Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kecelakaan lalulintas maut Xenia di Tugu Tani, Jakarta.Pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Afriyani Susanti yang dalam keadaan mabuk miras dan narkoba telah menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan di trotoar dan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia serta tiga orang mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut, Afriyani Susanti dan ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Afriyani Susanti yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan dan melakukan penggabungan perkara penanganan kasus tragedi maut Tugu Tani kedalam salah satu bentuk gabungan tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan berusaha meneliti ketentuan dan data yang terkait dengan permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, lengkap dan penerapan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (gabungan tindak pidana) sudah sesuai dengan teori hukum pidana.

---

ABSTRACT
Skripsi ini membahas kecelakaan lalulintas maut Xenia di Tugu Tani, Jakarta.Pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Afriyani Susanti yang dalam keadaan mabuk miras dan narkoba telah menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan di trotoar dan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia serta tiga orang mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut, Afriyani Susanti dan ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Afriyani Susanti yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan dan melakukan penggabungan perkara penanganan kasus tragedi maut Tugu Tani kedalam salah satu bentuk gabungan tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan berusaha meneliti ketentuan dan data yang terkait dengan permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, lengkap dan penerapan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (gabungan tindak pidana) sudah sesuai dengan teori hukum pidana.

Abstrak :
ABSTRAK
Wilayah Indonesia baik daratan maupun perairan menyimpan banyak peninggalan dari masa lalu Peninggalan Wilayah Indonesia, baik daratan maupun perairan, menyimpan banyak peninggalan dari masa lalu. Peninggalan-peninggalan tersebut memiliki nilai budaya, sejarah, arkeologi serta memiliki nilai penting bagi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau keagamaan sehingga disebut sebagai warisan budaya. Namun dalam kenyataannya, banyak peninggalan tersebut yang menjadi objek penjarahan, pencurian, dan perusakan sebelum sempat dipelajari dan diteliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Skripsi ini meneliti mengenai perlindungan hukum pidana terhadap warisan budaya bawah air tersebut. tersebut memiliki nilai budaya sejarah arkeologi serta memiliki nilai penting bagi pendidikan ilmu pengetahuan dan atau keagamaan sehingga disebut sebagai warisan budaya Namun dalam kenyataannya banyak peninggalan tersebut yang menjadi objek penjarahan pencurian dan perusakan sebelum sempat dipelajari dan diteliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan Skripsi ini meneliti mengenai perlindungan hukum pidana terhadap warisan budaya bawah air tersebut

---

ABSTRACT
The territories of Indonesia, both land and water, treasures heritages. The heritages have cultural and historical, archaeological values and are crucially valued for edication, science, and/or religion, earning them the name of cultural heritage. In the reality, however, many of the heritages become the objects of pillage, theft, and vandalism before they could give their roles on education to be studied and researched. This thesis researches the protection of criminal law for the underwater cultural heritages.

Abstrak :
Kotamadya Bandung termasuk dalam kategon kota besar di Indonesia yang mempunyai fungsi utama sebagai kota pemerintahan, kota pendidikan, kota perdagangan, kota pariwisata dan kebudayaan serta sebagal kota penndustrian. Demikian besar potensi yang dimiliki Kotamadya Bandung sehingga beban etas prasarana den sarana kota relatif tinggi dan banyak menimbulkan masalah sehubungan dengan pertumbuhan kola yang belum seimbang. Masalah yang menonjol entara lain, tingginya arus urbanisasi, kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya kesempatan kerja dan terbatasnya fasilitas dan utilitas perkotaan sehingga dapat menyebabkan tindak kejahatan atau kriminalitas di masyarakat. Dapat dipahami apabila di Kotamadya Bandung banyak terjadi masalah kriminalitas, namun bagaimana pole kriminalitasnya, untuk itulah penelitian mi dilakukan. Berdasarkan uraian di etas, masalah yang timbul datam penelitian mi adalah Bagaimanakah pola kriminalitas di Kotamadya Bandung? Kasus kriminalitas yang diteliti merupakan jenis kejahatan yang paling sering terjadi di Kotamadya Bandung sesuai dengan Laporan Situasi Gangguan Kamtibmas tahun 1993, Polwiltabes Bandung. Kasus kriminalitas yang diteliti adalah curanmor (pencunan kendaraan bermotor) yang terdiri dad pencunan motor dan pencurian mobil; pencunan yang terdiri dan pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (cures) dan pencurian nngan (curing); penganiayaan yang terdiri den aniaya beret dan eniaya ringan. Pole kriminalitas di Kotamadya Bandung menunjukkan kecenderungan, jumlah kriminalitas akan semakin meningkat jika menuju ke pusat kota, sebaliknya akan semakin berkurang jika menjauhi pusat kota. Dengan kate lain, bagian timur memiliki jumlah kriminalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian barat. Kasus kriminalitas yang paling banyak terjadi adalah curanmor sedangkan yang paling sedikit adalah penganiayaan. Distribusi curanmor, pencurien dan penganiayaan mempunyal kecenderungan bertambah jumlah kasusnyajika ke arah pusat kota. Menurut tempat kejadiannya, kriminalitas paling banyak terjadi di pemukiman dan paling sedikit terjadi di jalan umum. Curanmor, pencurian dan penganiayaan paling banyak teijadi di pemukiman sedangkan curanmor paling sedikit terjadi di jalan umum, untuk penganiayaan paling sedikit terjadi di tempat ramai. Menurut waktu kejadiannya, kriminalitas paling banyak terjadi peda jam 18.01 - 24.00 (malam hail) sedangkan yang paling sedikit terjadi pada jam 06.01 - 12.00 (pagi had). Curanmor dan penganiayaan paling banyak terjadi pada jam 18.01 - 24.00 (malam had) sedangkan pencurian paling banyak teijadi pada jam 24.01 - 06.00 (dini han). Bagian sebelah timur Kotamadya Bandung mempunyai proporsi kepadatan penduduk yang Iebih rendah dibandingkan dengan bagian sebelah barat, mi berarti bagian barat mempunyai penduduk yang Iebih padat dailpada bagian timur. Demikian halnya dengan krimmnalitasnya, bagman timur mempunyai persentase kriminalitas yang Iebih rendah jika dibandingkan dengan bagian barat. Kejadian kriminalitas dengan penggunaan tanah memperhhatkan kecenderungan, semakin tinggi persentase luas penggunaan tanah untuk pemukiman, industri dan perusahaan serta jasa, maka persentase jumlah kriminalitasnya juga semakin tinggi. Pada daerah yang persentase luas pemukimannya tinggi, persentase curanmor, pencurian dan penganiayaannya tinggi. Untuk kecamatan yang persentase luas industri dan perusahaannya tinggi, persentase pencuriannya tinggi; sedangkan pada kecamatan yang mempunyai persentase luas jasanya tinggi, persentase curanmor dan penganiayaannya juga tinggi.

Abstrak :
Tesis ini ditulis dalam rangka menganalisa reliabiilitas dan validitas dari pencatatan kriminal di Indonesia. Ketiga jenis sumber data, yaitu pencatatan Polri, survey korban di dalam Susenas, dan data kewilayahan Podes, digunakan dan didiskusikan pada karya ini. Terdapat enam parameter untuk validitas dan reliabilitas yang dipertimbangkan: content validity, criterion validity, construct validity, internal consistency, test-retest reliability, dan alternate-form reliability. Dengan memperoleh pengertian mengenai bagaimana data kriminalitas Indonesia dianalisa validitas dan reliabilitasnya, perkembangan upaya pembuatan kebijakan dan penanggulangan kejahatan di masa depan diharapkan untuk bisa menggunakan data kriminalitas secara lebih baik dengan memperhitungkan kelebihan dan kekurangannya. Metode penelitian ini dirancang berdasarkan perspektif mixed method dan data yang digunakan berasal dari pengolahan data sekunder, studi literatur dan analisa konten. Hasil yang didapat tidak seragam, dengan pertimbangan validitas dan reliabilitas yang memenuhi standar untuk content validity, test-retest reliability, dan alternate-form reliability, sedangkan berbagai persoalan dan hasil yang kurang diperoleh pada parameter-parameter yang lain. ......The study is conducted to analyse the reliability and validity of Indonesian crime statistics. All three kinds of crime data sources: police statistics, victimisation survey in Susenas, and neighbourhood data in Podes, are utilised and discussed. Six non-independent parameters for validity and reliability combined are considered; content validity, criterion validity, construct validity, internal consistency, test-retest reliability and alternate-form reliability. It is hoped that by understanding how Indonesian crime data fares in terms of reliability and validity, the future directives on policymaking and crime mitigation efforts are able to benefit more from the crime data given the advantages and limitations. The research is conducted on mixed method perspective and the primary data source is obtained from data mining, literature study and content analysis. Result obtained is ambivalent, with considerable content validity, test-retest reliability and their alternate-form reliability, while ensuing problems are detected otherwise.

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan dan perkembangan kota tidak luput dari eksistensi konflik, yang pada gilirannya pastinya bisa mengarah pada lahirnya kejahatan di daerah perkotaan, itu juga bisa ditemukan di Kota Pekanbaru. Tingginya jumlah kejahatan di suatu wilayah, jumlah jenis kejahatan tertentu yang terjadi pada sekelompok orang tertentu, adalah semakin banyak fenomena dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian semi-etnografi dalam mengumpulkan data penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksamaan struktural yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru menempatkan mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan. Banyaknya arena budaya yang mengharuskan seseorang untuk menunjukkan kesuksesannya tetapi cara untuk merayakan kesuksesan tidak sama tersedia di kota telah menyebabkan ketidakpercayaan cara yang dilembagakan dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan budaya, kemudian melakukan kejahatan sebagai entitas merupakan alternatif untuk memuaskan keinginan untuk mencapai budaya tujuan. Keberadaan kejahatan di kedua wilayah ini mengalami kesinambungan karena terjadinya transmisi nilai-nilai kejahatan dari generasi ke generasi. Di mana tradisi kenakalan dan kejahatan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun tidak dapat di samaratakan bahwa seluruh masyarakat yang berada di kedua wilayah ini adalah pelaku kejahatan atau mendukung aksi kejahatan, namun meraka dapat menerima keberadaan pelaku kejahatan maupun kejahatan itu sendiri yang berada di wilayah ini

---

ABSTRACT
Changes and developments of the city can not shake off from the conflict existence, which in turn can certainly lead to the birth of crime in urban area, it also can be found in Pekanbaru City. The high amount of crimes in a region, the amount of certain types of criminality committed to a particular group of society, is a growing amount of phenomena in society. This research uses semi ethnographic research methods in collecting data, this study shows that structural inequality felt by society whose living in Kampung Dalam and Pangeran Hidayat Pekanbaru puts them in a disadvantage. The multitude of culture arenas that require a person to show his success but the way to show it is not same, available in the city has led to distrust of institutionalized ways in the way available to achieve cultural goals, then do crime as an entity is an alternative to satisfying the desire to achieve a goal culture. The existence of crime in these two areas is continuous because of the transmission of evil values from generation to generation. Where the tradition of delinquency and evil is transmitted from one generation to the next. Although it can not be asserted that all society in these two areas are perpetrators of the criminality or support the criminality, they can accept the existence of the perpetrators of the criminality as well as the criminality in the territory.

Abstrak :
Kriminalitas mempengaruhi keputusan individu untuk bekerja pada sektor legal serta menciptakan timbulnya biaya peluang akibat perilaku asimetri. Penelitian ini menganalisis hubungan antara kriminalitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011-2020, berfokus pada sejauh mana kriminalitas menghambat pertumbuhan ekonomi serta mengeksplorasi transmisinya melalui anggaran dan ketenagakerjaan. Model SAC Panel digunakan untuk mengantisipasi adanya ketergantungan spasial. Hasil estimasi menunjukkan adanya potensi kerugian yang signifikan dari peningkatan kriminalitas saat kondisi anggaran fungsi ketertiban-keamanan dan ketenagakerjaan kurang memadai. Di Indonesia, implikasi dari meningkatnya kriminalitas tidak hanya memberikan dampak merugikan bagi pertumbuhan ekonomi spillover bagi pertumbuhan ekonomi provinsi sekitarnya. ......Crime affects individual decisions to work in the legal sector and creates opportunity costs due to asymmetric behavior. This study analyzes the relationship between crime and economic growth in Indonesia for 2011-2020, focusing on how crime hinders economic growth and explores its transmission through budget and employment. A SAC Panel model is used to cover spatial dependencies. The estimation results show potential losses from increased crime when the budgetary conditions for law enforcement and employment functions are inadequate. In Indonesia, the implication of increasing crime does not only have a detrimental impact on the economic growth of a province but also has a spillover effect on the economic growth of the surrounding provinces.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang politik hukum dalam upaya kriminalisasi beragam jenis substansi berbahaya. Peneliti mengaitkan antara kerangka teori kebijakan kriminal dengan politik hukum dalam melihat kebijakan penanggulangan penyalahgunaan substansi berbahaya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti mewawancarai sejumlah pihak yang paham dan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, dan Polri. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melihat adanya keterkaitan antara politik hukum dengan penetapan kebijakan kriminal melalui pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Tidak hanya itu, perbedaan respon Pemerintah dalam upaya kriminalisasi substansi berbahaya pun tercermin dalam kebijakan kriminal yang diterapkan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the legal policy to criminalize many kinds of hazardous substances. Researcher used criminal policy and legal policy as a theoretical framework to see eradication of dangerous substances abuse policy. By using primary data collection techniques, the researcher interviewed several informants who understand and involved in forming the policies, such as Indonesia Ministry of Health Republic of Indonesia (Kementerian Kesehatan RI), National Narcotics Board (BNN), National Agency for Drug and Food Control (BPOM), and Indonesia National Police (Polri).The results showed that there was a relationship between the politics of law and criminal policy through the establishment of Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Moreover the difference of the government responses to criminalize any hazardous substances also seen in the criminal policy applied.