluarkan oleh MUI. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan regulasi yang jelas tentang Cryptocurrency, termasuk regulasi yang terkait dengan hukum syariah. ......Cryptocurrency investment has become an attractive alternative investment for Indonesians, including Muslims. This is due to several factors, such as the high potential for profit, ease of investment, and flexibility in transactions. However, despite being not in accordance with Islamic law as stipulated by the Indonesian Ulema Council (MUI), there are still many Muslims who invest or trade cryptocurrencies. This study aimed to analyze the influence of religiosity, knowledge, COVID-19 impact, attitude, subjective norm, perceived behavioral control, sharia perspective, and profit on the interest of Indonesian Muslims in trading cryptocurrencies during the COVID-19 pandemic. This study used a survey method with a sample of 400 Indonesian respondents aged 22-36 years old. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that religiosity did not have a negative effect on the attitude of Indonesian Muslims towards trading cryptocurrencies. Knowledge, COVID-19 impact, attitude, and profit had a positive effect on the intention of Indonesian Muslims to trade cryptocurrencies. Sharia perspective had a negative effect on the intention of Indonesian Muslims to trade cryptocurrencies. Based on the results of this study, the government and related institutions need to provide education about cryptocurrencies to Indonesian Muslims, especially about the benefits and risks of cryptocurrency investment, as well as regulations related to Islamic law that have been issued by MUI. In addition, the government also needs to provide clear regulations on cryptocurrencies, including regulations related to Islamic law

Abstrak :

Berkembangnya cryptocurrency atau mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi merupakan suatu inovasi termutakhir di bidang finansial. Eksistensi cryptocurrency memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan sebuah transaksi. Dengan menggunakan teknologi blockchain dan sistem peer-to-peer memungkinkan para penggunanya untuk bertransaksi secara anonim. Keunggulan yang dimiliki oleh cryptocurrency tersebut, sejalan dengan perkembangannya, membuat para pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk menciptakan metode pencucian uang yang baru. Oleh karena itu, Financial Action Task Force on Money Laundering selaku lembaga internasional yang mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dirujuk oleh negara-negara dalam membuat kebijakan terkait dengan potensi kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency ini. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency dengan merekomendasikan negara-negara untuk merumuskan kebijakan dengan melakukan pendekatan Risk-Based Approach yang menciptakan kolaborasi secara proaktif dalam berbagi informasi mengenai risiko pencucian uang dalam sebuah ekosistem cryptocurrency. Hal demikian menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah instrumen hukum pencucian uang yang ada di Indonesia sudah cukup dan relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan tersebut. Dengan demikian, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tipologi dan juga metodologi pencucian uang melalui cryptocurrency serta cara pencegahannya, yang nantinya dapat dijadikan rujukan bagi para regulator dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan pencucian uang pada sektor ini.

---

The development of cryptocurrency using cryptographic technology is the latest innovation in the financial sector. The existence of cryptocurrency provides various simplicities for its users in conducting a transaction. By using blockchain technology and peer-to-peer system, it allows its users to conduct transaction anonymously. The advantages of cryptocurrency are, in line with its development, making criminals use them to create new money laundering methods. Therefore, the Financial Action Task Force on Money Laundering as an international institution that develops policies to combat money laundering issues recommendations that can be referenced by any countries in making policies related to money laundering potential through cryptocurrency. The recommendation aims to minimize money laundering through cryptocurrency by recommending countries to formulate policies by adopting a Risk-Based Approach that creates proactive collaboration in sharing information about the risks of money laundering in a cryptocurrency ecosystem. This raises a big question whether the legal instruments of money laundering in Indonesia are sufficient and relevant in dealing with the development of these crimes. Thus, by using juridical-normative research methods, this research aims to explore the typology and methodology of money laundering through cryptocurrency and how to prevent it, which later can be used as a reference for regulator in making adjustments to the development of money laundering through this sector.

Abstrak :
Perkembangan teknologi di dunia ini sudah meluas, salah satunya teknologi moneter. Dulu teknologi moneter menggunakan emas sebagai sarana jual-beli. Namun pada jaman sekarang, adanya inovasi yang terdepan, yaitu mata uang kripto. Kripto dibuat untuk mempermudah, mempercepat dan lebih aman dalam hal bertransaksi. Kripto adalah uang elektronik yang tidak berwujud secara fisik. Sebagai mata uang dan teknologi yang baru, banyak negara yang belum menerima seluruhnya karena mata uang kripto menggunakan teknologi Blockchain yaitu dengan verifikasi Peer-to-peer Network, bertransaksi dengan mata uang kripto tidak bisa terlacak. Dengan permasalahan yang timbul, setiap negara mempunyai pandangan dan peraturan sendiri termasuk Indonesia yang hanya menerima kripto untuk aset investasi. Hal ini juga membuat banyak perdebatan dalam regulasi dan perdagangan dunia. Pertanyaan penelitian dari tesis ini; 1. Apa perspektif hukum perdagangan internasional tentang cryptocurrency sebagai transaksi? 2. Bagaimana negara memasukkan mata uang kripto sebagai transaksi ke dalam peraturan nasional?Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara melihat regulasi dari berbagai negara yang mendukung dan yang menolak kripto sebagai sarana transaksi; seperti, Amerika Serikat, Venezuela, India, China dan Indonesia. Walaupun setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda dengan adanya mata uang kripto, semua mempunyai pandangan yang sama mengenai teknologi yang digunakan yaitu Blockchain. Dengan menggunakannya dalam negeri maupun antar negara. ......The world's technological innovations have grown, including monetary technology. Historically, gold was utilised as a medium of exchange in monetary technologies. However, there is currently a leading innovation, Cryptocurrency. Crypto is designed to make transactions simpler, quicker, and more secure. Cryptocurrency is a type of electronic money that is not physically tangible. Many governments have yet to embrace cryptocurrency as a new currency completely. Since cryptocurrency employs Blockchain technology, using Peer-to-peer Networks as a validating tool, cryptocurrency transactions cannot be monitored and traced. On the other hand, cryptocurrency terminates financial fraud. With regard to the issues that arise, each nation has its perspectives and legislation, including Indonesia, which only allows cryptocurrency as an investment asset. It also sparks much discussion about regulation and international trade. The research question of this thesis is; 1.    What is the legal perspective of the international trade on cryptocurrency as transaction? 2. How do nations incorporate cryptocurrency as transaction into national regulation? This study employs a qualitative descriptive technique, examining regulations from several nations that support and oppose cryptocurrency as a form of payment, including the United States, Venezuela, India, China, and Indonesia. Even if each country has a distinct perspective on cryptocurrency, they all agree on one thing, which is the technology employed, Blockchain. By utilising it both within the nation and between nations. In addition, the World Trade Organisation is considering adapting to the technology innovation, DLT.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi telah membantu masyarakat dunia dalam berbagai lini kehidupan, termasuk bagi pelaku seni yang memiliki permasalahan dalam karya seninya. Dengan adanya teknologi, pelaku seni saat ini telah dimudahkan karena dapat memasarkan hasil karyanya ke seluruh dunia dengan mengubahnya menjadi token yang dapat diperdagangkan atau dikenal dengan istilah non-fungible token. Non-fungible token telah membantu para pelaku seni untuk dapat menjual, mengkomersilkan, dan memperdagangkan hasil seninya termasuk dengan komunitas didalamnya. Media perdagangan terbesar yang mewadahi proses transaksi ini salah satunya adalah Opensea. Transaksi di e-commerce Opensea dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto berupa ethereum. Namun demikian, proses transaksi tersebut berpotensi batal demi hukum apabila dilakukan oleh masyarakat Indonesia mengingat eksistensi kripto yang hanya diakui sebagai komoditas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa transaksi NFT yang dilakukan dengan aset digital berupa mata uang kripto memiliki payung hukum karena dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian tukar menukar benda digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelusuran literatur, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dari instansi terkait dengan pendekatan kualitatif. ......Information technology existence has helped the world community in various lines of life, including for artists who have problems in their works of art. With technology, it is easier to promote their work to the world by turning them into tradable tokens or known as non-fungible tokens. Non-fungible tokens have helped artists to sell, commercialize, and trade their art, including activating the community. One of the biggest e-commerce that accommodates this transaction process is Opensea. Opensea required the users to use cryptocurrency-ethereum to do the transaction. However, based on the Indonesia regulation, the transaction has potential to be null and void considering the existence of crypto in Indonesia only recognized as commodity. The results shows that NFT transactions as digital assets using cryptocurrency-ethereum on e-commerce Opensea has legal basis that the transaction can be recognized as an exchange system. This study uses a juridical-normative research method with statutory approach. Study of legal documents, literature research, and a series of in-depth interviews from related government institutions are used as tools of data collection with qualitative approach.