Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di era pandemi Covid-19, layanan kredit menjadi salah satu kegiatan perbankan yang mengalami dampak besar. Debitur yang semula mendapatkan pemasukan secara rutin menjadi terganggu karena kegiatan perekonomian yang lumpuh. Hal inilah yang menyebabkan kolektibilitas kredit menjadi menurun, yang semula lancar bahkan sampai menjadi macet. Kasus gagal bayar meningkat drastis di masa pandemi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid- 19. Dikeluarkannya peraturan ini ditujukan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas restrukturisasi kredit akibat Covid-19 keberlakuan pasca restrukturisasi dan pelaksanaan stimulus Covid-19 terkait penerapan POJK Nomor 17/POJK.03/2021.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Hasil analisa adalah berlakunya POJK No.17/ POJK.03/2021 terbukti efektif untuk menurunkan restrukturisasi kredit berdasarkan analisa kredit yang dilakukan terhadap Bank Mandiri, BNI, BCA, dan Bank DBS Indonesia. Kemudian juga dianalisa dengan menggunakan Teori Economic Analysis of Law yang menggunakan tiga konsep yaitu nilai, efisiensi, dan utilitas. ......In the era of the Covid-19 pandemic, credit services are one of the banking activities that is experiencing a major impact. Debtors who previously received regular income were disrupted because economic activities were paralyzed. This is what causes credit collectibility to decline, which was originally smooth and even becomes stuck. Cases of default have increased dramatically during the pandemic. The government, through the Financial Services Authority (OJK), issued an OJK Regulation concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Covid-19. The issuance of this regulation is aimed at encouraging the optimization of banking performance, especially the intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth. The problem raised in this research is regarding the effectiveness of credit restructuring due to Covid-19, its post-restructuring implementation and the implementation of the Covid-19 stimulus related to the implementation of POJK Number 17/POJK.03/2021. To answer these problems, legal research methods are used, namely juridical-normative, which refers to legal norms contained in laws and regulations as well as norms that apply and bind society. The results of the analysis are that the enactment of POJK No.17/ POJK.03/2021 has proven effective in reducing credit restructuring based on credit analysis carried out on Bank Mandiri, BNI, BCA and Bank DBS Indonesia. Then it is also analyzed using the Economic Analysis of Law Theory which uses three concepts, namely value, efficiency and utility.

Abstrak :
Bank dalam melakukan penyaluran kredit diwajibkan untuk melakukan penyediaan modal minimum dan penyisihan penghapusan aktiva untuk meminimalisir dampak kerugian dari risiko kredit sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Kewajiban penyediaan modal tersebut dapat mengurangi kemampuan ekspansi dari bank karena terdapat modal yang harus dicadangkan oleh bank, sedangkan penyisihan penghapusan aktiva berdampak menggerus laba dari bank. Pada penelitian ini digunakan matriks transisi atas kualitas kredit debitur segmen usaha kecil sebagai metode untuk mendapatkan probability of default PD dari portfolio kredit usaha kecil. PD yang dihasilkan digunakan untuk menentukan expected losses EL yang dapat menjadi acuan besaran penyisihan yang wajib disediakan oleh bank. Sedangkan untuk menghitung modal yang harus disediakan oleh bank untuk risiko kredit, digunakan perhitungan dengan metode value at risk VaR . Untuk validasi metode tersebut dilakukan perbandingan hasil perhitungan EL dan VaR dengan actual losses yang dialami oleh bank. Perhitungan EL dan VaR menghasilkan nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perhitungan PPA dan penyediaan modal minimum bank yang existing sehingga dengan metode penelitian ini dapat menghasilkan efisiensi pada kewajiban penyediaan modal minimum dan PPA yang harus dilakukan oleh bank.

---

Bank has to provide capital reserves for its credit risk and provision for loan losses to minimize potential losses from the exposure of credit risk. The capital reserves could be a factor that make bank cannot expand its business effectively. While the provision for loan losses could reduce the profitability of the bank. The research purpose is to make calculation of capital reserves and provision for loan losses more efficient with the use of credit rating transition of bank rsquo s credit portfolio SME segment to retrieve its probability of default PD , After PD is retrieved, expected losses EL can be calculated and EL represents the amount of provision of loan losses bank should provide. Meanwhile value at risk method is used for calculating the amount of capital reserve bank should provide for its credit risk. The validation of research rsquo s method is done by comparing the result of EL and VaR calculation with bank rsquo s actual losses from its default credit portfolio. The result of EL and VaR calculation shows that the method used in this research offers better efficiency in determining the amount of minimum capital reserves and provision for loan losses bank should provide.

Abstrak :
Dalam penelitian tesis ini menganalisis kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal guna memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan penundaan pembayaran, pengurangan suku bunga, dan perpanjangan pinjaman. Meski membantu sejumlah debitur, kebijakan ini menemui hambatan dan profitabilitas bank dan risiko wanprestasi, sehingga Bank harus hati-hati dalam memberikan restrukturisasi terutama untuk UMKM. Dalam pemberiannya Bank harus mempertimbangkan kemampuan debitur membayar kembali kredit setelah pemulihan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang yaitu UMKM harus beradaptasi dengan perubahan, beralih ke model online, dan memperkuat keberadaannya di platform digital. Pemerintah membantu UMKM dengan memberikan program restrukturisasi kredit untuk membantu mereka melewati dampak ekonomi pandemi. Program ini berhasil mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM di Kota Tangerang. ......In this thesis research, we analyze banking policies in implementing credit restructuring for debtor affected by the Covid-19 pandemic and the efforts made by MSMEs as a result of the Covid-19 outbreak in Tangerang City. The research method used is doctrinal research, in order to provide a systematic explanation related to the rule of law.. This research is analytical descriptive in nature using secondary data sourced from legal literatur material, then analyzed qualitatively. The research results showed that banking policy in implementing credit restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic was to provide payment delays, interest rate reductions, and loan extensions. Although it helps a number of debtors, this policy encounters obstacles to bank profitability and default risk, so banks must be careful ini providing restructuring, especially for MSMEs. In granting it, the Bank must consider the debtor’s ability to repay credit after economi cecovery. The efforts made by MSMEs due to the Covid-19 outbreak in Tangerang City, MSMEs must adapt to changes, switch to online business models, and strengthen their presence on digital platforms. The government is helping MSMEs by providing credit restructuring programs to help them get through the economic impact of the pandemic. This program has succeeded in accelerating economic recovery, specifically in the MSME sector in Tangerang City.

Abstrak :
Penerapan CreditRisk+ dilakukan untuk menghitung risiko kredit usaha kecil pada Bank X se1ama kurun waktu Januari 2006 - Desember 2008. CreditRisk"' merupakan default mode yang memandang kualitas kredit sebagai default dan no default, tidak mengasumsikan penyebab terjadinya default. Kredit dinyatakan default apabila tunggakan kewajibannya telah melebihi 90 hari, sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pengukuran CreditRisk+ dilakukan dalam 2 tahapan. yaitu : pertama menghitung frequency of defaults dan severity of losses, kedua menghitung distribution of default losses. Frequency of defaults dihitung dengan menggunakan distribusi Poisson dengan tingkat keyakinan 95%. Sedangkan severity of losses diperoleh dengan menghitung loss given default. Sementara distribution of default losses diperoleh dengan menghitung besarnya potensi kerugian berupa expected loss, unexpected loss, dan economic capital, yaitu cadangan modal yang harus disiapkan uotuk menutup unexpected loss. Berdasarkan hasil backtesting dengan Loglikelihood Ratio (LR) Test diperoleh nilai LR sebesar 0 yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis Chi-squared sebesar 3.8415 yang menunjukkan bahwa metode CreditRisk"' masih valid digunakan sebagai model internal untuk mengukur risiko kredit usaha kecil pada Bank X. ......Implementation of CreditRisk+ is used for small enterprise credit measurement of Bank X during Januari 2006- Desember 2008. CreditRisk+ is a default mode model that credit quality as a default and no default, no assumptions are made about the causes of default. Credit is stated default if a pending of credJt payment is more than 90 days, based on Bank Indonesia regulation. CreditRisk• measurement has two steps, first measuring frequency of defaults and severity of losses, second measuring distribution of default losses. Frequency of defaults is measured by using Poisson distribution with 95% confidence level. Severity of losses is taken by measuring loss given default. Meanwhiles, distribution of default losses is taken by measuring potensial default such as expected loss, expected loss, and economic capital, capital reserved that has to be prepared to cover unexpected loss. Based on the results of the backtesting through Loglikelihood Ratio (LR) Test, a Likelihood Ratio of 0 is smaller than a Chi-squared of 3.8415 which represents that CreditRisk+ method is still valid to be used for internal model for measuring small enterprise credit of Bank X.

Abstrak :
ABSTRAK Pada prakteknya di Indonesia, kredit bermasalah pada perbankan dapat dibeli oleh berbagai pihak artinya terdapat macam-macam pembeli kredit bermasalah, misalnya perusahaan asing, Aset Manajemen Unit, Special Purpose Vehicle, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, praktik jual beli dalam pasar sekunder bagi kredit bermasalah menemui permasalahan dalam hal menentukan kedudukan kreditur yang mendalilkan adanya utang yang berasal dari perjanjian jual beli kredit bermasalah. Skripsi ini hendak menjawab pertanyaan sederhana, bagaimanakah pengaturan terkait pihak-pihak yang dapat membeli kredit bermasalah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menuai hasil dimana ternyata regulasi tidak mengatur secara tegas bagi pembeli kredit bermasalah untuk menjalankan usahanya di bidang-bidang usaha tertentu. Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan juncto Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank juncto Pasal 8 ayat (2) huruf I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, hanya mengatur bahwa kredit bermasalah dapat dijual kepada bank ataupun pihak lain. Selain itu, juga tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengizinkan ataupun melarang perusahaan asing untuk membeli kredit bermasalah.

---

ABSTRACT
In practice in Indonesia, non-performing loans in banks can be purchased by various parties, means there are various types of buyers for non-performing loan, such as foreign companies, Unit Management Assets, Special Purpose Vehicles, etc. In its relation to the suspension of debt payment obligation process, the sale and purchase practice on the secondary market for non-performing loan encountered problems in terms of determining the position of creditors who postulated the existence of debt originating from non-performing loan sale and purchase agreement. This undergraduate thesis wants to answer a simple question, how is the regulation regulates who are the parties that can buy non-performing loan? The research method used in this thesis is a normative juridicial research. This research reaps results that law do not explicitly regulate the buyers of non-performing loans to run their businesses in certain business fields. Article 37 paragraph (1) Banking Law juncto Article 6 Bank Indonesia Regulation Number: 13/3/PBI/2011 concerning Determination of Status and Follow-Up of Bank Supervision juncto Article 8 paragraph (2) point I Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number: 15/POJK.03/2017 concerning Determination of Status and Follow-Up of Commercial Bank Supervision, only regulates that non-performing loans can be sold to banks or other parties. In addition, there is also no regulation that explicitly permit or prohibit foreign companies to buy non-performing loans.

Abstrak :
Laporan Indocommercial (2004) menyatakan bahwa penyaluran kredit konsumsi selama beberapa tahun terakhir terlihat sangat aktif pada sektor konsumsi. Pertumbuhan penyaluran kredit konsumsi meningkat pesat dibandingkan untuk kepentingan modal kerja apalagi kredit investasi. Pertumbuhan kredit konsumsi beberapa tahun terakhir ini dilatarbelakangi pula oleh beberapa faktor seperti perubahan perilaku masyarakat ang cenderung lebih konsumtif dan selalu ingin memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiemya, didukung jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Kredit konsumsi yang ditawarkan oleh bank cenderung homogen dengan cara-cara pemasaran yang hampir sejenis pula. Kredit konsumsi sebagai salah satu produk high involvement dan unfamiliar perlu dipasarkan dengan cara yang unik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, Bank X perlu mengetahui perilaku konsumen kredit konsumsi agar dapar menciptakan strategi pemasaran kredit konsumsi secara akurat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen kredit konsumsi pada Bank X, khususnya proses pengambilan keputusan yang dilaluinya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mencari tabu variabel experiential providers yang dialami oleh nasabah kredit konsurnsi, sebagai acuan untuk pengembangan komunikasi pemasaran kredit konsumsi Bank X selanjutnya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah riset eksploratori dan riset konklusif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan tipe convenience sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah kredit konsumsi pada Bank X, sementara sampel penelitian adalah nasabah kredit konsurnsi tertentu pada Bank X yang ditetapkan penulis. Tidak semua nasabah kredit konsumsi diambil menjadi sampel penelitian, melainkan hanya nasabah KPR Graha, Kredit Multiguna dan Kredit Bebas Agunan (KBA). Jumlah responden adalah 100 orang yang diwajibkan mengisi kuesioner yang sudah disediakan peneliti. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor, analisis cluster dan crossrab yang disertai dengan ujia Chi-Square. Hasil analisis faktor terhadap proses pengarnbilan keputusan kredit konsumsi menghasilkan delapan faktor utama. Faktor-faktor tersebut adalah Faktor Keunggulan Produk, Faktor Inforrnasi, Faktor Harapan, Faktor Merek, Faktor Iklan, Faktor Motivasi, Faktor Kepercayaan dan Faktor Rekomendasi. Pihak Bank X tidak perlu lagi mengamati seluruh variabel proses pengambilan keputusan kredit konsumsi, tetapi cukup memperhatikan delapan faktor tersebut dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah dan terencana. Selanjutnya kedelapan faktor tersebut diolah dengan analisis cluster untuk mengetahui segmen nasabah kredit konsumsi Bank X. Hasil cluster yang terbaik menurut peneliti adalah pengelompokan menjadi empat cluster. Ada empat segmen nasabah kredit konsumsi yang berhasil diidentifikasi berdasarkan kesamaan karakteristiknya, yaitu segmen nasabah pernerhati citra (19%), segmen nasabah simpel (5%), segmen nasabah pencari informasi (48%) dan segmen nasabah pemimpi (28%). Proses segmentasi biasanya selalu diikuti proses targeting, yaitu pemilihan pasar sasaran yang optimal. Dalam penelitian ini, pihak Bank X disarankan memfokuskan strategi pemasaran kredit konsumsinya pada segmen nasabah pemimpi sebagai pasar primer dan segmen nasabah pencari informasi sebagai pasar sekunder. Penelitian ini juga berusaha menilik respon nasabah terhadap variabel-variabel experiential providers. Berdasarkan analisis faktor terhadap variabel experiential providers maka didapatkan enam faktor utama. Keenam faktor tersebut adalah Faktor Kenyamanan, Faktor Aplikasi Kredit, Faktor Eksklusifitas, Faktor Media Elektronik, Faktor Penawaran Kredit dan Faktor Pelayanan. Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa keenam faktor experiential providers tersebut mampu memberikan pengalaman yang berkesan mengenai kredit konsumsi Bank X. Keenam faktor experiential providers tersebut juga dianalisis menggunakan uji Chi-Square untuk melihat hubungan antara faktor-faktor experiential providers dengan segmentasi nasabah kredit konsumsi. Hasil uji menunjukkan bahwa hanya ada empat faktor experiential providers yang rnemiliki hubungan signifikan dalam pembentukan segmen nasabah kredit konsumsi. Keempat faktor tersebut adalah Faktor Aplikasi Kredit, Faktor Media Elektronik, Faktor Penawaran Kredit dan Faktor Pelayanan. Kredit konsumsi merupakan salah satu produk tak berwujud. Oleh karena itu, pihak Bank X harus berupaya memberikan pengalarnan yang berkesan bagi nasabah. Pengalaman yang berkesan tentu akan terns diingat dalam benak konsumen. Salah satu cara yang mungkin dilakukan Bank X adalah memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah, di mana nasabah diperlakukan seperti raja. Pengalaman seperti itu tentu akan terms diingat, sehingga nasabah akan terus menjadi nasabah Bank X yang loyal. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih spesifik mengukur perilaku konsumen kredit konsumsi Bank X. Misalnya mernisahkan nasabah berdasarkan jenis kredit konsumsi yang dimilikinya, yakni nasabah KPRIMultiguna/KBA. Selain itu, juml'ah sampel sebaiknya diperbanyak agar benar-benar mewakili populasi yang ada.

---

Report from Indocommercial (2004) stated a very active increase on consumption credit sector over the past few years. Consumption credit had increased significantly compared to other credit, such as investment or. The increase had been much related to several factors, such as shift of behavior which tend to be more consumptive and more eagerness to fulfill secondary and tertiary needs. These facts will be very attractive considering Indonesia's big population. Consumption credit offered by banking institutions in Indonesia tends to be more homogenous, in almost homogenous marketing applications. Its characteristics as high involvement and unfamiliar product require a unique and customized way of marketing. This implies that Bank X requires knowing and comprehending consumer behavior of consumption credit to formulate consumer credit marketing strategy accurately. This research is conducted to identify and recognize consumer behavior of consumer credit, especially on decision making process the consumer had to go through beforehand. As a reference for Bank X to enhance marketing the research also include the identification of experiential provider variable experienced by consumer. The research methodology used is exploratory research and conclusive research. Sampling method used is non-probability sampling with convenience sampling type. Population in this research is the whole consumer of consumption credits in Bank X, and the sample is consumer of certain consumption credits in Bank X as defined by the author. The samples are only consumer of KPR Graha (housing loan), Kredit Multiguna (multi-function loan) and Kredit Bebas Agunan (Unsecured Loan). Numbers of respondents are 100 persons asked to fill questionnaires the author provided. Data analysis method used are factor analysis, cluster analysis, and cross tab analysis with Chi-Square testing. The results of factorial analysis for decision making of consumers credit are eight main factors: Product Factor, Information Factor, Expectation Factor, Brand Factor, Advertisement Factor, Motivation Factor, Trust Factor, and Recommendation Factor. Bank X should only focus on those eight factors in formulating and developing a more planned and integrated marketing strategy. Those factors are analyzed using cluster analysis to identify segments of consumption credit in Bank X. Best cluster gained is grouping into four clusters. Those four segments, which are being grouped by characteristics similarity, are Image Conscious Segment (19%), Simple-Minded Segment (5%), Information-Seeker Segment (48%), and Dreamer Segment (28%). Prior to segmenting comes targeting, an optimal market to be targeted. Based on the research result, Bank X should focus on Dreamer Segment as primary market and Information-Seeker Segment as secondary market. Experiential Providers variables are also being examined based on factor analysis. Six factors are the outcomes of the research: Luxurious Factor, Credit Application Factor, Exclusivity Factor, Electronic Media Factor, Credit Offering Factor, and Service Factor. Majority of respondents confirms the six factors may enhance an impressive experience regarding consumption credit in Bank X. Those six factors are also analyzed using Chi-Square testing to identify significance relationship between experiential providers? factors and segments of consumption credit in Bank X. The result is only four experiential providers factors that had significance relationship with segments of consumption credit. There are Credit Application Factor, electronic Media Factor, Credit Offering Factor and Service Factor. Bank X must give an impressive experience for consumers throughout credit application process. An impressive experience given by Bank X, such as a satisfying service shall be remembered and kept in memories, to make consumers loyal. For further research, it is recommended that Bank X should more specifically measure consumer behavior of consumption credit based on type of credits or loans individually. Sample size should also be increased to better represent the entire population.

Abstrak :
Makalah ini berpendapat bahwa selain faktor internal perusahaan, Institusi juga dapat mempengaruhi partisipasi perusahaan dalam jaringan produksi. Dengan menganalisis pengaruh akses ke kredit, lisensi impor, dan persaingan dari sektor informal, yang masing-masing mewakili lembaga keuangan, fasilitasi perdagangan, dan lingkungan bisnis, penelitian ini berupaya memberikan studi empiris tambahan tentang partisipasi lembaga dan perusahaan dalam Global Production Network (GPN), dengan fokus pada kasus Indonesia. Analisis regresi logistik menghasilkan temuan bahwa sebagian besar variabel signifikan secara statistik, dengan beberapa variasi antara perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Akses ke kredit, sebagai hambatan, tampaknya menjadi faktor yang secara negatif mempengaruhi partisipasi UKM dalam jaringan produksi, menyiratkan bahwa UKM di Indonesia masih terkendala oleh institusi keuangan. Sementara itu, lisensi impor dapat dianggap sebagai faktor paling penting yang mempengaruhi partisipasi perusahaan besar dan UKM, yang menyiratkan bahwa lisensi impor memberikan lebih banyak akses ke sumber daya kepada perusahaan yang mungkin menguntungkan daya saing mereka. Di sisi lain, sektor informal cenderung lebih berdampak negatif pada perusahaan yang lebih besar daripada UKM, menunjukkan bahwa dampaknya terjadi melalui saluran tertentu. Semua temuan menyoroti pengaruh institusi pada partisipasi perusahaan dalam GPN dan memberikan implikasi tertentu untuk kebijakan. Misalnya, sistem pengembangan keuangan, kebijakan pensinyalan, prosedur penyederhanaan pemberian izin impor, dan penerapan pajak untuk perusahaan informal adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong perusahaan lokal untuk berpartisipasi dalam jaringan produksi global. ...... This paper argues that in addition to a firm's internal factors, institutions may also affect a firm's participation in the production network. By analyzing the effect of access to credit, import license, and competition from the informal sector, which represent a financial institution, trade facilitation, and business environment, respectively, this study attempts to provide an additional empirical study about institutions and firms' participation in the Global Production Network (GPN), focusing on the case of Indonesia. A logistic regression analysis led to the finding that most variables are statistically significant, with some variations between larger firms and Small Medium Enterprises (SMEs). Access to credit, as an obstacle, appears to be the factor that negatively influences SMEs' participation in the production network, implying that SMEs in Indonesia are still constrained by financial institutions. Meanwhile, an import license can be regarded as the most crucial factor that affects both the larger companies and SMEs' participation, implying that an import license provides firms with more access to resources that may benefit their competitiveness. On the other hand, the informal sector tends to more negatively affect the larger firms than the SMEs, suggesting that its impact occurs through a specific channel. All the findings highlight the influence of institutions on a firm's participation in the GPN and provide certain implications for policy. For example, financial development systems, signaling policies, simplifying procedures of granting import permits, and implementing a tax for the informal firm are some policies that can be implemented by the government to encourage local companies to participate in the global production network.

Abstrak :
ABSTRAK
Sewa guna usaha mulai berkembang di Indonesia sejak Pemerintah melakukan deregulasi perbankan pada Oktober 1988. Pertumbuban usaha ini tahun 1995 mencapal 10 kati lipat dibandingkan pada tahun 1981-1982. Persaingan yang ketat akibat tingginya pertumbuhan ini menyebabkan perusahaan menjadi sangat agresif dalam mencari calon lessee dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ¡ni mengakibatkan kinerja beberapa perusahaan merugi pada tahun 1998 bahkan sebagian bangkrut. Terpuruknya sektor nil sejak krisis ekonomi 1997 hingga kini merupakan faktor utama dalam kebangkrutan perusahaan sewa guna usaha, namun faktor analisa kredit yang kurang komprehensif juga memegang andil. Karya akhir ini akan membahas teknik analisa kredit yang bagaimanakah yang menaati prinsip kehati-hatian namun prosesnya tidak bertele-tele sehingga proses pengambilan keputusan menjadi efisien. Untuk ¡tu penulis memilih mengaplikasikan model analisa atribut dari Coleshaw pada penusahaan sewa guna usaha.

Model analisa atribut menyatukan 18 atribut yang berhubungan dengan resiko kredit kedalam angka (score). Ada 4 (empat) resiko usaha yang dihadapi oleh lessor.. Analisa kredit berkaitan dengan resiko kredit yaltu resiko ketidakpastian apakah lessee mampu untuk mengembalikan pinjaman benikut bunganya sesuai dengan periode yang disepakati bersama dala, penjanjian. Sebelum proses analisa dilakukan, Iangkah pertama yang perlu dilakukan adaiah pengecekan apakah calon lessee memenuhi kniteria dasar. Apabila calon lessee memenuhi kritenia dasar, maka proses analisa atribut dilakukan dengan mengadakan pemeniksaan dokumen melakukan kunjungan (visit) dan analisa keuangan. Kesemuanya diperlukan untuk memberikan penilaian model analisa atnibut.

Model analisa atribut membagi 18 atribut kedalam 3(tiga) kelompok atribut yaltu: atribut pelanggan (customer attributes) - mengevaluasi kondisi manajemen dan usaha calon lessee; atribut Prioritas (Priority attributes) - mengevaluasi keuntungan bagi lessor apabila melakukan transaksi sewa guna dengan calon lessee; dan atribut keuangan (credit and financial attributes) - mengevaluasi pengalaman calon lessee dalam memperoleh kredít dengan pihak ketiga lainnya, dan menilai kondisi keuangan calon lessee selama kurun waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenal kemampuan mereka dalam menghasilkan laba di masa datang sehingga mampu melunasi pembiayaan yang akan dilakukan. Penilaian atribut ¡ni menggunakan angka (score) 1-10 untuk setiap atribut. Score dibedakan antara bobot lessor (weighting score) yang mencerminkan standar perusahaan, dan nilai eaton lessee (actual score) mencerminkan penilaian lessor mengenai calon lessee. Actual score dibandingkan dengan weighting score dalam scoresheet akan menghasilkan peringkat A sampai D yang mencerminkan tingkat resiko calon lessee yang menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan model analisa atribut untuk meraih keputusan yang ?benar? diperlukan keputusan yang konsisten dengan meminimalkan unsur subyektif dalam melakukan penilaian ciengan membentuk Komite Kredit yang terdiri dan staff/manajer dan departemen-departemen yang terlibat, Komite inilah yang mengevaluasi hash penilaian masing-masing departemen dan memberikan hash penilaian akhir dalam suatu rapat komite. Profesional individu pelaksana dalam memberikan penilalan sangat menentukan keberhasilan model ini.

Abstrak :
Penelitian ini membahas konversi utang menjadi saham sebagai isi dari perjanjian perdamaian dalam Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) PT Mandala Airlines yang telah disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga. Salah satu kreditor konkuren yaitu PT PANN (Persero) tidak dapat melaksanakan konversi utang menjadi saham karena tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah konversi utang menjadi saham tersebut dapat dilaksanakan oleh PT PANN (Persero) melalui mekanisme spin-off. Penelitian ini juga menyarankan PT PANN (Persero) untuk melaksanakan pengambilan saham PT Mandala Airlines setelah melakukan mekanisme spin-off. ......The focus of this study is the conversion of debt into equity as the content of the reconcilement agreement as in Suspension of Debt Payment (PKPU) PT Mandala Airlines which was approved by the verdict of the Commercial Court. One of the unsecured creditors, namely PT PANN (Limited) can not carry out the conversion of debt into equity because it does not fit with the company's articles of association. This research is normative. The results of this study is the conversion of debt to equity can be executed by PT PANN (Limited) through a mechanism of spin-off. The study also suggests PT PANN (Limited) to take of PT Mandala Airlines’s stocks after the spin-off mechanism.