Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Banyak faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya suatu perbuatan jahat, diantaranya disebabkan karena niat dan kesempatan sudah bersatu dan saling mempengaruhi. Dimana hal itu berawal dari adanya Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), Police Hazard (PH) sehingga timbullah Ancaman Faktual (AF ) berupa penyimpangan perilaku kejahatan. Kepadatan arus kendaraan, penumpang menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakauheni merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan terjadinya perbuatan jahat (kejahatan). Dimana hal ini dapat dibuktikan pada periode tahun 2001 dengan adanya peningkatan kepadatan jumlah kendaraan dan penumpang menuju Palau Sumatra melalui Penyeberangan Merak Bakauheni (wilayah Pulomerak) tahun 2001, mempengaruhi terjadinya peningkatan kejahatan dan begitupun juga sebaliknya. Akan tetapi di dalam aspek pengendaliannya, kejahatan maupun kepadatan arus kendaraan dan penumpang itu tidak akan terjadi perubahan apabila dalam arti jumlah personil/pelaksana di lapangan serta sarana dan prasarana (fasilitas penunjang) masih tetap. Sehingga untuk itu perlu adanya penambahan dan pengaturan yang baik dari pelaksana di lapangan, serta adanya pembenahan, penambahan sarana dan prasarana (fasilitas) penunjang.

Abstrak :
Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan tindak kejahatan yang masuk dalam ranah hukum pidana Tindak Pidana Umum. Street crime merupakan satu dari sekian tindak kejahatan tergolong dalam unsur pidana yang masih berkembang di masyarakat dan seringkali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Pandemi COVID-19 memberikan indikasi peningkatan Tindak Pidana Umum yang cukup signifikan termasuk di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Penelitian ini mencoba untuk melihat efektifitas penegakan hukum khususnya pencegahan Tindak Pidana Umum dari aspek preventif di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaanya. Dalam menganalisis permasalahan penelitian di atas peneliti menggunakan teori pencegahan kejahatan, teori kejahatan jalanan serta teori manajemen SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tim VIPERS dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sudah cukup efektif dari kacamata penegakan hukum dilihat dari aspek perangkat hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa langkah strategis dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan di wilayah Tangerang Selatan. ......The police are law enforcement institutions that have the authority to carry out investigations and investigate crimes that fall under the realm of general criminal law. Street crime is one of several crimes belonging to the criminal element which is still developing in society and often creates disturbances to security and order. The COVID-19 pandemic has indicated a significant increase in general crimes, including in the jurisdiction of the South Tangerang Police. This study tries to see the effectiveness of law enforcement, especially the prevention of general crimes from a preventive aspect in the jurisdiction of the South Tangerang Police and to identify what factors influence its implementation. In analyzing the research problems above, researchers use crime prevention theory, street crime theory and human resource management theory. The results showed that the existence of the VIPERS Team in efforts to tackle street crime in the jurisdiction of the South Tangerang Police was quite effective from a law enforcement perspective from the aspects of legal instruments, legal structure and legal culture. This study also recommends several strategic steps in optimizing crime prevention efforts in the South Tangerang area.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu Negara Kontributor Polisi dalam operasi Penjaga Perdamaian PBB. Sejak tahun 1989, Indonesia telah menerjunkan aparat kepolisian ke berbagai misi penjaga perdamaian, baik yang dikerahkan secara individu maupun satuan yang disebut Fored Police Units. Dalam penggelaran FPU, Indonesia sebagai PCC tidak hanya bertanggung jawab dalam mempersiapkan personel, tetapi juga bertanggung jawab untuk melengkapi FPU dengan logistik dan infrastruktur yang mencakup kamp-kamp yang layak di area misi. Kamp-kamp ini memiliki peran penting, sebagai basis operasional dan administrasi FPU, akomodasi personel, fasilitas penyimpanan aset, dan, terutama, sebagai simbol tekad Indonesia atas kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Garuda Camp FPU Indonesia di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, selesai dibangun pada tahun 2018 oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan total aset lebih dari 500 miliar Rupiah. Selama 2 tahun penempatan FPU Indonesia di MINUSCA, beberapa ancaman keamanan telah terjadi di kamp ini. Salah satunya adalah aksi pencurian dan pembobolan. Dalam hal ini, keamanan kamp menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan Unit dalam melaksanakan mandat misi. Untuk itu, penulis memandang perlu adanya evaluasi dengan menggunakan persepsi Crime Prevention Through Environmental Design untuk menigkatkan tingkat keamanan di Garuda Camp. Karena, CPTED didasarkan pada gagasan bahwa desain yang tepat dan efektif dalam penggunaan lingkungan binaan dapat menyebabkan berkurangnya tindakan kriminal dan ketakutan akan kejahatan, maupun perbaikan kualitas hidup disuatu lingkunganPenulis mengeksplorasi ancaman dan menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi pemenuhan persyaratan keamanan fisik di kamp. Hasil penulisan menunjukan bahwa Garuda Camp masuk ke dalam kategori ancaman level medium. Dengan demikian, untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut, peneliti merancangan startegi pencegahan ancaman yang didasarkan pada prinsip CPTED. ......Indonesia is one of the Police Contributing Countries (PCC) in the United Nations Peacekeeping Operations. Since 1989, Indonesia has deployed their police officers into various peacekeeping missions, either individually or in the units called Formed Police Units (FPU). In deploying the FPU, Indonesia as the PCC is not only responsible for preparing the personnel, but also equipping the FPU in logistics and infrastructure, which includes appropriate camps in the mission area. These camps have an important role as the operational and administrative base of the FPU, personnels accommodation, assets storage facility, and notably as the symbol of Indonesia’s commitment to its contribution to world peace. Garuda Camp Indonesian FPU in MINUSCA, Central African Republic, was built in 2018 by the International Relations Division of The National Police with total assets more than 500 billion rupiahs. During the 2 years of placing the Indonesian FPU in MINUSCA, several security threats have occurred in this camp, such as theft and burglary. In this case, the camp security is an important element to ensure the Unit's success in performing its mission mandate. Therefore, the author sees the need for an evaluation using the perception of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) to increase the level of security at Garuda Camp. This is based on CPTED which has a basic idea that proper and effective design in the use of the built environment can lead to a reduction in crime and fear of crime, as well as an improvement in the quality of life in an environment. The author explores threats and use qualitative methods to identify the compliance of physical security requirements in the camp. The result of the study shows that Garuda Camp is included in the medium level threat category. Thus, a threat prevention strategy is needed. Thus, to anticipate these a potentia threats, the author design a threat prevention strategy based on the CPTED principle

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penerapan konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) dalam upaya pencegahan kejahatan di Terminal Bus Kampung Rambutan pada saat kondisi pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai strategi pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan yang ada di Terminal Bus Kampung Rambutan. Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan konsep CPTED sebagai pisau analisis utama dan menggunakan Routine Activity Theory sebagai alat pendukung konsep CPTED dalam upaya pencegahan kejahatan di Terminal Bus Kampung Rambutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Terminal Bus Kampung Rambutan khususnya untuk wilayah AKAP maupun AKDP sudah menerapkan konsep CPTED pada saat kondisi pandemi Covid-19. Secara umum, penerapan CPTED di Terminal Bus Kanpung Rambutan pada saat pandemi Covid-19 tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan CPTED yang selama ini telah dijalankan. ......This study discusses the application of the concept of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) in preventing crime at the Kampung Rambutan Bus Terminal during the Covid-19 pandemic conditions. This study used a qualitative approach with a descriptive type to provide an overview of crime prevention strategies through environmental design at the Kampung Rambutan Bus Terminal. In the analysis, this study uses the CPTED concept as the main analysis tool and uses Routine Activity Theory as a supporting tool for the CPTED concept in crime prevention at the Kampung Rambutan Bus Terminal. The results of this study indicate that the Kampung Rambutan Bus Terminal, especially for the AKAP and AKDP areas, has implemented the CPTED concept during the Covid-19 pandemic conditions. In general, the implementation of CPTED at the Kanpung Rambutan Bus Terminal during the Covid-19 pandemic did not change significantly with the CPTED that had been running so far.

Abstrak :
ABSTRAK
Problem oriented policing akan menjadi cara yang tepat dalam mencegah kejahatan. Namun hal ini mensyaratkan latar belakang dari anggota Bhabinkamtibmas, baik pendidikan umum dan pendidikan Polri, termasuk juga anggaran dan juga metode penyelesaian masalah.Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan, Community Policing, Problem-Oriented Policing POP dan dibingkai dalam kerangka teori kemitraan, teori pencegahan kejahatan situasional dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas.Pengumpulam data dilakukan dengan wawancara kepada Wadir Binmas Polda Metro Jaya, Kasie Bin Polmas Polda Metro Jaya, Kanit Binmas Polsek Sawah Besar, anggota Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat di wilayah Polsek Sawah Besar. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan prinsip-prinsip analisa data kualitatif yang meliputi memilah data, mendeskripsikan temuan data, melakukan interpretasi data, mengkaitkan interpretasi dengan kerangka teori, dan menjelaskan temuan berdasarkan kerangka teori yang dibangun.Analisa terhadap data menunjukkan bahwa terdapat terbatasnya sumber daya manusia Bhabinkamtibmas dari program satu polisi Bhabinkamtibmas satu kelurahan dan kompetensinya ditinjau dari aspek kemampuan/skill,pengetahuan/knowledge dan sikap/attitude.IdealnyaBhabinkamtibmas adalah security analyst yang memiliki kemampuan problem solver dan crime analyst dalam rangka melakukan security assessment.Problem solving sampai saat ini juga masih diterjemahkan sebatas sebagai penyelesaian melalui adat kebiasaan dan alternative dispute resolution ADR , sehingga tidak menyentuh pada memecahkan akar masalah terjadinya kejahatan. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakatmasih tidakterstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan kejahatan melalui community policing berbasis problem oriented policingadalah salah satu prinsip utama keberhasilan. Keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan harus sampai pada tahap pengambilan keputusan

---

ABSTRACT
Problem oriented policing would be the proper way in preventing crime. Requires a background of Bhabinkamtibmas members, both general education and police education, including the budget and also problem solving method. The concept of Crime Prevention Strategy, Community Policing, Problem Oriented Policing POP and is framed within the framework of the partnership theory, theory of situational crime prevention and community based crime prevention. The data collection is done by interviewing Community Development Vice Director of Polda Metro Jaya, Head of Polda Metro Jaya Community Policing Development, Police Chief Unit Community Development Sawah Besar, Bhabinkamtibmas members, and community leaders in the area of police Sawah Besar. The data collected is then analyzed with the principles of qualitative data analysis that includes data sorting, describing the findings of the data, perform data interpretation, interpretation linking the theoretical framework, and explain the findings based on the theoretical framework built. Analysis of the data showed that there are limited human resources Bhabinkamtibmas of a police program Bhabinkamtibmas of the villages and competence in terms of aspects of ability skill, knowledge knowledge and attitude attitude. Ideally Bhabinkamtibmas is a security analyst who has the ability to problem solver and a crime analyst in order to perform a security assessment. Problem solving until today still translates limited as customs and settlement through alternative dispute resolution ADR , so it does not touch the root of the problem solving crime. Cooperation with local governments and communities are still not structured, systematic and sustainable. Community participation in the system of crime prevention through community policing based on problem oriented policing is one of the main principles of success. The direct involvement of the community in crime prevention activities must come to the decision making stage.

Abstrak :
Permasalahan penelitian ini adalah belum adanya mekanisme pencegahan kejahatan begal (PKB) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Jakarta yang melibatkan anggota komunitas (community crime prevention, CCP) yang sistematis, terstruktur, dan terencana dalam mencegah kejahatan jalanan, khususnya begal motor. Bertitik tolak dari permsalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji konsep pencegahan kejahatan berlandaskan komunitas dalam konteks pencegahan kejahatan begal (PKB) di DKI Jakarta berupa begal sepeda motor. Penelitian ini hendak menganalisis dan merumuskan model pencegahan kejahatan jalanan yang melibatkan anggota komunitas. Pendekatan penelitian menggunakan mixed method. Secara kuantitatif penelitian ini menguji pengaruh secara parsial Community Based Crime Prevention, Busy Street Theory, dan Situational Crime Prevention terhadap PKB. Sampel penelitian adalah para pengendara motor di Jakarta. Teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik analisis pendekatan kuantitatif menggunakan PLSSEM, sedangkan teknik analisis pendekatan kualitatif melalui empat tahap analisis kualitatif dari Miles et al (2014). Hasil penelitian membuktikan bahwa: (a) Community Based Crime Prevention atau Pencegahan Kejahatan Berbasiskan Komunitas (PKBK) sebagai variabel independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB); (b) Busy Street Theory (BST) sebagai variabel independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB) sebagai variabel dependen; (c) Situational Crime Prevention (SCP) sebagai variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menghasilkan model pencegahan kejahatan jalanan yang melibatkan anggota komunitas untuk pencegahan kejahatan jalanan, khususnya begal. ......The problem with this research is that there is no mechanism for preventing the crime of robbery (PKB) carried out by law enforcement officers in Jakarta involving community crime prevention (CCP) members that are systematic, structured, and planned in preventing street crimes, especially motorcycle robberies. Starting from this problem, the purpose of this study is to examine the concept of community-based crime prevention in the context of preventing criminal acts of robbery (PKB) in DKI Jakarta in the form of motorcycle robberies. This study aims to analyze and formulate a street crime prevention model that involves community members. The research method is a mixed method method. Quantitatively, this study partially examines the effect of Community Based Crime Prevention, Busy Street Theory, and Situational Crime Prevention on PKB. The research sample is motorcycle riders in Jakarta. Data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The quantitative approach analysis technique uses PLS-SEM, while the qualitative approach analysis technique uses four stages of qualitative analysis from Miles et al (2014). The results of the study prove that: (a) Community Based Crime Prevention or Community Based Crime Prevention (PKBK) as an independent variable has a positive but not significant effect on the prevention of the crime of robbery (PKB); (b) Busy Street Theory (BST) as the independent variable has a positive but not significant effect on the prevention of the crime of robbery (PKB) as the dependent variable; (c) Situational Crime Prevention (SCP) as the independent variable has a positive and significant effect on the prevention of crime of robbery (PKB) as the dependent variable. This research produces a street crime prevention model that involves community members for the prevention of street crime, especially motorcycle robbery.

Abstrak :
ABSTRAK
Tugas akhir ini membahas kerja sama antara pihak lembaga penegak hukum dengan pihak swasta untuk mencegah kejahatan, yaitu carding. Menurut riset Clear Commerce Inc., Indonesia memiliki kejahatan carding terbanyak kedua di dunia setelah Ukrania. Salah satu target carder untuk memeperoleh keuntungan adalah dengan melakukan carding terhadap salah satu perusahaan maskapai Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Dalam penulisan tugas karya akhir ini, routine activity theory akan menjelaskan penyebab terjadinya carding, yaitu adanya sistem e-commerce PT Garuda Indonesia Persero Tbk. sebagai uncapabale guardian yang lemah. Sebagai bentuk pencegahan carding, dibutuhkan kerja sama kedua belah pihak, yaitu pihak lembaga penegak hukum EUROPOL, INTERPOL, POLRI dan pihak swasta PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Kerja sama yang dinamakan Global Airport Action Day, dibutuhkan untuk memudahkan proses penangkapan bagi pihak lembaga penegak hukum dengan menggunakan data yang tersedia dari pihak swasta. Global Airport Action Day berprinsipkan kemitraan dengan menggunakan teori multi-agency crime prevention. Namun, pada praktiknya kemitraan tidak selalu berjalan dengan baik. Ada konflik antar lembaga demi memenuhi kepentingan masing-masing. Penguatan kerja sama antar lembaga berprinsipkan kemitraan yang komunikatif dan melanjutkan Global Airport Action Day menjadi solusi dalam menangani kejahatan carding.

---

ABSTRACT
This paper focuses on cooperation between law enforcement agencies with private agency to prevent crime, namely carding. According to Clear Commerce Inc. research, Indonesia has the second biggest number of carding in the world after Ukraine. One of the carders rsquo target to gain profit is by carding one of Indonesian airline companies, PT Garuda Indonesia Persero Tbk. In writing this paper, routine activity theory will explain the cause of carding. E commerce system of PT Garuda Indonesia Persero Tbk. as uncapable guardian. As a form of carding prevention, cooperation between law enforcement agencies EUROPOL, INTERPOL, POLRI and private agency PT Garuda Indonesia Persero Tbk. is needed. The cooperation, called Global Airport Action Day, is needed to facilitate the process of arresting by law enforcement agencies using datas from private agency. Global Airport Action Day considers partnerships using multi agency crime prevention. The practice of partnership does not always work well, there are conflicts to fulfill interests of each agencies involved. Cooperation reinforcement between agencies based on communicative partnership principle also by continuing Global Airport Action Day can be the solution in tackling carding.