Ditemukan 645 dokumen yang sesuai dengan query
Setya Wahyudi, author
ABSTRAK
Tesis ini berjudul "Kebijakan Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Rangka Reintegrasi Sosial Terhadap Terpidana kejahatan Kekerasan", dan tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu untuk mengetahui kebijakan hakim di dalam penerapan pidana penjara dan kebijakan pembina lembaga pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terpidana kejahatan kekerasan.
Penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ni Luh Tasya Prathisthita Tanaya, author
Tulisan ini mengkaji lima kasus eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui live streaming di Indonesia sebagai bentuk kejahatan, dengan menyorot relasi kuasa, kerentanan anak, dan viktimisasi yang ada. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder, yang berasal dari artikel-artikel berita online Indonesia, tentang eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Glueck, Sheldon, author
New York: Kraus Reprint , 1976
341.3 GLU w
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Nikolas Manu, author
Gagasan Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian melalui peradilan pidana untuk perlindungan korban penganiayaan berat, telah memiliki satu argumentasi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, filosofis/ ideologis, dan humanis atau hak asasi manusia. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek yuridis, bertolak dari pemahaman bahwa anti kerugian merupakan salah satu sarana yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mattalatta, Andi, author
Sejauh ini, sudah sering kita dengar pembicaraan-pembicaraan disertai dengan usaha-usaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan atau terpidana. Perlindungan itu antara lain, meliputi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dalam suatu proses pidana, pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi atas kerugian yang ditimbulkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arie Eko Yulikarti, author
Perkembangan teknologi terutama komputer membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Disamping membawa dampak posistif komputer juga membawa dampak negatif yaitu digunakannya komputer sebagai sarana melakukan kejahatan (computer crime). Kejahatan komputer yang mengakibatkan adanya kerugian bagi keuangan negara dimasukkan dalam delik korupsi. Dalam kejahatan komputer mayoritas bukti berupa bukti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16420
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aldershot: Ashgate, 1998
R 364.13 STA I
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Netty Saraswati, author
Children are our national succeeding struggle and ideal generations, thus those children with substantial potential must completely be supported by government or community, in order they remain in qualified human resources position. Therefore, they must obtain a good and Wright education in their growth period in avoiding problems that they...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21514
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Syarief Sulaeman Nahdi, author
Respon hukum pidana diperlukan apabila terjadi pertemuan (konvergensi) antara kepentingan umum dengan penggunaan komputer dimana kepentingan umum tersebut terganggu dengan pengoperasian tertentu dari komputer. Saat ini belum terdapat aturan yang memadai untuk menjerat pelaku kejahatan komputer maka Indonesia melakukan pembaharuan hukum pidana yang nampak di dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24293
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Kimberly Chrestella, author
ABSTRACT
Sebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh perseroan terbatas adalah korporasi itu sendiri dan/atau pengurusnya. Praktiknya, masih terdapat kasus dimana para pemegang saham merupakan pemberi perintah atau dalang dibalik tindakan direksi selaku pengurus suatu perseroan terbatas. Tulisan ini ditujukan...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
