Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada 13 Juli 2019, seorang travel vlogger bernama Rius Vernandes menghebohkan publik karena mengunggah foto menu bertulis tangan yang ia temuka saat sedang dalam perjalanan dengan rute dari Sydney ke Denpasar lewat kelas bisnis maskapai Garuda. Kejadian tersebut kemudia menyebabkan Garuda terkena krisis.Pada penelitian ini, penulis berusaha mengidentifikasi strategi manajemen krisis yang diterapkan oleh corporate communication Garuda dalam menangani kasus menu bertulis tangan lewat wawancara mendalam dengan External Communications Manager Garuda, Dicky Irchamsyah. Garuda sebetulnya telah memiliki crisis communication manual berupa Emergency Response Plan (ERP), namun pedoman ini hanya diperuntukkan untuk kasus operasional yang berdampak secara masif, misalnya kecelakaan pesawat, pembajakan, dan kerusakan infrastruktur fasilitas. Sedangkan untuk kasus yang bersifat opini publik (misalnya kasus menu bertulis tangan), Dicky mengaku belum ada panduan tertentu.Strategi manajemen krisis Garuda dalam menghadapi kasus opini publik yang mulanya tidak jelas/tidak berpola (tacit), telah dituangkan oleh penulis ke dalam poin-poin yang jelas (explicit), antara lain: 1.) PR Garuda Indonesia Bekerja dengan Mengikuti Gaya Direktur Utama (CEO), 2.) Menyalahkan Pihak Lain 'Shifting the Blame', 3.) Bertindak dengan Gaya 'Minimization', 4.) Menggunakan Aturan One Spokesperson Only, 5.) Rutin Membaca Eskalasi Pemberitaan, 6.) Mencegah Munculnya Angle News Baru yang Bernada Negatif, 7.) Menyelenggarakan Press Conference dengan Menekankan pada Unsur Pembaruan, 8.) Melakukan Proses Mediasi, 9.) Meningkatkan Intensitas Komunikasi dengan Pihak Regulator, 10.) Melibatkan Key Opinion Leader (KOL) dalam Membenahi Persepsi Buruk Perusahaan di Mata Publik, serta 11.) Menggemukkan Tim PR dan Menggerakkan Seluruh Karyawan sebagai Duta Perusahaan.Selanjutnya, penulis mewawancarai tiga orang narasumber, yaitu Benny Siga Butarbutar (Former President Corporate Communication PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk), Asmono Wikan (Chief Execuitve Officer (CEO) PR Indonesia), dan Adhi Pratama (Former Communication Analyst, Unit Public Relations PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk) untuk mengevaluasi strategi manajemen krisis di atas.Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa poin-poin penting dalam hal komunikasi ekternal dari segi pengemasan pesan (message delivery), yaitu: 1.) Mengemas Pesan yang Menggugah: Membangun Perhatian dan Memperoleh Dukungan, 2.) "World Class Service" adalah Kekuatan Utama PR Garuda untuk Bercerita kepada Dunia, 3.) Menunjukkan Sebuah Perjuangan: Karena Semua Orang akan Jatuh Hati dengan Proses- Proses Perbaikan, 4.) Pentingnya 'Human Touch' di Era 4.0 , 5.) Hindari Sikap Defensif: Tujuan Utama PR adalah Memperoleh Mutual Understanding, 6.) Selalu Utamakan Kepentingan Publik Agar Mereka menjadi Pembela Setia Perusahaan, 7.) Kepercayaan Publik akan Lebih Terarah, dan Mereka akan Lebih Bisa Memberikan Maaf Bila Masalah Perusahaan Diselesaikan Sendiri , 8.) Pentingnya 'Good Ending', dan 9.) Bangunlah Relasi Media yang Sesungguhnya, Bukan Relasi Transaksional.Dari segi manajemen komunikasi internal perusahaan, empat poin penting yang ditemukan mencakup: 1.) Dibutuhkan Pelaksanaan Media Training pada Setiap Pergantian Jajaran Direksi Baru, 2.) Besarnya Faktor Kepemimpinan (Leadership) CEO, dan 3.) PR Harus Berada di Leher Perusahaan agar Fleksibel dalam Menjalankan Fungsinya.

---

On July 13, 2019, a travel vlogger named Rius Vernandes shocked the public for uploading a handwritten menu photo he received in Garuda Indonesia airline business class while on his way from Sydney to Denpasar. The post quickly spread on social media, causing Garuda to be in a crisis.

In this study, the author tries to identify the crisis management strategy adopted by Garuda's corporate communication in handling the case, through in-depth interviews with Garuda's External Communications Manager, Dicky Irchamsyah. Garuda actually has a crisis communication manual in the form of an Emergency Response Plan (ERP), but this guideline is only intended for operational cases that have a massive impact, such as aircraft accidents, piracy, and damage to facility infrastructure. As for cases that are public opinion (for example the case of a handwritten menu), Dicky claimed there was no specific guidance.

Garuda's crisis management strategy in dealing with cases of public opinion that were initially unclear/not patterned (tacit, has been poured by the author into clear points (explicit), among others: 1.) PR Garuda Indonesia Works by Following the Style of Managing Director ( CEO), 2.) Blaming Others 'Shifting the Blame', 3.) Acting in the 'Minimization' Style, 4.) Using One Spokesperson Only Rules, 5.) Routine Reading News Escalation, 6.) Preventing Emerging New Angle News Negative tone, 7.) Holding a Press Conference by Emphasizing the Renewal Elements, 8.) Conducting Mediation Processes, 9.) Increasing Communication Intensity with Regulators, 10.) Involving the Key Opinion Leader (KoL) in Correcting the Company's Poor Perception in the Eyes Public, and 11.) Fattening the PR Team and Mobilizing Employees as Company Ambassadors.

Furthermore, the authors interviewed three speakers, namely Benny Siga Butarbutar (Former President Corporate Communications of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk), Asmono Wikan (Chief Execuitve Officer (CEO) of PR Indonesia), and Adhi Pratama (Former Communication Analyst, Public Relations Unit, Public Relations Unit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) to evaluate the crisis management strategy above. Based on the results of the analysis that has been done, the author found several important points in terms of external communication in terms of the packaging of messages (message delivery), namely: 1.) Package an Evocative Message: Build Attention and Get Support, 2.) "World Class Service" Is the Main Power of Garuda's PR to Tell the World, 3.) Shows a Struggle: Because Everyone Will Fall in Love with Improvement Processes, 4.) The Importance of 'Human Touch' in Era 4.0, 5.) Avoid Defensive Attitudes: Objectives The main PR is Gaining Mutual Understanding, 6.) Always Prioritizing the Public Interest in order that they become Loyal Defenders of the Company, 7.) Public Trust will be More Directed, and They Will Be More Able To Apologize When Company Problems Are Resolved Alone, 8.) The Importance of 'Good Ending', and 9.) Build a True Media Relationship, Not a Transactional Relationship.

In terms of the company's internal communication management, four important points found include: 1.) Media Training is needed for each change of the new Board of Directors, 2.) The magnitude of the CEO Leadership Factor, and 3.) Public Relations Must Be in the Neck of the Company in order Flexible in carrying out its functions."

"ABSTRAKPandemi Corona Virus Disease  2019, disingkat Covid-19, yang mewabah di seluruh negara di dunia menjadi alasan utama Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk menutup sementara akses masuk wilayah negaranya dari semua warga asing sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, kebijakan KSA ini pada gilirannya menjadi awal krisis nasional bagi penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan KSA itu adalah ditundanya keberangkatan calon jemaah umrah Ketika pandemi Covid-19 tengah memuncak hingga akhirnya Kementerian Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M/1441 H. Dalam situasi krisis seperti itu,  praktik komunikasi yang efektif sebagai bagian dari manajemen komunikasi krisis menjadi hal vital yang tak bisa diabaikan. Tanpa praktik komunikasi yang efektif, bisa dibayangkan betapa keresahan lebih dari 220 calon Jemaah haji tahun 2020 yang gagal berangkat ke tanah suci akan meledak menjadi amarah dalam skup nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menganalisis penanganan krisis yang dilakukan Kementerian Agama RI dalam perspektif komunikasi dengan mengacu pada model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). Penelitian ini membagi tahapan krisis ke dalam empat tahap menurut Steven Fink, yaitu tahap prodromal, tahap akut, tahap  kronis  dan  tahap  resolusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani krisis yang terjadi, Kementerian Agama RI tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan pada gilirannya berakibat pada semakin meradanganya krisis yang terjadi dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

---

ABSTRACTCorona Virus Disease 2019, abbreviated as Covid-19, which is endemic in all countries in the world no doubt is the main reason for the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) to temporarily close the country's access to its territory from all foreign citizens until an uncertain time. For the Indonesian government, especially the Ministry of Religions, the kingdom's policy has become the beginning of a national crisis for the implementation of the Umrah and Hajj pilgrimage. The consequence of the KSA policy was the postponement of the departure of pilgrims when the Covid-19 pandemic was peaking until finally the Indonesian Ministry of Religions issued a Decree of the Minister of Religions No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of Hajj Pilgrims to the Hajj Pilgrimage Year 2020 M/1441 H. In that situation, various effective communication practices as part of crisis communication management are very vital which cannot be ignored. Without any effective communication practices, it could be imagined how the unrest of more than 220 candidates for the Hajj in 2020 who failed to leave for the holy land would explode into anger in the national scope. Using a qualitative approach, this study seeks to analyze the handling of crises carried out by the Indonesian Ministry of Religions in a communication perspective by referring to the Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) model. This study divides the stages of the crisis into four stages according to Steven Fink, namely the prodromal stage, the acute stage, the chronic stage, and the resolution stage. The results of this study indicate that in dealing with the crisis that occurred, the Ministry of Religions of the Republic of Indonesia did not fully apply the principles of effective communication and in turn resulted in increasingly inflaming crises and a lack of public trust to the government."