Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kartu plastik dewasa ini merupakan media pembayaran yang mulai digemari dengan sistim pembayaran angsuran dan pemberian tenggang waktu untuk membayar, Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang menggembirakan dan bertambahnya jumlah bank penyelenggara/pelaksana kartu kredit merupakan faktor penduktmg berkembangnya kartu kredit di Indonesia semakin pesat.

Kartu kredit dapat dikatakan sebagai ladang baru dalam meningkatkan kinerja bank penyelenggara/pelaksana dengan didapatnya keuntungan - keuntungan seperti uang pangkal, iuran tahunan, komisi yang didapat dari merchant dan bunga.

PT BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA (BDNI) sebagai salah satu bank swasta nasional yang memiliki faktor - faktor internal kuat seperti pertumbuhan kantor cabang di Indonesia dan tuar negeri, pertumbuhan modal sekitar 39.41 %, pangsa dana & kredit yang cukup besar, perolehan laba sekitar 119 % (sampai tahun 1994), peningkatan sumber daya manusia masih belum memasuld era kartu kredit ini. Pada kesempatan ini, penulis menyusun strategi yang tepat untuk peluncuran pertama kartu kredit BDNI.

Adapun strategi unggulan yang dihasilkan adalah agresif dengan produk development. Fokus pasar di luar pulau Jawa dan luar negeri untuk menghindari konfrontasi langsung dengan para pesaingnya. Target pasarnya adalah golongan ekonomi menengah ke atas dengan penghasilan minimum Rp. 500 ribu (net) perbulan. Diferensiasi yang diperlukan adalah pemberian spread kepada deposan dan keringanan bunga kepada debitur yang memiliki kartu kredit BDNT.

Diharapkan strategi ini akan dapat meningkatkan kinerja BDNI minimum sebesar 20 % pada tahun pertama peluncurannya dan memperluas pangsa pasar yang dimilikinya sekarang ini. Pada tahun kelima, BDNI diharapkan menjadi inventor dalam bidang kartu kredit ini diantara bank swasta nasional di Indonesia.

Abstrak :
Dalam dekade terakhir perkembangan penggunaan kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Di sisi lain penyalahgunaan kartu kredit semakin meningkat dengan beranekaragam modus operandi sehingga timbul permasalahan bagaimana tanggungjawab hukum bank penerbit (card-issuer) terhadap pemegang Kartu Kredit (cardholder) dalam hal terjadi penyalahgunaan kartu kredit serta bagaimana Bank penerbit mengalihkan tanggungjawab kepada pemegang kartu, jika terjadi penyalahgunaan Kartu Kredit. Penelitian mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan bahan hukum sekunder yang diteliti melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan; Tanggungjawab Penerbit yang paling pertama terhadap para Pemegang Kartu yang diterbitkannya termaktub dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 yang membebankan kewajiban kepada Penerbit untuk dapat meningkatkan keamanan teknologi Kartu yang diterbitkannya, baik keamanan pada kartu maupun keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Kartu Kredit. Tanggungjawab Penerbit dapat lahir karena peraturan perundang-undangan dan karena perjanjian dengan Pemegang Kartu. Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu tentang prosedur dan tatacara penggunaan Kartu Kredit, hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dan resikonya. Tidak adanya klausul yang menyatakan bahwa Penerbit bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan tidak membebaskan Penerbit dari kewajibannya (Pasal 1339 KUH Perdata) atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Kartu yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Penerbit atau pihak-pihak yang berada dalam tanggungjawabnya (Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata). Pengalihan Tanggungjawab kepada Pemegang Kartu Kredit semata-mata atas segala akibat kerugian dari peristiwa penyalahgunaan kartu kredit dapat dilihat bagaimana perjanjian itu dibuat untuk kepentingan pihak Penerbit. Kehilangan atau pencurian Kartu harus dilaporkan kepada Polisi, dan salinannya dilaporkan kepada Bank. Pemegang Kartu bertanggungjawab atas Transaksi kartu tidak sah yang dilakukan sebelum diterimanya pemberitahuan tertulis oleh Bank mengenai kehilangan atau pencurian Kartu.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian kartu kredit yang sudah dibuatkan dalam bentuk klausula baku oleh pihak Penerbit Kartu. Penggunaan klausula baku tidak dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen, namun demikian klausula baku seringkali memposisikan nasabah Pemegang kartu kredit selaku konsumen dalam perjanjian kartu kredit pada posisi yang tidak seimbang dan cenderung melindungi kepentingan Penerbit Kartu kredit. Tesis ini mencoba membahas pengaturan tentang klausula baku berikut dampak yang diakibatkan olehnya, serta kerangka perlindungan kepada nasabah Pemegang Kartu. ......This thesis describes the credit card agreements that have been made in the form of the standard clauses from Card Issuer. The use of standard clauses are not prohibited as outlined in the Consumer Protection Act, however, the standard clause is often positioned customer credit card holders as consumers in credit card agreements on an unequal position and between Card Issuer and Card Holder. This thesis tried to explain the regulation of the standard clause impacts caused by it, as well as protection to Card Holder.

Abstrak :
Kartu kredit di Indonesia berdasarkan statistik Bank Indonesia per April 2010 Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu. Kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai yang diminati telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah dengan berpedoman pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran sudah memasuki dunia perbankan syariah. fatwa DSN No.54/DSNMUI/ X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Di Indonesia baru ada dua kartu kredit syariah, pertama Dirham card dan yang kedua adalah BNI Hasanah card. Penerbitan kartu kredit syariah merupakan suatu produk yang baru maka masih banyak kalangan yang belum memahami mengenai kartu kredit syariah ini. Dengan demikian dalam tesis ini penulis membahas tentang pengaturan penerapan kartu kredit syariah di bank BNI syariah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit syariah. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasanah Card tidak menganut sistem bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam penerapannya Hasanah Card secara keselurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sistem perlindungan nasabah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, transparansi produk perbankan dan data pribadi nasabah serta penyediaan lembaga mediasi independen.Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara nasabah dan bank syariah, penyelesaiannya dapat dibawa ke Badan Abitrase Syariah Nasional atau ke pengadilan Agama.

---

The amount of credit card in Indonesia base on Bank of Indonesia?s April 2010 statistic is more than 12 million cards. Credit card as one of non cash payment instrument has a very significant growth in Indonesia. Parallel with the growth of Syariah Banking base on the Regulation No.21 2008 about Syariah Banking, card instrument as a payment tool has join the world of Syariah Banking. According to Fatwa DSN no.54/DSN/2006 Syariah card is describe as a credit card which legal relationship between all parties base on Syariah principal whish has been ruled in Fatwa. In Indonesia there are two syariah credit card, Dirham card and BNI Hasanah card. Syariah credit card is a new product which hasn?t been fully understood by most people or consumers. Hence in this thesis the writer will discuss and elaborate the rule of application of syariah credit card in BNI Syariah according to Indonesian regulation and the legal protection for consumers. In this research writer is using normative research method with interview as a gathering information tool. This research conclude that Hasanah Card doesn?t have compound interest system as the conventional credit card does, instead with the system profit loss and sharing system base on syariah principal. IN its application Hasanah card has comply with the terms and requirements in Fatwa by Syariah National Committee. Consumer protection system intend to give a protection and empower the consumers through consumer complaint mechanism, banking product transparency & consumers personal data and independent mediation institution. In dispute between consumers and syariah bank, the settlement will be brought to National Syariah Arbitration Institution or Religion Court.

Abstrak :
Jumlah cardholder yang masih relatif kecil untuk ukuran penduduk Indonesia memungkinkan para issuer kartu kredit untuk memperbesar market share mereka. Salah satu caranya dengan memperluas target market. Jika pada awalnya kartu kredit hanya bagi kaum profesional, maka saat ini mahasiswa pun dapat memilikinya. Kondisi inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap perilaku para mahasiswa di DKI Jakarta untuk memutuskan membeli kartu kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu kredit oleh mahasiswa; (2) bagairnana opini mereka terhadap kartu kredit. Skripsi ini selain mencoba menjawab kedua permasalahan tersebut, juga menganalisis kondisi industri kartu kredit di tanah air. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-explanatory dengan teknik pengumpulan data melalui library research dan survey lapangan. Respondennya adalah para mahasiswa di DKI Jakarta yang sampelnya ditentukan secara proporsional Hasil penelitian menunjukan bahwa ada enam variabel perilaku konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu kredit oleh mahasiswa yaitu (diurutkan berdasarkan variabel yang paling berpengaruh) ; variabel situasi pemakaian, pengetahuan, situasi komunikasi, kelas sosial, kelompok acuan dan gaya hidup. Opini responden terhadap alasan mengapa dia memilih kartu kredit jenis tertentu sangat dipengaruhi berturut-turut (berdasarkan faktor yang paling berpengaruh) oleh faktor kepraktisan kartu kredit, pelayanan yang memuaskan dari para bank issuer, persyaratan kepemilikan yang mudah, rentang jatuh tempo yang cukup panjang, bunga kredit yang kecil, reputasi dari bank issuer kartu kredit dan yang terakhir adalah kegunaan kartu kredit untuk berbagai macam transaksi. Meskipun kondisi perekonomian masih lesu namun bisnis kartu kredit masih relatif lebih balk dibandingkan dengan jenis pinjaman lainnya seperti corporate, commercial maupun perorangan karena walaupun jumlah kartu banyak tapi credit limit per kartu kecil sehingga resiko bisnis masih terkendali. Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap berbagai data lapangan yang terkumpul mengacu pada model pendekatan perilaku konsumen yang dikemukakan oleh Engel, Blackwell dan Miniard dalam buku Consumer Behavior mereka. Disamping beberapa buku teks pemasaran dan psikologi.

Abstrak :
Perbankan sebagai salah satu bidang ekonomi telah memberikan jasanya kepada masyarakat dengan mengeluarkan suatu alat pembayaran yang praktis yaitu Credit Card, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan. Pemberian credit card juga merupakan salah satu cara penyediaan fasilitas kredit yang mana merupakan pemupukan modal dari masyarakat, sehingga perlu sarana ditingkatkan agar dapat turut serta menunjang pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah. Penyediaan fasilitas kredit untuk nasabah didasari oleh suatu perjanjian kredit, di mana aspek hukum sangat berperanan dalam perjanjian kredit yang dimaksud. PerjanJian kredit merupakan inti dan dasar hukum diterimanya dana fasilitas kredit oleh nasabah dari bank, karenanya perjanjian kredit juga sebagai wadah titik tolak terciptanya hubungan hukum antara kedua belah .pihak.

Abstrak :
Kecanggihan tekhnologi di zaman modern saat ini merupakan faktor pendukung manusia dalam menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan mudah serta sebagai faktor penunjang terpenuhinya kebutuhan hidup bagi sebagian besar masyarakat perkotaan. Perbankan mempermudah nasabahnya dalam bertransaksi secara online. Salah satu kemudahan dalam bertransaksi yang ditawarkan oleh perbankan adalah kartu kredit yang hadir karena pemanfaatan kemajuan teknologi. Dengan kartu kredit maka nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan di tempat ? tempat yang menjual barang/ jasa yang khusus memiliki mesin EDC (Electronic Data Capture) milik Bank yang dititpkan ke pedagang. Transaksi nasabah dapat ditalangi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit dan pedagang dapat menagih biaya transaksi pembelian yang dilakukan nasabah tersebut ke bank dengan menunjukan slip transaksi (sales draft) yang dikeluarkan oleh mesin EDC dan telah ditandatangani oleh nasabah tersebut. Akan tetapi produk kartu kredit yang dikeluarkan perbankan ini memiliki banyak kelemahan dan kelebihan. Kelemahan yang ditimbulkan oleh produk kartu kredit dalam perbankan ini memberikan kesempatan kepada oknum ? oknum tertentu yang akan melakukan kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. ...... In the modern era technologically advanced technological now is a supporting factor man in running their activities smoothly and easily and as a factor supporting fulfilling the requirements for most of society living for urban areas. Banks making it easier for customers in transacting online. One of the facility in making that offered by banks, credit card that is present to use advances in technology. With credit card , then customer can carry out the transaction anytime, in places that sell goods/ services that have special machinery EDC (Electronic Data Capture) for a Bank dititpkan to the trader. Transaction customer can debt bailed out by first by the bank published by credit card and traders can collect transaction cost purchase that was carried out by customers was to the bank by shows transaction slip (sales draft) that was issued by the machines EDC and has been signed by the customer. But product credit card that issued banks have many weaknesses and strengths. The weakness that impact by credit card in banking provides the opportunity to persons - suspected certain things that will do all the evil that related to credit cards.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap kualitas portofolio kartu kredit di Bank X, mengetahui pola pertumbuhan kartu kredit selama periode pengamatan, mendapatkan parameter early warning yang menandakan tahap pertumbuhan kredit ada dalam periode Credit Boom dan mengetahui dampak yang ditimbulkan jika terjadi krisis kartu kredit di Bank X. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik, sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kredit yang diberikan (KYD) beserta kolektibilitasnya, inflasi, nilai tukar USD-IDR, BI Rate dan IHSG pada periode Januari 2008 sampai dengan oktober 2010. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan multiple liner regression setiap variabel makroekonomi terhadap tingkat Non Performing Loan (NPL). Untuk mengetahui pola pertumbuhan KYD di Bank X apakah berada dalam tahap Boom atau tidak maka dilakukan perhitungan parameter-parameter pertumbuhan KYD dan membandingkannya dengan parameter di negara lain yang mengalami pertumbuhan kredit dengan kategori Boom dan kategori steady. Untuk mengetahui kerugian yang dialami oleh Bank ketika terjadi krisis kartu kredit maka digunakan metode CreditRisk+ dimana hasil yang didapat berupa Expected Loss, Unexpected Loss dan Economic capital. Dari hasil pengolahan data dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel makroekonomi memiliki pengaruh terhadap kualitas NPL portofolio namun variabel makroekonomi yang berpengaruh berbeda-beda untuk jenis kartu Classic, Gold dan Platinum. Pola pertumbuhan KYD selama periode sampel berada dalam tahap yang steady seperti pola pertumbuhan KYD di negara Malaysia dan Singapura. ......The focus of this study is to determine the macroeconomy variable impact to credit card portfolio quality in Bank X, to know the credit card growth pattern during sample period, to find early warning parameter which characterize that credit growth is in Credit Boom phase and to know the impact if credit card crisis is occur in Bank X. This study is a quantitative research using statistic method. The data used in this study are Outstanding receivable and its quality, USD - IDR exchange rate, BI Rate and IHSG during Januari 2008 until October 2010 sample period. The multiple linear regression is used which relate macroeconomy variables as dependent variable and non performing loan as independent variable. To know whether credit growth in Bank X is in a boom phase or not is done by compute credit growth parameter and compare it to other credit growth parameter in some countries that have boom and steady credit growth category. CreditRisk+ method is used to know the impact in Bank X if the credit card crisis is occur. The output are Expected Loss, Unexpected Loss and Economic Capital. From data analyses we conclude that macroeconomy variable do have an impact to the portfolio quality but for each credit card product there is different variable impact. It was a steady credit growth pattern in Bank X during sample period and the pattern was similar to the paatern in Malaysia and Singapore when credit card crisis was occur in Asia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tiga hal utama: perbandingan antara kartu kredit korporat dan kartu kredit pemerintah, hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat kartu kredit pemerintah, dan pembelajaran dari penerapan kartu kredit pemerintah di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) penerapan kartu kredit pemerintah ini merupakan usaha pemerintah untuk mendorong satuan kerja dan lembaga-lembaga negara agar tidak menggunakan uang tunai dalam transaksi dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana (fraud) serta transparansi dalam penggunaan dana pemerintah, (2) Terdapat hubungan hukum antara penerbit kartu kredit pemerintah, pemegang kartu kredit pemerintah, dan penjual barang/jasa (merchant), (3) Terdapat sanksi-sanksi yang sebenarnya dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan kartu kredit pemerintah. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum, sanksi pidana berupa hukuman atas tindak pidana korupsi, dan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat pada pegawai negeri sipil yang terbukti menyalahgunakan kartu kredit pemerintah. ......This thesis reviews about three main idea: comparison between corporate credit card and government credit card, legal relationship between parties that involved in government credit card, and lesson from the application of government credit cards in the United States of America. This research is normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) the application of government credit cards is a government effort to encourage work units and state institutions not to use cash in transactions with the aim of avoiding misuse of funds (fraud) and transparency in their government fund usage, (2) There exist a legal relationship between government credit card issuers, government credit card holders, and sellers of goods / services (merchant), (3) There are some sanctions that actually can be imposed to civil servants who abuse government credit cards. Sanctions imposed can be in the form of civil sanctions on the basis of torts, criminal sanctions in the form of penalties for corruption, and administrative sanctions in the form of dishonorable dismissal of civil servants who abuse government credit cards.

Abstrak :
ABSTRAK
Minat masyarakat akan alat pembayaran yang praktis membuat kartu kredit menjadi produk dan jasa bank yang diminati. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank tidak terlepas dari kemungkinan munculnya kerugian. Karenanya, akan dikaji sesuai pokok permasalahan pada skripsi ini yaitu pengaturan mengenai manajemen risiko terkait penerbitan kartu kredit menurut peraturan perundangundangan serta penerapannya pada salah satu bank, yaitu Bank X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, peraturan perundangundangan mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko dalam kegiatannya termasuk penerbitan kartu kredit serta risiko yang melekat dalam penerbitan kartu kredit adalah risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko pasar serta risiko likuiditas.

---

ABSTRACT
People’s interests for a simple payment instrument makes credit card’s a needed bank products and services. In their daily activities, bank is inseparable from the possibility of loss. Therefore, based on this thesis’ issues will be reviewed regarding the provisions about credit card issue and the implementation of risk management related to credit card issue in Bank X. This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the provisions obliges bank to implement risk management in all bank’s activities including credit card issue, and risk that related to credit card issue is credit risk, operational risk, legal risk, reputation risk, market risk, and liquidity risk.