Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa kerap terjadi di Indonesia tanpa memandang usia, status, pekerjaan atau jabatan, bahkan jenis kelamin. Akibat pengaruh dari teknologi dan media yang semakin canggih, memungkinkan masyarakat mengakses berita-berita tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dan menjadikan hal tersebut sebagai topik perbincangan. Salah satu dari kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang kerap menjadi topik perbincangan masyarakat adalah kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin, yang diduga di racun oleh temannya sendiri yaitu Jessica Kumala Wongso. Dengan meluasnya berita mengenai kematian Wayan Mirna Salihin serta besarnya rasa keingintahuan masyarakat mengenai kasus tersebut, membuat beberapa media meliput acara persidangan dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso disiarkan secara langsung pada televisi. Diskusi mengenai rumusan Pasal 340 KUHP dalam kaitannya dengan pembuktian unsur “dengan rencana” menjadi isu yang hangat, sehubungan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini didasari karena ditemukannya senyawa kimia berupa sianida di dalam kopi Wayan Mirna Salihin yang telah dipesankan terlebih dahulu oleh Jessica Kumala Wongso. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Di dalam persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, tergambar bahwa pembuktian unsur berencana selalu terkait dengan unsur kesengajaan yang sulit sekali dibedakan maknanya. Maka dari itu Penulis meneliti bagaimana hubungan dari unsur berencana dengan unsur kesengajaan, serta bagaimana Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya untuk membuktikan unsur berencana dalam suatu tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, dengan menganalisa rumusan delik pada Pasal 340 KUHP terhadap kasus Jessica Kumala Wongso serta empat putusan pengadilan lainnya dengan dakwaan yang sama yaitu Pasal 340 KUHP. ......Crimes against the body and life are often occur in Indonesia it is regardless of age, status, occupation or position, even gender. Due to the increasingly sophisticated influence of technology and media, it enables people to access news about crimes against the body and life and make it a topic of conversation. One of the cases of crimes against body and life that are often being a topic of public discussion is the case of the death of Wayan Mirna Salihin, who allegedly poisoned by his friend Jessica Kumala Wongso. As the widespread news of the death of Wayan Mirna Salihin and the public goes curiosity about the case, some media covered the trial over a Defendant, Jessica Kumala Wongso broadcast live on television. A discussion on the formulation of Article 340 of the Indonesian Criminal Code in relation to the proof of the element "with the intention" becomes a hot issue, in relation to the indictment of the Public Prosecutor in the letter of indictment. This is based on the discovery of a chemical compound in the form of cyanide that found in Wayan Mirna Salihin’s coffee which has been ordered in advance by Jessica Kumala Wongso. After passing several trials, Jessica Kumala Wongso was eventually charged with 20 years in prison for murder under Article 340 of the Criminal Code. In the trial of the murder of Wayan Mirna Salihin, it is envisaged that the proof of the element of intention is always related to the element of deliberate that is difficult to distinguish the meaning. Therefore the author examines how the relationship of the elements of intention with the element of deliberate, and how the Public Prosecutor and the Panel of Judges based their consideration to prove the element of intention in a crime against the body and life, by analyzing the formulation of offense in Article 340 of the Criminal Code against the case of Jessica Kumala Wongso, as well as four other court decisions on the same indictment, namely Article 340 of the Criminal Code.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas konteks sosial politik film Istirahatlah Kata-Kata dari perspektif kriminologi konstitutif. Dalam kajian kriminologi konstitutif, pembuat film dan film diposisikan oleh peneliti sebagai agen konstitutif yang menawarkan wacana pengganti dalam isu penghilangan paksa aktivis periode 1997-1998. Penelitian dilakukan dengan metode Critical Discourse Analysis dengan menggunakan tiga proses analisis yang ditawarkan oleh Fairclough. Penelitian ini tidak hendak membahas film saja, melainkan hendak membahas pula konteks sosial politik yang melingkupi film tersebut serta pengaruh yang muncul karenanya. Hasil penelitian menemukan bahwa film Istirahatlah Kata-Kata sebagai medium memiliki potensi untuk menjadi salah satu alat guna menawarkan wacana pengganti dalam pembahasan kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Sementara Negara menghendaki pembahasan isu pelanggaran HAM ini dilakukan secara tertutup antara pelaku dan korban saja, dalam penelitian ditemukan bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh para agen konstitutif adalah dilakukannya pembahasan atas isu ini di ranah publik hingga selesai, atau dengan kata lain, harus melalui pengadilan HAM.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the social political context of the film entitled Solo, Solitude from the perspective of constitutive criminology. In constitutive criminology studies, filmmakers and the films itself are positioned by the researcher as constitutive agents that offer replacement discourses on the issue of Enforced Disappearance of Activists in the period 1997 1998. The research was conducted by Critical Discourse Analysis using three analytical processes offered by Fairclough. This research does not want to discuss only the film, but rather to discuss the social political context that surrounds the film and the effects that arise because of it. The study found that the film entitled Solo, Solitude mdash as a medium mdash has the potential to be one of the tools to offer replacement discourses in the discussion of past human rights abuses in Indonesia. While the State wants the case resolution of the issue of human rights violations to be conducted in a closed manner which is between the offenders and the victims only, in this research, it was found that one of the goals to be achieved by constitutive agents was to carry out the discussion of this issue in the public sphere to the end, or in other words, through the human rights court.

Abstrak :
Dalam perjalanan menuju negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan, pencari suaka seringkali melakukan perjalanan melalui laut dengan menggunakan kapal yang tidak laik laut dan seringkali pula dilakukan dengan bantuan kelompok penyelundup migran. Perjalanan yang berbahaya ini mengakibatkan banyaknya kapal pencari suaka yang mengalami kecelakaan di laut sehingga para pencari suaka seringkali berada dalam keadaan bahaya di laut. Hukum internasional mewajibkan negara untuk melakukan SAR untuk menyelamatkan setiap orang yang berada dalam keadaan bahaya di laut, termasuk pencari suaka. Ketentuan SAR secara khusus diatur dalam International Convention on Maritime Search and Rescue. Pelaksanaan upaya SAR bagi pencari suaka terkait pula penentuan place of safety, prinsip non-refoulement dan tindak pidana penyelundupan migran. ...... The journey to the destination country to seek protection, asylum-seekers frequently take the journey through sea by sea unworthy boats and they are seldom helped by migrant smugglers. This dangerous journey has caused a lot of asylum-seekers faced accident at sea and made them in distress at sea. International law obliges states to do SAR operation to save every person who is in distress at sea, including asylum-seekers. The special provisions related to SAR are consisted in International Convention on Maritime Search and Rescue. SAR operation to save asylum-seekers also related to the determination of place of safety, non-refoulement principle and migrant smuggling.