Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Makalah ini berpendapat bahwa selain faktor internal perusahaan, Institusi juga dapat mempengaruhi partisipasi perusahaan dalam jaringan produksi. Dengan menganalisis pengaruh akses ke kredit, lisensi impor, dan persaingan dari sektor informal, yang masing-masing mewakili lembaga keuangan, fasilitasi perdagangan, dan lingkungan bisnis, penelitian ini berupaya memberikan studi empiris tambahan tentang partisipasi lembaga dan perusahaan dalam Global Production Network (GPN), dengan fokus pada kasus Indonesia. Analisis regresi logistik menghasilkan temuan bahwa sebagian besar variabel signifikan secara statistik, dengan beberapa variasi antara perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Akses ke kredit, sebagai hambatan, tampaknya menjadi faktor yang secara negatif mempengaruhi partisipasi UKM dalam jaringan produksi, menyiratkan bahwa UKM di Indonesia masih terkendala oleh institusi keuangan. Sementara itu, lisensi impor dapat dianggap sebagai faktor paling penting yang mempengaruhi partisipasi perusahaan besar dan UKM, yang menyiratkan bahwa lisensi impor memberikan lebih banyak akses ke sumber daya kepada perusahaan yang mungkin menguntungkan daya saing mereka. Di sisi lain, sektor informal cenderung lebih berdampak negatif pada perusahaan yang lebih besar daripada UKM, menunjukkan bahwa dampaknya terjadi melalui saluran tertentu. Semua temuan menyoroti pengaruh institusi pada partisipasi perusahaan dalam GPN dan memberikan implikasi tertentu untuk kebijakan. Misalnya, sistem pengembangan keuangan, kebijakan pensinyalan, prosedur penyederhanaan pemberian izin impor, dan penerapan pajak untuk perusahaan informal adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong perusahaan lokal untuk berpartisipasi dalam jaringan produksi global. ...... This paper argues that in addition to a firm's internal factors, institutions may also affect a firm's participation in the production network. By analyzing the effect of access to credit, import license, and competition from the informal sector, which represent a financial institution, trade facilitation, and business environment, respectively, this study attempts to provide an additional empirical study about institutions and firms' participation in the Global Production Network (GPN), focusing on the case of Indonesia. A logistic regression analysis led to the finding that most variables are statistically significant, with some variations between larger firms and Small Medium Enterprises (SMEs). Access to credit, as an obstacle, appears to be the factor that negatively influences SMEs' participation in the production network, implying that SMEs in Indonesia are still constrained by financial institutions. Meanwhile, an import license can be regarded as the most crucial factor that affects both the larger companies and SMEs' participation, implying that an import license provides firms with more access to resources that may benefit their competitiveness. On the other hand, the informal sector tends to more negatively affect the larger firms than the SMEs, suggesting that its impact occurs through a specific channel. All the findings highlight the influence of institutions on a firm's participation in the GPN and provide certain implications for policy. For example, financial development systems, signaling policies, simplifying procedures of granting import permits, and implementing a tax for the informal firm are some policies that can be implemented by the government to encourage local companies to participate in the global production network.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pertimbangan keabsahan pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara PT PMU dengan Bank BRI serta tanggung jawab Notaris atas Akta Perjanjian Kredit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.JktTim. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sekaligus bertanggung jawab dengan penuh integritas atas akta yang dibuatnya tersebut. Dalam kasus ini M menggugat EL, BP dan PT PMU serta Notaris ME sebagai Turut Tergugat, karena penggunaan harta bersama milik bersama milik M almarhum ST berupa tanah yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit PT PMU dengan Bank BRI. Sementara itu, PT PMU yang diwakili oleh EL dan BP selaku Komisaris dan Direktur PT PMU tidak mau bertanggungjawab atas kredit PT PMU karena adanya dugaan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan almarhum ST pribadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan dalil-dalil di dalam perkara serta menggunakan pustaka berkaitan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit. Hasil dari penelitian adalah bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kredit oleh Notaris ME dapat menjadi tidak sah apabila dalam proses peradilan selanjutnya tidak ditemukan kuasa dari M terhadap almarhum ST baik dalam bentuk tanda tangan M di dalam Akta Perjanjian Kredit maupun surat kuasa khusus. Oleh karena itu, Notaris ME dapat dituntut untuk ikut bertanggungjawab secara administratif dan juga secara perdata dalam kerugian para pihak dalam kasus tersebut. .......This study discusses the consideration of the validity of the Deed of Credit Agreement between PT PMU and Bank BRI and the responsibility of the Notary for the Deed of Credit Agreement based on the Decision of the East Jakarta District Court Number 590/Pdt.G/2019/PN.JktTim. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, as well as being responsible with full integrity for the deed he made. In this case, M sued EL, BP and PT PMU as well as Notary ME as co-defendants, because of the use of joint property belonging to the deceased M in the form of land used as collateral in the credit agreement between PT PMU and Bank BRI. Meanwhile, PT PMU, which was represented by EL and BP as Commissioner and Director of PT PMU, did not want to be responsible for PT PMU's credit because of the suspicion that the loan was used for the personal benefit of the late ST. To answer these problems, a normative juridical research method is used, by examining secondary data related to the arguments in the case and using literature related to the Notary's responsibility in making the Credit Agreement Deed. The result of the research is that the making of the Credit Agreement Deed by Notary ME can be invalid if in the subsequent judicial process there is no power of attorney from M against the deceased ST either in the form of M's signature in the Credit Agreement Deed or a special power of attorney. Therefore, ME Notary can be sued to be responsible administratively as well as civilly in the loss of the parties in the case.